AJI Siantar Gelar Diskusi Publik Dorong Keterbukaan Informasi Pemberitaan Covid-19

Oleh : Radar Medan | 10 Apr 2021, 20:52:08 WIB | 👁 1997 Lihat
Umum
AJI Siantar Gelar Diskusi Publik Dorong Keterbukaan Informasi Pemberitaan Covid-19

RADARMEDAN.COM, Pematangsiantar - Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Kota Pematangsiantar adakan Kegiatan Diskusi Publik dengan tajuk keterbukaan informasi dalam pemberitaan Covid-19 di  Anytime Cafe Jalan Nusa Indah Kota Pematangsiantar pada hari Sabtu, (10/04/2021).

Tertutupnya sistem infomasi publik serta masifnya arus informasi dan pemberitaan yang tak terkendali justru menjadi masalah dalam pencegahan virus corona ditengah masyarakat. 

Dalam pemaparannya, M. Syahyan menyampaikan,  pemerintah sendiri  telah banyak menerapkan aturan-aturan untuk melakukan pencegahan penyebaran virus corona, namun informasi tersebut sering kali tidak sampai kepada masyarakat dan menjadikan masalah dalam penanganan covid-19. 

Oleh karena itu kolaborasi terkait penyebaran informasi yang termaktub pada sistem keterbukaan publik harus dapat berjalan sehingga masyarakat turut serta melakukan langkah langkah mitigasi pencegahan virus corona sesuai arahan pemerintah.

 “Indonesia menjadi salah satu negara open goverment yang mengedepankan sistem keterbukaan termasuk informasi publik, dimana hal itu dikuatkan kembali dengan sistem demokrasi yang dianut oleh Indonesia," ujarnya. 

KIP telah mengeluarkan surat edaran terkait palayanan informasi publik dimasa darurat pandemi Covid-19 bahwa informasi publik adalah sebagai hak masyarakat.

"KIP meminta agar informasi publik dapat dilakukan dengan cara yang baik dan muda diakses  masyarakat,” ujar Syahyan.

Ramainya pemberitaan yang terlalu fulgar terkait pasien atau kasus Covid-19 justru menimbulkan kekhawatiran masyarakat dan menghambar penanganan.

 Karena itu ujar Syahyan, KIP mendorong pemerintah agar turut memberikan perlindungan identitas pribadi pasien covid-19.

“Seperti nama, alamat rumah kecuali sebagai upaya mitigasi atau mendapat persetujuan dari orang yang bersangkutan. Sering kali informasi yang tak terkendali justru menimbulkan kepanikan di tengah masyarakat terkait ramainya pemberitaan soal pasien pengidap virus corona dan berimbas terhadap pecegahan virus corona. Infomasi ini bisa diakses oleh pemerintah secara terbatas yang penggunaaanya harus diukur sesuai dengan kebutuhan,” paparnya.

Pemerintah sendiri berupaya semaksimal mungkin untuk melakukan mitigasi penyebaran virus asal negara tirai bambu tersebut. 

Tim gugus tugas kata Daniel Siregar  telah melakukan serangkian cara untuk memberi informasi berbasi teknology. 

“ Meski belum maksimal namun sejauh ini kami telah melakukan berbagai cara untuk memberikan informasi kepada masyarakat. Namun hal paling utama untuk memutus mata rantai penyebaran adalah dengan kesadaran masyarakat agar tetap mematuhi Protokol Kesehatan. Kesadaran masyarakat menjadi hal penting dalam penanganan pandemi virus corona,” terang Daniel.

Derasnya arus informasi soal pandemi di Pematangsiantar yang tak terkendali telah mendulang sejumlah persoalan. 

Imran Nasution menjelaskan masyarakat semakin pesimis kepada pemerintah soal penanganan pandemi beberapa waktu lalu,  Seperti persoalan identitas korban yang disebarkan hingga menimbulkan stigma kepada pasien.

Selain itu bantuan-bantuan serta kebijakan yang diambil oleh pemerintah banyak tidak menyetuh masyarakat karena minimnya informasi oleh pemerintah. 

Persoalan seperti tukang pecal, pemandian jenazah hingga bantuan sosial banyak menjadi pertayaan di masyarakat. Hal ini karena terbatasnya informasi publik sehingga menimbulkan persoalan baru tentang penanganan corona di Pematangsiantar dan di berbagai daerah lainnya. 

"Oleh karena itu informasi harus dibuka seluas luasnya kepada masyarakat agar tidak menimbulkan pertanyaan publik yang berdampak pada kepecayaan masyarakat kepada pemerintah," urai Imran.

Pemerintah pun diminta untuk tetap reaktif dalam menyalurkan informasi kepada masyarakat. 

Astronout Nainggolan berharap pemerintah dan masyarakat mampu bekerjasama sehingga dapat segera keluar dari massa sulit pandemi covid-19.

Anggota komisi III DPRD Siantar itu mengajak peran serta  media sebagai salah satu corong informasi publik agar tetap kritis dalam menggali dan mencari informasi yang berguna kepada masyarakat.

 “Dari berbagai persoalan kedepannya penanganan covid-19 dapat berjalan lebih baik lagi tentu dengan keterbukaan arus informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat. Dan saya berharap kita tetap menjadi pelopor menjalankan protokoler Kesehatan," tutupnya.

Usai menggelar diskusi AJI perwakilan Medan juga mengadakan rekrutmen kepada para jurnalis yang ingin bergabung dalam organisasi profesi tersebut. Sejumlah wartawan dari berbagai perusahaan media terlihat atusias mengikuti  test wawacara yang berlangsung sejak pagi hingga siang hari tersebut.

Hadir dalam kegiatan tersebut Komisioner Komisi Informasi Pusat (KIP) M. Syahyan, Anggota DPRD kota Pematangsiantar Astronout Nainggolan, tim gugus tugas Daniel Siregar serta perwakilan AJI Medan Imran Nasution.(Jait)/PE


TAGS :


Komentar Facebook

Tuliskan Komentar dengan account Facebook

Kembali Ke halaman Utama

Berita Lainnya:

Tersangka_Karo1.jpg

Kasus Pembunuhan Dosen ITB Kabanjahe: Polisi Tangkap 2 Pelaku, Tim Masih Buru Pelaku Lainnya

🔖 HUKUM DAN KRIMINAL 👤Radar Medan 🕔16:35:35, 28 Sep 2026

RADARMEDAN.COM, KARO – Kepolisian Resor (Polres) Tanah Karo bergerak cepat mengungkap kasus dugaan pencurian dengan kekerasan yang menewaskan seorang dosen Institut Teknologi Bisnis (ITB) Kabanjahe, Asprina br Surbakti (38). Petugas berhasil mengamankan dua orang tersangka yang diduga terlibat langsung dalam peristiwa berdarah . . .

Berita Selengkapnya ▸
IMG_20260827_113028_compress46.jpg

Klaim Profesor hingga Dokter Spesialis di TikTok Disorot, Rekam Jejak Akademik Dipertanyakan

🔖 NASIONAL 👤Radar Medan 🕔17:40:04, 26 Agu 2026

RADARMEDAN.COM — Aktivitas seorang perempuan yang menggunakan sejumlah nama akun dan mencantumkan berbagai gelar akademik serta profesi kedokteran di media sosial TikTok menjadi perhatian publik. Perempuan yang disebut bernama Nurlian Galingging itu diketahui tampil dengan sejumlah gelar, di antaranya profesor, dokter spesialis . . .

Berita Selengkapnya ▸
dilaporkan1.jpg

Buntut Eksekusi Paksa Chapel, Pdt. Gloria Resmi Polisikan Rektor USU ke Polda Sumut, Ini Jawaban USU

🔖 UMUM 👤Radar Medan 🕔08:32:11, 12 Agu 2026

RADARMEDAN.COM – Konflik seputar pengosongan fasilitas Chapel Oikumene Universitas Sumatera Utara (USU) memanas dan berujung ke ranah hukum pidana. Menyusul eksekusi pengosongan oleh pihak kampus pada Senin (10/8/2026), Pdt. Gloria Iriany Balle, S.Th., M.Div., resmi melaporkan Rektor USU beserta sejumlah pihak ke Sentra Pelayanan Kepolisian . . .

Berita Selengkapnya ▸
pemain_Brasil_dan_Maroko.jpg

Brasil Dipaksa Maroko Bermain Imbang Sampai Turun Minum di Grup C Piala Dunia FIFA 2026

🔖 OLAHRAGA 👤Syaiful W Harahap 🕔06:09:28, 14 Jun 2026

RADARMEDAN.com – Juara lima kali Piala Dunia FIFA, Brasil, ditahan Maroko bermain imbang 1-1 sampai turun minum di Grup C Piala Dunia FIFA 2026 yang berlangsung pagi ini, 14/6/2026, pagi WIB di New Jersey Stadium, New York City, New York, Amerika Serikat (AS). Timnas Negeri Samba justru duluan tertinggal 0-1 sampai turun minum ketika di . . .

Berita Selengkapnya ▸
5JT.jpg

Polda Sumut Bongkar Live TikTok Bermuatan Pornografi, Host Raup Rp5 Juta per Hari

🔖 HUKUM DAN KRIMINAL 👤Radar Medan 🕔21:06:51, 11 Jun 2026

RADARMEDAN.COM – Direktorat Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) dan Pemberantasan Perdagangan Orang (PPO) Polda Sumatera Utara mengungkap kasus dugaan tindak pidana penyiaran dan penyediaan konten bermuatan pornografi melalui siaran langsung (live streaming) di platform TikTok. Direktur Reserse PPA dan PPO Polda Sumut, Kombes . . .

Berita Selengkapnya ▸
Tim_Hukum_MUKI.jpg

USU Dinilai Kebablasan, Tim Hukum MUKI Sumut Desak Menag Turun Tangan Urus Polemik Gereja POUK

🔖 UMUM 👤Radar Medan 🕔17:05:29, 26 Mei 2026

RADARMEDAN.COM – Gelombang perlawanan jemaat terhadap rencana pengosongan paksa Gedung Gereja Oikoumene (POUK) Universitas Sumatera Utara (USU) makin memanas paska terbitnya surat pengosongan yang kedua. Buntunya komunikasi dengan pihak kampus membuat Tim Hukum Majelis Umat Kristen Indonesia (MUKI) Sumatera Utara menolak keras surat . . .

Berita Selengkapnya ▸
eselon.jpg

Lantik Eselon II, III dan IV, Rico Waas Beri Deadline 6 Bulan bagi Pejabat Baru Untuk Tunjukkan Peru

🔖 BERITA KOTA 👤Radar Medan 🕔18:53:21, 16 Apr 2026

RADARMEDAN.COM - Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, secara resmi melantik sejumlah pejabat eselon II, III dan IV di lingkungan Pemko Medan, Kamis (16/4/2026). Dalam pelantikan yang berlangsung di Balai Kota ini, Rico Waas memberikan peringatan keras berupa tenggat waktu (deadline) selama enam bulan bagi para pejabat yang baru dilantik . . .

Berita Selengkapnya ▸
provokasi.jpg

Waspada Penunggang Gelap di Balik Isu Babi: Jangan Kasih Celah Mafia Narkoba Obok-obok Medan!

🔖 OPINI 👤Radar Medan 🕔11:55:43, 01 Mar 2026

RADARMEDAN.COM - Belakangan ini, tensi di Kota Medan lagi naik gara-gara polemik Surat Edaran (SE) Wali Kota soal penataan daging non-halal. Dari aksi ribuan massa di Balai Kota sampai munculnya gerakan tandingan, suasananya jadi makin "panas". Tapi tunggu dulu, warga Medan jangan mau cuma jadi penonton yang gampang disulut. Kita harus . . .

Berita Selengkapnya ▸
demo11.jpg

Ribuan Massa Kepung Balai Kota Medan, Wali Kota Rico Waas Akhirnya Tarik SE Dagang Babi

🔖 BERITA KOTA 👤Radar Medan 🕔20:01:13, 26 Feb 2026

RADARMEDAN.COM - Gelombang protes ribuan masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Solidaritas Pedagang dan Konsumen Daging Babi Kota Medan memadati depan Kantor Wali Kota dan gedung DPRD Medan, Kamis (26/2/2026). Massa menuntut pencabutan Surat Edaran (SE) Wali Kota Medan yang dinilai diskriminatif dan mengancam keberlangsungan usaha pedagang . . .

Berita Selengkapnya ▸
setneg.jpg

Langgar Aturan, Ini Daftar 28 Perusahaan yang Dicabut Izin Usai Ratas Dipimpin Presiden

🔖 NASIONAL 👤Radar Medan 🕔21:39:16, 20 Jan 2026

RADARMEDAN.COM, JAKARTA - Pemerintah menegaskan komitmennya dalam menata dan menertibkan kegiatan ekonomi berbasis sumber daya alam. Komitmen tersebut ditunjukkan dengan pencabutan izin terhadap puluhan perusahaan yang terbukti melakukan pelanggaran di kawasan hutan. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa Presiden Prabowo . . .

Berita Selengkapnya ▸

Berita Utama

Temukan juga kami di

Ikuti kami di facebook, twitter, Google+, Youtube dan dapatkan informasi terbaru dari kami.

Jejak Pendapat

Bagaimana pandangan anda atas Pilkada 2024?
  Tidak Ada Pilihan
  Tidak Puas
  Puas