Keterangan Gambar : penyidik Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) resmi menetapkan Ketua Ombudsman Republik Indonesia (RI), HS, sebagai tersangka kasus dugaan korupsi tata kelola usaha pertambangan nikel di wilayah Sulawesi Utara, Kamis 16/4 (Ist)
RADARMEDAN.COM, JAKARTA – Langkah tegas kembali ditunjukkan oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) dalam memberantas tindak pidana korupsi. Pada Kamis (16/4/2026), penyidik Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) resmi menetapkan Ketua Ombudsman Republik Indonesia (RI), Hery Susanto, sebagai tersangka kasus dugaan korupsi tata kelola usaha pertambangan nikel di wilayah Sulawesi Utara.
Menjelang siang, tepatnya pukul 11.19 WIB, Hery tampak keluar dari Gedung Bundar Kejagung dengan pengawalan ketat penyidik. Pemandangan ironis terlihat saat ia digiring menuju mobil tahanan; kedua tangannya diborgol dan tubuhnya dibalut rompi merah muda khas tahanan Kejagung. Guna melengkapi proses penyidikan, Hery akan menjalani penahanan selama 20 hari ke depan di Rutan Kejaksaan Agung.
Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung, Syarief Sulaeman Nahdi, mengonfirmasi peningkatan status hukum tersebut. "Setelah mengantongi alat bukti yang cukup, tim penyidik akhirnya menetapkan saudara HS sebagai tersangka," tegas Syarief dalam keterangan persnya.
Modus Operandi: Mengatur Rekomendasi untuk PT TSHI
Lebih lanjut, Syarief membeberkan konstruksi perkara yang menjerat petinggi lembaga pengawas pelayanan publik tersebut. Kasus ini bermula dari polemik yang dihadapi oleh sebuah perusahaan tambang berinisial PT TSHI. Perusahaan tersebut tengah bermasalah dengan Kementerian Kehutanan (Kemenhut) terkait perhitungan tagihan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
Dalam upaya mencari 'jalan pintas', pihak PT TSHI diduga melobi dan bekerja sama dengan Hery. Hery kemudian menggunakan kapasitasnya untuk menerbitkan surat rekomendasi dari Ombudsman yang mendesak Kemenhut untuk mengoreksi kebijakannya. Rekomendasi tersebut dirancang agar PT TSHI diberikan kewenangan untuk menghitung sendiri beban PNBP yang harus mereka setorkan ke negara, yang diduga kuat menjadi celah kerugian negara.
Penangkapan Hery Susanto ini menjadi tamparan keras, mengingat masa jabatannya yang baru seumur jagung. Hery baru saja disumpah untuk memimpin Ombudsman RI periode 2026-2031 oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara pada Jumat (10/4/2026) pekan lalu. Belum genap sepekan mengemban amanah, ia kini harus berhadapan dengan meja hijau.(HM)
RADARMEDAN.COM — Aktivitas seorang perempuan yang menggunakan sejumlah nama akun dan mencantumkan berbagai gelar akademik serta profesi kedokteran di media sosial TikTok menjadi perhatian publik. Perempuan yang disebut bernama Nurlian Galingging itu diketahui tampil dengan sejumlah gelar, di antaranya profesor, dokter spesialis . . .
RADARMEDAN.COM – Konflik seputar pengosongan fasilitas Chapel Oikumene Universitas Sumatera Utara (USU) memanas dan berujung ke ranah hukum pidana. Menyusul eksekusi pengosongan oleh pihak kampus pada Senin (10/8/2026), Pdt. Gloria Iriany Balle, S.Th., M.Div., resmi melaporkan Rektor USU beserta sejumlah pihak ke Sentra Pelayanan Kepolisian . . .
RADARMEDAN.com – Juara lima kali Piala Dunia FIFA, Brasil, ditahan Maroko bermain imbang 1-1 sampai turun minum di Grup C Piala Dunia FIFA 2026 yang berlangsung pagi ini, 14/6/2026, pagi WIB di New Jersey Stadium, New York City, New York, Amerika Serikat (AS). Timnas Negeri Samba justru duluan tertinggal 0-1 sampai turun minum ketika di . . .
RADARMEDAN.COM – Direktorat Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) dan Pemberantasan Perdagangan Orang (PPO) Polda Sumatera Utara mengungkap kasus dugaan tindak pidana penyiaran dan penyediaan konten bermuatan pornografi melalui siaran langsung (live streaming) di platform TikTok. Direktur Reserse PPA dan PPO Polda Sumut, Kombes . . .
RADARMEDAN.COM – Gelombang perlawanan jemaat terhadap rencana pengosongan paksa Gedung Gereja Oikoumene (POUK) Universitas Sumatera Utara (USU) makin memanas paska terbitnya surat pengosongan yang kedua. Buntunya komunikasi dengan pihak kampus membuat Tim Hukum Majelis Umat Kristen Indonesia (MUKI) Sumatera Utara menolak keras surat . . .
RADARMEDAN.COM - Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, secara resmi melantik sejumlah pejabat eselon II, III dan IV di lingkungan Pemko Medan, Kamis (16/4/2026). Dalam pelantikan yang berlangsung di Balai Kota ini, Rico Waas memberikan peringatan keras berupa tenggat waktu (deadline) selama enam bulan bagi para pejabat yang baru dilantik . . .
RADARMEDAN.COM - Belakangan ini, tensi di Kota Medan lagi naik gara-gara polemik Surat Edaran (SE) Wali Kota soal penataan daging non-halal. Dari aksi ribuan massa di Balai Kota sampai munculnya gerakan tandingan, suasananya jadi makin "panas". Tapi tunggu dulu, warga Medan jangan mau cuma jadi penonton yang gampang disulut. Kita harus . . .
RADARMEDAN.COM - Gelombang protes ribuan masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Solidaritas Pedagang dan Konsumen Daging Babi Kota Medan memadati depan Kantor Wali Kota dan gedung DPRD Medan, Kamis (26/2/2026). Massa menuntut pencabutan Surat Edaran (SE) Wali Kota Medan yang dinilai diskriminatif dan mengancam keberlangsungan usaha pedagang . . .
RADARMEDAN.COM, JAKARTA - Pemerintah menegaskan komitmennya dalam menata dan menertibkan kegiatan ekonomi berbasis sumber daya alam. Komitmen tersebut ditunjukkan dengan pencabutan izin terhadap puluhan perusahaan yang terbukti melakukan pelanggaran di kawasan hutan. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa Presiden Prabowo . . .
RADARMEDAN.COM - Walikota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas angkat bicara terkait dana bantuan dari Bank Dunia sebesar Rp 1,5 triliun untuk program pengendalian banjir di Kota Medan. Ia membantah bahwa Pemerintah Kota (Pemko) Medan mengelola dana batuan tersebut. Rico menjelaskan bahwa realisasi dana bantuan tersebut, mengelola adalah Balai . . .
.jpg)
__jpg.jpg)