Keterangan Gambar : penyidik Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) resmi menetapkan Ketua Ombudsman Republik Indonesia (RI), HS, sebagai tersangka kasus dugaan korupsi tata kelola usaha pertambangan nikel di wilayah Sulawesi Utara, Kamis 16/4 (Ist)
RADARMEDAN.COM, JAKARTA – Langkah tegas kembali ditunjukkan oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) dalam memberantas tindak pidana korupsi. Pada Kamis (16/4/2026), penyidik Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) resmi menetapkan Ketua Ombudsman Republik Indonesia (RI), Hery Susanto, sebagai tersangka kasus dugaan korupsi tata kelola usaha pertambangan nikel di wilayah Sulawesi Utara.
Menjelang siang, tepatnya pukul 11.19 WIB, Hery tampak keluar dari Gedung Bundar Kejagung dengan pengawalan ketat penyidik. Pemandangan ironis terlihat saat ia digiring menuju mobil tahanan; kedua tangannya diborgol dan tubuhnya dibalut rompi merah muda khas tahanan Kejagung. Guna melengkapi proses penyidikan, Hery akan menjalani penahanan selama 20 hari ke depan di Rutan Kejaksaan Agung.
Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung, Syarief Sulaeman Nahdi, mengonfirmasi peningkatan status hukum tersebut. "Setelah mengantongi alat bukti yang cukup, tim penyidik akhirnya menetapkan saudara HS sebagai tersangka," tegas Syarief dalam keterangan persnya.
Modus Operandi: Mengatur Rekomendasi untuk PT TSHI
Lebih lanjut, Syarief membeberkan konstruksi perkara yang menjerat petinggi lembaga pengawas pelayanan publik tersebut. Kasus ini bermula dari polemik yang dihadapi oleh sebuah perusahaan tambang berinisial PT TSHI. Perusahaan tersebut tengah bermasalah dengan Kementerian Kehutanan (Kemenhut) terkait perhitungan tagihan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
Dalam upaya mencari 'jalan pintas', pihak PT TSHI diduga melobi dan bekerja sama dengan Hery. Hery kemudian menggunakan kapasitasnya untuk menerbitkan surat rekomendasi dari Ombudsman yang mendesak Kemenhut untuk mengoreksi kebijakannya. Rekomendasi tersebut dirancang agar PT TSHI diberikan kewenangan untuk menghitung sendiri beban PNBP yang harus mereka setorkan ke negara, yang diduga kuat menjadi celah kerugian negara.
Penangkapan Hery Susanto ini menjadi tamparan keras, mengingat masa jabatannya yang baru seumur jagung. Hery baru saja disumpah untuk memimpin Ombudsman RI periode 2026-2031 oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara pada Jumat (10/4/2026) pekan lalu. Belum genap sepekan mengemban amanah, ia kini harus berhadapan dengan meja hijau.(HM)
RADARMEDAN.COM - Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, secara resmi melantik sejumlah pejabat eselon II, III dan IV di lingkungan Pemko Medan, Kamis (16/4/2026). Dalam pelantikan yang berlangsung di Balai Kota ini, Rico Waas memberikan peringatan keras berupa tenggat waktu (deadline) selama enam bulan bagi para pejabat yang baru dilantik . . .
RADARMEDAN.COM - Belakangan ini, tensi di Kota Medan lagi naik gara-gara polemik Surat Edaran (SE) Wali Kota soal penataan daging non-halal. Dari aksi ribuan massa di Balai Kota sampai munculnya gerakan tandingan, suasananya jadi makin "panas". Tapi tunggu dulu, warga Medan jangan mau cuma jadi penonton yang gampang disulut. Kita harus . . .
RADARMEDAN.COM - Gelombang protes ribuan masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Solidaritas Pedagang dan Konsumen Daging Babi Kota Medan memadati depan Kantor Wali Kota dan gedung DPRD Medan, Kamis (26/2/2026). Massa menuntut pencabutan Surat Edaran (SE) Wali Kota Medan yang dinilai diskriminatif dan mengancam keberlangsungan usaha pedagang . . .
RADARMEDAN.COM, JAKARTA - Pemerintah menegaskan komitmennya dalam menata dan menertibkan kegiatan ekonomi berbasis sumber daya alam. Komitmen tersebut ditunjukkan dengan pencabutan izin terhadap puluhan perusahaan yang terbukti melakukan pelanggaran di kawasan hutan. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa Presiden Prabowo . . .
RADARMEDAN.COM - Walikota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas angkat bicara terkait dana bantuan dari Bank Dunia sebesar Rp 1,5 triliun untuk program pengendalian banjir di Kota Medan. Ia membantah bahwa Pemerintah Kota (Pemko) Medan mengelola dana batuan tersebut. Rico menjelaskan bahwa realisasi dana bantuan tersebut, mengelola adalah Balai . . .
RADARMEDAN.COM - Polda Sumatera Utara merilis perkembangan terbaru penanganan bencana alam di wilayah Sumut sejak 24 hingga 29 November 2025. Hingga pukul 09.00 WIB, tercatat 488 kejadian bencana alam meliputi tanah longsor, banjir, pohon tumbang, dan angin puting beliung yang tersebar di 21 wilayah hukum Polres jajaran. Update Ddata terbaru, . . .
Tulisan Kiriman Hanina Afifah, Mahasiswi Ilmu Komunikasi USU RADARMEDAN.COM - Bagi sebagian orang, bahkan mungkin Anda salah satunya, olahan herbal sering terdengar meragukan dalam mendukung pemulihan kesehatan. Namun, Michael Aditya (32) membuktikan lewat kisahnya. Tak pernah sebelumnya terlintas di benak pria asal Surabaya ini, . . .
RADARMEDAN.COM – Kapolrestabes Medan Kombes Jean Calvijn Simanjuntak dalam temu pers memberi penjelaskan kepada wartawan bahwa kasus pembakaran rumah seorang Hakim Pengadilan Negeri (PN) Medan di Komplek Taman Harapan Indah, Blok D No. 25, dipastikan merupakan aksi pembakaran berencana oleh mantan sopir korban. Hal itu disampaikan dalam . . .
RADARMEDAN.COM - Dalam era informasi yang berkembang sangat cepat dan luas, pejabat negara maupun swasta diingatkan untuk lebih selektif dalam memilih media yang dijadikan sumber informasi. Penting bagi pejabat negara untuk mengenali media dan jurnalis yang kredibel agar informasi yang diterima maupun disebarkan dapat . . .
RADARMEDAN.COM - Persaingan media online di Sumatera Utara kian dinamis. Berdasarkan hasil penelusuran dan pemeringkatan yang dilakukan hari ini (3/11/2025), tercatat 30 media online berkantor di Provinsi Sumatera Utara menjadi yang paling banyak dikunjungi pembaca sepanjang tahun 2025. Dalam daftar tersebut, Tribun-Medan.com masih menempati . . .
_jpg.jpg)
.jpg)
__jpg.jpg)
