Keterangan Gambar : Bupati Karo Terkelin Brahmana bersama tim survei ketua Syawaluddin, SKM, dr. H Fahrurazi, M. Kes anggota, drg. Musril M. Kes anggota, Forkopinca, disambut dan dilakukan pengalungam bunga oleh panitia
RADARMEDAN.COM,KARO - Bupati Karo, Terkelin Brahmana, didampingi asisten I Bidang Pemerintahan Drs Suang Karo-karo, Kepala Dinas Kesehatan, drg Irna safrina Meliala, dan Camat berastagi Mirton Ketaren, menghadiri acara "Opening Meeting Survei Akreditasi Puskesmas Korpri Tahun 2019" , Senin (18/11) pukul 09. 00 WIB di Puskesmas Korpri Berastagi.
Didalam penyambutan kedatangan Bupati Karo, Terkelin bersama Tim Surveior ketua Syawaluddin, SKM, dr. H Fahrurazi, M. Kes anggota, drg. Musril M. Kes anggota, Forkopinca Berastagi dan Kepala Puskesmas Korpri terlihat panitia mengalungkan bunga dan kain selendang bermotif Karo.
Selanjutnya, Bupati Karo Terkelin Brahmana mengatakan, pembangunan bidang kesehatan merupakan salah satu program prioritas Pemerintah Kabupaten Karo . Mendorong dan berkomitmen untuk meningkatkan pembangunan kesehatan melalui perluasan jangkauan kesehatan dan peningkatan mutu kesehatan secara berkesinambungan yang dapat dicapai melalui akreditasi Puskesmas.
" Yang tidak kalah penting, berhasilnya pembangunan kesehatan pada hakikatnya menuntut kerja sama yang lebih sinergis antara Pemkab Karo, stakeholder dan seluruh masyarakat. Akreditasi Puskesmas merupakan pengakuan terhadap Puskesmas yang diberikan oleh lembaga independen penyelenggara Akreditasi yang telah ditetapkan oleh menteri kesehatan,"kata Terkelin Brahmana.
Pemerintah Kabupaten Karo siap berkomitmen untuk, melaksanakan dan memenuhi syarat yang wajib dipenuhi untuk memenuhi ketentuan yang ditetapkan tim Surveior, sehingga puskesmas Korpri menjadi terakreditasi.
"Kita akan penuhi syarat apa yang menjadi ketentuan sehingga Puskesmas Korpri ini bisa terkareditasi,"ujar Terkelin.
Sementara kadis Kesehatan Drg. Irna Safrina Meliala membenarkan bahwa akreditasi merupakan sudah kewajiban dari amanah pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 tahun 2014 tentang pusat kesehatan masyarakat dan peraturan Menteri Kesehatan Nomor 46 tahun 2015 tentang akreditasi Puskesmas, klinik Pratama tempat praktik Mandiri dokter dan dokter gigi.
Lebih lanjut Irna mengekemukakan, Walaupun dinas kesehatan tidak diakreditasi, tapi mau tak mau harus puskesmas harus di akreditasi mengikuti irama dari amanah ketentuan yang ada, untuk itu saya ucapkan Tim surveior dari komisi Akreditasi Fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) dalam rangka survei Akreditasi Fasilitas kesehatan tingkat pertama di UPTD Puskesmas Korspri, yang berlangsung 17-21 Nopember 2019.
"Tim Akreditasi ini selesai apabila semua puskesmas kab karo nantinya tercapai sudah 19 puskesmas, di akreditasi, dimana tahun 2019 ini puskesmas Korpri yang ke 17 akan di akreditasi,"katanya.
Pada kesempatan yang sama ketua tim survei ketua Syawaluddin, SKM menjelaskan Akreditasi ini adalah suatu berproses, bukan bisa instan. Inilah tugas kehadiran Tim Surveior untuk menelusuri dokumen Butuh keterbukaan, agar dapat tim menentukan penilaian kelayakan atau kelulusan akreditasi bahkan Kita cek juga sarana dan prasarananya, ini juga akan dicek kesiapannya.
Menurut Syawaluddin, Kedepan puskesamas akan dijadikan preventif dan promotif, ini program kementerian kesehatan RI sekarang ini, jadi orang datang ke puskesamas untuk berkonsultasi terkait kesehatan.
"Kalau sudah sakit ya, harus dibawa ke rumah sakit untuk diobati, agar kembali sehat. Inilah gambaran kami disini,"ucapnya.
Dia meminta perlu perbaikan agar ada perubahan dan jangan takut kehadiran tim superior sebab kehadiran mereka untuk mengajak pelayanan Puskesmas lebih baik lagi.
"Jangan takut ketika tim datang, untuk itu pahami sesuai regulasi, kami siap mengarahkan demi menuju kebaikan,"pungkasnya(RT/RM/PR)
RADARMEDAN.COM, KARO – Kepolisian Resor (Polres) Tanah Karo bergerak cepat mengungkap kasus dugaan pencurian dengan kekerasan yang menewaskan seorang dosen Institut Teknologi Bisnis (ITB) Kabanjahe, Asprina br Surbakti (38). Petugas berhasil mengamankan dua orang tersangka yang diduga terlibat langsung dalam peristiwa berdarah . . .
RADARMEDAN.COM — Aktivitas seorang perempuan yang menggunakan sejumlah nama akun dan mencantumkan berbagai gelar akademik serta profesi kedokteran di media sosial TikTok menjadi perhatian publik. Perempuan yang disebut bernama Nurlian Galingging itu diketahui tampil dengan sejumlah gelar, di antaranya profesor, dokter spesialis . . .
RADARMEDAN.COM – Konflik seputar pengosongan fasilitas Chapel Oikumene Universitas Sumatera Utara (USU) memanas dan berujung ke ranah hukum pidana. Menyusul eksekusi pengosongan oleh pihak kampus pada Senin (10/8/2026), Pdt. Gloria Iriany Balle, S.Th., M.Div., resmi melaporkan Rektor USU beserta sejumlah pihak ke Sentra Pelayanan Kepolisian . . .
RADARMEDAN.com – Juara lima kali Piala Dunia FIFA, Brasil, ditahan Maroko bermain imbang 1-1 sampai turun minum di Grup C Piala Dunia FIFA 2026 yang berlangsung pagi ini, 14/6/2026, pagi WIB di New Jersey Stadium, New York City, New York, Amerika Serikat (AS). Timnas Negeri Samba justru duluan tertinggal 0-1 sampai turun minum ketika di . . .
RADARMEDAN.COM – Direktorat Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) dan Pemberantasan Perdagangan Orang (PPO) Polda Sumatera Utara mengungkap kasus dugaan tindak pidana penyiaran dan penyediaan konten bermuatan pornografi melalui siaran langsung (live streaming) di platform TikTok. Direktur Reserse PPA dan PPO Polda Sumut, Kombes . . .
RADARMEDAN.COM – Gelombang perlawanan jemaat terhadap rencana pengosongan paksa Gedung Gereja Oikoumene (POUK) Universitas Sumatera Utara (USU) makin memanas paska terbitnya surat pengosongan yang kedua. Buntunya komunikasi dengan pihak kampus membuat Tim Hukum Majelis Umat Kristen Indonesia (MUKI) Sumatera Utara menolak keras surat . . .
RADARMEDAN.COM - Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, secara resmi melantik sejumlah pejabat eselon II, III dan IV di lingkungan Pemko Medan, Kamis (16/4/2026). Dalam pelantikan yang berlangsung di Balai Kota ini, Rico Waas memberikan peringatan keras berupa tenggat waktu (deadline) selama enam bulan bagi para pejabat yang baru dilantik . . .
RADARMEDAN.COM - Belakangan ini, tensi di Kota Medan lagi naik gara-gara polemik Surat Edaran (SE) Wali Kota soal penataan daging non-halal. Dari aksi ribuan massa di Balai Kota sampai munculnya gerakan tandingan, suasananya jadi makin "panas". Tapi tunggu dulu, warga Medan jangan mau cuma jadi penonton yang gampang disulut. Kita harus . . .
RADARMEDAN.COM - Gelombang protes ribuan masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Solidaritas Pedagang dan Konsumen Daging Babi Kota Medan memadati depan Kantor Wali Kota dan gedung DPRD Medan, Kamis (26/2/2026). Massa menuntut pencabutan Surat Edaran (SE) Wali Kota Medan yang dinilai diskriminatif dan mengancam keberlangsungan usaha pedagang . . .
RADARMEDAN.COM, JAKARTA - Pemerintah menegaskan komitmennya dalam menata dan menertibkan kegiatan ekonomi berbasis sumber daya alam. Komitmen tersebut ditunjukkan dengan pencabutan izin terhadap puluhan perusahaan yang terbukti melakukan pelanggaran di kawasan hutan. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa Presiden Prabowo . . .
.jpg)
__jpg.jpg)