Keterangan Gambar : Gelombang protes ribuan masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Solidaritas Pedagang dan Konsumen Daging Babi Kota Medan memadati depan Kantor Wali Kota dan gedung DPRD Medan, Kamis (26/2/2026).
RADARMEDAN.COM - Gelombang protes ribuan masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Solidaritas Pedagang dan Konsumen Daging Babi Kota Medan memadati depan Kantor Wali Kota dan gedung DPRD Medan, Kamis (26/2/2026).
Massa menuntut pencabutan Surat Edaran (SE) Wali Kota Medan yang dinilai diskriminatif dan mengancam keberlangsungan usaha pedagang daging non-halal.
Aksi yang dimulai sejak pukul 14.00 WIB ini membawa massa dari berbagai elemen, mulai dari Horas Bangso Batak (HBB), GAMKI, Pemuda Peduli Nias, Perwakilan Warga Karo, MUKI Sumut, hingga komunitas peternak.
Mereka menilai kebijakan penataan lokasi dan limbah yang tertuang dalam SE tersebut hanya menyasar satu komoditas tertentu, sehingga menciptakan kesan diskriminasi di tengah masyarakat majemuk Kota Medan.
Dalam orasinya, Ketua HBB Lamsiang Sitompul menekankan bahwa berdagang daging babi adalah urusan menyambung hidup dan membiayai pendidikan anak, bukan sekadar mencari kekayaan. Ia juga mengkritik kebijakan pemerintah kota yang dianggap terlalu mengurusi hal remeh ketimbang menyelesaikan persoalan krusial seperti banjir, begal, hingga peredaran narkoba.
"Apa salahnya berjualan babi? Kan tidak mengganggu masyarakat sekitar. Kami heran dengan Pemko Medan, hal remeh-temeh seperti ini diurusi, padahal banyak hal mendesak lainnya yang tidak dikerjakan, limbah B3 yang lebih berbahaya, daging babi yang diperdagangkan dibawa dari rumah potong," teriak Lamsiang di tengah kerumunan massa yang dikawal ketat ratusan aparat kepolisian dan Satpol PP.
Senada dengan itu, Ketua GAMKI Medan Boydo Panjaitan mempertanyakan alasan penertiban yang hanya menyasar lapak non-halal. Menurutnya, jika tujuannya adalah penataan trotoar atau kebersihan limbah, aturan tersebut seharusnya berlaku universal untuk semua pedagang tanpa terkecuali.
Sejumlah perwakilan dari Samosir turut hadir, diantaranya Efendi Naibaho, yang juta pernah menjabat anggota DPRD Sumut 2 periode. Hadir juga Boasa Simanjuntak, Rismon Sirait, Dedi Mauritz Simanjuntak, Thomson M Parapat, dan lainnya. Mereka masing masing menyampaikan orasinya agar Wali Kota segera mencabut Surat Edaran tersebut.
Suasana di Jalan Kapten Maulana Lubis sempat memanas saat massa mulai melempari petugas dengan botol air mineral karena Wali Kota Rico Waas tak kunjung keluar. Namun, kericuhan berhasil diredam setelah para tokoh aksi meminta massa tetap tertib demi menghargai umat Islam yang sedang menjalankan ibadah puasa, dan tetap waspada terhadap penyusup.
Ketegangan akhirnya mencair setelah Wali Kota Medan Rico Waas bersama Wakil Wali Kota Zakiyuddin Harahap bersedia menerima perwakilan pengunjuk rasa untuk berdialog. Dalam pertemuan yang juga dihadiri Kapolrestabes Medan Kombes Pol Dr Jean Calvijn Simanjuntak dan unsur Forkopimda tersebut, tercapai kesepakatan bahwa SE yang meresahkan itu akan ditarik untuk disempurnakan.
"Pada pokoknya Wali Kota Medan dapat menerima aspirasi kita. Beliau bersedia menyempurnakan agar jangan seakan-akan memberatkan kelompok kita. Itu akan disempurnakan secara menyeluruh," ujar Lamsiang Sitompul usai pertemuan di ruang kerja Wali Kota.
Pemko Medan melalui Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, M. Sofyan, menegaskan bahwa kebijakan tersebut sejatinya bukan bermaksud melarang warga berdagang, melainkan langkah penataan kebersihan lingkungan. Namun, pemerintah mengakui perlunya perbaikan redaksi agar tidak menimbulkan multitafsir atau kesan diskriminatif.
Hasil pertemuan ini memastikan bahwa mulai Jumat (27/2/2026), para pedagang diperbolehkan kembali berjualan di tempat semula dengan komitmen menjaga kebersihan dan ketertiban. Kesepakatan damai ini disambut sorak sorai kemenangan oleh massa yang akhirnya membubarkan diri dengan tertib di bawah jaminan keamanan dari pihak kepolisian.(HM)
RADARMEDAN.COM - Belakangan ini, tensi di Kota Medan lagi naik gara-gara polemik Surat Edaran (SE) Wali Kota soal penataan daging non-halal. Dari aksi ribuan massa di Balai Kota sampai munculnya gerakan tandingan, suasananya jadi makin "panas". Tapi tunggu dulu, warga Medan jangan mau cuma jadi penonton yang gampang disulut. Kita harus . . .
RADARMEDAN.COM - Gelombang protes ribuan masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Solidaritas Pedagang dan Konsumen Daging Babi Kota Medan memadati depan Kantor Wali Kota dan gedung DPRD Medan, Kamis (26/2/2026). Massa menuntut pencabutan Surat Edaran (SE) Wali Kota Medan yang dinilai diskriminatif dan mengancam keberlangsungan usaha pedagang . . .
RADARMEDAN.COM, JAKARTA - Pemerintah menegaskan komitmennya dalam menata dan menertibkan kegiatan ekonomi berbasis sumber daya alam. Komitmen tersebut ditunjukkan dengan pencabutan izin terhadap puluhan perusahaan yang terbukti melakukan pelanggaran di kawasan hutan. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa Presiden Prabowo . . .
RADARMEDAN.COM - Walikota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas angkat bicara terkait dana bantuan dari Bank Dunia sebesar Rp 1,5 triliun untuk program pengendalian banjir di Kota Medan. Ia membantah bahwa Pemerintah Kota (Pemko) Medan mengelola dana batuan tersebut. Rico menjelaskan bahwa realisasi dana bantuan tersebut, mengelola adalah Balai . . .
RADARMEDAN.COM - Polda Sumatera Utara merilis perkembangan terbaru penanganan bencana alam di wilayah Sumut sejak 24 hingga 29 November 2025. Hingga pukul 09.00 WIB, tercatat 488 kejadian bencana alam meliputi tanah longsor, banjir, pohon tumbang, dan angin puting beliung yang tersebar di 21 wilayah hukum Polres jajaran. Update Ddata terbaru, . . .
Tulisan Kiriman Hanina Afifah, Mahasiswi Ilmu Komunikasi USU RADARMEDAN.COM - Bagi sebagian orang, bahkan mungkin Anda salah satunya, olahan herbal sering terdengar meragukan dalam mendukung pemulihan kesehatan. Namun, Michael Aditya (32) membuktikan lewat kisahnya. Tak pernah sebelumnya terlintas di benak pria asal Surabaya ini, . . .
RADARMEDAN.COM – Kapolrestabes Medan Kombes Jean Calvijn Simanjuntak dalam temu pers memberi penjelaskan kepada wartawan bahwa kasus pembakaran rumah seorang Hakim Pengadilan Negeri (PN) Medan di Komplek Taman Harapan Indah, Blok D No. 25, dipastikan merupakan aksi pembakaran berencana oleh mantan sopir korban. Hal itu disampaikan dalam . . .
RADARMEDAN.COM - Dalam era informasi yang berkembang sangat cepat dan luas, pejabat negara maupun swasta diingatkan untuk lebih selektif dalam memilih media yang dijadikan sumber informasi. Penting bagi pejabat negara untuk mengenali media dan jurnalis yang kredibel agar informasi yang diterima maupun disebarkan dapat . . .
RADARMEDAN.COM - Persaingan media online di Sumatera Utara kian dinamis. Berdasarkan hasil penelusuran dan pemeringkatan yang dilakukan hari ini (3/11/2025), tercatat 30 media online berkantor di Provinsi Sumatera Utara menjadi yang paling banyak dikunjungi pembaca sepanjang tahun 2025. Dalam daftar tersebut, Tribun-Medan.com masih menempati . . .
RADARMEDAN.COM, BINJAI – Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution menemui Sopian Daulai Nadeak, guru SMK Negeri 1 Kutalimbaru, Kabupaten Deliserdang, yang dilaporkan orang tua siswa ke polisi. Pertemuan berlangsung di rumah Sopian, di Binjai, Jumat (31/10/2025). Dalam kesempatan itu, Bobby menyampaikan harapannya agar . . .
.jpg)
