Keterangan Gambar : Koalisi Masyarakat Sipil bersama Masyarakat Adat Sumatera Utara (KOMA-SU) menyambangi Komisi A DPRD Provinsi Sumatera Utara. Mereka mendesak percepatan pengesahan Peraturan Daerah (Perda) tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Adat di Sumut. Kamis (16/7/2026).
RADARMEDAN.COM - Koalisi Masyarakat Sipil bersama Masyarakat Adat Sumatera Utara (KOMA-SU) menyambangi Komisi A DPRD Provinsi Sumatera Utara. Mereka mendesak percepatan pengesahan Peraturan Daerah (Perda) tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Adat di Sumut yang mandek sejak 2016.
KOMA-SU yang terdiri dari BAKUMSU, KSPPM, BRWA Sumut, dan AMAN Tano Batak melakukan audiensi dengan Komisi A DPRD Sumut pada Kamis (16/7/2026). Audiensi ini diterima langsung oleh Anggota Komisi A, Irham Buana Nasution dari Fraksi Golkar dan Abdul Khair dari Fraksi Nasdem.
Irham Buana menyebut isu masyarakat adat tidak bisa dilepaskan dari maraknya konflik agraria yang mendominasi aduan ke Komisi A belakangan ini.
"Hasil diskusi bersama KOMA-SU ini akan dijadikan bahan penyusunan rekomendasi agar dapat dibahas secara resmi di Komisi A DPRD Sumut," ujar Irham.
Senada dengan Irham, Abdul Khair menegaskan dukungannya. Menurutnya, regulasi di tingkat provinsi sangat krusial sebagai payung hukum bagi kabupaten/kota yang belum memiliki Perda serupa. Kehadiran Perda ini dinilai bisa menjadi langkah strategis penyelesaian konflik agraria.
Direktur Eksekutif BAKUMSU, Juniaty Aritonang, mengingatkan bahwa inisiasi Perda ini bukan barang baru. Ranperda tersebut sudah didorong sejak 2016 dan sempat masuk Propemperda Sumut rentang waktu 2017-2022, namun pembahasannya terhenti tanpa kejelasan.
"Ketiadaan regulasi provinsi membuat perlindungan masyarakat adat bergantung pada kebijakan kabupaten. Kondisi ini belum mampu menjawab konflik agraria, tumpang tindih wilayah, hingga diskriminasi dan kriminalisasi yang dihadapi masyarakat adat," jelas Juniaty.
Ratusan Ribu Hektare Wilayah Adat Tumpang Tindih
Kepala Kantor Wilayah Badan Registrasi Wilayah Adat (BRWA) Sumut, Roganda Simanjuntak, membeberkan data urgensi pengesahan Perda tersebut. Saat ini, ada 103 wilayah adat seluas lebih dari 500 ribu hektare yang teregistrasi di 13 kabupaten di Sumut.
Sayangnya, sebagian besar wilayah tersebut mengalami tumpang tindih klaim, baik dengan kawasan hutan negara maupun izin investasi. Sejauh ini, baru lima kabupaten di Sumut yang memiliki Perda Masyarakat Adat, yakni Langkat, Samosir, Humbang Hasundutan, Toba, dan Tapanuli Utara.
Dalam audiensi tersebut, Dekan Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen, Dr. Janpatar Simamora, juga menegaskan bahwa Pemda punya landasan konstitusional yang kuat untuk membuat Perda ini, meski RUU Masyarakat Adat di tingkat pusat belum disahkan.
"Keberadaan Perda sangat penting untuk perlindungan hukum masyarakat adat yang selama ini hanya mengandalkan hukum adat dan bukti turun-temurun, sehingga kerap kesulitan saat berhadapan dengan hukum formal," papar pakar hukum tata negara tersebut.
Sebagai tindak lanjut, Komisi A DPRD Sumut berkomitmen membawa isu ini ke pembahasan internal. KOMA-SU diminta segera melengkapi data pendukung dan naskah akademik selambatnya akhir Agustus 2026.
Dokumen tersebut akan menjadi bahan rapat Komisi A pada September 2026. Targetnya, Ranperda ini bisa kembali diusulkan sebagai inisiatif DPRD dan masuk ke dalam Program Legislasi Daerah (Prolegda) Sumut Tahun 2027.(HM)/TS
RADARMEDAN.com – Juara lima kali Piala Dunia FIFA, Brasil, ditahan Maroko bermain imbang 1-1 sampai turun minum di Grup C Piala Dunia FIFA 2026 yang berlangsung pagi ini, 14/6/2026, pagi WIB di New Jersey Stadium, New York City, New York, Amerika Serikat (AS). Timnas Negeri Samba justru duluan tertinggal 0-1 sampai turun minum ketika di . . .
RADARMEDAN.COM – Direktorat Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) dan Pemberantasan Perdagangan Orang (PPO) Polda Sumatera Utara mengungkap kasus dugaan tindak pidana penyiaran dan penyediaan konten bermuatan pornografi melalui siaran langsung (live streaming) di platform TikTok. Direktur Reserse PPA dan PPO Polda Sumut, Kombes . . .
RADARMEDAN.COM – Gelombang perlawanan jemaat terhadap rencana pengosongan paksa Gedung Gereja Oikoumene (POUK) Universitas Sumatera Utara (USU) makin memanas paska terbitnya surat pengosongan yang kedua. Buntunya komunikasi dengan pihak kampus membuat Tim Hukum Majelis Umat Kristen Indonesia (MUKI) Sumatera Utara menolak keras surat . . .
RADARMEDAN.COM - Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, secara resmi melantik sejumlah pejabat eselon II, III dan IV di lingkungan Pemko Medan, Kamis (16/4/2026). Dalam pelantikan yang berlangsung di Balai Kota ini, Rico Waas memberikan peringatan keras berupa tenggat waktu (deadline) selama enam bulan bagi para pejabat yang baru dilantik . . .
RADARMEDAN.COM - Belakangan ini, tensi di Kota Medan lagi naik gara-gara polemik Surat Edaran (SE) Wali Kota soal penataan daging non-halal. Dari aksi ribuan massa di Balai Kota sampai munculnya gerakan tandingan, suasananya jadi makin "panas". Tapi tunggu dulu, warga Medan jangan mau cuma jadi penonton yang gampang disulut. Kita harus . . .
RADARMEDAN.COM - Gelombang protes ribuan masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Solidaritas Pedagang dan Konsumen Daging Babi Kota Medan memadati depan Kantor Wali Kota dan gedung DPRD Medan, Kamis (26/2/2026). Massa menuntut pencabutan Surat Edaran (SE) Wali Kota Medan yang dinilai diskriminatif dan mengancam keberlangsungan usaha pedagang . . .
RADARMEDAN.COM, JAKARTA - Pemerintah menegaskan komitmennya dalam menata dan menertibkan kegiatan ekonomi berbasis sumber daya alam. Komitmen tersebut ditunjukkan dengan pencabutan izin terhadap puluhan perusahaan yang terbukti melakukan pelanggaran di kawasan hutan. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa Presiden Prabowo . . .
RADARMEDAN.COM - Walikota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas angkat bicara terkait dana bantuan dari Bank Dunia sebesar Rp 1,5 triliun untuk program pengendalian banjir di Kota Medan. Ia membantah bahwa Pemerintah Kota (Pemko) Medan mengelola dana batuan tersebut. Rico menjelaskan bahwa realisasi dana bantuan tersebut, mengelola adalah Balai . . .
RADARMEDAN.COM - Polda Sumatera Utara merilis perkembangan terbaru penanganan bencana alam di wilayah Sumut sejak 24 hingga 29 November 2025. Hingga pukul 09.00 WIB, tercatat 488 kejadian bencana alam meliputi tanah longsor, banjir, pohon tumbang, dan angin puting beliung yang tersebar di 21 wilayah hukum Polres jajaran. Update Ddata terbaru, . . .
Tulisan Kiriman Hanina Afifah, Mahasiswi Ilmu Komunikasi USU RADARMEDAN.COM - Bagi sebagian orang, bahkan mungkin Anda salah satunya, olahan herbal sering terdengar meragukan dalam mendukung pemulihan kesehatan. Namun, Michael Aditya (32) membuktikan lewat kisahnya. Tak pernah sebelumnya terlintas di benak pria asal Surabaya ini, . . .
.jpg)
__jpg.jpg)