Keterangan Gambar : Pembahasan Ranperda Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Rapat berlangsung di Gedung DPRD Kabupaten Toba, Jumat (17/7/2026).
RADARMEDAN.COM,TOBA - DPRD Kabupaten Toba menggelar rapat paripurna dalam rangka penyampaian hasil pembahasan Badan Anggaran (Banggar) terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Pemerintah Kabupaten Toba Tahun Anggaran 2025, sekaligus laporan pembahasan Ranperda Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Rapat berlangsung di Gedung DPRD Kabupaten Toba, Jumat (17/7/2026).
Laporan Banggar DPRD dibacakan oleh anggota Banggar, Pidel Hutahaean. Dalam laporannya, ia menyampaikan bahwa pertanggungjawaban pemerintah daerah merupakan sarana evaluasi terhadap target dan capaian kinerja program pembangunan yang telah dilaksanakan selama satu tahun anggaran.
Pembahasan Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 didasarkan pada Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sumatera Utara, yang sebelumnya telah disampaikan kepada DPRD melalui nota pengantar Bupati Toba.
BPK RI Perwakilan Sumatera Utara memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Toba Tahun Anggaran 2025. Opini tersebut menjadi raihan WTP ke-10 secara berturut-turut bagi Pemerintah Kabupaten Toba.
Atas capaian tersebut, DPRD menyampaikan apresiasi kepada Bupati beserta seluruh jajaran pemerintah daerah serta berharap prestasi tersebut dapat dipertahankan pada tahun anggaran berikutnya.
Laporan pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2025 meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, serta Catatan atas Laporan Keuangan.
Banggar mencatat realisasi pendapatan daerah mencapai Rp1,220 triliun atau 94,71 persen dari target sebesar Rp1,288 triliun. DPRD mendorong perangkat daerah pengelola Pendapatan Asli Daerah (PAD) agar semakin mengoptimalkan pengelolaan sumber-sumber pendapatan daerah.
Hasil pembahasan Banggar juga mencatat Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp34,37 miliar, yang terdiri dari sisa Dana Alokasi Khusus (DAK), DAK Nonfisik, Dana Insentif Daerah (DID), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Kapitasi, Dana BOS, serta kas BLUD.
Selain itu, DPRD mencatat pendapatan yang tidak tercapai sebesar Rp68,10 miliar, belanja yang tidak terealisasi sebesar Rp76,52 miliar, dan transfer yang tidak terealisasi sebesar Rp25,95 miliar. Banggar meminta Bupati Toba menindaklanjuti berbagai catatan dan rekomendasi yang telah disampaikan agar tidak terulang pada pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2026.
Dalam rapat yang sama, anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kabupaten Toba, Bigman Butarbutar, membacakan laporan hasil pembahasan Ranperda Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
Bapemperda menilai perubahan regulasi tersebut penting sebagai landasan hukum dalam mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), sekaligus memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dan pelaku usaha terkait kewajiban pembayaran pajak dan retribusi daerah.
Meski demikian, DPRD berharap perangkat daerah yang bertugas melakukan pemungutan pajak dan retribusi dapat menjalankan tugas secara maksimal dengan tetap berpedoman pada ketentuan dan regulasi yang berlaku. (Asa)/pe
RADARMEDAN.com – Juara lima kali Piala Dunia FIFA, Brasil, ditahan Maroko bermain imbang 1-1 sampai turun minum di Grup C Piala Dunia FIFA 2026 yang berlangsung pagi ini, 14/6/2026, pagi WIB di New Jersey Stadium, New York City, New York, Amerika Serikat (AS). Timnas Negeri Samba justru duluan tertinggal 0-1 sampai turun minum ketika di . . .
RADARMEDAN.COM – Direktorat Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) dan Pemberantasan Perdagangan Orang (PPO) Polda Sumatera Utara mengungkap kasus dugaan tindak pidana penyiaran dan penyediaan konten bermuatan pornografi melalui siaran langsung (live streaming) di platform TikTok. Direktur Reserse PPA dan PPO Polda Sumut, Kombes . . .
RADARMEDAN.COM – Gelombang perlawanan jemaat terhadap rencana pengosongan paksa Gedung Gereja Oikoumene (POUK) Universitas Sumatera Utara (USU) makin memanas paska terbitnya surat pengosongan yang kedua. Buntunya komunikasi dengan pihak kampus membuat Tim Hukum Majelis Umat Kristen Indonesia (MUKI) Sumatera Utara menolak keras surat . . .
RADARMEDAN.COM - Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, secara resmi melantik sejumlah pejabat eselon II, III dan IV di lingkungan Pemko Medan, Kamis (16/4/2026). Dalam pelantikan yang berlangsung di Balai Kota ini, Rico Waas memberikan peringatan keras berupa tenggat waktu (deadline) selama enam bulan bagi para pejabat yang baru dilantik . . .
RADARMEDAN.COM - Belakangan ini, tensi di Kota Medan lagi naik gara-gara polemik Surat Edaran (SE) Wali Kota soal penataan daging non-halal. Dari aksi ribuan massa di Balai Kota sampai munculnya gerakan tandingan, suasananya jadi makin "panas". Tapi tunggu dulu, warga Medan jangan mau cuma jadi penonton yang gampang disulut. Kita harus . . .
RADARMEDAN.COM - Gelombang protes ribuan masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Solidaritas Pedagang dan Konsumen Daging Babi Kota Medan memadati depan Kantor Wali Kota dan gedung DPRD Medan, Kamis (26/2/2026). Massa menuntut pencabutan Surat Edaran (SE) Wali Kota Medan yang dinilai diskriminatif dan mengancam keberlangsungan usaha pedagang . . .
RADARMEDAN.COM, JAKARTA - Pemerintah menegaskan komitmennya dalam menata dan menertibkan kegiatan ekonomi berbasis sumber daya alam. Komitmen tersebut ditunjukkan dengan pencabutan izin terhadap puluhan perusahaan yang terbukti melakukan pelanggaran di kawasan hutan. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa Presiden Prabowo . . .
RADARMEDAN.COM - Walikota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas angkat bicara terkait dana bantuan dari Bank Dunia sebesar Rp 1,5 triliun untuk program pengendalian banjir di Kota Medan. Ia membantah bahwa Pemerintah Kota (Pemko) Medan mengelola dana batuan tersebut. Rico menjelaskan bahwa realisasi dana bantuan tersebut, mengelola adalah Balai . . .
RADARMEDAN.COM - Polda Sumatera Utara merilis perkembangan terbaru penanganan bencana alam di wilayah Sumut sejak 24 hingga 29 November 2025. Hingga pukul 09.00 WIB, tercatat 488 kejadian bencana alam meliputi tanah longsor, banjir, pohon tumbang, dan angin puting beliung yang tersebar di 21 wilayah hukum Polres jajaran. Update Ddata terbaru, . . .
Tulisan Kiriman Hanina Afifah, Mahasiswi Ilmu Komunikasi USU RADARMEDAN.COM - Bagi sebagian orang, bahkan mungkin Anda salah satunya, olahan herbal sering terdengar meragukan dalam mendukung pemulihan kesehatan. Namun, Michael Aditya (32) membuktikan lewat kisahnya. Tak pernah sebelumnya terlintas di benak pria asal Surabaya ini, . . .
.jpg)
__jpg.jpg)