.jpg)
Keterangan Gambar : Bupati Karo Terkelin Brahmana, SH, MH mengikuti Rapat kerja Percepatan penyaluran dan pengelolaan dana desa, untuk program pembangun desa dan menata Kota menuju Sumatera Utara bermartabat di GOR Pemprov Medan yang dibuka oleh Gubsu Edy Rahmayadi dihadiri Walikota /Bupati, OPD, Camat, dan Kades, se-Sumut (2/3)
RADARMEDAN.COM - Bupati Karo Terkelin Brahmana didampingi Kepala DPMD Abel Tarawai Tarigan, Kepala Inspektorat Philemon Brahmana, kabag Protokoler Frans Leo Surbakti, SSTP, Camat dan Kades Se- Kab. Karo menghadiri Rapat kerja Percepatan penyaluran dan pengelolaan dana desa guna membangun desa Menata Kota menuju Sumatera Utara bermartabat provsu 2020, Senin (2/3/2020) pukul 08.30 WIB di GOR Pemprovsu Jalan William Iskandar (Pancing) Medan.
Rapat Kerja tersebut dibuka oleh Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi dengan dihadiri para kepala daerah Walikota/Bupati , Camat, Kades se-Propinsi Sumut.
Dalam sambutan Gubsu Edy Rahmayadi mengatakan perlunya peningkatan Koordinasi dan keterlibatan dari semua stakeholders sesuai tupoksinya masing masing dalam membangun kesamaan persepsi dan melakukan pembinaan terhadap pemerintah desa.
"Stakeholders dimaksud, mulai dari Pemerintah Pusat, Provinsi, Kab, Kec dan Desa menuju pembangunan menata Kota," ucapnya
Bupati Karo Terkelin Brahmana mengapresasi rapat kerja yang digelar tersebut.
"Ini mengingatkan kita terkait mekanisme pelaksanaannya akan dibentuk dengan "Tiga Tim" yaitu dari Kemendagri, bertanggung jawab dalam pembinaan perangkat desa dengan melibatkan Camat, Bupati dan Gubernur dalam mekanisme pengawasan, kemudian, Kementerian Keuangan yang bertanggung jawab dalam penyerahan uang ke desa," ujar Bupati.
Kembali Terkelin menuturkan, Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi bertanggung jawab dalam pengelolaan dan penggunaan DD (Dana Desa) tersebut, sedangkan untuk masalah Pembinaan dalam hal menyangkut pelaksanaan audit yang diserahkan kepada APIP (Aparat Pengawas Internal Pemerintah) dan khusus untuk Pembinaan sisi Hukum yang dilaksanakan oleh APH (Aparat Penegak Hukum.
Menurut Terkelin hal ini bertujuan menciptakan proses yang semakin cepat dan tepat di dalam, penyaluran, pelaksanaan dan pengawasan penggunaan Dana Desa.
Dikesempatan yang sama Kadis DPMD Abel Tarawai Tarigan mengemukakan sependapat dengan apa yang disampaikan oleh Bupati Karo.
"Dalam proses percepatan penyaluran dana desa semua sudah memiliki aturan yang ada, kami pihak DPMD kab. Karo akan selalu memberikan penjelasan dan pembekalan jika ada desa terhambat penyelesaian adminitrasi dalam penggunaan penyaluran Dana Desa, kita siap membantu," katanya
Lanjut Abel, Dengan berjalannya fungsi fungsi stakeholders di atas, pemda Karo mengharapkan di semua desa akan semakin cepat merespon segala kebijakan pemerintah atasan dan bisa disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. (RT/RM)/PE
RADARMEDAN.COM, KARO – Kepolisian Resor (Polres) Tanah Karo bergerak cepat mengungkap kasus dugaan pencurian dengan kekerasan yang menewaskan seorang dosen Institut Teknologi Bisnis (ITB) Kabanjahe, Asprina br Surbakti (38). Petugas berhasil mengamankan dua orang tersangka yang diduga terlibat langsung dalam peristiwa berdarah . . .
RADARMEDAN.COM — Aktivitas seorang perempuan yang menggunakan sejumlah nama akun dan mencantumkan berbagai gelar akademik serta profesi kedokteran di media sosial TikTok menjadi perhatian publik. Perempuan yang disebut bernama Nurlian Galingging itu diketahui tampil dengan sejumlah gelar, di antaranya profesor, dokter spesialis . . .
RADARMEDAN.COM – Konflik seputar pengosongan fasilitas Chapel Oikumene Universitas Sumatera Utara (USU) memanas dan berujung ke ranah hukum pidana. Menyusul eksekusi pengosongan oleh pihak kampus pada Senin (10/8/2026), Pdt. Gloria Iriany Balle, S.Th., M.Div., resmi melaporkan Rektor USU beserta sejumlah pihak ke Sentra Pelayanan Kepolisian . . .
RADARMEDAN.com – Juara lima kali Piala Dunia FIFA, Brasil, ditahan Maroko bermain imbang 1-1 sampai turun minum di Grup C Piala Dunia FIFA 2026 yang berlangsung pagi ini, 14/6/2026, pagi WIB di New Jersey Stadium, New York City, New York, Amerika Serikat (AS). Timnas Negeri Samba justru duluan tertinggal 0-1 sampai turun minum ketika di . . .
RADARMEDAN.COM – Direktorat Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) dan Pemberantasan Perdagangan Orang (PPO) Polda Sumatera Utara mengungkap kasus dugaan tindak pidana penyiaran dan penyediaan konten bermuatan pornografi melalui siaran langsung (live streaming) di platform TikTok. Direktur Reserse PPA dan PPO Polda Sumut, Kombes . . .
RADARMEDAN.COM – Gelombang perlawanan jemaat terhadap rencana pengosongan paksa Gedung Gereja Oikoumene (POUK) Universitas Sumatera Utara (USU) makin memanas paska terbitnya surat pengosongan yang kedua. Buntunya komunikasi dengan pihak kampus membuat Tim Hukum Majelis Umat Kristen Indonesia (MUKI) Sumatera Utara menolak keras surat . . .
RADARMEDAN.COM - Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, secara resmi melantik sejumlah pejabat eselon II, III dan IV di lingkungan Pemko Medan, Kamis (16/4/2026). Dalam pelantikan yang berlangsung di Balai Kota ini, Rico Waas memberikan peringatan keras berupa tenggat waktu (deadline) selama enam bulan bagi para pejabat yang baru dilantik . . .
RADARMEDAN.COM - Belakangan ini, tensi di Kota Medan lagi naik gara-gara polemik Surat Edaran (SE) Wali Kota soal penataan daging non-halal. Dari aksi ribuan massa di Balai Kota sampai munculnya gerakan tandingan, suasananya jadi makin "panas". Tapi tunggu dulu, warga Medan jangan mau cuma jadi penonton yang gampang disulut. Kita harus . . .
RADARMEDAN.COM - Gelombang protes ribuan masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Solidaritas Pedagang dan Konsumen Daging Babi Kota Medan memadati depan Kantor Wali Kota dan gedung DPRD Medan, Kamis (26/2/2026). Massa menuntut pencabutan Surat Edaran (SE) Wali Kota Medan yang dinilai diskriminatif dan mengancam keberlangsungan usaha pedagang . . .
RADARMEDAN.COM, JAKARTA - Pemerintah menegaskan komitmennya dalam menata dan menertibkan kegiatan ekonomi berbasis sumber daya alam. Komitmen tersebut ditunjukkan dengan pencabutan izin terhadap puluhan perusahaan yang terbukti melakukan pelanggaran di kawasan hutan. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa Presiden Prabowo . . .
.jpg)
__jpg.jpg)