Keterangan Gambar : Pelaksanaan Kick Off Pelayanan KB Serentak dalam rangka Hari Keluarga Nasional (Harganas) ke-33 Tahun 2026 di Kabupaten Deli Serdang diawali dengan capaian positif. Target 70 akseptor Metode Operasi Wanita (MOW) yang ditetapkan pada hari pelaksanaan berhasil dipenuhi. Senin (8/6/2026).
RADARMEDAN.COM, LUBUK PAKAM – Pelaksanaan Kick Off Pelayanan KB Serentak dalam rangka Hari Keluarga Nasional (Harganas) ke-33 Tahun 2026 di Kabupaten Deli Serdang diawali dengan capaian positif. Target 70 akseptor Metode Operasi Wanita (MOW) yang ditetapkan pada hari pelaksanaan berhasil dipenuhi.
Capaian ini dilaporkan Bupati Asri Ludin Tambunan dari lokasi kick off yakni RSUD Haji Amri Tambunan kepada Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala BKKBN, Wihaji secara daring, Senin (8/6/2026).
"Alhamdulillah, untuk hari ini target pelayanan MOW sebanyak 70 akseptor telah berhasil kami penuhi. Kami optimistis capaian tersebut masih akan terus bertambah hingga akhir pelayanan," ujar Bupati didampingi Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Utara, Mahyuzar dan Kepala Dinas P3AP2KB, M Alfian Zunaidi serta Ketua TP PKK Ny Jelita Asri Ludin Tambunan.
Selain capaian kick off, Bupati juga melaporkan progres program KB Kabupaten Deli Serdang Tahun 2026. Untuk target tahunan, Kabupaten Deli Serdang menargetkan 4.665 peserta baru program KB, dengan target KB Pascapersalinan (KBPP) sebanyak 4.665 akseptor dan target Peserta Baru Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (PB MKJP) sebanyak 1.317 akseptor.
Hingga saat ini, capaian peserta baru program KB telah mencapai 55 persen dari target yang ditetapkan Kementerian. Sementara itu, capaian KB Pascapersalinan berada pada angka 21 persen dan capaian MKJP telah mencapai 39 persen.
Dalam kesempatan tersebut, Bupati juga menyampaikan tantangan yang dihadapi daerah, yakni keterbatasan jumlah Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PLKB). Saat ini Kabupaten Deli Serdang memiliki 85 orang PLKB untuk melayani 380 desa dan 14 kelurahan, sementara 17 orang di antaranya akan memasuki masa pensiun.
“Saya yakin Bapak Menteri tahun ini seluruh target ini akan kita capai 100 persen. Mohon bantuan Bapak Menteri untuk distribusi PLKB kepada kabupaten kami agar seluruh program bisa kita penuhi,” pintanya.
Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Wihaji, menegaskan bahwa esensi Program Keluarga Berencana adalah meningkatkan kualitas hidup keluarga sekaligus mendukung upaya pengentasan kemiskinan. Menurutnya, program KB bukan semata-mata mengendalikan angka kelahiran, melainkan memberikan ruang bagi setiap keluarga untuk merencanakan kehidupan yang lebih sehat, sejahtera, dan berkualitas.
Wihaji menjelaskan bahwa program KB memiliki peran penting melalui tiga layanan utama, yakni layanan kesehatan, ekonomi, dan psikologis.
“Pengaturan kehamilan membantu menjaga kesehatan reproduksi ibu dan anak, memberikan kesempatan bagi keluarga untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi, serta memastikan anak-anak memperoleh pengasuhan yang lebih optimal,” terangnya.
Ia juga mengajak seluruh pemerintah daerah, tenaga kesehatan, dan kader KB untuk terus memperkuat edukasi serta pelayanan kepada masyarakat, khususnya melalui pelayanan KB pascapersalinan. Menurutnya, upaya tersebut penting untuk mencegah kehamilan yang tidak direncanakan, menekan angka kematian ibu dan anak, serta mengurangi risiko stunting.
Wihaji juga mengingatkan agar pelaksanaan program difokuskan pada keluarga yang masuk dalam kategori desil 1, 2, 3, dan 4. Menurutnya, kelompok tersebut merupakan prioritas penerima intervensi pemerintah sehingga program yang dijalankan dapat memberikan dampak nyata terhadap pengentasan kemiskinan dan penurunan stunting.
Ia juga mendorong agar metode edukasi KB terus beradaptasi dengan perkembangan zaman, memanfaatkan media sosial, teknologi digital, dan kecerdasan buatan (AI) agar pesan-pesan keluarga berencana dapat diterima dengan lebih efektif oleh masyarakat.
“Semua yang kita kerjakan ini hanya satu, yaitu pengentasan kemiskinan. Program KB bukan sekadar mengendalikan angka kelahiran, tetapi memberikan hak kepada setiap warga negara untuk mengatur dan merencanakan kelahiran agar keluarga lebih sehat, sejahtera, dan berkualitas," pungkasnya.
Sebelumnya, Deputi Bidang Bina Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi, Wahidin, menjelaskan bahwa pelayanan KB serentak dalam rangka Harganas ke-33 dilaksanakan selama satu bulan, mulai 8 Juni hingga 8 Juli 2026. Kegiatan tersebut bertujuan meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan KB melalui pendekatan jemput bola, terutama di wilayah yang membutuhkan.
Secara nasional, target pelayanan pada kegiatan ini mencapai 750.004 peserta baru, terdiri atas 252.176 peserta Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP), 408.221 peserta KB Pascapersalinan, serta 16.670 peserta Metode Operasi Wanita (MOW).
Melalui pelayanan serentak ini, diharapkan semakin banyak keluarga yang memperoleh akses terhadap layanan KB, sehingga dapat mendukung terwujudnya keluarga yang sehat, sejahtera, dan berkualitas.
(Syaiful W Harahap)
RADARMEDAN.COM – Gelombang perlawanan jemaat terhadap rencana pengosongan paksa Gedung Gereja Oikoumene (POUK) Universitas Sumatera Utara (USU) makin memanas paska terbitnya surat pengosongan yang kedua. Buntunya komunikasi dengan pihak kampus membuat Tim Hukum Majelis Umat Kristen Indonesia (MUKI) Sumatera Utara menolak keras surat . . .
RADARMEDAN.COM - Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, secara resmi melantik sejumlah pejabat eselon II, III dan IV di lingkungan Pemko Medan, Kamis (16/4/2026). Dalam pelantikan yang berlangsung di Balai Kota ini, Rico Waas memberikan peringatan keras berupa tenggat waktu (deadline) selama enam bulan bagi para pejabat yang baru dilantik . . .
RADARMEDAN.COM - Belakangan ini, tensi di Kota Medan lagi naik gara-gara polemik Surat Edaran (SE) Wali Kota soal penataan daging non-halal. Dari aksi ribuan massa di Balai Kota sampai munculnya gerakan tandingan, suasananya jadi makin "panas". Tapi tunggu dulu, warga Medan jangan mau cuma jadi penonton yang gampang disulut. Kita harus . . .
RADARMEDAN.COM - Gelombang protes ribuan masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Solidaritas Pedagang dan Konsumen Daging Babi Kota Medan memadati depan Kantor Wali Kota dan gedung DPRD Medan, Kamis (26/2/2026). Massa menuntut pencabutan Surat Edaran (SE) Wali Kota Medan yang dinilai diskriminatif dan mengancam keberlangsungan usaha pedagang . . .
RADARMEDAN.COM, JAKARTA - Pemerintah menegaskan komitmennya dalam menata dan menertibkan kegiatan ekonomi berbasis sumber daya alam. Komitmen tersebut ditunjukkan dengan pencabutan izin terhadap puluhan perusahaan yang terbukti melakukan pelanggaran di kawasan hutan. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa Presiden Prabowo . . .
RADARMEDAN.COM - Walikota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas angkat bicara terkait dana bantuan dari Bank Dunia sebesar Rp 1,5 triliun untuk program pengendalian banjir di Kota Medan. Ia membantah bahwa Pemerintah Kota (Pemko) Medan mengelola dana batuan tersebut. Rico menjelaskan bahwa realisasi dana bantuan tersebut, mengelola adalah Balai . . .
RADARMEDAN.COM - Polda Sumatera Utara merilis perkembangan terbaru penanganan bencana alam di wilayah Sumut sejak 24 hingga 29 November 2025. Hingga pukul 09.00 WIB, tercatat 488 kejadian bencana alam meliputi tanah longsor, banjir, pohon tumbang, dan angin puting beliung yang tersebar di 21 wilayah hukum Polres jajaran. Update Ddata terbaru, . . .
Tulisan Kiriman Hanina Afifah, Mahasiswi Ilmu Komunikasi USU RADARMEDAN.COM - Bagi sebagian orang, bahkan mungkin Anda salah satunya, olahan herbal sering terdengar meragukan dalam mendukung pemulihan kesehatan. Namun, Michael Aditya (32) membuktikan lewat kisahnya. Tak pernah sebelumnya terlintas di benak pria asal Surabaya ini, . . .
RADARMEDAN.COM – Kapolrestabes Medan Kombes Jean Calvijn Simanjuntak dalam temu pers memberi penjelaskan kepada wartawan bahwa kasus pembakaran rumah seorang Hakim Pengadilan Negeri (PN) Medan di Komplek Taman Harapan Indah, Blok D No. 25, dipastikan merupakan aksi pembakaran berencana oleh mantan sopir korban. Hal itu disampaikan dalam . . .
RADARMEDAN.COM - Dalam era informasi yang berkembang sangat cepat dan luas, pejabat negara maupun swasta diingatkan untuk lebih selektif dalam memilih media yang dijadikan sumber informasi. Penting bagi pejabat negara untuk mengenali media dan jurnalis yang kredibel agar informasi yang diterima maupun disebarkan dapat . . .
.jpg)
__jpg.jpg)
.jpg)
__jpg.jpg)
