Keterangan Gambar : Tim Advokasi Rakyat Melawan Impunitas (ARMI) bersama Desi Natalia Nainggolan, istri dari almarhum Luis David Hutabarat, resmi menyampaikan pengaduan langsung ke lima lembaga negara di Jakarta, Kamis (27/8/2026).
RADARMEDAN.COM, JAKARTA - Tim Advokasi Rakyat Melawan Impunitas (ARMI) bersama Desi Natalia Nainggolan, istri dari almarhum Luis David Hutabarat, resmi menyampaikan pengaduan langsung ke lima lembaga negara di Jakarta, Kamis (27/8/2026).
Kelima lembaga negara tersebut meliputi Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Komnas Perempuan, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Ombudsman RI, serta Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) RI. Laporan ini dilayangkan atas dugaan pembunuhan berencana dan penyiksaan yang menyebabkan kematian Luis David Hutabarat, serta tindakan kekerasan terhadap tiga korban lainnya, yakni Doni, Tomi, dan Jhoni. Peristiwa tersebut diduga melibatkan oknum anggota TNI dan personel keamanan (security) PT Agrinas Palma Nusantara.
TIM ARMI menilai peristiwa ini bukan sekadar tindak pidana biasa, melainkan bentuk pelanggaran serius terhadap hak hidup (right to life) dan larangan penyiksaan (prohibition of torture). Hal tersebut bertentangan dengan Pasal 28A UUD 1945, Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR/UU No. 12 Tahun 2005), Konvensi Menentang Penyiksaan (CAT/UU No. 5 Tahun 1998), UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM, serta Pasal 530 UU No. 1 Tahun 2023 (KUHP Baru).
Dalam berkas pengaduan resminya, TIM ARMI menyampaikan enam poin tuntutan utama:
Komnas HAM: Melakukan pemantauan dan pendalaman menyeluruh terhadap dugaan pelanggaran HAM berupa perampasan hak hidup dan penyiksaan.
Kompolnas: Mengawasi proses penyelidikan dan penyidikan di Polres Labuhanbatu agar berjalan independen, profesional, transparan, dan akuntabel.
Komnas Perempuan: Memberikan perhatian terhadap dampak kasus terhadap perempuan dan keluarga korban dengan pendekatan berperspektif korban.
LPSK: Segera memberikan perlindungan hukum dan fisik bagi Doni, Tomi, Jhoni, serta keluarga almarhum dari ancaman, intimidasi, maupun kriminalisasi.
Ombudsman RI: Memeriksa dugaan maladministrasi dalam penanganan perkara tersebut.
Pemulihan Korban: Memastikan keluarga korban memperoleh hak atas kebenaran, keadilan, pemulihan (reparasi), dan jaminan ketidakberulangan.
Perwakilan TIM ARMI dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Medan, Richard S.D Hutapea, SH, menegaskan bahwa negara memiliki kewajiban hukum untuk mengusut tuntas seluruh rangkaian peristiwa hingga ke aktor intelektual di balik kejadian tersebut.
"Dugaan pembunuhan berencana dan penyiksaan ini menyentuh hak paling fundamental manusia. Korban dan keluarganya berhak atas kebenaran, keadilan, serta pemulihan dampak fisik maupun psikologis. Kami mendesak seluruh lembaga negara bergerak cepat agar proses hukum di Polres Labuhanbatu transparan dan tidak berhenti pada pelaku di lapangan saja," tegas Richard S.D Hutapea dari LBH Medan. (HM)
RADARMEDAN.COM - Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol. Sonny Irawan, S.I.K., M.H. menegaskan komitmen memperkuat sinergi antara Polri dan masyarakat melalui peluncuran empat program prioritas dalam acara Tatap Muka Bersama Insan Pers di Aula Tribrata Mapolda Sumut, Kamis (29/10/2026). Dalam momen silaturahmi yang sama, jajaran Polda Sumut turut . . .
RADARMEDAN.COM, DELISERDANG – Polemik antara Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Deli Serdang dengan akun media sosial "Badan Perwakilan Netizen 2" makin menghangat. Di tengah krisis gagalnya pengesahan P-APBD 2026, langkah Pemkab yang melaporkan akun anonim tersebut ke Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) sempat memicu reaksi . . .
RADARMEDAN.COM, KARO – Kepolisian Resor (Polres) Tanah Karo bergerak cepat mengungkap kasus dugaan pencurian dengan kekerasan yang menewaskan seorang dosen Institut Teknologi Bisnis (ITB) Kabanjahe, Asprina br Surbakti (38). Petugas berhasil mengamankan dua orang tersangka yang diduga terlibat langsung dalam peristiwa berdarah . . .
RADARMEDAN.COM — Aktivitas seorang perempuan yang menggunakan sejumlah nama akun dan mencantumkan berbagai gelar akademik serta profesi kedokteran di media sosial TikTok menjadi perhatian publik. Perempuan yang disebut bernama Nurlian Galingging itu diketahui tampil dengan sejumlah gelar, di antaranya profesor, dokter spesialis . . .
RADARMEDAN.COM – Konflik seputar pengosongan fasilitas Chapel Oikumene Universitas Sumatera Utara (USU) memanas dan berujung ke ranah hukum pidana. Menyusul eksekusi pengosongan oleh pihak kampus pada Senin (10/8/2026), Pdt. Gloria Iriany Balle, S.Th., M.Div., resmi melaporkan Rektor USU beserta sejumlah pihak ke Sentra Pelayanan Kepolisian . . .
RADARMEDAN.com – Juara lima kali Piala Dunia FIFA, Brasil, ditahan Maroko bermain imbang 1-1 sampai turun minum di Grup C Piala Dunia FIFA 2026 yang berlangsung pagi ini, 14/6/2026, pagi WIB di New Jersey Stadium, New York City, New York, Amerika Serikat (AS). Timnas Negeri Samba justru duluan tertinggal 0-1 sampai turun minum ketika di . . .
RADARMEDAN.COM – Direktorat Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) dan Pemberantasan Perdagangan Orang (PPO) Polda Sumatera Utara mengungkap kasus dugaan tindak pidana penyiaran dan penyediaan konten bermuatan pornografi melalui siaran langsung (live streaming) di platform TikTok. Direktur Reserse PPA dan PPO Polda Sumut, Kombes . . .
RADARMEDAN.COM – Gelombang perlawanan jemaat terhadap rencana pengosongan paksa Gedung Gereja Oikoumene (POUK) Universitas Sumatera Utara (USU) makin memanas paska terbitnya surat pengosongan yang kedua. Buntunya komunikasi dengan pihak kampus membuat Tim Hukum Majelis Umat Kristen Indonesia (MUKI) Sumatera Utara menolak keras surat . . .
RADARMEDAN.COM - Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, secara resmi melantik sejumlah pejabat eselon II, III dan IV di lingkungan Pemko Medan, Kamis (16/4/2026). Dalam pelantikan yang berlangsung di Balai Kota ini, Rico Waas memberikan peringatan keras berupa tenggat waktu (deadline) selama enam bulan bagi para pejabat yang baru dilantik . . .
RADARMEDAN.COM - Belakangan ini, tensi di Kota Medan lagi naik gara-gara polemik Surat Edaran (SE) Wali Kota soal penataan daging non-halal. Dari aksi ribuan massa di Balai Kota sampai munculnya gerakan tandingan, suasananya jadi makin "panas". Tapi tunggu dulu, warga Medan jangan mau cuma jadi penonton yang gampang disulut. Kita harus . . .
.jpg)
__jpg.jpg)