Feri ASDP Jembatan Antarpulau yang Merekatkan Keindonesiaan Tidak semua pulau bisa dihubungkan dengan jembatan
Oleh : Syaiful W Harahap | 25 Sep 2026, 10:21:38 WIB | 👁 85 Lihat Nasional
Keterangan Gambar : Salah satu feri ASDP di Pelabuhan Merak, Banten. (Foto: asdp.id)
RADARMEDAN.com – Sebagai negara kepulauan Indonesia terdiri atas 17.380 pulau kecil dan besar (sipulau.big.go.id), termasuk 3TP (Tertinggal, Terdepan, Terluar dan Perbatasan) yang memerlukan dukungan transportasi antarapulau.
Tidak semua pulau bisa dihubungkan dengan jembatan walaupun secara teknis memungkinkan karena memerlukan biaya yang besar untuk membangunnya dan biaya perawatannya.
Menghubungkan pulau dengan feri jauh lebih efektif dan efisien daripada membangun jembatan.
Bisa saja transportasi udara jadi penghubung antarpulau, tapi ada kendala yaitu tidak semua pulau mempunyai lapanan terbang atau bandar udara (Bandara). Selain itu biaya yang besar dan keterbatasan daya angkut jika menggunakan angkutan udara.
Misalnya, mengangkut hasil bumi antarpulau dan membawa kendaraan bermotor baik sepeda motor, mobil, bus dan truk tidak bisa menggunakan angkutan udara.
Maka, dengan slogan “We Bridge the Nation” transportasi laut dengan menggunakan 224 kapal feri yang dijalankan ASDP jadi pilihan bagi Indonesia dalam menjaga keterhubungan antarpulau.
Data tahun 2025 menunjukkan feri ASDP menyebarangkan 46 juta penumpang. Ini jumlah yang tidak sedikit.
Rute gemuk ASDP pada tahun 2025 (asdp.id), yaitu:
Merak (Banten, P. Jawa) – Bakauheni (Lampung, P. Sumatera): 45% atau sekitar 20 juta penumpang
Ketapang (Jatim) – Gilimanuk (Bali): 29% atau sekitar 13 juta penumpang
Pelabuhan lainnya: 26% atau sekitar 12 juta penumpang
Pada jarak pendek berupa penyebarangan antara satu pulau dengan pulau lain angkutan laut mengandalkan kapal yang dalam hal ini dengan kriteria feri (kapal penyeberang khusus (di selat, sungai, terusan) yang bagian buritan dan haluannyanya dapat dibuka untuk menaikkan (menurunkan) penumpang, barang, serta kendaraan bermotor.
Feri dikenal juga sebagai kapal Ro-Ro (Rol On Rol Off yaitu kapal khusus yang dirancang untuk mengangkut kendaraan bermotor (seperti mobil, truk, bus, dan alat berat) yang bisa masuk dan keluar buritan atau haluan kapal dengan dikendarai sendiri melalui pintu rampa (ramp door).
Dalam kaitan itulah PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) memegang peranan yang sangat penting dalam layanan transportasi penyeberangan dan mendukung konektivitas antarpulau di Indonesia baik melalui sungai, danau dan laut.
Budaya Darat vs Budaya Air
Kecelakaan laut yang terjadi pada angkutan laut berbagai jenis selain menelan korban jiwa juga kerugian materi.
Selain karena faktor alam, seperti cuaca. Kecelakaan angkutan laut juga bisa terjadi karena human error yaitu akibat ulah manusia yang tidak disengaja juga karena berbagai alasan, seperti kecakapan awak dan lain-lain.
Korban jiwa biasanya terjadi karena penumpang yang kurang tanggap yang terjadi disebabkan oleh perlengkapan yang tidak memadai, seperti jaket pelampung (life jacket), sekoci dan penyampaian informasi.
Sejatinya, kapal laut, terutama feri, harus ada peragaan pemamaian jaket pelampung dan sekoci serta langkah-langkah penyelamatan yang disampaikan sebelum kapal bertolak. Seperti yang dilakukan di kapal terbang selalu ada peragaan pemakaian alat-alat keselamatan.
Informasi dan peragaan tentang cara-cara menyelamatkan diri jika terjadi kecelakan jadi penting karena ada pemahaman yang salah. Seperti pernah disampaikan oleh (Alm) Mas Ton, Sartono Mukadis, psikolog UI, dalam wawancara dengan penulis di awal tahun 1990-an, warga memakai pijakan kebiasaan di angkutan darat, disebut ‘budaya darat.’
Jika sebuah angkutan kota (Angkot) kelebihan penumpang dan barang, maka bannya kempis atau pernya patah. Nah, ini terbawa-bawa ketika memakai angkutan udara dan laut.
Tapi, warga tidak paham kalau perahu, perahu bermotor atau kapal kelebihan muatan, maka yang terjadi adalah kapal tenggelam. Pemahaman ini merupakan ‘budaya air,’ dalam hal ini laut atau danau yang perlu disampaikan kepada penumpang agar mereka memahami risiko.
Sejatinya, penumpang feri tidak boleh duduk di dalam kendaraan bermotor selama pelayaran. Dalam beberapa pelayaran dengan feri penulis melihat awak bus dan truk ada di sela-sela kendaraan sambil merokok. Ini bisa jadi pemicu kecelakaan jika terjadi kebakaran karena ada kebocoran bahan bakar kendaraan yang dibawa. Penumpang bus dan travel juga memilih di dalam kendaraan daripada naik ke geladak (dek) atas.
Selain itu feri juga tidak boleh menyediakan kamar. Itu artinya semua penumpang ada di dek atau geladak yang terbukan sehingga jika terjadi kecelakaan penumpang dengan cepat bisa ambil jaket pelampung dan naik ke secoki.
Jika tertidur di dalam kendaraan atau kamar, maka kalau feri tenggelam penumpang tersebut akan tenggelam bersama feri. Kecelakaan kapal KM Virgo Transport 8 (13/9/2026) pada rute Surabaya-Banjarmasin menunjukkan penumpang terperangkap di kamar kapal.
Kalau saja Syahbandar melakukan inspeksi langsung sebelum memberikan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) tentulah kecelakaan bisa ditekan. Misalnya, apakah jumlah jaket pelampung dan sekoci cukup untuk jumlah penumpang?
Selain pada pelayaran feri kendaraan bermotor diikat agar tidak bergeser jika kapal dihantam ombak. Nah, apakah ketentuan ini diinspeksi oleh Syahbandar sebelum memberikan SPB? Maaf, Wallahu a'lam.
KMP Lema salah satu kapal ASDP yang melayani jalur perintis di perairan Papua. (Foto: asdp.id)
Supplay dan Demand
Sejatinya ASDP tidak hanya mengutamakan arus pergerakan manusia, tapi juga perlu memperhatikan sumber daya satu daerah dengan daerah lain. Dengan 27 cabang kantor feri ASDP mengarungi laut dengan 320 rute penyeberangan untuk menghubungan pelabuhan-pelabuhan di Indonesia.
Dalam kaitan ini berlaku supplay dan demand yaitu ada daerah dengan keunggulan hasil bumi, sementara daerah lain memerlukan hasil bumi. Maka, jika ada jalur air (laut, danau atau sungai) kedua daerah ini jadi prioritas bagi ASDP untuk dihubungkan dengan feri. Ini jelas mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan mobilitas warga.
Tidak hanya terbatas pada mobilitas warga dan hasil bumi, menghubungan antarpulau juga mendorong pariwisata baik untuk wisatawan nusantara (Wisnus) maupun wisatawan mancanegara (Wisman).
Menghubungkan dua pulau atau daerah dengan pola supplay dan demand bisa menjaga stabilitas dan meningkatkan perekonomian antarwilayah.
Pemerintah daerah setempat bisa membantu dengan membangun pelabuhan. ASDP sendiri mengelola 37 pelabuhan di Indonesia. Bisa saja pemerintah daerah menggalang kerja sama dengan pihak swasta. Tidak hanya membangun pelabuhan, tapi pemerintah daerah dan swasta juga bisa membeli feri yang dioperasikan oleh ASDP.
Sementara itu kalangan UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) bisa ambil peran, seperti pengemasan agar bisa diangkut feri dengan baik sampai ke pelabuhan tujuan.
Kehadiran ASDP membuka cakrawala untuk memudahkan mobilitas warga antarpulau, mendorong pertumbuhan ekonomi dan pariwisata nasional. [*]
RADARMEDAN.COM — Aktivitas seorang perempuan yang menggunakan sejumlah nama akun dan mencantumkan berbagai gelar akademik serta profesi kedokteran di media sosial TikTok menjadi perhatian publik.
Perempuan yang disebut bernama Nurlian Galingging itu diketahui tampil dengan sejumlah gelar, di antaranya profesor, dokter spesialis . . .
RADARMEDAN.COM – Konflik seputar pengosongan fasilitas Chapel Oikumene Universitas Sumatera Utara (USU) memanas dan berujung ke ranah hukum pidana. Menyusul eksekusi pengosongan oleh pihak kampus pada Senin (10/8/2026), Pdt. Gloria Iriany Balle, S.Th., M.Div., resmi melaporkan Rektor USU beserta sejumlah pihak ke Sentra Pelayanan Kepolisian . . .
RADARMEDAN.com – Juara lima kali Piala Dunia FIFA, Brasil, ditahan Maroko bermain imbang 1-1 sampai turun minum di Grup C Piala Dunia FIFA 2026 yang berlangsung pagi ini, 14/6/2026, pagi WIB di New Jersey Stadium, New York City, New York, Amerika Serikat (AS).
Timnas Negeri Samba justru duluan tertinggal 0-1 sampai turun minum ketika di . . .
RADARMEDAN.COM – Direktorat Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) dan Pemberantasan Perdagangan Orang (PPO) Polda Sumatera Utara mengungkap kasus dugaan tindak pidana penyiaran dan penyediaan konten bermuatan pornografi melalui siaran langsung (live streaming) di platform TikTok.
Direktur Reserse PPA dan PPO Polda Sumut, Kombes . . .
RADARMEDAN.COM – Gelombang perlawanan jemaat terhadap rencana pengosongan paksa Gedung Gereja Oikoumene (POUK) Universitas Sumatera Utara (USU) makin memanas paska terbitnya surat pengosongan yang kedua. Buntunya komunikasi dengan pihak kampus membuat Tim Hukum Majelis Umat Kristen Indonesia (MUKI) Sumatera Utara menolak keras surat . . .
RADARMEDAN.COM - Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, secara resmi melantik sejumlah pejabat eselon II, III dan IV di lingkungan Pemko Medan, Kamis (16/4/2026). Dalam pelantikan yang berlangsung di Balai Kota ini, Rico Waas memberikan peringatan keras berupa tenggat waktu (deadline) selama enam bulan bagi para pejabat yang baru dilantik . . .
RADARMEDAN.COM - Belakangan ini, tensi di Kota Medan lagi naik gara-gara polemik Surat Edaran (SE) Wali Kota soal penataan daging non-halal. Dari aksi ribuan massa di Balai Kota sampai munculnya gerakan tandingan, suasananya jadi makin "panas". Tapi tunggu dulu, warga Medan jangan mau cuma jadi penonton yang gampang disulut. Kita harus . . .
RADARMEDAN.COM - Gelombang protes ribuan masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Solidaritas Pedagang dan Konsumen Daging Babi Kota Medan memadati depan Kantor Wali Kota dan gedung DPRD Medan, Kamis (26/2/2026).
Massa menuntut pencabutan Surat Edaran (SE) Wali Kota Medan yang dinilai diskriminatif dan mengancam keberlangsungan usaha pedagang . . .
RADARMEDAN.COM, JAKARTA - Pemerintah menegaskan komitmennya dalam menata dan menertibkan kegiatan ekonomi berbasis sumber daya alam. Komitmen tersebut ditunjukkan dengan pencabutan izin terhadap puluhan perusahaan yang terbukti melakukan pelanggaran di kawasan hutan.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa Presiden Prabowo . . .
RADARMEDAN.COM - Walikota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas angkat bicara terkait dana bantuan dari Bank Dunia sebesar Rp 1,5 triliun untuk program pengendalian banjir di Kota Medan. Ia membantah bahwa Pemerintah Kota (Pemko) Medan mengelola dana batuan tersebut.
Rico menjelaskan bahwa realisasi dana bantuan tersebut, mengelola adalah Balai . . .