_(1).jpg)
Keterangan Gambar : Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution mengadakan Rapat Koordinasi (Rakor) Kesiapsiagaan Banjir Bandang Akibat Bencana Hidrometeorologi Basah melalui zoom meeting bersama Kepala BMKG RI Dwikorita Karnawati di Kantor Camat Bahorok, Kabupaten Langkat, baru-baru ini.
RADARMEDAN.COM - Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution telah mengeluarkan instruksi sigap bencana sejak September 2025. Instruksi tersebut ditujukan kepada seluruh bupati dan walikota se-Sumut.
Instruksi tersebut ditandatangani Gubernur Sumut Muhammad Bobby Afif Nasution sejak 16 September 2025, dengan Nomor 188.54/INST/2025 tentang peringatan dini dan kesiapsiagaan menghadapi ancaman bencana hidrometeorologi basah di Provinsi Sumut.
Instruksi tersebut dikeluarkan dalam rangka menyikapi perubahan iklim di wilayah Provinsi Sumut berdasarkan info iklim Sumut Edisi Agustus 2025, tanggal 20 Agustus 2025 oleh Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Stasiun Klimatologi Kelas I Sumut, dimana prakiraan cuaca hujan pada September hingga November 2025 berada dalam kategori sedang-tinggi.
Dalam instruksi tersebut, Gubernur Bobby menekankan tujuh poin penting yang segera disikapi, antara lain meningkatkan koordinasi dengan BMKG Wilayah I Sumut untuk memperoleh peringatan dini dan melakukan percepatan penyebarluasan informasi peringatan dini bencana.
Kemudian, melakukan identifikasi bencana hidrometeorologi basah di wilayah masing-masing, serta rangkaian pelaksanaan peringatan dini dengan mengamati potensi bencana, menganalisa hasil pengamatan potensi bencana, mengambil keputusan, serta menyebarluaskan informasi tentang peringatan dini.
Selain itu, juga meningkatkan kewaspadaan masyarakat terhadap potensi bencana hidrometeorologi bencana basah yakni banjir dan tanah longsor, utamanya yang berada di kawasan risiko tinggi yakni daerah sungai dari hulu hingga ke hilir, serta daerah lereng dan bertebing.
Instruksi selanjutnya adalah melakukan koordinasi berjenjang dengan pemerintah pusat, instansi vertikal dan pihak terkait lainnya, dalam memitigasi penanggulangan bencana, mengoptimalkan peran BPBD sebagai koordinator kegiatan penanggulangan bencana di daerah masing-masing.
Gubernur juga menginstruksikan untuk menyiapkan dan menyosialisasikan jalur evakuasi dan tempat pengungsian yang aman bagi masyarakat terdampak, melakukan identifikasi kebutuhan dan ketersediaan sumber daya yang ada di wilayah masing-masing, dan diminta untuk segera menyusun rencana kontinjensi terhadap bencana hidrometeorologi basah.
Gubernur juga menggelar rapat koordinasi kesiapsiagaan banjir bandang akibat bencana hidrometeorologi basah secara virtual bersama Kepala BMKG RI Dwikorita Karnawati di Kantor Camat Desa Timbang Jaya Kecamatan Bahorok, Kabupaten Langkat, Jumat (26/9/2025) lalu.(R/PE)
RADARMEDAN.COM – Gelombang perlawanan jemaat terhadap rencana pengosongan paksa Gedung Gereja Oikoumene (POUK) Universitas Sumatera Utara (USU) makin memanas paska terbitnya surat pengosongan yang kedua. Buntunya komunikasi dengan pihak kampus membuat Tim Hukum Majelis Umat Kristen Indonesia (MUKI) Sumatera Utara menolak keras surat . . .
RADARMEDAN.COM - Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, secara resmi melantik sejumlah pejabat eselon II, III dan IV di lingkungan Pemko Medan, Kamis (16/4/2026). Dalam pelantikan yang berlangsung di Balai Kota ini, Rico Waas memberikan peringatan keras berupa tenggat waktu (deadline) selama enam bulan bagi para pejabat yang baru dilantik . . .
RADARMEDAN.COM - Belakangan ini, tensi di Kota Medan lagi naik gara-gara polemik Surat Edaran (SE) Wali Kota soal penataan daging non-halal. Dari aksi ribuan massa di Balai Kota sampai munculnya gerakan tandingan, suasananya jadi makin "panas". Tapi tunggu dulu, warga Medan jangan mau cuma jadi penonton yang gampang disulut. Kita harus . . .
RADARMEDAN.COM - Gelombang protes ribuan masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Solidaritas Pedagang dan Konsumen Daging Babi Kota Medan memadati depan Kantor Wali Kota dan gedung DPRD Medan, Kamis (26/2/2026). Massa menuntut pencabutan Surat Edaran (SE) Wali Kota Medan yang dinilai diskriminatif dan mengancam keberlangsungan usaha pedagang . . .
RADARMEDAN.COM, JAKARTA - Pemerintah menegaskan komitmennya dalam menata dan menertibkan kegiatan ekonomi berbasis sumber daya alam. Komitmen tersebut ditunjukkan dengan pencabutan izin terhadap puluhan perusahaan yang terbukti melakukan pelanggaran di kawasan hutan. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa Presiden Prabowo . . .
RADARMEDAN.COM - Walikota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas angkat bicara terkait dana bantuan dari Bank Dunia sebesar Rp 1,5 triliun untuk program pengendalian banjir di Kota Medan. Ia membantah bahwa Pemerintah Kota (Pemko) Medan mengelola dana batuan tersebut. Rico menjelaskan bahwa realisasi dana bantuan tersebut, mengelola adalah Balai . . .
RADARMEDAN.COM - Polda Sumatera Utara merilis perkembangan terbaru penanganan bencana alam di wilayah Sumut sejak 24 hingga 29 November 2025. Hingga pukul 09.00 WIB, tercatat 488 kejadian bencana alam meliputi tanah longsor, banjir, pohon tumbang, dan angin puting beliung yang tersebar di 21 wilayah hukum Polres jajaran. Update Ddata terbaru, . . .
Tulisan Kiriman Hanina Afifah, Mahasiswi Ilmu Komunikasi USU RADARMEDAN.COM - Bagi sebagian orang, bahkan mungkin Anda salah satunya, olahan herbal sering terdengar meragukan dalam mendukung pemulihan kesehatan. Namun, Michael Aditya (32) membuktikan lewat kisahnya. Tak pernah sebelumnya terlintas di benak pria asal Surabaya ini, . . .
RADARMEDAN.COM – Kapolrestabes Medan Kombes Jean Calvijn Simanjuntak dalam temu pers memberi penjelaskan kepada wartawan bahwa kasus pembakaran rumah seorang Hakim Pengadilan Negeri (PN) Medan di Komplek Taman Harapan Indah, Blok D No. 25, dipastikan merupakan aksi pembakaran berencana oleh mantan sopir korban. Hal itu disampaikan dalam . . .
RADARMEDAN.COM - Dalam era informasi yang berkembang sangat cepat dan luas, pejabat negara maupun swasta diingatkan untuk lebih selektif dalam memilih media yang dijadikan sumber informasi. Penting bagi pejabat negara untuk mengenali media dan jurnalis yang kredibel agar informasi yang diterima maupun disebarkan dapat . . .
.jpg)
.jpg)
__jpg.jpg)
