Menjaga Profesionalisme: Saling Memahami Tupoksi Pejabat Negara dan Wartawan

RADARMEDAN.COM - Dalam era informasi yang berkembang sangat cepat dan luas, pejabat negara maupun swasta diingatkan untuk lebih selektif dalam memilih media yang dijadikan sumber informasi. Penting bagi pejabat negara untuk mengenali media dan jurnalis yang kredibel agar informasi yang diterima maupun disebarkan dapat dipertanggungjawabkan.

Kredibilitas media tidak hanya dilihat dari nama besar atau popularitasnya, tetapi juga dari kompetensi wartawan yang mewakili media tersebut. Minimal, wartawan yang melakukan peliputan sudah mengikuti Uji Kompetensi Wartawan (UKW), sebagai tanda bahwa mereka memiliki standar profesional yang diakui.

Untuk media yang belum terverifikasi oleh Dewan Pers, minimal pimpinan redaksinya wajib memiliki Kartu UKW Utama. Hal ini menunjukkan bahwa media tersebut telah memenuhi aturan Dewan Pers dalam proses menuju verifikasi, sehingga dapat dipercaya dalam menjalankan fungsi jurnalistiknya. Hal ini sesuai dengan Pasal 8 Peraturan Dewan Pers Nomor 03/PeraturanDP/X/2019 tentang Standar Perusahaan Pers, yang menyatakan bahwa “Penanggung jawab redaksi atau pemimpin redaksi wajib memiliki kompetensi wartawan utama.” Selain itu, juncto angka 2 huruf f Peraturan Dewan Pers Nomor 03/PeraturanDP/IV/2024 tentang Pedoman Perilaku dan Standar Pers Profesional juga mensyaratkan perusahaan pers profesional “memiliki penanggung jawab dengan kompetensi wartawan utama.”

Lebih lanjut, Pasal 12 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers mewajibkan perusahaan pers untuk mengumumkan nama, alamat, dan penanggung jawabnya. Ketentuan ini menjadi bagian penting dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas perusahaan pers kepada publik.

Setiap instansi pemerintah maupun swasta juga menerapkan aturan tersendiri dalam menerima wartawan. Hal ini disebabkan oleh banyaknya jumlah wartawan yang ingin melakukan konfirmasi, sehingga diperlukan saringan khusus untuk memastikan hanya wartawan yang sudah kompeten yang diberikan akses. Langkah ini bertujuan menjaga kualitas informasi dan memudahkan koordinasi.

Terkait dengan independensi lembaga atau badan dalam menerima kunjungan wartawan, terdapat beberapa aturan dan prinsip yang menjadi landasan, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers memberikan kebebasan pers sekaligus mengakui hak lembaga untuk mengatur tata cara kunjungan wartawan demi menjaga ketertiban dan profesionalisme dalam peliputan.

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) mewajibkan badan publik memberikan informasi kepada masyarakat, namun juga memberikan ruang bagi pengaturan mekanisme penyampaian informasi agar terlindungi dari penyebaran data rahasia atau strategis.

3. Kode Etik Jurnalistik dan Kode Perilaku Wartawan menekankan pentingnya profesionalisme serta saling menghormati antara wartawan dan lembaga yang menerima peliputan, sehingga tata cara peliputan dan akses informasi dapat berjalan dengan baik.

4. Peraturan Internal atau Protokol Lembaga yang mengatur tata cara kunjungan wartawan, seperti verifikasi wartawan melalui UKW, permohonan resmi, dan prosedur lainnya, guna memastikan hanya wartawan kredibel yang memperoleh akses dan menjaga keamanan serta kelancaran operasional.

Seorang wartawan yang bekerja secara profesional dilindungi oleh Undang-Undang Pers. Oleh karena itu, pejabat negara juga harus memahami hak-hak wartawan dalam menjalankan tugas jurnalistiknya. Sebaliknya, wartawan juga wajib menghormati hak pejabat negara atau narasumber sesuai dengan kode etik jurnalistik, sehingga tercipta hubungan yang saling menghargai dan mendukung tugas masing-masing.

Peran Dewan Pers sangat krusial dalam memberikan pencerahan dan edukasi kepada wartawan mengenai pentingnya mengikuti UKW. Dewan Pers secara aktif mendorong peningkatan profesionalisme jurnalis agar kualitas pemberitaan semakin baik dan dapat dipercaya masyarakat.

Wartawan juga harus menyadari bahwa Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers memberikan ruang kebebasan pers yang luas, namun hal tersebut tidak serta merta menjadi tempat berlindung tanpa adanya kredibilitas profesional. Kredibilitas yang diperoleh melalui UKW menjadi modal utama agar wartawan dapat menjalankan tugasnya secara profesional dan etis sesuai dengan kode etik jurnalistik dan peraturan perundang-undangan.

Untuk mengetahui sertifikasi seorang wartawan, masyarakat dan pejabat dapat mengakses portal Sertifikasi Wartawan di https://www.dewanpers.or.id/data/sertifikasi_wartawan. Sedangkan untuk mengetahui status sertifikasi media, dapat dilihat melalui https://dewanpers.or.id/data. Catatan penting, meskipun sebuah media belum tersertifikasi karena masih dalam proses verifikasi, syarat kredibilitas minimalnya adalah wartawan yang mewakili media tersebut sudah mengikuti UKW dan pada media Pemimpin Redaksi atau penanggung jawabnya pemegang Uji Kompetensi Wartawan Utama.

Dengan demikian, langkah bersama antara pejabat negara, wartawan, instansi, dan Dewan Pers dapat menciptakan ekosistem informasi yang sehat, terpercaya, dan bermanfaat bagi masyarakat luas.

(Heryanson Munthe- Anggota PWI SUMUT, Wartawan Madya pada Dewan Pers)

Berita Terkait

Berita Populer

• Reses ke Asahan, Junimart Girsang Ingatkan KPU Terkait KTP dan Pengawasan Bawaslu
• DPD WALANTARA Soroti Dinas Lingkungan Hidup Karo
• Pemkab Labuhanbatu Bersama BPJS Tanjungbalai Rapat Guna Tingkatkan Pelayanan Kesehatan
• Ini Ciri-ciri Virus Corona, Dirasakan Penderita COVID-19 Hari ke Hari
• BPK RI Serahkan Laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan Pemkab Labuhanbatu