Keterangan Gambar : Biro Hukum Setdaprov Sumut bersama Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumut melaksanakan rapat sosialisasi secara virtual tentang Pelatihan Peserta Paralegal Serentak Tahap II Tahun 2025 dari Desa/Kelurahan se Sumut di Kantor Gubernur Sumut Jalan Diponegoro Nomor 30 Medan, Senin (19/5/2025).
RADARMEDAN.COM - Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) bersama Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kanwil Kemenkumham) Sumut menggelar Sosialisasi Pelatihan Paralegal Serentak Tahap II secara virtual. Kegiatan ini diikuti para kepala desa dan lurah se-Sumut sebagai bagian dari upaya menyukseskan Program Restorative Justice (Keadilan Restoratif).
Sosialisasi berlangsung di Kantor Biro Hukum Setdaprov Sumut, Kompleks Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro No. 30 Medan, pada Senin (19/5/2025).
Kepala Bagian Bantuan Hukum, Fredy, menjelaskan bahwa pelatihan paralegal desa ini merupakan tindak lanjut dari kesepakatan bersama antara Pemprov Sumut dan Kanwil Kemenkumham Sumut terkait penanganan permasalahan hukum berbasis keadilan restoratif.
Rencananya, pelatihan akan dimulai pada 3 Juni 2025. Tujuannya adalah mempersiapkan warga desa atau kelurahan menjadi mediator dalam penyelesaian sengketa dan permasalahan hukum di wilayah masing-masing.
"Paralegal yang dilatih nantinya akan menjadi mediator di desa dan kelurahan untuk menengahi berbagai persoalan hukum. Dengan penerapan keadilan restoratif dalam kasus tindak pidana ringan, diharapkan jumlah perkara yang masuk ke ranah litigasi dapat berkurang," ujar Fredy.
Ia menambahkan, pendekatan ini juga memberi keadilan bagi korban karena kerugian yang dialami diperhatikan, serta dapat menghemat anggaran pemerintah dalam menangani kasus pidana. "Pendaftaran akan ditutup pada 23 Mei 2025, dan pelatihan dimulai 3 Juni 2025," ujarnya.
Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Kanwil Kemenkumham Sumut, Ferry Ferdiansyah, menyatakan bahwa keikutsertaan anggota Kelompok Sadar Hukum (Kadarkum) dalam Parletak II akan mendorong pembentukan serta penguatan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) di desa dan kelurahan se-Sumut.
“Saat ini terdapat 51 organisasi atau lembaga bantuan hukum yang tersebar di 693 kelurahan dan 5.417 desa pada 33 kabupaten/kota di Sumut,” jelasnya.
Ia mengimbau seluruh peserta untuk segera mendaftar dan mengikuti pelatihan ini secara maksimal.(hm/PE)
RADARMEDAN.com – Juara lima kali Piala Dunia FIFA, Brasil, ditahan Maroko bermain imbang 1-1 sampai turun minum di Grup C Piala Dunia FIFA 2026 yang berlangsung pagi ini, 14/6/2026, pagi WIB di New Jersey Stadium, New York City, New York, Amerika Serikat (AS). Timnas Negeri Samba justru duluan tertinggal 0-1 sampai turun minum ketika di . . .
RADARMEDAN.COM – Direktorat Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) dan Pemberantasan Perdagangan Orang (PPO) Polda Sumatera Utara mengungkap kasus dugaan tindak pidana penyiaran dan penyediaan konten bermuatan pornografi melalui siaran langsung (live streaming) di platform TikTok. Direktur Reserse PPA dan PPO Polda Sumut, Kombes . . .
RADARMEDAN.COM – Gelombang perlawanan jemaat terhadap rencana pengosongan paksa Gedung Gereja Oikoumene (POUK) Universitas Sumatera Utara (USU) makin memanas paska terbitnya surat pengosongan yang kedua. Buntunya komunikasi dengan pihak kampus membuat Tim Hukum Majelis Umat Kristen Indonesia (MUKI) Sumatera Utara menolak keras surat . . .
RADARMEDAN.COM - Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, secara resmi melantik sejumlah pejabat eselon II, III dan IV di lingkungan Pemko Medan, Kamis (16/4/2026). Dalam pelantikan yang berlangsung di Balai Kota ini, Rico Waas memberikan peringatan keras berupa tenggat waktu (deadline) selama enam bulan bagi para pejabat yang baru dilantik . . .
RADARMEDAN.COM - Belakangan ini, tensi di Kota Medan lagi naik gara-gara polemik Surat Edaran (SE) Wali Kota soal penataan daging non-halal. Dari aksi ribuan massa di Balai Kota sampai munculnya gerakan tandingan, suasananya jadi makin "panas". Tapi tunggu dulu, warga Medan jangan mau cuma jadi penonton yang gampang disulut. Kita harus . . .
RADARMEDAN.COM - Gelombang protes ribuan masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Solidaritas Pedagang dan Konsumen Daging Babi Kota Medan memadati depan Kantor Wali Kota dan gedung DPRD Medan, Kamis (26/2/2026). Massa menuntut pencabutan Surat Edaran (SE) Wali Kota Medan yang dinilai diskriminatif dan mengancam keberlangsungan usaha pedagang . . .
RADARMEDAN.COM, JAKARTA - Pemerintah menegaskan komitmennya dalam menata dan menertibkan kegiatan ekonomi berbasis sumber daya alam. Komitmen tersebut ditunjukkan dengan pencabutan izin terhadap puluhan perusahaan yang terbukti melakukan pelanggaran di kawasan hutan. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa Presiden Prabowo . . .
RADARMEDAN.COM - Walikota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas angkat bicara terkait dana bantuan dari Bank Dunia sebesar Rp 1,5 triliun untuk program pengendalian banjir di Kota Medan. Ia membantah bahwa Pemerintah Kota (Pemko) Medan mengelola dana batuan tersebut. Rico menjelaskan bahwa realisasi dana bantuan tersebut, mengelola adalah Balai . . .
RADARMEDAN.COM - Polda Sumatera Utara merilis perkembangan terbaru penanganan bencana alam di wilayah Sumut sejak 24 hingga 29 November 2025. Hingga pukul 09.00 WIB, tercatat 488 kejadian bencana alam meliputi tanah longsor, banjir, pohon tumbang, dan angin puting beliung yang tersebar di 21 wilayah hukum Polres jajaran. Update Ddata terbaru, . . .
Tulisan Kiriman Hanina Afifah, Mahasiswi Ilmu Komunikasi USU RADARMEDAN.COM - Bagi sebagian orang, bahkan mungkin Anda salah satunya, olahan herbal sering terdengar meragukan dalam mendukung pemulihan kesehatan. Namun, Michael Aditya (32) membuktikan lewat kisahnya. Tak pernah sebelumnya terlintas di benak pria asal Surabaya ini, . . .
_JPG.jpg)
.jpg)
__jpg.jpg)
