RADARMEDAN.COM – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) menargetkan capaian Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) hingga 90%. Ini akan meningkatkan capaian pelaksanaan Stranas PK yang digagas Tim Nasional Pencegahan Korupsi (Timnas PK) sebesar 42% dibanding verifikasi terakhir triwulan V.
Pada Laporan Pelaksanaan Stranas PK Triwulan V Tahun 2020, nilai realisasi Pemprov Sumut masih 48%. Menurut Inspektur Provinsi Sumut Lasro Marbun, Pemprov optimis akan mencapai nilai 90% pada verifikasi berikutnya (Triwulan VIII).
“Kita sudah memasukkan laporan yang dibutuhkan ke Stranas PK, seperti terkait perbaikan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPM-PPTSP), kinerja dan kepatuhan, sekarang kita sedang menunggu cascading (pohon kinerja) OPD-OPD dan sekarang sedang menunggu evaluasi. Bila sudah dievaluasi dan verifikasi Stranas PK, kita optimis nilainya akan mencapai lebih dari 90%,” kata Lasro usai rapat virtual dengan Satranas PK, Kamis (16/7), di Media Centre Gugus Tugas Percepatan Penanganan (GTPP) Covid-19 Sumut Lantai 6 Kantor Gubernur Sumut Jalan Diponegoro Nomor 30, Medan.
Lasro mengatakan sudah membuat berbagai perubahan untuk meningkatkan Inspektorat Pemprov Sumut, seperti menarik ASN dengan kualifikasi tertentu dan memiliki sertifikat auditor. Selain itu juga membuat pedoman pembinaan untuk auditor di inspektorat, meningkatkan kerja sama dengan Aparat Penegak Hukum (APH) dan juga meningkatkan kapabilitas Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP).
“Kita menerima mutasi 28 orang yang sudah kita seleksi dan memiliki sertifikat auditor untuk memperkuat kita, membuat pedoman pembinaan yang sekarang prosesnya sudah 60%, bahkan saya melakukan pembinaan langsung ke teman-teman. Dan sekarang banyak pengaduan APH diserahkan kepada kita untuk diaudit, mempercepat Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Itjen Kemendagri dan Inspektorat, sekarang posisinya kita sangat progresif. Sedangkan untuk APIP kita harusnya tahun ini sudah masuk ke APIP level 3, tetapi karena evaluasinya berubah kita baru masuk ke Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) level 3,” pungkas Lasro.
Stranas PK sendiri memiliki tiga fokus pencegahan korupsi yaitu Perizinan dan Tata Niaga, Keuangan Negara dan Penegakan Hukum dan Reformasi Birokasi. Menterjemahkan hal tersebut, Asisten Administrasi Umum dan Aset sekaligus Ketua Korsupgah Korupsi Tingkat Provinsi Sumut Muhammad Fitriyus mengatakan empat bagian yang perlu diperkuat Pemprov Sumut yaitu, Inspektorat, Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa, e-Katalog dan Kominfo/Humas.
“Tahun 2021 LPSE akan menjadi biro sendiri, bukan lagi bagian, jadi bisa lebih fokus dan bekerja dengan lebih efektif dan efisien. Penguatan e-Katalog akan membuat barang dan jasa lebih murah, mudah dan prosedurnya tidak berbelit-belit. Sedangkan di bidang Komunikasi e-Gov kita harus berjalan dengan baik dan benar, administrasi dan pengelolaan pemerintahan harus melalui e-Gov dan melalui Humas serta Kominfo informasi bisa tersebar secara luas dengan tujuan untuk pencegahan korupsi,” kata Fitriyus.
Fitriyus yakin dengan kolaborasi Timnas PK bersama Korsupgah upaya pencegahan korupsi di Sumut akan berjalan lebih baik. Hal ini dikarenakan Timnas PK bergerak bersama staf Kepresidenan, Menpan RB, Mendagri dan KPK.
“Tentu pencegahan korupsi di Indonesia khususnya di Sumut akan lebih kuat karena dibimbing berbagai lembaga yang kompeten seperti staf kepresidenan, Menpan RB, Mendagri dan tentunya KPK,” tambah Fitriyus.
Sekretaris Daerah Pemprov Sumut R Sabrina mengatakan akan terus mendorong aksi-aksi pencegahan korupsi. Menurutnya hal ini harus segera dilakukan agar pengelolaan pemerintah semakin profesional, transparan dan akuntabel.
“Kita tentu berupaya mendorong aksi-aksi pencegahan korupsi termasuk Stranas PK agar pemerintahan semakin profesional, transparan dan akuntabel, terhindar dari segala bentuk korupsi. Selain membentuk pemerintahan yang profesional, transparan dan akuntabel, tentu kita juga akan mendapat kepercayaan dari masyarakat serta stakeholder. Tujuannya kembali lagi untuk menyejahterakan masyarakat, khususnya masyarakat Sumut,” kata Sabrina.
Koordinator Sekretariat Bersama Stranas PK Herda Helmijaya mengatakan tugas berat saat ini adalah memenuhi Pelaksanaan Stranas PK menjadi 100% di akhir tahun 2020. Saat ini secara keseluruhan di Indonesia Pelaksanaan Stranas PK untuk triwulan V baru mencapai 48%.
“Tugas berat menanti kita. Dari sekitar 500-an lebih Pemda dan lembaga, Pelaksanaan Stranas PK baru mencapai 48%. Ini harus bisa kita capai di triwulan VI-VIII dan saya yakin itu bisa bila kita semua mau bekerja keras,” kata Herda.
Rapat virtual ini juga hadir Inspektur III Itjen Kemendagri Elfin Elyas, Korwil II KPK RI Asep Rachmat Suwandha, tiga koordinator fokus Stranas PK (Koordinator Perizinan dan Tata Niaga, Keuangan Negara dan Penegakan Hukum dan Reformasi Birokasi) serta Sekda dan Inspektur se-Indonesia. (Humas)/PE
RADARMEDAN.COM, KARO – Kepolisian Resor (Polres) Tanah Karo bergerak cepat mengungkap kasus dugaan pencurian dengan kekerasan yang menewaskan seorang dosen Institut Teknologi Bisnis (ITB) Kabanjahe, Asprina br Surbakti (38). Petugas berhasil mengamankan dua orang tersangka yang diduga terlibat langsung dalam peristiwa berdarah . . .
RADARMEDAN.COM — Aktivitas seorang perempuan yang menggunakan sejumlah nama akun dan mencantumkan berbagai gelar akademik serta profesi kedokteran di media sosial TikTok menjadi perhatian publik. Perempuan yang disebut bernama Nurlian Galingging itu diketahui tampil dengan sejumlah gelar, di antaranya profesor, dokter spesialis . . .
RADARMEDAN.COM – Konflik seputar pengosongan fasilitas Chapel Oikumene Universitas Sumatera Utara (USU) memanas dan berujung ke ranah hukum pidana. Menyusul eksekusi pengosongan oleh pihak kampus pada Senin (10/8/2026), Pdt. Gloria Iriany Balle, S.Th., M.Div., resmi melaporkan Rektor USU beserta sejumlah pihak ke Sentra Pelayanan Kepolisian . . .
RADARMEDAN.com – Juara lima kali Piala Dunia FIFA, Brasil, ditahan Maroko bermain imbang 1-1 sampai turun minum di Grup C Piala Dunia FIFA 2026 yang berlangsung pagi ini, 14/6/2026, pagi WIB di New Jersey Stadium, New York City, New York, Amerika Serikat (AS). Timnas Negeri Samba justru duluan tertinggal 0-1 sampai turun minum ketika di . . .
RADARMEDAN.COM – Direktorat Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) dan Pemberantasan Perdagangan Orang (PPO) Polda Sumatera Utara mengungkap kasus dugaan tindak pidana penyiaran dan penyediaan konten bermuatan pornografi melalui siaran langsung (live streaming) di platform TikTok. Direktur Reserse PPA dan PPO Polda Sumut, Kombes . . .
RADARMEDAN.COM – Gelombang perlawanan jemaat terhadap rencana pengosongan paksa Gedung Gereja Oikoumene (POUK) Universitas Sumatera Utara (USU) makin memanas paska terbitnya surat pengosongan yang kedua. Buntunya komunikasi dengan pihak kampus membuat Tim Hukum Majelis Umat Kristen Indonesia (MUKI) Sumatera Utara menolak keras surat . . .
RADARMEDAN.COM - Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, secara resmi melantik sejumlah pejabat eselon II, III dan IV di lingkungan Pemko Medan, Kamis (16/4/2026). Dalam pelantikan yang berlangsung di Balai Kota ini, Rico Waas memberikan peringatan keras berupa tenggat waktu (deadline) selama enam bulan bagi para pejabat yang baru dilantik . . .
RADARMEDAN.COM - Belakangan ini, tensi di Kota Medan lagi naik gara-gara polemik Surat Edaran (SE) Wali Kota soal penataan daging non-halal. Dari aksi ribuan massa di Balai Kota sampai munculnya gerakan tandingan, suasananya jadi makin "panas". Tapi tunggu dulu, warga Medan jangan mau cuma jadi penonton yang gampang disulut. Kita harus . . .
RADARMEDAN.COM - Gelombang protes ribuan masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Solidaritas Pedagang dan Konsumen Daging Babi Kota Medan memadati depan Kantor Wali Kota dan gedung DPRD Medan, Kamis (26/2/2026). Massa menuntut pencabutan Surat Edaran (SE) Wali Kota Medan yang dinilai diskriminatif dan mengancam keberlangsungan usaha pedagang . . .
RADARMEDAN.COM, JAKARTA - Pemerintah menegaskan komitmennya dalam menata dan menertibkan kegiatan ekonomi berbasis sumber daya alam. Komitmen tersebut ditunjukkan dengan pencabutan izin terhadap puluhan perusahaan yang terbukti melakukan pelanggaran di kawasan hutan. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa Presiden Prabowo . . .
.jpg)
__jpg.jpg)