Keterangan Gambar : Sekdaprov Sumut, Sulaiman Harahap menerima Audiensi Komisioner Komisi Informasi Sumut dalam rangka penyerahan Laporan Kinerja Komisi Informasi Sumut Tahun 2025 di Ruang Kerja Sekdaprov Sumut, Lantai 9 Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro No. 30, Medan, Selasa (24/2/2026).
RADARMEDAN.COM – Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sumatera Utara (Sumut) Sulaiman Harahap menerima laporan kinerja Komisi Informasi (KI) Sumut Tahun 2025. Laporan tersebut diserahkan langsung oleh Ketua KI Sumut Abdul Harris Nasution di Ruang Kerja Sekdaprov, Kantor Gubernur Sumut, Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 30 Medan, Selasa (24/2/2026).
Laporan kinerja diserahkan secara simbolis dalam bentuk buku yang memuat seluruh kegiatan serta realisasi penggunaan anggaran sepanjang tahun 2025. “Saya mengucapkan terima kasih kepada KI atas laporan kinerjanya. Begitupula dengan rencana kerja yang akan dilaksanan pada tahun 2026,” ujar Sulaiman.
Dalam pertemuan tersebut, Sulaiman bersama jajaran KI Sumut juga membahas perpanjangan masa jabatan komisioner, mengingat periode kepengurusan KI akan berakhir pada Maret mendatang. Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut menegaskan komitmennya untuk terus mendukung keterbukaan informasi badan publik, sebagai hak masyarakat untuk memperoleh informasi terkait perencanaan dan pembuatan kebijakan publik.
Menurut Sulaiman, keterbukaan informasi publik berdampak pada peningkatan pengetahuan dan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, keterbukaan informasi juga membuka ruang demokrasi yang lebih luas dan melengkapi proses demokratisasi yang telah berjalan.
Ketua KI Sumut Abdul Harris Nasution menyampaikan bahwa laporan kinerja telah rampung dan diserahkan kepada Pj Sekdaprov Sumut. Selain itu, proses seleksi komisioner KI Sumut juga tengah dipersiapkan. Tim seleksi terdiri atas lima unsur, yakni dua akademisi, satu tokoh masyarakat, perwakilan pemerintah, dan perwakilan KI Pusat.
Abdul Harris menjelaskan, tugas utama KI Sumut adalah mengawal keterbukaan informasi publik di wilayah Sumut dengan menjalankan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008. Sebagai lembaga mandiri, KI berperan memastikan masyarakat memperoleh hak atas informasi dari badan publik di tingkat provinsi.
“Tugas dan fungsi KI diantaranya adalah menyelesaikan sengketa Informasi Publik, penetapan kebijakan teknis dan standar layanan, edukasi dan sosialisasi, dan pelaporan dan evaluasi,” ujarnya.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Sumut Erwin Hotmansah Harahap menambahkan bahwa pihaknya telah mempersiapkan pelaksanaan pendaftaran seleksi yang dijadwalkan pada awal Maret. Panitia seleksi terdiri atas dua akademisi dari Universitas Sumatera Utara (USU), satu tokoh masyarakat, satu perwakilan Pemprov Sumut, serta satu perwakilan dari KI Pusat.
Pertemuan tersebut turut dihadiri Asisten Umum dan Pemerintahan Muhammad Suib Sitorus, Kepala BKAD Sumut Timur Tumanggor, Wakil Ketua KI Sumut Eddy Syahputra AS, Sekretaris Achmad Yazid Matondang, Ketua Divisi Kelembagaan Cut Alma Nuraflah, serta Ketua Divisi Penyelesaian Sengketa Informasi Muhammad Safii Sitorus. (FS)
RADARMEDAN.COM - Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol. Sonny Irawan, S.I.K., M.H. menegaskan komitmen memperkuat sinergi antara Polri dan masyarakat melalui peluncuran empat program prioritas dalam acara Tatap Muka Bersama Insan Pers di Aula Tribrata Mapolda Sumut, Kamis (29/10/2026). Dalam momen silaturahmi yang sama, jajaran Polda Sumut turut . . .
RADARMEDAN.COM, DELISERDANG – Polemik antara Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Deli Serdang dengan akun media sosial "Badan Perwakilan Netizen 2" makin menghangat. Di tengah krisis gagalnya pengesahan P-APBD 2026, langkah Pemkab yang melaporkan akun anonim tersebut ke Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) sempat memicu reaksi . . .
RADARMEDAN.COM, KARO – Kepolisian Resor (Polres) Tanah Karo bergerak cepat mengungkap kasus dugaan pencurian dengan kekerasan yang menewaskan seorang dosen Institut Teknologi Bisnis (ITB) Kabanjahe, Asprina br Surbakti (38). Petugas berhasil mengamankan dua orang tersangka yang diduga terlibat langsung dalam peristiwa berdarah . . .
RADARMEDAN.COM — Aktivitas seorang perempuan yang menggunakan sejumlah nama akun dan mencantumkan berbagai gelar akademik serta profesi kedokteran di media sosial TikTok menjadi perhatian publik. Perempuan yang disebut bernama Nurlian Galingging itu diketahui tampil dengan sejumlah gelar, di antaranya profesor, dokter spesialis . . .
RADARMEDAN.COM – Konflik seputar pengosongan fasilitas Chapel Oikumene Universitas Sumatera Utara (USU) memanas dan berujung ke ranah hukum pidana. Menyusul eksekusi pengosongan oleh pihak kampus pada Senin (10/8/2026), Pdt. Gloria Iriany Balle, S.Th., M.Div., resmi melaporkan Rektor USU beserta sejumlah pihak ke Sentra Pelayanan Kepolisian . . .
RADARMEDAN.com – Juara lima kali Piala Dunia FIFA, Brasil, ditahan Maroko bermain imbang 1-1 sampai turun minum di Grup C Piala Dunia FIFA 2026 yang berlangsung pagi ini, 14/6/2026, pagi WIB di New Jersey Stadium, New York City, New York, Amerika Serikat (AS). Timnas Negeri Samba justru duluan tertinggal 0-1 sampai turun minum ketika di . . .
RADARMEDAN.COM – Direktorat Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) dan Pemberantasan Perdagangan Orang (PPO) Polda Sumatera Utara mengungkap kasus dugaan tindak pidana penyiaran dan penyediaan konten bermuatan pornografi melalui siaran langsung (live streaming) di platform TikTok. Direktur Reserse PPA dan PPO Polda Sumut, Kombes . . .
RADARMEDAN.COM – Gelombang perlawanan jemaat terhadap rencana pengosongan paksa Gedung Gereja Oikoumene (POUK) Universitas Sumatera Utara (USU) makin memanas paska terbitnya surat pengosongan yang kedua. Buntunya komunikasi dengan pihak kampus membuat Tim Hukum Majelis Umat Kristen Indonesia (MUKI) Sumatera Utara menolak keras surat . . .
RADARMEDAN.COM - Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, secara resmi melantik sejumlah pejabat eselon II, III dan IV di lingkungan Pemko Medan, Kamis (16/4/2026). Dalam pelantikan yang berlangsung di Balai Kota ini, Rico Waas memberikan peringatan keras berupa tenggat waktu (deadline) selama enam bulan bagi para pejabat yang baru dilantik . . .
RADARMEDAN.COM - Belakangan ini, tensi di Kota Medan lagi naik gara-gara polemik Surat Edaran (SE) Wali Kota soal penataan daging non-halal. Dari aksi ribuan massa di Balai Kota sampai munculnya gerakan tandingan, suasananya jadi makin "panas". Tapi tunggu dulu, warga Medan jangan mau cuma jadi penonton yang gampang disulut. Kita harus . . .
.jpg)
__jpg.jpg)