Keterangan Gambar : Humas
RADARMEDAN.COM - Pelaksana tugas (Plt) Wali Kota Medan Ir H Akhyar Nasution MSi mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan kepada Pemko Medan sebagai bentuk kontribusi dalam menangani dampak akibat banjir yang melanda Kota Medan beberapa waktu lalu.
Hal ini disampaikan Plt Wali Kota diwakili Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Medan Arjuna Sembiring ketika menerima bantuan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BPBD) RI di Balai Kota Medan, Kamis (10/12). Diharapkan, bantuan tersebut dapat membantu Pemko Medan menanggulangi dampak banjir yang melanda 11 kecamatan di Kota Medan tersebut.
Adapun bantuan yang diberikan BNPB berupa bantuan dana siap pakai tanggap darurat bencana banjir di wilayah Kota Medan tahun 2020 sebesar Rp. 250.000.000. Bantuan diserahkan oleh anggota Komisi VIII DPR RI Dapil Sumut I Fraksi Partai Gerindra M Husni SE.
"Atas nama Pemko Medan kami mengucapkan terima kasih kepada BNPB termasuk komisi VIII DPR RI atas bantuan yang diberikan. Tentu, ini sangat membantu kami dalam menanggulangi dampak banjir yang beberapa waktu lalu melanda Kota Medan," kata Arjuna.
Kepada Husni, Arjuna mengungkapkan, Jumat (4/12) lalu, banjir melanda 11 kecamatan di Kota Medan dan mengakibatkan sebanyak hampir 28 ribu warga terdampak akibatnya. Namun, Pemko Medan telah melakukan penanganan guna meringankan beban warga.
"Pemko Medan bersama unsur terkait telah berupaya melakukan penanganan seperti evakuasi. Selain itu juga membantu masyarakat membersihkan rumah-rumah mereka. Alhamdulillah, saat ini masyarakat juga sudah kembali melakukan aktifitasnya," ungkapnya.
Dengan bantuan tersebut, Arjuna pun mengucapkan terima kasih kepada Husni dan komisi VIII DPR RI sehingga Kota Medan dapat menerima bantuan untuk penanganan banjir. "Insya Allah, bantuan ini akan kami gunakan sebaik-baiknya dengan penuh tanggung jawab guna membantu masyarakat," pungkasnya.
Sementara itu, anggota Komisi VIII DPR RI Dapil Sumut I Fraksi Partai Gerindra M Husni SE mengatakan Komisi VIII DPR RI memiliki ruang lingkup tugas di bidang agama, sosial dan kebencanaan. Atas dasar itulah, pihaknya melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat agar Kota Medan mendapatkan bantuan penanganan bencana.
"Kota Medan adalah bagian dari dapil saya. Karena itu, selain karena bidang tugas di Komisi VIII, ini adalah bentuk tanggung jawab kami agar Kota Medan mendapatkan bantuan dari pemerintah pusat. Semoga, bantuan ini dapat membantu Pemko Medan untuk menangani dampak yang diakibatkan banjir," jelas Husni.(humas /PR)
RADARMEDAN.COM – Direktorat Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) dan Pemberantasan Perdagangan Orang (PPO) Polda Sumatera Utara mengungkap kasus dugaan tindak pidana penyiaran dan penyediaan konten bermuatan pornografi melalui siaran langsung (live streaming) di platform TikTok. Direktur Reserse PPA dan PPO Polda Sumut, Kombes . . .
RADARMEDAN.COM – Gelombang perlawanan jemaat terhadap rencana pengosongan paksa Gedung Gereja Oikoumene (POUK) Universitas Sumatera Utara (USU) makin memanas paska terbitnya surat pengosongan yang kedua. Buntunya komunikasi dengan pihak kampus membuat Tim Hukum Majelis Umat Kristen Indonesia (MUKI) Sumatera Utara menolak keras surat . . .
RADARMEDAN.COM - Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, secara resmi melantik sejumlah pejabat eselon II, III dan IV di lingkungan Pemko Medan, Kamis (16/4/2026). Dalam pelantikan yang berlangsung di Balai Kota ini, Rico Waas memberikan peringatan keras berupa tenggat waktu (deadline) selama enam bulan bagi para pejabat yang baru dilantik . . .
RADARMEDAN.COM - Belakangan ini, tensi di Kota Medan lagi naik gara-gara polemik Surat Edaran (SE) Wali Kota soal penataan daging non-halal. Dari aksi ribuan massa di Balai Kota sampai munculnya gerakan tandingan, suasananya jadi makin "panas". Tapi tunggu dulu, warga Medan jangan mau cuma jadi penonton yang gampang disulut. Kita harus . . .
RADARMEDAN.COM - Gelombang protes ribuan masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Solidaritas Pedagang dan Konsumen Daging Babi Kota Medan memadati depan Kantor Wali Kota dan gedung DPRD Medan, Kamis (26/2/2026). Massa menuntut pencabutan Surat Edaran (SE) Wali Kota Medan yang dinilai diskriminatif dan mengancam keberlangsungan usaha pedagang . . .
RADARMEDAN.COM, JAKARTA - Pemerintah menegaskan komitmennya dalam menata dan menertibkan kegiatan ekonomi berbasis sumber daya alam. Komitmen tersebut ditunjukkan dengan pencabutan izin terhadap puluhan perusahaan yang terbukti melakukan pelanggaran di kawasan hutan. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa Presiden Prabowo . . .
RADARMEDAN.COM - Walikota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas angkat bicara terkait dana bantuan dari Bank Dunia sebesar Rp 1,5 triliun untuk program pengendalian banjir di Kota Medan. Ia membantah bahwa Pemerintah Kota (Pemko) Medan mengelola dana batuan tersebut. Rico menjelaskan bahwa realisasi dana bantuan tersebut, mengelola adalah Balai . . .
RADARMEDAN.COM - Polda Sumatera Utara merilis perkembangan terbaru penanganan bencana alam di wilayah Sumut sejak 24 hingga 29 November 2025. Hingga pukul 09.00 WIB, tercatat 488 kejadian bencana alam meliputi tanah longsor, banjir, pohon tumbang, dan angin puting beliung yang tersebar di 21 wilayah hukum Polres jajaran. Update Ddata terbaru, . . .
Tulisan Kiriman Hanina Afifah, Mahasiswi Ilmu Komunikasi USU RADARMEDAN.COM - Bagi sebagian orang, bahkan mungkin Anda salah satunya, olahan herbal sering terdengar meragukan dalam mendukung pemulihan kesehatan. Namun, Michael Aditya (32) membuktikan lewat kisahnya. Tak pernah sebelumnya terlintas di benak pria asal Surabaya ini, . . .
RADARMEDAN.COM – Kapolrestabes Medan Kombes Jean Calvijn Simanjuntak dalam temu pers memberi penjelaskan kepada wartawan bahwa kasus pembakaran rumah seorang Hakim Pengadilan Negeri (PN) Medan di Komplek Taman Harapan Indah, Blok D No. 25, dipastikan merupakan aksi pembakaran berencana oleh mantan sopir korban. Hal itu disampaikan dalam . . .
.jpg)
__jpg.jpg)
