RADARMEDAN.COM - Unjuk rasa dari Pimpinan Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PC PMII) Kota Medan di Kantor Badan Pertanahan Nasional Wilayah Sumatera Utara, Jumat 13 Maret 2020, tidak mendapat tanggapan.
Aksi massa PMII Kota Medan tersebut menuntut agar Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Wilayah Sumut Dadang Suhendy menjelaskan SOP kerja tim jual beli tanah eks HGU PTPN2 yang dugaan korupsinya sudah dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
"Kita hanya ingin tahu SOP kerja dari tim jual beli tanah eks hgu PTPN2 yang dibentuk, dan apa peran dan fungsi KJPP yang dibentuk PTPN2," ujar Koordinator Aksi Ryan Hasibuan.
Menurut massa aksi PMII Kota Medan, kasus dugaan korupsi jual beli lahan eks HGU PTPN2 yang dilaporkan 6 aktivis anti korupsi Sumut seharusnya segera ditindaklamjuti KPK. Tidak ada kata berhenti bagi 7 orang terlapor aman dari jeratan hukum.
"PTPN2 tidak berhak menjual lahan eks HGU hanya berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sumut, Nomor 188.44/384/KPTS/2017 dan perhitungan kantor penilai publik (KJPP) seperti yang tertera di SPP yang ditandatangani Dirut PTPN2 Mohammad Abdul Ghani," ucap Ryan.
Lahan eks HGU PTPN2 seluruhnya 5.873,06 hektare. Yang dirubah oleh Gubernur Tengku Erry dalam daftar nominatif penerima lahan eks HGU sesuai SK Nomor 188.44/384/KPTS 2017 menjadi 2.016 hektare.
"Ini menjadi pintu masuk KPK untuk mentapkan status tersangka dan membongkar para mafia tanah yang terlibat dalam kasus dugaan korupsi ini," sambung Koordinator Lapangan Sholahuddin Tanjung.
"Sebab PTPN2 tidak memiliki dasar hukum menjual 2.016 hektare lahan eks HGU karena objek tanahnya sudah tidak berkekuatan hukum sebagai aset PTPN2, apalagi sampai menerima uang dari pembayaran tanah lewat mekanisme penerbitan surat perintah pembayaran (SPP) ke rekening PTPN2," sambungnya.
Dalam kasus ini, lanjut Ryan membacakan pernyataan sikap, anggota DPRD Sumut khsusnya Komisi A priode 2014-2019 diyakini mengetahui daftar nominatif penerima laham eks HGU PTPN2 yang dirubah Guburnur Sumatera Utara Tengku Erry Nuradi.
"Pimpinan DPRD Sumut khususnya Komisi A untuk menjelaskan proses terjadinya perubahan daftar nominatif dari 5.873 menjadi 2016 hektar yang dibuat gubernur Tengku Erry Nuradi tahun 2017," kata Ryan.
Kemduain, meminta KPK meningkatkan status kasus dari penyelidikan ke penyidikan, dan serta menagkap para mafia tanah yang terlibat jual beli lahan eks HGU PTPN2.
Sekira setengah jam melakukan orasi di depan Kantor BPN Wilayah Sumut, dan dikawal kepolisian dan satpam, massa aksi PMII Kota Medan meninggalkan lokasi karena tidak mendapatkan tanggapan dari Dadang Suhendy.
Massa aksi PMII kemudian melanjutkan perjalanan ke Kantor Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, Jalan AH. Nasution, Medan, dengan tertib dan aman. (art/drb)/drberita/PE
RADARMEDAN.COM, KARO – Kepolisian Resor (Polres) Tanah Karo bergerak cepat mengungkap kasus dugaan pencurian dengan kekerasan yang menewaskan seorang dosen Institut Teknologi Bisnis (ITB) Kabanjahe, Asprina br Surbakti (38). Petugas berhasil mengamankan dua orang tersangka yang diduga terlibat langsung dalam peristiwa berdarah . . .
RADARMEDAN.COM — Aktivitas seorang perempuan yang menggunakan sejumlah nama akun dan mencantumkan berbagai gelar akademik serta profesi kedokteran di media sosial TikTok menjadi perhatian publik. Perempuan yang disebut bernama Nurlian Galingging itu diketahui tampil dengan sejumlah gelar, di antaranya profesor, dokter spesialis . . .
RADARMEDAN.COM – Konflik seputar pengosongan fasilitas Chapel Oikumene Universitas Sumatera Utara (USU) memanas dan berujung ke ranah hukum pidana. Menyusul eksekusi pengosongan oleh pihak kampus pada Senin (10/8/2026), Pdt. Gloria Iriany Balle, S.Th., M.Div., resmi melaporkan Rektor USU beserta sejumlah pihak ke Sentra Pelayanan Kepolisian . . .
RADARMEDAN.com – Juara lima kali Piala Dunia FIFA, Brasil, ditahan Maroko bermain imbang 1-1 sampai turun minum di Grup C Piala Dunia FIFA 2026 yang berlangsung pagi ini, 14/6/2026, pagi WIB di New Jersey Stadium, New York City, New York, Amerika Serikat (AS). Timnas Negeri Samba justru duluan tertinggal 0-1 sampai turun minum ketika di . . .
RADARMEDAN.COM – Direktorat Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) dan Pemberantasan Perdagangan Orang (PPO) Polda Sumatera Utara mengungkap kasus dugaan tindak pidana penyiaran dan penyediaan konten bermuatan pornografi melalui siaran langsung (live streaming) di platform TikTok. Direktur Reserse PPA dan PPO Polda Sumut, Kombes . . .
RADARMEDAN.COM – Gelombang perlawanan jemaat terhadap rencana pengosongan paksa Gedung Gereja Oikoumene (POUK) Universitas Sumatera Utara (USU) makin memanas paska terbitnya surat pengosongan yang kedua. Buntunya komunikasi dengan pihak kampus membuat Tim Hukum Majelis Umat Kristen Indonesia (MUKI) Sumatera Utara menolak keras surat . . .
RADARMEDAN.COM - Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, secara resmi melantik sejumlah pejabat eselon II, III dan IV di lingkungan Pemko Medan, Kamis (16/4/2026). Dalam pelantikan yang berlangsung di Balai Kota ini, Rico Waas memberikan peringatan keras berupa tenggat waktu (deadline) selama enam bulan bagi para pejabat yang baru dilantik . . .
RADARMEDAN.COM - Belakangan ini, tensi di Kota Medan lagi naik gara-gara polemik Surat Edaran (SE) Wali Kota soal penataan daging non-halal. Dari aksi ribuan massa di Balai Kota sampai munculnya gerakan tandingan, suasananya jadi makin "panas". Tapi tunggu dulu, warga Medan jangan mau cuma jadi penonton yang gampang disulut. Kita harus . . .
RADARMEDAN.COM - Gelombang protes ribuan masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Solidaritas Pedagang dan Konsumen Daging Babi Kota Medan memadati depan Kantor Wali Kota dan gedung DPRD Medan, Kamis (26/2/2026). Massa menuntut pencabutan Surat Edaran (SE) Wali Kota Medan yang dinilai diskriminatif dan mengancam keberlangsungan usaha pedagang . . .
RADARMEDAN.COM, JAKARTA - Pemerintah menegaskan komitmennya dalam menata dan menertibkan kegiatan ekonomi berbasis sumber daya alam. Komitmen tersebut ditunjukkan dengan pencabutan izin terhadap puluhan perusahaan yang terbukti melakukan pelanggaran di kawasan hutan. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa Presiden Prabowo . . .
.jpg)
__jpg.jpg)