Soal Pulau di Perbatasan, Bobby: Gubernur Aceh Menghindar Saat Diminta Bertemu Mendagri

RADARMEDAN.COM - Gubernur Sumatera Utara, Bobby Afif Nasution, menegaskan bahwa persoalan kepemilikan pulau yang berada di wilayah perbatasan Sumatera Utara dan Aceh sebaiknya diselesaikan melalui pembahasan di tingkat pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Hal itu disampaikan Bobby kepada wartawan di Medan pada Kamis (12/6/2025), menanggapi polemik yang kembali mencuat terkait klaim kepemilikan pulau tersebut.

“Saya dari awal, kemarin ke Aceh, bertemu dengan Gubernur Aceh. Kami ingin menyampaikan bahwa untuk masalah kepemilikan pulau, mohon maaf, mau dibahas dari pagi sampai pagi pun tidak akan ada solusinya,” ujar Bobby.

Ia menyatakan bahwa Pemerintah Provinsi Sumatera Utara tetap membuka diri untuk membahas ulang persoalan tersebut. Namun, menurutnya, pembahasan di tingkat daerah tidak akan menghasilkan keputusan final karena kewenangan tetap berada di tangan pemerintah pusat.

Yang disayangkan, lanjut Bobby, saat ia berkunjung ke Aceh, Gubernur Aceh, Muzakir Manaf, justru tidak hadir dalam agenda pembahasan lanjutan terkait rencana pertemuan dengan Kemendagri.

“Ketika saya datang ke Aceh, Gubernur Aceh malah tidak ikut hadir saat akan dibahas soal pertemuan dengan Mendagri,” ungkap Bobby.

Sejumlah wartawan yang menunggu juga tidak berhasil mendapatkan pernyataan dari Muzakir Manaf, yang akrab disapa Mualem, terkait kesediaannya ikut serta dalam pembahasan di Kemendagri.

“Kalau memang mau dibahas, ayo sama-sama. Kami terbuka. Tapi soal keputusan, biarlah itu menjadi kewenangan pemerintah pusat. Jangan kita habiskan waktu berdiskusi dengan pihak yang tidak bisa memutuskan,” tegasnya.

Bobby juga menepis anggapan bahwa kedatangannya ke Aceh bertujuan mengajak kerja sama dalam pengelolaan pulau tersebut. Ia menyatakan kunjungannya justru untuk membuka ruang diskusi dan mencari kejelasan mengenai status pulau dimaksud.

“Kami ke sana bukan untuk mengajak kerja sama. Kerja sama itu bisa dilakukan kalau sudah jelas bahwa pulau itu merupakan bagian dari Provinsi Sumut. Kalau memang demikian, kita akan membuka opsi kerja sama dengan siapa pun,” ujarnya.

Terkait potensi sumber daya alam di pulau tersebut, Bobby mengaku belum mendapatkan data resmi.

“Katanya ada minyak, gas, dan sebagainya. Tapi saya tidak pegang datanya, bahkan dinas pun belum punya. Jadi kalau ditanya ada potensi, ayo kita bahas bersama,” katanya.

Menanggapi isu bahwa pulau tersebut merupakan hadiah untuk dirinya, Bobby membantah tudingan itu. Ia menegaskan bahwa wilayah tersebut berada di dalam administrasi Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng), sehingga bila memang ada bentuk ‘hadiah’, bukan ditujukan kepadanya.

“Kalau memang itu hadiah untuk Pak Jokowi, kenapa tidak dipindahkan saja ke Solo? Itu wilayah Tapteng, jadi hadiahnya bukan ke Bobby Nasution, tapi ke Bupati Tapteng. Karena nanti yang akan mengeluarkan izin dan sebagainya adalah Bupati Tapteng,” ujar Bobby.

Ia menambahkan, berdasarkan informasi yang diperoleh dari Bupati Tapteng, tidak ada penduduk tetap di pulau tersebut. Hanya nelayan dari wilayah Singkil, Sibolga, dan Tapteng yang singgah sementara.

“Konflik ini soal kepemilikan. Kalau memang itu yang jadi masalah, ayo kita bahas sama-sama ke Jakarta. Jangan terus ribut di daerah, karena tidak akan selesai,” tutup Bobby.(hm/PE)

Berita Terkait

• Warga Nias Demo Kantor PLN UIP SBU di Medan

Berita Populer

• Reses ke Asahan, Junimart Girsang Ingatkan KPU Terkait KTP dan Pengawasan Bawaslu
• DPD WALANTARA Soroti Dinas Lingkungan Hidup Karo
• Pemkab Labuhanbatu Sosialisasi UU Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Kekerasan Seksual
• Pemkab Labuhanbatu Bersama BPJS Tanjungbalai Rapat Guna Tingkatkan Pelayanan Kesehatan
• BPK RI Serahkan Laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan Pemkab Labuhanbatu