Keterangan Gambar : Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Utara (Ist)
RADARMEDAN.COM, TAPANULI UTARA - Belum lama ini, puluhan kepala sekolah dilantik oleh Bupati Tapanuli Utara. Namun, pelantikan tersebut memunculkan sejumlah persoalan, terutama terkait penugasan bagi beberapa kepala sekolah yang dimutasi.
Pelantikan ini dilaksanakan berdasarkan Keputusan Bupati Nomor 537 Tahun 2025 tentang Penugasan Guru Menjadi Kepala Sekolah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara, yang resmi dilantik pada tanggal 17 November 2025.
Bupati Tapanuli Utara, Dr. Jonius Taripar Parsaoran Hutabarat, S.Si., M.Si., melantik 44 kepala sekolah, yang terdiri dari 26 kepala sekolah SD dan 18 kepala sekolah SMP, serta Direktur PDAM Mual Natio, David PPH Hutabarat, S.T., di Aula Martua Kantor Bupati, Senin (17/11/2025).
Dalam arahannya, Bupati menegaskan bahwa pelantikan tersebut merupakan hasil penilaian yang ketat.
"Bapak dan ibu yang hadir saat ini adalah hasil dari penilaian kami. Bapak dan ibu juga akan dinilai selama satu semester ke depan," tegasnya.
Bupati menekankan bahwa kepala sekolah adalah ujung tombak dalam mewujudkan pendidikan yang merata dan unggul.
"Tapanuli Utara mencantumkan pendidikan yang merata dan unggul dalam visi dan misi. Yang menjadi perpanjangan tangan kami adalah bapak dan ibu," ujarnya.
Namun, sangat disayangkan bahwa sejumlah nama yang tercantum dalam SK terkesan dipaksakan oleh Dinas Pendidikan Tapanuli Utara. Pasalnya, dalam pencantuman nama terdapat kepala sekolah maupun PLT yang digantikan, namun penempatan tugasnya tidak jelas dituangkan dalam dokumen resmi. Bahkan, diduga penempatan pejabat baru tidak sesuai dengan golongan yang berlaku.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Tapanuli Utara, Bottor Hutasoit, saat dihubungi melalui telepon selulernya, sedang bertugas di luar kota dan mengarahkan pertanyaan kepada Bidang Pendidikan dan Tenaga Kependidikan (Tendik) pada Rabu, 19 November 2025.
Sebelumnya, media telah berusaha menghubungi Kepala Bidang Tendik, Jonkarson Sinaga, melalui pesan WhatsApp dan juga dengan mengunjungi kantor Dinas Pendidikan Tapanuli Utara. Namun, yang bersangkutan selalu berdalih sedang bertugas sehingga belum memberikan keterangan.
Kuat dugaan terdapat pelanggaran yang dilakukan oleh Bidang Tendik atas penempatan dalam SK pengangkatan kepala sekolah tersebut.
"Untuk itu, Bupati Tapanuli Utara diminta segera mengevaluasi kinerja Dinas Pendidikan, khususnya Bidang Tendik, agar penempatan pejabat dapat dilakukan secara transparan dan sesuai aturan yang berlaku," ujar salah seorang pemerhati pendidikan yang tak mau dituliskan namanya.
Dahlia'S/PE
RADARMEDAN.com – Juara lima kali Piala Dunia FIFA, Brasil, ditahan Maroko bermain imbang 1-1 sampai turun minum di Grup C Piala Dunia FIFA 2026 yang berlangsung pagi ini, 14/6/2026, pagi WIB di New Jersey Stadium, New York City, New York, Amerika Serikat (AS). Timnas Negeri Samba justru duluan tertinggal 0-1 sampai turun minum ketika di . . .
RADARMEDAN.COM – Direktorat Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) dan Pemberantasan Perdagangan Orang (PPO) Polda Sumatera Utara mengungkap kasus dugaan tindak pidana penyiaran dan penyediaan konten bermuatan pornografi melalui siaran langsung (live streaming) di platform TikTok. Direktur Reserse PPA dan PPO Polda Sumut, Kombes . . .
RADARMEDAN.COM – Gelombang perlawanan jemaat terhadap rencana pengosongan paksa Gedung Gereja Oikoumene (POUK) Universitas Sumatera Utara (USU) makin memanas paska terbitnya surat pengosongan yang kedua. Buntunya komunikasi dengan pihak kampus membuat Tim Hukum Majelis Umat Kristen Indonesia (MUKI) Sumatera Utara menolak keras surat . . .
RADARMEDAN.COM - Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, secara resmi melantik sejumlah pejabat eselon II, III dan IV di lingkungan Pemko Medan, Kamis (16/4/2026). Dalam pelantikan yang berlangsung di Balai Kota ini, Rico Waas memberikan peringatan keras berupa tenggat waktu (deadline) selama enam bulan bagi para pejabat yang baru dilantik . . .
RADARMEDAN.COM - Belakangan ini, tensi di Kota Medan lagi naik gara-gara polemik Surat Edaran (SE) Wali Kota soal penataan daging non-halal. Dari aksi ribuan massa di Balai Kota sampai munculnya gerakan tandingan, suasananya jadi makin "panas". Tapi tunggu dulu, warga Medan jangan mau cuma jadi penonton yang gampang disulut. Kita harus . . .
RADARMEDAN.COM - Gelombang protes ribuan masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Solidaritas Pedagang dan Konsumen Daging Babi Kota Medan memadati depan Kantor Wali Kota dan gedung DPRD Medan, Kamis (26/2/2026). Massa menuntut pencabutan Surat Edaran (SE) Wali Kota Medan yang dinilai diskriminatif dan mengancam keberlangsungan usaha pedagang . . .
RADARMEDAN.COM, JAKARTA - Pemerintah menegaskan komitmennya dalam menata dan menertibkan kegiatan ekonomi berbasis sumber daya alam. Komitmen tersebut ditunjukkan dengan pencabutan izin terhadap puluhan perusahaan yang terbukti melakukan pelanggaran di kawasan hutan. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa Presiden Prabowo . . .
RADARMEDAN.COM - Walikota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas angkat bicara terkait dana bantuan dari Bank Dunia sebesar Rp 1,5 triliun untuk program pengendalian banjir di Kota Medan. Ia membantah bahwa Pemerintah Kota (Pemko) Medan mengelola dana batuan tersebut. Rico menjelaskan bahwa realisasi dana bantuan tersebut, mengelola adalah Balai . . .
RADARMEDAN.COM - Polda Sumatera Utara merilis perkembangan terbaru penanganan bencana alam di wilayah Sumut sejak 24 hingga 29 November 2025. Hingga pukul 09.00 WIB, tercatat 488 kejadian bencana alam meliputi tanah longsor, banjir, pohon tumbang, dan angin puting beliung yang tersebar di 21 wilayah hukum Polres jajaran. Update Ddata terbaru, . . .
Tulisan Kiriman Hanina Afifah, Mahasiswi Ilmu Komunikasi USU RADARMEDAN.COM - Bagi sebagian orang, bahkan mungkin Anda salah satunya, olahan herbal sering terdengar meragukan dalam mendukung pemulihan kesehatan. Namun, Michael Aditya (32) membuktikan lewat kisahnya. Tak pernah sebelumnya terlintas di benak pria asal Surabaya ini, . . .
_JPG.jpg)
.jpg)
__jpg.jpg)
