Keterangan Gambar : Wakil Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Surya didampingi Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sumut Sulaiman Harahap besama Kepala OPD terkait, melaksanakan rapat pimpinan pembahasan progress kegiatan fisik mendukung program hasil terbaik cepat (PHTC) proyek strategis daerah (PSD) di ruang kerja Wakil Gubernur, lantai 9 Kantot Gubernur Sumut, Medan, Rabu (3/6/26)
RADARMEDAN.COM – Wakil Gubernur (Wagub) Sumatera Utara (Sumut) Surya menegaskan pentingnya percepatan pelaksanaan kegiatan fisik untuk mendukung Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) atau Quick Wins dan Proyek Strategis Daerah (PSD). Penegasan tersebut disampaikan saat memimpin rapat evaluasi progres pembangunan di Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro Nomor 30, Medan, Rabu (3/6/2026).
Dalam rapat yang turut didampingi Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sumut Sulaiman Harahap, Surya meminta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mempercepat realisasi pekerjaan fisik yang telah ditargetkan.
"Saya meminta laporan sudah sejauh mana progres Proyek Strategis Daerah (PSD) kita. Saya minta kita semua jangan terlena, karena waktu kita sudah sangat mendesak. Sisa waktu efektif kita tinggal 142 hari kerja lagi," tegas Surya, di hadapan para pimpinan OPD.
Menurutnya, percepatan pelaksanaan program menjadi sangat krusial mengingat semester pertama tahun anggaran segera berakhir. Karena itu, seluruh pekerjaan fisik diharapkan dapat dipacu penyelesaiannya sebelum memasuki semester berikutnya.
Surya juga mengingatkan bahwa terdapat 139 program PHTC yang tersebar di seluruh Kabupaten/Kota di Sumut dan harus segera memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Untuk itu, ia meminta delapan dinas utama yang menjadi penanggung jawab program PHTC agar memfokuskan seluruh energi dan sumber daya untuk memastikan target dapat tercapai tepat waktu.
"Secara khusus, delapan dinas yang menangani PHTC harus benar-benar konsentrasi dalam menuntaskan target yang ada. Kita ingin rapat ini menghasilkan pokok-pokok pikiran konkret yang mempercepat implementasi PHTC di lapangan," katanya.
Seluruh kepala OPD juga diingatkan, agar lebih proaktif dalam mengidentifikasi dan menyelesaikan berbagai hambatan, termasuk kendala regulasi di internal masing-masing perangkat daerah. Ia berharap seluruh jajaran dapat bergerak cepat untuk meningkatkan capaian realisasi fisik dan anggaran, sehingga target pembangunan daerah dapat tercapai sesuai rencana sebelum sisa waktu kerja tahun anggaran berakhir.
Sebelumnya, Kepala Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Sumut (Setdaprovsu) Faisal Arif Nasution memaparkan perkembangan pelaksanaan program pembangunan, baik secara makro maupun mikro.
Ia menyampaikan, secara keseluruhan terdapat 4.923 kegiatan di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dengan total alokasi anggaran sekitar Rp3,3 triliun.(FS)/PE
RADARMEDAN.COM – Gelombang perlawanan jemaat terhadap rencana pengosongan paksa Gedung Gereja Oikoumene (POUK) Universitas Sumatera Utara (USU) makin memanas paska terbitnya surat pengosongan yang kedua. Buntunya komunikasi dengan pihak kampus membuat Tim Hukum Majelis Umat Kristen Indonesia (MUKI) Sumatera Utara menolak keras surat . . .
RADARMEDAN.COM - Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, secara resmi melantik sejumlah pejabat eselon II, III dan IV di lingkungan Pemko Medan, Kamis (16/4/2026). Dalam pelantikan yang berlangsung di Balai Kota ini, Rico Waas memberikan peringatan keras berupa tenggat waktu (deadline) selama enam bulan bagi para pejabat yang baru dilantik . . .
RADARMEDAN.COM - Belakangan ini, tensi di Kota Medan lagi naik gara-gara polemik Surat Edaran (SE) Wali Kota soal penataan daging non-halal. Dari aksi ribuan massa di Balai Kota sampai munculnya gerakan tandingan, suasananya jadi makin "panas". Tapi tunggu dulu, warga Medan jangan mau cuma jadi penonton yang gampang disulut. Kita harus . . .
RADARMEDAN.COM - Gelombang protes ribuan masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Solidaritas Pedagang dan Konsumen Daging Babi Kota Medan memadati depan Kantor Wali Kota dan gedung DPRD Medan, Kamis (26/2/2026). Massa menuntut pencabutan Surat Edaran (SE) Wali Kota Medan yang dinilai diskriminatif dan mengancam keberlangsungan usaha pedagang . . .
RADARMEDAN.COM, JAKARTA - Pemerintah menegaskan komitmennya dalam menata dan menertibkan kegiatan ekonomi berbasis sumber daya alam. Komitmen tersebut ditunjukkan dengan pencabutan izin terhadap puluhan perusahaan yang terbukti melakukan pelanggaran di kawasan hutan. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa Presiden Prabowo . . .
RADARMEDAN.COM - Walikota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas angkat bicara terkait dana bantuan dari Bank Dunia sebesar Rp 1,5 triliun untuk program pengendalian banjir di Kota Medan. Ia membantah bahwa Pemerintah Kota (Pemko) Medan mengelola dana batuan tersebut. Rico menjelaskan bahwa realisasi dana bantuan tersebut, mengelola adalah Balai . . .
RADARMEDAN.COM - Polda Sumatera Utara merilis perkembangan terbaru penanganan bencana alam di wilayah Sumut sejak 24 hingga 29 November 2025. Hingga pukul 09.00 WIB, tercatat 488 kejadian bencana alam meliputi tanah longsor, banjir, pohon tumbang, dan angin puting beliung yang tersebar di 21 wilayah hukum Polres jajaran. Update Ddata terbaru, . . .
Tulisan Kiriman Hanina Afifah, Mahasiswi Ilmu Komunikasi USU RADARMEDAN.COM - Bagi sebagian orang, bahkan mungkin Anda salah satunya, olahan herbal sering terdengar meragukan dalam mendukung pemulihan kesehatan. Namun, Michael Aditya (32) membuktikan lewat kisahnya. Tak pernah sebelumnya terlintas di benak pria asal Surabaya ini, . . .
RADARMEDAN.COM – Kapolrestabes Medan Kombes Jean Calvijn Simanjuntak dalam temu pers memberi penjelaskan kepada wartawan bahwa kasus pembakaran rumah seorang Hakim Pengadilan Negeri (PN) Medan di Komplek Taman Harapan Indah, Blok D No. 25, dipastikan merupakan aksi pembakaran berencana oleh mantan sopir korban. Hal itu disampaikan dalam . . .
RADARMEDAN.COM - Dalam era informasi yang berkembang sangat cepat dan luas, pejabat negara maupun swasta diingatkan untuk lebih selektif dalam memilih media yang dijadikan sumber informasi. Penting bagi pejabat negara untuk mengenali media dan jurnalis yang kredibel agar informasi yang diterima maupun disebarkan dapat . . .
_jpg.jpg)
.jpg)
__jpg.jpg)
