Keterangan Gambar : Anggota DPR RI Kombes Pol (Purn) Dr Maruli Siahaan
RADARMEDAN.COM - Belum genap menjabat satu tahun, Gubernur Bobby Nasution mampu merealisasikan program berobat gratis (Probis) bagi warga Sumut. Legislator DPR RI pun optimis, di bawah kepemimpinan Bobby Nasution, Sumut bisa menjadi role model provinsi yang berhasil mewujudkan kesehatan universal secara merata dan berkeadilan.
Bobby Nasution pernah berjanji saat kampanye Pilgubsu lalu, bahwa dalam waktu 3 tahun pemerintahannya, akan merealisasikan program berobat gratis bagi warga Sumut. Namun belum genap satu tahun memimpin Provinsi Sumut, Gubernur termuda di Indonesia itu berhasil mewujudkannya.
Legislator DPR RI pun mengapresiasi terobosan tersebut. Menurut Anggota DPR RI Kombes Pol (Purn) Dr Maruli Siahaan, dalam waktu yang relatif singkat, beliau mampu merealisasikan salah satu janji kampanyenya yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.
"Ini bukan sekadar capaian administratif, tapi bukti nyata bahwa kepemimpinan muda bisa bergerak cepat dan fokus pada kepentingan rakyat. Program ini sejalan dengan semangat negara hadir di tengah masyarakat, terutama bagi warga yang selama ini terkendala biaya dalam mengakses layanan kesehatan," tegas Maruli, sesuai rilis yang diterima media ini, Kamis 30/10/2025.
Doktor Administrasi Publik Universitas Brawijaya Malang itu menambahkan, terobosan ini perlu mendapat dukungan dan pengawalan.
Sebagai Anggota DPR RI dari daerah pemilihan Sumatera Utara, Maruli berkewajiban mengawal agar kebijakan ini tidak hanya berjalan di atas kertas, tetapi benar-benar dirasakan masyarakat.
Perannya di DPR, khususnya yang berkaitan dengan kesejahteraan sosial, kesehatan, dan ekonomi rakyat, adalah memastikan sinkronisasi kebijakan antara pusat dan daerah berjalan baik.
"Kami akan mendorong peningkatan alokasi dana kesehatan, memperkuat pengawasan pelaksanaan UHC, serta berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan dan BPJS agar sistem pendukung program ini semakin kuat dan tidak menimbulkan beban bagi fasilitas kesehatan di daerah," ujar Maruli.
Disinggung soal kebijakan Gubernur Bobby yang mewajibkan rumah sakit menyediakan 30% kamar bagi peserta berobat gratis, Maruli meilai kebijakan itu sangat progresif.
Namun tentu perlu pengawasan dan pendampingan agar tidak memberatkan rumah sakit.
Dirinya menilai pentingnya sinergi antara Pemprov Sumut, Dinas Kesehatan, DPRD, dan juga DPR RI untuk memastikan infrastruktur, tenaga medis, serta mekanisme pembiayaan BPJS berjalan selaras.
"Kami akan mendorong pengawasan reguler terhadap implementasi kebijakan ini, termasuk membuka kanal pengaduan masyarakat dan laporan rumah sakit, sehingga setiap kendala dapat segera diselesaikan tanpa mengurangi kualitas layanan. Prinsipnya, hak masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan harus berjalan seimbang dengan keberlanjutan sistem rumah sakit," tambah Maruli.
Hanya saja, Maruli menggarisbawahi bahwa perlakuan diskriminatif terhadap peserta UHC tidak boleh terjadi. Karena hak atas pelayanan kesehatan adalah hak konstitusional seluruh warga negara.
Mantan Kasat Reskrim Poltabes Medan itu pun menyarankan tiga langkah konkret. Pertama, peningkatan pelatihan dan pembinaan bagi tenaga kesehatan agar mereka memahami esensi pelayanan publik yang humanis dan berkeadilan.
Kedua, Pemprov Sumut dan BPJS perlu membangun sistem pengawasan dan evaluasi layanan secara digital dan terbuka agar setiap keluhan masyarakat bisa langsung ditindaklanjuti.
Ketiga, masyarakat juga harus diedukasi untuk berani melapor jika menemukan perlakuan tidak adil, dengan jaminan perlindungan identitas.
"Kita ingin memastikan, semangat UHC bukan hanya soal administrasi, tetapi soal nilai kemanusiaan, bahwa semua warga berhak mendapatkan pelayanan yang bermartabat tanpa pandang status ekonomi," imbuh Maruli.
Atas torehan itu pula, Maruli optimis Sumatera Utara bisa menjadi model provinsi yang berhasil mewujudkan kesehatan universal secara merata dan berkeadilan.
"Dengan kepemimpinan Gubernur Bobby Nasution yang enerjik dan fokus, serta dukungan pengawasan dari berbagai pihak termasuk DPR RI, Sumatera Utara bisa menjadi model provinsi yang berhasil mewujudkan kesehatan universal secara merata dan berkeadilan," pungkas Maruli.(HM/pe)
RADARMEDAN.com – Juara lima kali Piala Dunia FIFA, Brasil, ditahan Maroko bermain imbang 1-1 sampai turun minum di Grup C Piala Dunia FIFA 2026 yang berlangsung pagi ini, 14/6/2026, pagi WIB di New Jersey Stadium, New York City, New York, Amerika Serikat (AS). Timnas Negeri Samba justru duluan tertinggal 0-1 sampai turun minum ketika di . . .
RADARMEDAN.COM – Direktorat Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) dan Pemberantasan Perdagangan Orang (PPO) Polda Sumatera Utara mengungkap kasus dugaan tindak pidana penyiaran dan penyediaan konten bermuatan pornografi melalui siaran langsung (live streaming) di platform TikTok. Direktur Reserse PPA dan PPO Polda Sumut, Kombes . . .
RADARMEDAN.COM – Gelombang perlawanan jemaat terhadap rencana pengosongan paksa Gedung Gereja Oikoumene (POUK) Universitas Sumatera Utara (USU) makin memanas paska terbitnya surat pengosongan yang kedua. Buntunya komunikasi dengan pihak kampus membuat Tim Hukum Majelis Umat Kristen Indonesia (MUKI) Sumatera Utara menolak keras surat . . .
RADARMEDAN.COM - Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, secara resmi melantik sejumlah pejabat eselon II, III dan IV di lingkungan Pemko Medan, Kamis (16/4/2026). Dalam pelantikan yang berlangsung di Balai Kota ini, Rico Waas memberikan peringatan keras berupa tenggat waktu (deadline) selama enam bulan bagi para pejabat yang baru dilantik . . .
RADARMEDAN.COM - Belakangan ini, tensi di Kota Medan lagi naik gara-gara polemik Surat Edaran (SE) Wali Kota soal penataan daging non-halal. Dari aksi ribuan massa di Balai Kota sampai munculnya gerakan tandingan, suasananya jadi makin "panas". Tapi tunggu dulu, warga Medan jangan mau cuma jadi penonton yang gampang disulut. Kita harus . . .
RADARMEDAN.COM - Gelombang protes ribuan masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Solidaritas Pedagang dan Konsumen Daging Babi Kota Medan memadati depan Kantor Wali Kota dan gedung DPRD Medan, Kamis (26/2/2026). Massa menuntut pencabutan Surat Edaran (SE) Wali Kota Medan yang dinilai diskriminatif dan mengancam keberlangsungan usaha pedagang . . .
RADARMEDAN.COM, JAKARTA - Pemerintah menegaskan komitmennya dalam menata dan menertibkan kegiatan ekonomi berbasis sumber daya alam. Komitmen tersebut ditunjukkan dengan pencabutan izin terhadap puluhan perusahaan yang terbukti melakukan pelanggaran di kawasan hutan. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa Presiden Prabowo . . .
RADARMEDAN.COM - Walikota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas angkat bicara terkait dana bantuan dari Bank Dunia sebesar Rp 1,5 triliun untuk program pengendalian banjir di Kota Medan. Ia membantah bahwa Pemerintah Kota (Pemko) Medan mengelola dana batuan tersebut. Rico menjelaskan bahwa realisasi dana bantuan tersebut, mengelola adalah Balai . . .
RADARMEDAN.COM - Polda Sumatera Utara merilis perkembangan terbaru penanganan bencana alam di wilayah Sumut sejak 24 hingga 29 November 2025. Hingga pukul 09.00 WIB, tercatat 488 kejadian bencana alam meliputi tanah longsor, banjir, pohon tumbang, dan angin puting beliung yang tersebar di 21 wilayah hukum Polres jajaran. Update Ddata terbaru, . . .
Tulisan Kiriman Hanina Afifah, Mahasiswi Ilmu Komunikasi USU RADARMEDAN.COM - Bagi sebagian orang, bahkan mungkin Anda salah satunya, olahan herbal sering terdengar meragukan dalam mendukung pemulihan kesehatan. Namun, Michael Aditya (32) membuktikan lewat kisahnya. Tak pernah sebelumnya terlintas di benak pria asal Surabaya ini, . . .
_JPG.jpg)
.jpg)
__jpg.jpg)
