Bara JP Sumut Minta Presiden Joko Widodo Bentuk Tim Masalah Tanah Untungkan Masyarakat
Oleh : Radar Medan | 12 Jul 2022, 09:49:10 WIB | 👁 4162 Lihat Komunitas
RADARMEDAN.COM - Presiden Joko Widodo menggelar rapat bersama Menteri Agraria Hadi Tjahjanto, Gubernur Sumatra Utara Edy Rahmayadi dan sejumlah pejabat lainnya di Jakarta, Senin 11 Juli 2022 terkait permasalahan tanah di Sumatera Utara.
Saat diwawancarai wartawan, Gubsu Edy Rahmayadi mengatakan masalah tanah di memang banyak di Sumatera Utara.
"Konflik lahan dan pertanahan yang terbesar di Indonesia ini, di Sumatera Utara," kata Gubernur.
Menyikapi hal itu, Heryanson Munthe, Ketua DPD Barisan Relawan Jokowi Presiden Sumatera Utara mengatakan optimis akan sikap Presiden Joko Widodo.
"Kita optimis tim yang akan dibentuk oleh Presiden Joko Widodo bersama Menteri ATR/BPN Hadi Tjahtanto ini bisa menguntungkan masyarakat, pada pertemuan terakhir di Medan kita sudah sampaikan masalah itu, agar masalah tanah mendapat perhatian khusus bapak Presiden Joko Widodo," ungkap Munthe.
Ia juga berharap tim yang akan dibentuk benar-benar mandiri, karena selama ini banyak kasus yang tidak selesai karena kebijakan dan administrasi di lingkaran itu sendiri.
Ia mengatakan sejumlah permasalahan tanah di Sumatera Utara sudah berlangsung sejak lama, bahkan beberapa waktu lalu tim Kejaksaan sudah membentuk tim, namun belum menunjukkan kinerja yang optimal.
"Hal ini akan terus kita suarakan, hak masyarakat harus diutamakan, dugaan mafia tanah berlindung dibalik administrasi itu harus diberantas, beberapa waktu lalu dikabarkan tim Kejaksaan sudah membentuk tim khusus, tapi kita belum melihat ada progres yang positif, masih banyak permasalahan yang harus diselesaikan," ujarnya.
Ia juga mengatakan sangat mendukung kebijakan Menteri KLHK Siti Nurbaya yang mengatakan hak masyarakat bisa didahulukan.
"Beberapa waktu lalu, komunikasi kita dengan Menteri KLHK Siti Nurbaya mengatakan bahwa hak maysarakat bisa didahulukan, jadi masyarakat kami memohon agar permaslahan yang menyangkut hak masyarakat lebih diutamakan penyelelesaiannya," ujar Heryanson Munthe.
Ia berharap permasalahan tanah di desa Negeri Tongging, Partibi dan kecamatan Merek dari Kabupaten Karo dan permasalahan tanah lainnya di Sumatra Utara dapat segera teratasi.(SP)/pe
RADARMEDAN.COM – Konflik seputar pengosongan fasilitas Chapel Oikumene Universitas Sumatera Utara (USU) memanas dan berujung ke ranah hukum pidana. Menyusul eksekusi pengosongan oleh pihak kampus pada Senin (10/8/2026), Pdt. Gloria Iriany Balle, S.Th., M.Div., resmi melaporkan Rektor USU beserta sejumlah pihak ke Sentra Pelayanan Kepolisian . . .
RADARMEDAN.com – Juara lima kali Piala Dunia FIFA, Brasil, ditahan Maroko bermain imbang 1-1 sampai turun minum di Grup C Piala Dunia FIFA 2026 yang berlangsung pagi ini, 14/6/2026, pagi WIB di New Jersey Stadium, New York City, New York, Amerika Serikat (AS).
Timnas Negeri Samba justru duluan tertinggal 0-1 sampai turun minum ketika di . . .
RADARMEDAN.COM – Direktorat Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) dan Pemberantasan Perdagangan Orang (PPO) Polda Sumatera Utara mengungkap kasus dugaan tindak pidana penyiaran dan penyediaan konten bermuatan pornografi melalui siaran langsung (live streaming) di platform TikTok.
Direktur Reserse PPA dan PPO Polda Sumut, Kombes . . .
RADARMEDAN.COM – Gelombang perlawanan jemaat terhadap rencana pengosongan paksa Gedung Gereja Oikoumene (POUK) Universitas Sumatera Utara (USU) makin memanas paska terbitnya surat pengosongan yang kedua. Buntunya komunikasi dengan pihak kampus membuat Tim Hukum Majelis Umat Kristen Indonesia (MUKI) Sumatera Utara menolak keras surat . . .
RADARMEDAN.COM - Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, secara resmi melantik sejumlah pejabat eselon II, III dan IV di lingkungan Pemko Medan, Kamis (16/4/2026). Dalam pelantikan yang berlangsung di Balai Kota ini, Rico Waas memberikan peringatan keras berupa tenggat waktu (deadline) selama enam bulan bagi para pejabat yang baru dilantik . . .
RADARMEDAN.COM - Belakangan ini, tensi di Kota Medan lagi naik gara-gara polemik Surat Edaran (SE) Wali Kota soal penataan daging non-halal. Dari aksi ribuan massa di Balai Kota sampai munculnya gerakan tandingan, suasananya jadi makin "panas". Tapi tunggu dulu, warga Medan jangan mau cuma jadi penonton yang gampang disulut. Kita harus . . .
RADARMEDAN.COM - Gelombang protes ribuan masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Solidaritas Pedagang dan Konsumen Daging Babi Kota Medan memadati depan Kantor Wali Kota dan gedung DPRD Medan, Kamis (26/2/2026).
Massa menuntut pencabutan Surat Edaran (SE) Wali Kota Medan yang dinilai diskriminatif dan mengancam keberlangsungan usaha pedagang . . .
RADARMEDAN.COM, JAKARTA - Pemerintah menegaskan komitmennya dalam menata dan menertibkan kegiatan ekonomi berbasis sumber daya alam. Komitmen tersebut ditunjukkan dengan pencabutan izin terhadap puluhan perusahaan yang terbukti melakukan pelanggaran di kawasan hutan.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa Presiden Prabowo . . .
RADARMEDAN.COM - Walikota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas angkat bicara terkait dana bantuan dari Bank Dunia sebesar Rp 1,5 triliun untuk program pengendalian banjir di Kota Medan. Ia membantah bahwa Pemerintah Kota (Pemko) Medan mengelola dana batuan tersebut.
Rico menjelaskan bahwa realisasi dana bantuan tersebut, mengelola adalah Balai . . .
RADARMEDAN.COM - Polda Sumatera Utara merilis perkembangan terbaru penanganan bencana alam di wilayah Sumut sejak 24 hingga 29 November 2025. Hingga pukul 09.00 WIB, tercatat 488 kejadian bencana alam meliputi tanah longsor, banjir, pohon tumbang, dan angin puting beliung yang tersebar di 21 wilayah hukum Polres jajaran.
Update Ddata terbaru, . . .