RADARMEDAN.COM - Badan Pengawas Mahkamah Agung (Bawas MA) menjatuhkan sanksi disiplin terhadap delapan hakim dan satu panitera pengganti di lingkungan Pengadilan Negeri (PN) Medan. Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Medan menyebut sanksi massal di satu pengadilan ini sebagai sejarah buruk peradilan di Indonesia.
Direktur LBH Medan, Irvan Saputra, S.H., M.H., mendesak MA untuk segera turun tangan melakukan pembersihan di tubuh PN Medan Kelas IA Khusus. Ia menilai para hakim yang telah dijatuhi sanksi etik tersebut sudah tidak pantas lagi memegang palu keadilan di pengadilan tersebut.
"LBH Medan menilai sanksi yang dijatuhkan kepada delapan hakim PN Medan merupakan sejarah buruk dan mencoreng dunia peradilan di Indonesia. Kami mendesak Ketua MA dan Ketua PN Medan untuk segera memutasi hakim yang melanggar kode etik dari PN Medan," kata Irvan dalam keterangan tertulisnya, Rabu (13/5/2026).
Irvan memaparkan, sanksi tersebut tertuang dalam Pengumuman Bawas MA Nomor 2295/BP/PENG.KP.8.2/IV/2026 tertanggal 30 April 2026. Dari total 28 pegawai pengadilan se-Indonesia yang disanksi, sembilan orang di antaranya berasal dari PN Medan.
Rinciannya terdiri dari empat hakim karier, empat hakim ad hoc, dan satu panitera pengganti. Kedelapan hakim tersebut berinisial DR. SS, F, MS, LSD, Dr. MAGPHG, UT, ML, dan SD.
Terkait hukuman, Bawas MA menjatuhkan sanksi sedang berupa larangan bersidang (non-palu) selama enam bulan kepada satu orang hakim ad hoc PHI. Sementara itu, tujuh hakim lainnya diberikan sanksi ringan berupa teguran tertulis.
Sentil Kenaikan Gaji Hakim
Irvan menilai sanksi teguran tertulis tidak akan memberikan efek jera yang berarti. Ia turut menyinggung aksi cuti massal dan mogok sidang hakim seluruh Indonesia pada Oktober 2024 lalu, yang saat itu menuntut kenaikan gaji serta tunjangan hingga 142 persen.
"Gaji tinggi yang diterima hakim tidak serta-merta menjadi jaminan terhindarnya dari pelanggaran kode etik. Hal ini membuktikan bahwa faktor materi semata tidak cukup kuat untuk membentengi seorang hakim dari praktik-praktik yang bertentangan dengan nilai integritas dan keadilan," tegasnya.
Lebih lanjut, ia meminta agar para hakim senior yang terkena sanksi tidak lagi diberikan jadwal sidang di PN Medan, melainkan dipindahkan ke daerah dan diberikan pembinaan khusus.
"Pemindahan bukanlah hukuman tambahan, melainkan langkah strategis preventif guna menjaga keutuhan integritas peradilan," sambung Irvan.
Desak Komisi Yudisial Turun Tangan
Selain menyoroti MA, LBH Medan juga mendesak Komisi Yudisial (KY) untuk mengambil peran yang lebih aktif dan tidak sekadar menjadi 'pemadam kebakaran' yang baru bergerak setelah ada putusan Bawas.
Pengawasan internal dari Bawas MA dinilai sering kali lambat, kurang tegas, dan rawan konflik kepentingan karena berada dalam institusi yang sama.
"KY harus segera mengambil peran aktif preventif yang lebih kuat. Lakukan pemantauan dini dan pembinaan karakter. Pelanggaran yang dilakukan oleh delapan hakim ini diduga kuat bertentangan dengan UUD 1945, UU HAM, serta UU Kekuasaan Kehakiman," pungkasnya.(HM)
RADARMEDAN.COM - Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol. Sonny Irawan, S.I.K., M.H. menegaskan komitmen memperkuat sinergi antara Polri dan masyarakat melalui peluncuran empat program prioritas dalam acara Tatap Muka Bersama Insan Pers di Aula Tribrata Mapolda Sumut, Kamis (29/10/2026). Dalam momen silaturahmi yang sama, jajaran Polda Sumut turut . . .
RADARMEDAN.COM, DELISERDANG – Polemik antara Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Deli Serdang dengan akun media sosial "Badan Perwakilan Netizen 2" makin menghangat. Di tengah krisis gagalnya pengesahan P-APBD 2026, langkah Pemkab yang melaporkan akun anonim tersebut ke Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) sempat memicu reaksi . . .
RADARMEDAN.COM, KARO – Kepolisian Resor (Polres) Tanah Karo bergerak cepat mengungkap kasus dugaan pencurian dengan kekerasan yang menewaskan seorang dosen Institut Teknologi Bisnis (ITB) Kabanjahe, Asprina br Surbakti (38). Petugas berhasil mengamankan dua orang tersangka yang diduga terlibat langsung dalam peristiwa berdarah . . .
RADARMEDAN.COM — Aktivitas seorang perempuan yang menggunakan sejumlah nama akun dan mencantumkan berbagai gelar akademik serta profesi kedokteran di media sosial TikTok menjadi perhatian publik. Perempuan yang disebut bernama Nurlian Galingging itu diketahui tampil dengan sejumlah gelar, di antaranya profesor, dokter spesialis . . .
RADARMEDAN.COM – Konflik seputar pengosongan fasilitas Chapel Oikumene Universitas Sumatera Utara (USU) memanas dan berujung ke ranah hukum pidana. Menyusul eksekusi pengosongan oleh pihak kampus pada Senin (10/8/2026), Pdt. Gloria Iriany Balle, S.Th., M.Div., resmi melaporkan Rektor USU beserta sejumlah pihak ke Sentra Pelayanan Kepolisian . . .
RADARMEDAN.com – Juara lima kali Piala Dunia FIFA, Brasil, ditahan Maroko bermain imbang 1-1 sampai turun minum di Grup C Piala Dunia FIFA 2026 yang berlangsung pagi ini, 14/6/2026, pagi WIB di New Jersey Stadium, New York City, New York, Amerika Serikat (AS). Timnas Negeri Samba justru duluan tertinggal 0-1 sampai turun minum ketika di . . .
RADARMEDAN.COM – Direktorat Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) dan Pemberantasan Perdagangan Orang (PPO) Polda Sumatera Utara mengungkap kasus dugaan tindak pidana penyiaran dan penyediaan konten bermuatan pornografi melalui siaran langsung (live streaming) di platform TikTok. Direktur Reserse PPA dan PPO Polda Sumut, Kombes . . .
RADARMEDAN.COM – Gelombang perlawanan jemaat terhadap rencana pengosongan paksa Gedung Gereja Oikoumene (POUK) Universitas Sumatera Utara (USU) makin memanas paska terbitnya surat pengosongan yang kedua. Buntunya komunikasi dengan pihak kampus membuat Tim Hukum Majelis Umat Kristen Indonesia (MUKI) Sumatera Utara menolak keras surat . . .
RADARMEDAN.COM - Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, secara resmi melantik sejumlah pejabat eselon II, III dan IV di lingkungan Pemko Medan, Kamis (16/4/2026). Dalam pelantikan yang berlangsung di Balai Kota ini, Rico Waas memberikan peringatan keras berupa tenggat waktu (deadline) selama enam bulan bagi para pejabat yang baru dilantik . . .
RADARMEDAN.COM - Belakangan ini, tensi di Kota Medan lagi naik gara-gara polemik Surat Edaran (SE) Wali Kota soal penataan daging non-halal. Dari aksi ribuan massa di Balai Kota sampai munculnya gerakan tandingan, suasananya jadi makin "panas". Tapi tunggu dulu, warga Medan jangan mau cuma jadi penonton yang gampang disulut. Kita harus . . .
_jpg.jpg)
.jpg)
__jpg.jpg)