Bertekad Pulang Mantan PM Bangladesh Sheikh Hasina Hadapi Ancam Hukuman Mati
Hasina menghadapi vonis hukuman mati di Bangladesh terkait tindakan represif

RADARMEDAN.com – Berbicara kepada para pendukungnya, Mantan Perdana Menteri Bangladesh Sheikh Hasina mengatakan rasa takut tidak menghalangi “tanggung jawab kepada rakyat.” Seerat Chabba melaporkannya untuk Deutsche Welle (DW, 6/8/2026).

Setelah lengser dari jabatannya pada Agustus 2024, Mantan Perdana Menteri (PM) Bangladesh, Sheikh Hasina, mengatakan pada Rabu (5/8/2026) bahwa ia berencana kembali ke Bangladesh dari pengasingannya di India pada bulan Desember. Ia menghadapi vonis hukuman mati di Bangladesh terkait tindakan represif yang menewaskan banyak orang terhadap para demonstran pada tahun 2024.

Hasina mengatakan hal tersebut dalam sebuah acara media di New Delhiyang diselenggarakan oleh Foreign Correspondents' Club of South Asia. Acara tersebut menandai peringatan dua tahun pemberontakan yang memaksanya mundur dari jabatannya. Ini adalah kali pertama ia berbicara kepada awak media sejak melarikan diri dari negaranya. Awalnya ia diperkirakan akan tampil melalui cuplikan video, namun ia hanya menyampaikan pesan audio dari balik layar kosong.

Belum jelas mengapa mantan PM Bangladesh itu memilih untuk tidak memperlihatkan wajahnya, mengingat para pemimpin Partai Liga Awami beserta putra Hasina ikut berbicara dan tampil di depan kamera.

Sheikh Hasina menyampaikan pidato daring yang hanya disertai audio. (Foto: dw.com/id  - Anushree Fadnavis/REUTERS)

Apa yang disampaikan mantan PM tersebut?

"Saya akan kembali pada rakyat saya,” kata Hasina. Ia menambahkan akan mengumumkan tanggal pasti dan rincian kepulangannya nanti. "Saya tahu mereka mungkin akan memenjarakan saya atau mungkin membunuh saya, apa pun bisa terjadi, tetapi tetap saja saya harus kembali,” katanya. "Rasa takut tidak dapat menghalangi tanggung jawab kepada rakyat.”

Hasina melarikan diri ke India pada tahun 2024 setelah protes yang dipimpin mahasiswa memaksanya mengakhiri masa jabatannya sebagai perdana menteri setelah memimpin negara dalam dua periode kepemimpinan selama 20 tahun.

Pada tahun 2025, pengadilan di Bangladesh memvonisnya secara in absentia (tanpa kehadiran terdakwa di ruang sidang) atas kejahatan terhadap kemanusiaan karena turut berperan dalam tindakan represif yang disertai kekerasan terhadap protes yang dipimpin mahasiswa pada tahun 2024. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyatakan bahwa hampir 1.400 orang tewas dalam aksi protes itu.

Hasina pun dijatuhi hukuman mati, namun ia membantah tuduhan tersebut dan menyebut kasus ini bermotif politik.

Apa pengaruhnya terhadap hubungan Bangladesh – India?

Hubungan Bangladesh dan India sempat bersitegang setelah Hasina melarikan diri ke sana. Dhaka telah berulang kali meminta ekstradisi Hasina, sementara India menyatakan telah menerima permintaan tersebut dan sedang meninjaunya.

Kementerian Luar Negeri Bangladesh mengkritik acara yang digelar pada hari Rabu tersebut, menyebutnya sebagai penghinaan terhadap kedaulatan negara. Kementerian tersebut menyatakan bahwa membiarkan Hasina berbicara secara terbuka kepada pers merupakan hal yang "sangat menyakitkan” dan karenanya Bangladesh "sangat marah.”

Pemerintahan di bawah pimpinan Perdana Menteri Tarique Rahman juga telah memperingatkan media lokal sehari sebelumnya agar tidak mempublikasikan pernyataan Hasina, dengan mengutip perintah pengadilan tahun 2024 yang melarang penyiaran atau publikasi pernyataan-pernyataannya mantan PM tersebut. Akibatnya, tidak ada media di Bangladesh yang meliput acara tersebut, namun peristiwa itu tersebar luas di media sosial.

PM Rahman adalah putra mantan PM Khaleda Zia dan pesaing politik Hasina. Ia menduduki jabatan tersebut setelah memenangkan pemilu Februari 2026 dalam pemilu yang diawasi oleh pemerintah sementara negara tersebut. Partai Liga Awami milik Hasina dilarang ikut serta dalam pemilu tersebut.

Hasina menyebut pelarangan tersebut bermotif politik

Dalam pidatonya, Hasina juga mendesak pemerintah untuk mencabut larangan terhadap partainya serta membebaskan tahanan politik. Alasannya: apa yang awalnya merupakan protes terkait kuota pekerjaan di sektor publik telah berubah menjadi upaya terkoordinasi untuk menggulingkan pemerintahannya dan melemahkan konstitusi.

Dia juga mengklaim bahwa perekonomian Bangladesh telah memburuk sejak dia meninggalkan jabatannya dengan pertumbuhan yang melambat, investasi yang melemah, dan lebih dari 20 juta orang tidak memiliki pekerjaan.

Saat Hasina berbicara kepada media, para demonstran di Dhaka membakar patung boneka yang menyerupai dirinya. Tanggal 5 Agustus menandai dua tahun sejak Hasina melarikan diri ke India dengan helikopter setelah pemerintahannya lengser.

Pada tanggal yang sama, Bangladesh meresmikan sebuah museum baru yang didedikasikan untuk aksi pemberontakan 2024. Museum Peringatan Pemberontakan Massal Juli tersebut berlokasi di dalam bekas kediaman resmi Hasina di Dhaka.

Museum ini menampilkan rekaman audio dan video, barang-barang pribadi milik para korban, serta kliping surat kabar dari masa itu, bersama dengan bahan-bahan yang mendokumentasikan dugaan pelanggaran hak asasi manusia selama masa pemerintahan Hasina. Muhammad Yunus sebagai kepala pemerintahan sementara Bangladesh dan juga pemenang Hadiah Nobel Perdamaian meresmikan museum tersebut bersama PM Rahman.

Bangladesh dan India baru-baru ini menunjukkan minat untuk memperbaiki hubungan bilateralnya. Namun, Kementerian Luar Negeri Bangladesh menyatakan bahwa dengan mengizinkan Hasina berbicara kepada pers telah mencederai hubungan kedua negara. (Artikel ini pertama kali terbit dalam bahasa Inggris/Diadaptasi oleh Sorta Caroline/Editor: Ayu Purwaningsih)/dw.com/id. [*]

Berita Terkait

Berita Populer

• Reses ke Asahan, Junimart Girsang Ingatkan KPU Terkait KTP dan Pengawasan Bawaslu
• DPD WALANTARA Soroti Dinas Lingkungan Hidup Karo
• Pemkab Labuhanbatu Sosialisasi UU Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Kekerasan Seksual
• BPK RI Serahkan Laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan Pemkab Labuhanbatu
• Pemkab Labuhanbatu Bersama BPJS Tanjungbalai Rapat Guna Tingkatkan Pelayanan Kesehatan