Bupati Deli Serdang Lepas 1.555 Petugas Sensus Ekonomi 2026, Tekankan Kejujuran Data Lapangan
Oleh : Radar Medan | 11 Jun 2026, 12:16:30 WIB | 👁 122 Lihat Daerah
Keterangan Gambar : Bupati Deli Serdang, dr H Asri Ludin Tambunan secara simbolis memasangkan rompi dan name tag Sensus Ekonomi 2026 kepada perwakilan petugas, yang kemudian dilanjutkan dengan pelepasan burung merpati dan balon udara bersama Forkopimda sebagai tanda dimulainya pelaksanaan tugas, berlangsung di halaman kantor Bupati, Kamis (11/6/2026).
RADARMEDAN.COM, Deli Serdang - Sebanyak 1.555 petugas Sensus Ekonomi (SE) 2026 Kabupaten Deli Serdang resmi diterjunkan untuk melaksanakan pendataan mulai 15 Juni hingga 31 Agustus 2026.
Bupati Deli Serdang, dr H Asri Ludin Tambunan secara simbolis memasangkan rompi dan name tag Sensus Ekonomi 2026 kepada perwakilan petugas, yang kemudian dilanjutkan dengan pelepasan burung merpati dan balon udara bersama Forkopimda sebagai tanda dimulainya pelaksanaan tugas, berlangsung di halaman kantor Bupati, Kamis (11/6/2026).
Bupati menegaskan bahwa sensus ekonomi merupakan momentum penting dalam menghadirkan data yang akurat sebagai dasar perencanaan pembangunan jangka menengah hingga panjang.
Ia mengingatkan ketelitian dan kejujuran petugas sangat penting karena ketidaklengkapan data akan berdampak serius terhadap kualitas kebijakan pemerintah.
“Data yang hilang akan menimbulkan bias. Di sinilah tugas dan tanggung jawab bapak ibu untuk mendapatkan seluruh potret kehidupan masyarakat Deli Serdang dari seluruh kalangan yang ada,” ujarnya.
Penugasan petugas sensus yang berbasis domisili wilayah tempat tinggal diharapkan dapat meningkatkan tanggung jawab serta motivasi dalam menjalankan tugas. Meski demikian, pemerintah daerah, akan mendukung penuh proses pelaksanaan di lapangan, mulai dari tingkat kecamatan hingga dusun, untuk memastikan seluruh masyarakat dapat terjangkau pendataan.
“Pemkab akan ikut mempersiapkan dan mengakomodir wilayah yang akan didatangi, dari kecamatan sampai dusun, agar seluruh responden bisa dijumpai dan didata dengan baik,” tambahnya.
Ia menekankan bahwa Sensus Ekonomi 2026 bukan kegiatan rutin tahunan, melainkan agenda strategis yang hasilnya menjadi rujukan penting dalam penyusunan kebijakan daerah.
“Sensus ini tidak setiap tahun dilaksanakan. Hasilnya akan digunakan untuk 5 sampai 10 tahun ke depan. Karena itu harus dikerjakan dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab,” katanya.
Bupati juga mengingatkan seluruh petugas untuk bekerja secara jujur, profesional, dan sesuai fakta di lapangan.
“Bekerjalah dengan jujur sesuai ikrar yang telah disampaikan. Jangan menutup-nutupi kondisi. Gali data secara seksama sesuai kriteria yang ada, baik individu maupun unit usaha. Pastikan semua jawaban benar dan dapat dipertanggungjawabkan,” pungkasnya.(HM)
RADARMEDAN.COM – Gelombang perlawanan jemaat terhadap rencana pengosongan paksa Gedung Gereja Oikoumene (POUK) Universitas Sumatera Utara (USU) makin memanas paska terbitnya surat pengosongan yang kedua. Buntunya komunikasi dengan pihak kampus membuat Tim Hukum Majelis Umat Kristen Indonesia (MUKI) Sumatera Utara menolak keras surat . . .
RADARMEDAN.COM - Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, secara resmi melantik sejumlah pejabat eselon II, III dan IV di lingkungan Pemko Medan, Kamis (16/4/2026). Dalam pelantikan yang berlangsung di Balai Kota ini, Rico Waas memberikan peringatan keras berupa tenggat waktu (deadline) selama enam bulan bagi para pejabat yang baru dilantik . . .
RADARMEDAN.COM - Belakangan ini, tensi di Kota Medan lagi naik gara-gara polemik Surat Edaran (SE) Wali Kota soal penataan daging non-halal. Dari aksi ribuan massa di Balai Kota sampai munculnya gerakan tandingan, suasananya jadi makin "panas". Tapi tunggu dulu, warga Medan jangan mau cuma jadi penonton yang gampang disulut. Kita harus . . .
RADARMEDAN.COM - Gelombang protes ribuan masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Solidaritas Pedagang dan Konsumen Daging Babi Kota Medan memadati depan Kantor Wali Kota dan gedung DPRD Medan, Kamis (26/2/2026).
Massa menuntut pencabutan Surat Edaran (SE) Wali Kota Medan yang dinilai diskriminatif dan mengancam keberlangsungan usaha pedagang . . .
RADARMEDAN.COM, JAKARTA - Pemerintah menegaskan komitmennya dalam menata dan menertibkan kegiatan ekonomi berbasis sumber daya alam. Komitmen tersebut ditunjukkan dengan pencabutan izin terhadap puluhan perusahaan yang terbukti melakukan pelanggaran di kawasan hutan.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa Presiden Prabowo . . .
RADARMEDAN.COM - Walikota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas angkat bicara terkait dana bantuan dari Bank Dunia sebesar Rp 1,5 triliun untuk program pengendalian banjir di Kota Medan. Ia membantah bahwa Pemerintah Kota (Pemko) Medan mengelola dana batuan tersebut.
Rico menjelaskan bahwa realisasi dana bantuan tersebut, mengelola adalah Balai . . .
RADARMEDAN.COM - Polda Sumatera Utara merilis perkembangan terbaru penanganan bencana alam di wilayah Sumut sejak 24 hingga 29 November 2025. Hingga pukul 09.00 WIB, tercatat 488 kejadian bencana alam meliputi tanah longsor, banjir, pohon tumbang, dan angin puting beliung yang tersebar di 21 wilayah hukum Polres jajaran.
Update Ddata terbaru, . . .
Tulisan Kiriman Hanina Afifah, Mahasiswi Ilmu Komunikasi USU
RADARMEDAN.COM - Bagi sebagian orang, bahkan mungkin Anda salah satunya, olahan herbal sering terdengar meragukan dalam mendukung pemulihan kesehatan. Namun, Michael Aditya (32) membuktikan lewat kisahnya. Tak pernah sebelumnya terlintas di benak pria asal Surabaya ini, . . .
RADARMEDAN.COM – Kapolrestabes Medan Kombes Jean Calvijn Simanjuntak dalam temu pers memberi penjelaskan kepada wartawan bahwa kasus pembakaran rumah seorang Hakim Pengadilan Negeri (PN) Medan di Komplek Taman Harapan Indah, Blok D No. 25, dipastikan merupakan aksi pembakaran berencana oleh mantan sopir korban. Hal itu disampaikan dalam . . .
RADARMEDAN.COM - Dalam era informasi yang berkembang sangat cepat dan luas, pejabat negara maupun swasta diingatkan untuk lebih selektif dalam memilih media yang dijadikan sumber informasi. Penting bagi pejabat negara untuk mengenali media dan jurnalis yang kredibel agar informasi yang diterima maupun disebarkan dapat . . .