Dari Perindo ke Gerindra, Kini Dirut BUMD: Sorotan Tajam ke Sosok David Hendradjid

RADARMEDAN.COM, BEKASI – Nama David Hendradjid Rahardja (DHR) kembali mencuat ke permukaan. Kali ini bukan sebagai caleg, melainkan sebagai Direktur Utama PT Mitra Patriot (PTMP), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) milik Pemerintah Kota Bekasi. Pelantikannya yang digelar hari ini, Selasa, (15/7) oleh Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto, justru mengundang sorotan tajam dari sejumlah elemen masyarakat.

Padahal, proses pemilihan DHR diklaim berlangsung profesional dan transparan. Namun, rekam jejak politik dan kejanggalan data akademik membuat publik mempertanyakan sosok yang kini memimpin perusahaan daerah strategis tersebut.

DHR bukan sosok asing di kancah politik lokal Jakarta. Pada 2018, ia mencalonkan diri sebagai anggota DPRD DKI Jakarta melalui Partai Perindo, namun gagal. Saat itu, ia bahkan dijatuhi vonis enam bulan penjara dengan masa percobaan 10 bulan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Utara karena terbukti melakukan politik uang (money politics) selama kampanye.

Tak menyerah, pada 2024 David kembali mencalonkan diri—kali ini dari Partai Gerindra—dalam kontestasi yang sama. Namun lagi-lagi, langkah politiknya tak membuahkan hasil. Gagal sebagai caleg, David justru muncul kembali di 2025 sebagai pimpinan BUMD.

Langkah ini membuat sebagian kalangan menduga adanya motif politis di balik pengangkatannya.

“Pelantikannya mungkin buah dari pencalonannya di Gerindra,” duga Syahriddin, Koordinator Mahasiswa Pemuda Revolusi Indonesia (MPRI) dikutip dari gobekasi.id.

Tak hanya rekam jejak politik, publik juga menyoroti gelar akademik Sarjana Hukum (SH) yang kini disandang DHR. Dalam penelusuran yang dilakukan MPRI, nama David hanya tercatat sebagai mahasiswa jurusan Manajemen di Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie sejak 2005. Dalam database Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDIKTI), ia tercatat mengundurkan diri dan tidak menyelesaikan pendidikan.

Namun anehnya, dalam waktu kurang dari setahun sejak mencalonkan diri sebagai caleg menggunakan ijazah SMA, David tiba-tiba muncul dengan gelar SH saat mendaftar sebagai Dirut PTMP.

“Kalau dia pernah kuliah di tempat lain, namanya pasti muncul juga di PDDIKTI. Tapi ini tidak ada,” tegas Syahriddin.

PDDIKTI merupakan basis data nasional yang mencatat seluruh aktivitas pendidikan tinggi di Indonesia. Setiap mahasiswa, program studi, dan status pendidikannya bisa dilacak di platform ini secara terbuka.

Penetapan DHR sebagai Dirut PTMP dinilai mencerminkan proses seleksi yang tertutup dan minim uji publik. Apalagi, BUMD seperti PT Mitra Patriot memegang peran penting dalam pembangunan dan pelayanan masyarakat di Kota Bekasi.

“Proses pemilihan ini seperti beli kucing dalam karung. Tapi begitu dibuka, isinya malah tikus. Pas ditanya, tikusnya malah mengeong,” sindir Syahriddin dalam nada satir.

Sebagai catatan, DHR juga sempat mencalonkan diri sebagai Ketua PMI Kota Bekasi, namun kembali gagal. Kini, dengan menduduki jabatan Dirut BUMD, jejak panjang kegagalan politik David berubah menjadi tonggak kemenangan administratif yang sayangnya justru menyisakan tanda tanya besar di mata publik.

Di tengah sorotan ini, publik menuntut transparansi dan akuntabilitas penuh dari Pemerintah Kota Bekasi. Masyarakat berhak tahu siapa yang memimpin BUMD dan bagaimana proses seleksinya berlangsung. Lebih dari sekadar administrasi, jabatan strategis seperti Dirut PTMP menyangkut kredibilitas lembaga dan kepercayaan publik.

Pelantikan hari ini boleh saja sah secara prosedural, namun legitimasi moral dan sosial tetap bergantung pada integritas sang pemimpin. (Jait)/pe

Berita Terkait

Berita Populer

• Reses ke Asahan, Junimart Girsang Ingatkan KPU Terkait KTP dan Pengawasan Bawaslu
• DPD WALANTARA Soroti Dinas Lingkungan Hidup Karo
• Pemkab Labuhanbatu Sosialisasi UU Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Kekerasan Seksual
• BPK RI Serahkan Laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan Pemkab Labuhanbatu
• Pemkab Labuhanbatu Bersama BPJS Tanjungbalai Rapat Guna Tingkatkan Pelayanan Kesehatan