Keterangan Gambar : Ephorus HKBP Pdt. Dr. Victor Tinambunan bersama Sekber GOKESU Pastor Walden Sitanggang, Rocky Pasaribu dari KSPPM, Lamsiang Sitompul dari HBB dan perwakilan masyarakat Mersi Silalahi dan Janner Hutapea saat gelar konfers di Sekretariat Sekber GOKESU, Jalan Mongonsidi Medan, Jumat 19/12/2025. (Foto: Heryanson Munthe)
RADARMEDAN.COM - Gelombang desakan agar pemerintah menutup PT Toba Pulp Lestari (TPL) terus meluas. Dalam konferensi pers yang tergabung dalam Sekretariat Bersama Gerakan Oikumenis untuk Keadilan Ekologis di Sumatera Utara (GOKESU) di kantor JPIC jalan Mongonsidi Medan, Jumat 20/12/2025 hadir tokoh gereja, aktivis, serta perwakilan masyarakat terdampak.
Mereka menyuarakan tuntutan agar pemerintah tidak lagi ragu mengambil langkah tegas menyikapi kerusakan lingkungan yang dianggap telah menimbulkan bencana besar.
Ephorus Huria Kristen Batak Protestan (HKBP), Pdt. Dr. Victor Tinambunan, menegaskan bahwa sejak puluhan tahun berbagai pihak telah mengingatkan potensi kerusakan lingkungan akibat aktivitas perusahaan, namun suara tersebut sering kali tidak mendapat perhatian serius. Kini, menurutnya, alam menunjukkan kenyataan yang tidak bisa dibantah.
“Selama empat dekade suara rakyat, pendeta, pastor, dan aktivis tidak didengar. Sekarang alam yang bersuara, dan suara alam tidak bisa ditutupi. Korbannya sudah sangat banyak. Dengan peristiwa ini, apalagi yang mau ditunggu?” tegas Ephorus.
Ia menambahkan, jika pemerintah tidak menutup TPL dan perusahaan lain yang merusak lingkungan, situasi ke depan akan semakin sulit.
“Lahan produktif masyarakat tertimbun, rumah hancur. Pemerintah harus tegas menutup TPL,” ujarnya.
Rekomendasi Gubernur Diminta Dibuktikan
Ketua Sekretariat Bersama Tutup TPL, Pastor Walden Sitanggang, turut mempertanyakan janji Gubernur Sumatra Utara, Bobby Nasution, yang disebut telah menandatangani rekomendasi penutupan TPL. Hingga kini, pihaknya menyebut belum pernah melihat kejelasan dokumen resmi tersebut.
“Katanya sudah ditandatangani, tapi sampai sekarang kami belum pernah melihatnya. Ada unggahan di media sosial beliau, tapi itu belum cukup jelas,” kata Pastor Walden.
Ia menegaskan, pihaknya tidak hanya meminta penutupan sementara, tetapi penutupan permanen.
“Tidak ada tawar-menawar. Alam sudah bersuara, korban sudah jatuh. Jangan tunggu bencana lebih besar,” tegasnya.
Praktik Operasional Dinilai Perburuk Kondisi Lingkungan
Direktur KSPPM, Rocky Pasaribu, menyatakan TPL tidak dapat melepaskan diri dari tanggung jawab atas bencana ekologis yang terjadi. Ia menyebut praktik pembukaan lahan baru dan pemanenan eucalyptus setiap 4–5 tahun menciptakan bentang wilayah terbuka yang meningkatkan risiko bencana.
Menurut Rocky, dari 12 kabupaten/kota wilayah konsesi TPL, enam di antaranya justru tercatat sebagai daerah terdampak paling parah.
“Bencana yang terjadi adalah akumulasi kerusakan bertahun-tahun. Salah satu pihak yang paling bertanggung jawab adalah TPL. Tidak ada pilihan lain, TPL harus tutup,” ujarnya.
Suara Masyarakat Adat
Perwakilan masyarakat adat Sihaporas, Mersi Silalahi, yang turut hadir, menyampaikan langsung keresahan warga yang hidup di sekitar kawasan konsesi perusahaan. Ia menyebut masyarakat selama ini merasakan dampak langsung akibat kerusakan lingkungan.
“Kami yang di kampung merasakan langsung dampaknya. Lahan masyarakat rusak, panen kami gagal, akses perladangan kami ditutup, kehidupan berubah, dan sekarang bencana datang. Kami berharap pemerintah mendengar suara kami,” kata Mersi Silalahi.
Konferensi pers tersebut juga dihadiri berbagai elemen masyarakat, ketua HBB Lamsiang Sitompul, Jantoni Tarihoran dari Aman Tano Batak serta korban terdampak dari Tapanuli Utara Janner Hutapea. Mereka menyatakan sikap bersama agar pemerintah segera mengambil langkah nyata menutup TPL permanen demi mencegah bencana serupa terulang kembali.
Sementara siaran pers TPL, per 16 Desember 2025, Toba Pulp Lestari menyampaikan menghormati keputusan pemerintah untuk mengadakan audit dan evaluasi terhadap perusahaan.
Direktur TPL Anwar Lawden dalam keterangan persnya menyampaikan PT Toba Pulp Lestari Tbk mendukung sepenuhnya dan bersikap kooperatif serta terbuka terhadap proses audit dan evaluasi yang akan dilaksanakan, untuk memastikan tata kelola berjalan. (HM/pe)
RADARMEDAN.COM – Konflik seputar pengosongan fasilitas Chapel Oikumene Universitas Sumatera Utara (USU) memanas dan berujung ke ranah hukum pidana. Menyusul eksekusi pengosongan oleh pihak kampus pada Senin (10/8/2026), Pdt. Gloria Iriany Balle, S.Th., M.Div., resmi melaporkan Rektor USU beserta sejumlah pihak ke Sentra Pelayanan Kepolisian . . .
RADARMEDAN.com – Juara lima kali Piala Dunia FIFA, Brasil, ditahan Maroko bermain imbang 1-1 sampai turun minum di Grup C Piala Dunia FIFA 2026 yang berlangsung pagi ini, 14/6/2026, pagi WIB di New Jersey Stadium, New York City, New York, Amerika Serikat (AS). Timnas Negeri Samba justru duluan tertinggal 0-1 sampai turun minum ketika di . . .
RADARMEDAN.COM – Direktorat Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) dan Pemberantasan Perdagangan Orang (PPO) Polda Sumatera Utara mengungkap kasus dugaan tindak pidana penyiaran dan penyediaan konten bermuatan pornografi melalui siaran langsung (live streaming) di platform TikTok. Direktur Reserse PPA dan PPO Polda Sumut, Kombes . . .
RADARMEDAN.COM – Gelombang perlawanan jemaat terhadap rencana pengosongan paksa Gedung Gereja Oikoumene (POUK) Universitas Sumatera Utara (USU) makin memanas paska terbitnya surat pengosongan yang kedua. Buntunya komunikasi dengan pihak kampus membuat Tim Hukum Majelis Umat Kristen Indonesia (MUKI) Sumatera Utara menolak keras surat . . .
RADARMEDAN.COM - Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, secara resmi melantik sejumlah pejabat eselon II, III dan IV di lingkungan Pemko Medan, Kamis (16/4/2026). Dalam pelantikan yang berlangsung di Balai Kota ini, Rico Waas memberikan peringatan keras berupa tenggat waktu (deadline) selama enam bulan bagi para pejabat yang baru dilantik . . .
RADARMEDAN.COM - Belakangan ini, tensi di Kota Medan lagi naik gara-gara polemik Surat Edaran (SE) Wali Kota soal penataan daging non-halal. Dari aksi ribuan massa di Balai Kota sampai munculnya gerakan tandingan, suasananya jadi makin "panas". Tapi tunggu dulu, warga Medan jangan mau cuma jadi penonton yang gampang disulut. Kita harus . . .
RADARMEDAN.COM - Gelombang protes ribuan masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Solidaritas Pedagang dan Konsumen Daging Babi Kota Medan memadati depan Kantor Wali Kota dan gedung DPRD Medan, Kamis (26/2/2026). Massa menuntut pencabutan Surat Edaran (SE) Wali Kota Medan yang dinilai diskriminatif dan mengancam keberlangsungan usaha pedagang . . .
RADARMEDAN.COM, JAKARTA - Pemerintah menegaskan komitmennya dalam menata dan menertibkan kegiatan ekonomi berbasis sumber daya alam. Komitmen tersebut ditunjukkan dengan pencabutan izin terhadap puluhan perusahaan yang terbukti melakukan pelanggaran di kawasan hutan. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa Presiden Prabowo . . .
RADARMEDAN.COM - Walikota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas angkat bicara terkait dana bantuan dari Bank Dunia sebesar Rp 1,5 triliun untuk program pengendalian banjir di Kota Medan. Ia membantah bahwa Pemerintah Kota (Pemko) Medan mengelola dana batuan tersebut. Rico menjelaskan bahwa realisasi dana bantuan tersebut, mengelola adalah Balai . . .
RADARMEDAN.COM - Polda Sumatera Utara merilis perkembangan terbaru penanganan bencana alam di wilayah Sumut sejak 24 hingga 29 November 2025. Hingga pukul 09.00 WIB, tercatat 488 kejadian bencana alam meliputi tanah longsor, banjir, pohon tumbang, dan angin puting beliung yang tersebar di 21 wilayah hukum Polres jajaran. Update Ddata terbaru, . . .
.jpg)
.jpg)
__jpg.jpg)