HPN 2025 : Refleksi Pers Untuk Negeri

Oleh : Radar Medan | 05 Feb 2025, 06:31:40 WIB | 👁 1330 Lihat
Opini
HPN 2025 : Refleksi Pers Untuk Negeri

RADARMEDAN.COM, JAKARTA - Kalau ingin memperbarui pengetahuan tentang pers, datang lah ke seminar nasional  yang akan diselenggarakan 7 Februari 2025 di Banjarmasin, Kalimantan Selatan.  

Di Banjarmasin di sela-sela menikmati kudapan khas Banjar seperti apam barabai, sesumapan, dan wadai rangai yang manis dan gurih, kita bisa berbincang-bincang tentang perkembangan pers terkini bersama teman-teman yang selama ini menenggelamkan diri dalam dunia pers. Mereka pasti bercerita berdasarkan pengalaman nyata. 

Pada 7-9 Februari 2025 digelar serangkaian kegiatan Hari Pers Nasional (HPN). Ada pameran media, penganugerahan jurnalistik Adinegoro, bakti sosial, dan serangkaian seminar nasional, hingga acara puncak peringatan HPN di Banjarmasin. 

Seminar  nasional menjadi agenda penting yang ditunggu-tunggu sebagai proses menyerap dan berbagi pegetahuan terbaru tentang pers. Seminar nasional sudah menjadi ciri khas HPN, untuk meng-update, menyegarkan ingatan bersama. 

Sudah menjadi tradisi setiap bulan November,  Desember, dan terakhir Januari insan pers yang tergabung dalam organisasi pers Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) dan organisasi pers lainnya meluangkan waktu untuk duduk bersama. 

Berkumpul membahas tema pers yang akan diusung dalam memperingati Hari Pers Nasional (HPN) pada 9 Februari. Tentu saja sekaligus memilih orang-orang yang tepat menjadi pembicara sehingga ketika pulang peserta mendapat pengetahuan terkini tentang pers. 

Tema HPN selalu dikaitkan dengan kepentingan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Sejarahnya pers nasional memang bagian dari pers perjuangan untuk kemerdekaan Indonesia. 

Awalnya 9 Februari 1946 di Solo. Para insan pers dari berbagai penjuru  berkumpul dan mendirikan organisasi pers nasional yang bernama Persatuan Wartawan Indonesia (PWI). PWI hingga sekarang masih eksis dan beranggotakan sekitar 20.525 wartawan yang  sudah bersertifikat kompeten. 

Pada 9 Februari 1946, kurang dari enam bulan setelah hari kemerdekaan RI 17 Agustus 1945, para insan pers yang rela berjuang dengan pena menyatakan dukungan dan turut mengisi kemerdekaan RI. 

Saat itu kemerdekaan RI baru berumur kurang dari enam bulan, mulai 17 Agustus 1945. Artinya masih banyak gejolak sebagai residu perang melawan penjajah menuju kemerdekaan. 

Langkah perjuangan pers untuk negeri lebih bergema ketika Presiden RI Soeharto menandatangani Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 1985 yang menetapkan 9 Februari sebagai Hari Pers Nasional.

HPN kemudian secara resmi dijadikan sebagai titik kilas balik untuk menyegarkan perjuangan, sambil saling menguatkan idealisme dan eksistensi redaksi media massa  dan bisnisnya. 

Sekaligus mengecek daya kritis dan kemerdekaan pers, sebagaimana diperkuat dalam pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945, insan pers berdiskusi, membahas isu-isu yang berkembang dengan pikiran bebas, tajam, kritis, dan mendalam. 

Pers tidak hanya membahas dirinya, tetapi pers juga berbicara tentang demokrasi, pembangunan dan kesejahteraan bangsa dan negara. 

Disrupsi teknologi multidimensi yang datang silih berganti menghantam kehidupan pers dicari solusinya. Dicari ahli yang benar-benar ahli di bidangnya untuk didengar. 

Dipilih tema dan solusi yang lebih tepat sebagai agenda pers ke depan, guna mendukung program pembangunan demi kemajuan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). 

Tema yang dipilih bukan seperti jargon-jargon klise, sekadar gagah-gagahan dengan kata-kata muluk untuk menyenangkan. Tetapi tema yang riel, bisa dijelaskan bagaimana ketika dijalankan.

Seperti biasanya, komunitas pers yang diundang pun berdatangan ke kota provinsi yang disepakati untuk menggelar peringatan HPN. 

Mereka selain bertukar pikiran, tukar pengalaman terbaru sebagai wartawan, juga melakukan kegiatan berkaitan dengan HPN, sekaligus menghadiri seminar nasional yang membedah tema HPN.

        Tema-tema HPN

Mewarisi para pendahulu panitia HPN, panitia pusat HPN 2025 yang diketuai Raja Parlindungan Pane menetapkan tema yang  mengacu pada perjuangan pers untuk kemakmuran dan kemajuan Indonesia. 

Tema HPN 2025 digelar di Banjarmasin, Kalimantan Selatan 7-9 Februari 2025 adalah “Pers Mengawal Ketahanan Pangan untuk Kemandirian Bangsa". 

Penyelenggaraan HPN yang dimotori oleh PWI dari tahun ke tahun selalu mengusung tema yang mengangkat realitas yang membumi serta memberi perhatian pada kepentingan bangsa dan negara, NKRI. 

Kita tengok tema-tema HPN dalam 10 tahun terakhir tidak jauh-jauh dari kepentingan kemakmuran bangsa dan negeri. 

? Tema HPN 2024 "Mengawal Transisi Kepemimpinan Nasional dan Menjaga Keutuhan Bangsa". 

? HPN 2023 mengangkat tema "Pers Merdeka, Demokrasi Bermartabat”

? HPN 2022  "Sultra Jaya Indonesia Maju". Selain itu, HPN 2022 juga mengangkat isu lingkungan hidup dan masa depan wartawan. 

? HPN 2021 “Bangkit dari Pandemi, Jakarta Gerbang Pemulihan Ekonomi, Pers sebagai Akselerator Perubahan”.

? HPN 2020 “Pers Menggelorakan Kalimantan Selatan”

? HPN 2019 "Pers Menguatkan Ekonomi Kerakyatan Berbasis Digital". Peringatan HPN 2019 diselenggarakan di Surabaya, Jawa Timur. 

? HPN 2018 "Menciptakan Pers yang Berimbang di Tengah Kebangkitan Arus Informasi dan Digital".

? HPN 2017  "Pers dan Rakyat Maluku Bangkit dari Laut" yang memiliki makna bahwa semangat kebangkitan melalui poros maritin sejalan dengan Nawacita Presiden. 

? HPN 2016 “ Pers yang Merdeka Mendorong Poros Maritim dan Pariwisata Nusantara”

? HPN 2015 “Pers Sehat, Bangsa Hebat”. 

Pers Indonesia menjadi bagian penting bangsa dan negara Indonesia. Organisasi pers yang menggunakan nama “Indonesia” sebagai identitas, seperti PWI harus bertanggung jawab terhadap ke-indonesiaan-nya. 

“Huruf ‘I’ dalam PWI yang menjadi singkatan dari Indonesia ini harus dipertanggung jawabkan,” kata Ketua Umum PWI Pusat Hendry Ch Bangun dalam berbagai kesempatan memimpin rapat di lingkungan PWI. 

Sebab itulah wawasan kebangsaan ditetapkan oleh Hendry Ch Bangun sebagai mata ajar wajib di Sekolah Jurnalisme Indonesia (SJI). SJI adalah the real mobile school, sekolah berjalan, berpindah-pindah dari satu kota ke kota lain untuk mendekati peserta didik

Hendry, mantan Wakil Ketua Dewan Pers dan lama menjadi wartawan Harian Kompas kemudian mengampu mata ajar wawasan kebangsaan di SJI.

Bahkan dalam rapat persiapan HPN 2025 di Kantor Harian Suara Merdeka, di Tebet, Jakarta Selatan, hari Senin (13/1/2025),  Hendry dengan tegas mengatakan, “Wartawan yang tidak mau peduli perjuangan bangsa dan NKRI, silakan keluar dari PWI”.

Catatan : Moh. Nasir, Pengurus Harian PWI Pusat (PWI PUSAT)


TAGS :


Komentar Facebook

Tuliskan Komentar dengan account Facebook

Kembali Ke halaman Utama

Berita Lainnya:

pemain_Brasil_dan_Maroko.jpg

Brasil Dipaksa Maroko Bermain Imbang Sampai Turun Minum di Grup C Piala Dunia FIFA 2026

🔖 OLAHRAGA 👤Syaiful W Harahap 🕔06:09:28, 14 Jun 2026

RADARMEDAN.com – Juara lima kali Piala Dunia FIFA, Brasil, ditahan Maroko bermain imbang 1-1 sampai turun minum di Grup C Piala Dunia FIFA 2026 yang berlangsung pagi ini, 14/6/2026, pagi WIB di New Jersey Stadium, New York City, New York, Amerika Serikat (AS). Timnas Negeri Samba justru duluan tertinggal 0-1 sampai turun minum ketika di . . .

Berita Selengkapnya
5JT.jpg

Polda Sumut Bongkar Live TikTok Bermuatan Pornografi, Host Raup Rp5 Juta per Hari

🔖 HUKUM DAN KRIMINAL 👤Radar Medan 🕔21:06:51, 11 Jun 2026

RADARMEDAN.COM – Direktorat Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) dan Pemberantasan Perdagangan Orang (PPO) Polda Sumatera Utara mengungkap kasus dugaan tindak pidana penyiaran dan penyediaan konten bermuatan pornografi melalui siaran langsung (live streaming) di platform TikTok. Direktur Reserse PPA dan PPO Polda Sumut, Kombes . . .

Berita Selengkapnya
Tim_Hukum_MUKI.jpg

USU Dinilai Kebablasan, Tim Hukum MUKI Sumut Desak Menag Turun Tangan Urus Polemik Gereja POUK

🔖 UMUM 👤Radar Medan 🕔17:05:29, 26 Mei 2026

RADARMEDAN.COM – Gelombang perlawanan jemaat terhadap rencana pengosongan paksa Gedung Gereja Oikoumene (POUK) Universitas Sumatera Utara (USU) makin memanas paska terbitnya surat pengosongan yang kedua. Buntunya komunikasi dengan pihak kampus membuat Tim Hukum Majelis Umat Kristen Indonesia (MUKI) Sumatera Utara menolak keras surat . . .

Berita Selengkapnya
eselon.jpg

Lantik Eselon II, III dan IV, Rico Waas Beri Deadline 6 Bulan bagi Pejabat Baru Untuk Tunjukkan Peru

🔖 BERITA KOTA 👤Radar Medan 🕔18:53:21, 16 Apr 2026

RADARMEDAN.COM - Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, secara resmi melantik sejumlah pejabat eselon II, III dan IV di lingkungan Pemko Medan, Kamis (16/4/2026). Dalam pelantikan yang berlangsung di Balai Kota ini, Rico Waas memberikan peringatan keras berupa tenggat waktu (deadline) selama enam bulan bagi para pejabat yang baru dilantik . . .

Berita Selengkapnya
provokasi.jpg

Waspada Penunggang Gelap di Balik Isu Babi: Jangan Kasih Celah Mafia Narkoba Obok-obok Medan!

🔖 OPINI 👤Radar Medan 🕔11:55:43, 01 Mar 2026

RADARMEDAN.COM - Belakangan ini, tensi di Kota Medan lagi naik gara-gara polemik Surat Edaran (SE) Wali Kota soal penataan daging non-halal. Dari aksi ribuan massa di Balai Kota sampai munculnya gerakan tandingan, suasananya jadi makin "panas". Tapi tunggu dulu, warga Medan jangan mau cuma jadi penonton yang gampang disulut. Kita harus . . .

Berita Selengkapnya
demo11.jpg

Ribuan Massa Kepung Balai Kota Medan, Wali Kota Rico Waas Akhirnya Tarik SE Dagang Babi

🔖 BERITA KOTA 👤Radar Medan 🕔20:01:13, 26 Feb 2026

RADARMEDAN.COM - Gelombang protes ribuan masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Solidaritas Pedagang dan Konsumen Daging Babi Kota Medan memadati depan Kantor Wali Kota dan gedung DPRD Medan, Kamis (26/2/2026). Massa menuntut pencabutan Surat Edaran (SE) Wali Kota Medan yang dinilai diskriminatif dan mengancam keberlangsungan usaha pedagang . . .

Berita Selengkapnya
setneg.jpg

Langgar Aturan, Ini Daftar 28 Perusahaan yang Dicabut Izin Usai Ratas Dipimpin Presiden

🔖 NASIONAL 👤Radar Medan 🕔21:39:16, 20 Jan 2026

RADARMEDAN.COM, JAKARTA - Pemerintah menegaskan komitmennya dalam menata dan menertibkan kegiatan ekonomi berbasis sumber daya alam. Komitmen tersebut ditunjukkan dengan pencabutan izin terhadap puluhan perusahaan yang terbukti melakukan pelanggaran di kawasan hutan. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa Presiden Prabowo . . .

Berita Selengkapnya
bws3.jpg

Bantuan untuk Pengendalian Banjir, Rico Waas: Dana Bank Dunia Rp 1,5 Triliun Dikelola Oleh BWS

🔖 BERITA KOTA 👤Radar Medan 🕔18:09:37, 03 Des 2025

RADARMEDAN.COM - Walikota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas angkat bicara terkait dana bantuan dari Bank Dunia sebesar Rp 1,5 triliun untuk program pengendalian banjir di Kota Medan. Ia membantah bahwa Pemerintah Kota (Pemko) Medan mengelola dana batuan tersebut.  Rico menjelaskan bahwa realisasi dana bantuan tersebut, mengelola adalah Balai . . .

Berita Selengkapnya
rilis3.jpg

Polda Sumut Rilis Update Lengkap Situasi Bencana 24–29 November 2025: 488 Bencana, 1.076 Korban

🔖 UMUM 👤Radar Medan 🕔14:25:22, 29 Nov 2025

RADARMEDAN.COM - Polda Sumatera Utara merilis perkembangan terbaru penanganan bencana alam di wilayah Sumut sejak 24 hingga 29 November 2025. Hingga pukul 09.00 WIB, tercatat 488 kejadian bencana alam meliputi tanah longsor, banjir, pohon tumbang, dan angin puting beliung yang tersebar di 21 wilayah hukum Polres jajaran. Update Ddata terbaru, . . .

Berita Selengkapnya
kafekesehatan.jpg

Secercah Harapan Alami bagi Pejuang Kesehatan, Nyaman Pasca Nikmati Rempah Tradisional Karo

🔖 FEATURE 👤Radar Medan 🕔15:59:52, 24 Nov 2025

Tulisan Kiriman Hanina Afifah, Mahasiswi Ilmu Komunikasi USU RADARMEDAN.COM - Bagi sebagian orang, bahkan mungkin Anda salah satunya, olahan herbal sering terdengar meragukan dalam mendukung pemulihan kesehatan. Namun, Michael Aditya (32) membuktikan lewat kisahnya. Tak pernah sebelumnya terlintas di benak pria asal Surabaya ini, . . .

Berita Selengkapnya

Berita Utama

Temukan juga kami di

Ikuti kami di facebook, twitter, Google+, Youtube dan dapatkan informasi terbaru dari kami.

Jejak Pendapat

Bagaimana pandangan anda atas Pilkada 2024?
  Tidak Ada Pilihan
  Tidak Puas
  Puas