Kejari Toba Edukasi Kepala Sekolah soal Dana BOS, Cegah Penyimpangan Anggaran Pendidikan
Oleh : Radar Medan | 12 Nov 2026, 18:01:12 WIB | 👁 53 Lihat Daerah
Keterangan Gambar : Kejaksaan Negeri (Kejari) Toba melalui Seksi Intelijen memberikan penerangan hukum kepada para kepala sekolah dan bendahara SMA/SMK se-Kabupaten Toba, Kamis (12/11/2026), di Aula SMK Negeri 1 Balige.
RADARMEDAN.COM,TOBA - Kejaksaan Negeri (Kejari) Toba melalui Seksi Intelijen memberikan penerangan hukum kepada para kepala sekolah dan bendahara SMA/SMK se-Kabupaten Toba, Kamis (12/11/2026), di Aula SMK Negeri 1 Balige.
Kegiatan tersebut merupakan bagian dari program Jaksa Sahabat Pendidik yang digagas Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, Muhibuddin, S.H., M.H., sebagai upaya meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum para penyelenggara pendidikan, khususnya dalam pengelolaan anggaran sekolah.
Penerangan hukum ini menjadi langkah preventif Kejari Toba untuk mendorong tata kelola pendidikan yang transparan, akuntabel, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dalam kegiatan tersebut, sejumlah materi disampaikan, antara lain tata cara pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), penggunaan anggaran sesuai peruntukan, pencegahan tindak pidana korupsi, serta keterbukaan informasi publik dalam penyelenggaraan pendidikan.
Para kepala sekolah dan bendahara juga diberikan pemahaman mengenai aspek hukum dalam setiap tahapan pengelolaan anggaran, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan hingga pertanggungjawaban.
Kepala Seksi Intelijen Kejari Toba, Tommy Eko Pradityo, S.H., mengatakan program Jaksa Sahabat Pendidik bertujuan membangun kesadaran hukum sekaligus mendorong para kepala sekolah dan bendahara agar lebih berhati-hati dalam mengelola anggaran pendidikan.
Ia menegaskan, pengelolaan Dana BOS harus dilakukan secara transparan, akuntabel, tepat sasaran, dan sesuai peruntukannya.
Selain itu, para penyelenggara pendidikan diharapkan tidak ragu berkonsultasi mengenai aspek hukum dalam menjalankan tugas agar dapat meminimalisir potensi permasalahan hukum di kemudian hari.
"Melalui kegiatan penerangan hukum ini, kami berharap para kepala sekolah dan bendahara dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan penuh integritas, profesionalitas, serta kehati-hatian. Penggunaan anggaran pendidikan harus dapat dipertanggungjawabkan, baik secara administrasi maupun secara hukum," ujar Tommy.
Ia juga menegaskan bahwa kehadiran Kejaksaan tidak semata-mata dalam aspek penindakan, tetapi turut mengedepankan pencegahan melalui edukasi dan penerangan hukum.
Dengan demikian, para penyelenggara pendidikan diharapkan dapat bekerja secara profesional, tenang, dan sesuai aturan yang berlaku.
Kejari Toba menilai kegiatan ini menjadi salah satu langkah strategis dalam mencegah tindak pidana korupsi melalui peningkatan pengetahuan dan kesadaran hukum di sektor pendidikan.
Melalui program tersebut, Kejari Toba berkomitmen memperkuat sinergi dengan para penyelenggara pendidikan guna mewujudkan lingkungan pendidikan yang bersih, berintegritas, serta mendukung tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).(Asa)/PE
RADARMEDAN.COM - Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol. Sonny Irawan, S.I.K., M.H. menegaskan komitmen memperkuat sinergi antara Polri dan masyarakat melalui peluncuran empat program prioritas dalam acara Tatap Muka Bersama Insan Pers di Aula Tribrata Mapolda Sumut, Kamis (29/10/2026). Dalam momen silaturahmi yang sama, jajaran Polda Sumut turut . . .
RADARMEDAN.COM, DELISERDANG – Polemik antara Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Deli Serdang dengan akun media sosial "Badan Perwakilan Netizen 2" makin menghangat.
Di tengah krisis gagalnya pengesahan P-APBD 2026, langkah Pemkab yang melaporkan akun anonim tersebut ke Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) sempat memicu reaksi . . .
RADARMEDAN.COM, KARO – Kepolisian Resor (Polres) Tanah Karo bergerak cepat mengungkap kasus dugaan pencurian dengan kekerasan yang menewaskan seorang dosen Institut Teknologi Bisnis (ITB) Kabanjahe, Asprina br Surbakti (38). Petugas berhasil mengamankan dua orang tersangka yang diduga terlibat langsung dalam peristiwa berdarah . . .
RADARMEDAN.COM — Aktivitas seorang perempuan yang menggunakan sejumlah nama akun dan mencantumkan berbagai gelar akademik serta profesi kedokteran di media sosial TikTok menjadi perhatian publik.
Perempuan yang disebut bernama Nurlian Galingging itu diketahui tampil dengan sejumlah gelar, di antaranya profesor, dokter spesialis . . .
RADARMEDAN.COM – Konflik seputar pengosongan fasilitas Chapel Oikumene Universitas Sumatera Utara (USU) memanas dan berujung ke ranah hukum pidana. Menyusul eksekusi pengosongan oleh pihak kampus pada Senin (10/8/2026), Pdt. Gloria Iriany Balle, S.Th., M.Div., resmi melaporkan Rektor USU beserta sejumlah pihak ke Sentra Pelayanan Kepolisian . . .
RADARMEDAN.com – Juara lima kali Piala Dunia FIFA, Brasil, ditahan Maroko bermain imbang 1-1 sampai turun minum di Grup C Piala Dunia FIFA 2026 yang berlangsung pagi ini, 14/6/2026, pagi WIB di New Jersey Stadium, New York City, New York, Amerika Serikat (AS).
Timnas Negeri Samba justru duluan tertinggal 0-1 sampai turun minum ketika di . . .
RADARMEDAN.COM – Direktorat Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) dan Pemberantasan Perdagangan Orang (PPO) Polda Sumatera Utara mengungkap kasus dugaan tindak pidana penyiaran dan penyediaan konten bermuatan pornografi melalui siaran langsung (live streaming) di platform TikTok.
Direktur Reserse PPA dan PPO Polda Sumut, Kombes . . .
RADARMEDAN.COM – Gelombang perlawanan jemaat terhadap rencana pengosongan paksa Gedung Gereja Oikoumene (POUK) Universitas Sumatera Utara (USU) makin memanas paska terbitnya surat pengosongan yang kedua. Buntunya komunikasi dengan pihak kampus membuat Tim Hukum Majelis Umat Kristen Indonesia (MUKI) Sumatera Utara menolak keras surat . . .
RADARMEDAN.COM - Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, secara resmi melantik sejumlah pejabat eselon II, III dan IV di lingkungan Pemko Medan, Kamis (16/4/2026). Dalam pelantikan yang berlangsung di Balai Kota ini, Rico Waas memberikan peringatan keras berupa tenggat waktu (deadline) selama enam bulan bagi para pejabat yang baru dilantik . . .
RADARMEDAN.COM - Belakangan ini, tensi di Kota Medan lagi naik gara-gara polemik Surat Edaran (SE) Wali Kota soal penataan daging non-halal. Dari aksi ribuan massa di Balai Kota sampai munculnya gerakan tandingan, suasananya jadi makin "panas". Tapi tunggu dulu, warga Medan jangan mau cuma jadi penonton yang gampang disulut. Kita harus . . .