RADARMEDAN.COM - Dalam rangka pengelolaan dan pengawasan anggaran dana kelurahan, 151 Lurah se-Kota Medan mengikuti Pengarahan Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D) Kejaksaan Negeri Medan di Pendopo Rumah Dinas Wali Kota Medan, Selasa (2/4). Diharapkan melalui Pengarahan ini seluruh Lurah mendapatkan pemahaman dalam mengelola dana kelurahan.
Pertemuan tersebut dihadiri langsung Wali Kota Medan, H T Dzulmi Eldin dan Kajari Medan, Dwi Hartono. Selain itu hadir juga Wakil Ketua DPRD Medan Iswanda Nanda Ramli, Sekda Kota Medan, Wiriya Alrahman, sejumlah Pimpinan OPD diantaranya Kadis PU Isa Ansyari, Kabag Tapem, Syahrul Effendi Rambe dan Kepala Seksi Intelijen Kajari Medan, Muhammad Yusuf.
Dalam sambutannya Wali Kota Medan, Dzulmi Eldin mengatakan, sejak tahun 2015 hingga tahun 2019 Pemerintah Pusat telah mengalokasikan Anggaran dana Desa yang mencapai Rp 257 Triliun. Kota Medan sendiri tidak memiliki Desa, tetapi yang ada Kelurahan. Artinya dana kelurahan ini akan disalurkan secara merata ke 151 Kelurahan yang ada di Kota Medan agar pembangunan bisa berlangsung secara merata.
"Untuk menjaga agar penyaluran dan penggunaan dan kelurahan ini tepat sasaran dan senantiasa berada dalam koridor serta ketentuan hukum yang berlaku, maka Pemerintah Kota Medan menggandeng TP4D Kejaksaan Negeri Medan. Selain itu Pemko Medan juga memiliki Tim Pendamping dari Internal yang saat ini tengah menunggu Surat Keputusan", kata Wali Kota.
Kemudian Wali Kota Menghimbau kepada seluruh Lurah agar bisa menjadikan pertemuan ini sebagai momentum untuk lebih tertib dan disiplin dalam menjalankan tugas dan amanah yang diemban. "Mudah-mudahan kita tidak akan pernah mendengar ada pejabat Pemko Medan yang tersandung masalah hukum karena ketidaktahuan, kekurangpahaman atau membuat kesalahan penafsiran atas ketentuan perundang-undangan yang berlaku", jelas Wali Kota.
Selanjutnya Wali Kota Medan mengapresiasi dan berterima kasih kepada Kejaksaan Negeri Medan atas kerjasama dalam bidang hukum selama ini. Artinya pengelolaan dan pengawasan anggaran dana Kelurahan tahun 2019 ini dapat didistribusikan dengan baik dan lancar. Sehingga Jika pun nanti pada prosesnya ada persoalan hukum yang terjadi di lapangan, kami berharap ada pihak Kejaksaan yang akan senantiasa mendampingi Pemko Medan.
"Mudah-mudahan pertemuan ini, Pemko Medan akan mampu meningkatkan tata kelola Pemerintahan yang profesional, amanah, bersih dan berwibawa secara akuntabel dan transparan untuk mendorong percepatan pembangunan di Kota Medan", ungkap Wali Kota.
Sebelumnya Kepala Kejaksaan Negeri Medan, Dwi Hartono SH, MH menjelaskan, bahwa dalam Pengelolaan dan Pengawasan Dana Kelurahan ini diperlukan pengetahuan agar tidak terjadi permasalahan. Artinya saat ini di Indonesia sebanyak 141 Kepala Desa yang tersandung masalah hukum terkait dana tersebut, untuk itu laksanakanlah yang terbaik untuk masyarakat, diharapkan tidak ada lagi masalah yang dihadapi dan bila ada permasalah yang dihadapi Lurah silahkan berkoordinasi dengan TP4D untuk memecahkan masalahnya.
Menurut Kajari Medan bahwa Lurah harus fokus terhadap pembangunan di kelurahannya. Artinya Lurah jangan sekali - kali mencoba untuk menyelewengkan Dana Kelurahan yang nantinya berakibat fatal dan merugikan. Untuk itu Kajari Medan berharap agar Lurah melaksanakan tugasnya dengan baik, dan gunakan anggaran sebaik mungkin dengan mengedepankan kepentingan masyarakat sesuai peraturan yang berlaku.
"Layani masyarakat dengan ikhlas dan baik karena jabatan adalah amanah", jelasnya. (Dinas Kominfo Kota Medan/red)
RADARMEDAN.COM - Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol. Sonny Irawan, S.I.K., M.H. menegaskan komitmen memperkuat sinergi antara Polri dan masyarakat melalui peluncuran empat program prioritas dalam acara Tatap Muka Bersama Insan Pers di Aula Tribrata Mapolda Sumut, Kamis (29/10/2026). Dalam momen silaturahmi yang sama, jajaran Polda Sumut turut . . .
RADARMEDAN.COM, DELISERDANG – Polemik antara Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Deli Serdang dengan akun media sosial "Badan Perwakilan Netizen 2" makin menghangat. Di tengah krisis gagalnya pengesahan P-APBD 2026, langkah Pemkab yang melaporkan akun anonim tersebut ke Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) sempat memicu reaksi . . .
RADARMEDAN.COM, KARO – Kepolisian Resor (Polres) Tanah Karo bergerak cepat mengungkap kasus dugaan pencurian dengan kekerasan yang menewaskan seorang dosen Institut Teknologi Bisnis (ITB) Kabanjahe, Asprina br Surbakti (38). Petugas berhasil mengamankan dua orang tersangka yang diduga terlibat langsung dalam peristiwa berdarah . . .
RADARMEDAN.COM — Aktivitas seorang perempuan yang menggunakan sejumlah nama akun dan mencantumkan berbagai gelar akademik serta profesi kedokteran di media sosial TikTok menjadi perhatian publik. Perempuan yang disebut bernama Nurlian Galingging itu diketahui tampil dengan sejumlah gelar, di antaranya profesor, dokter spesialis . . .
RADARMEDAN.COM – Konflik seputar pengosongan fasilitas Chapel Oikumene Universitas Sumatera Utara (USU) memanas dan berujung ke ranah hukum pidana. Menyusul eksekusi pengosongan oleh pihak kampus pada Senin (10/8/2026), Pdt. Gloria Iriany Balle, S.Th., M.Div., resmi melaporkan Rektor USU beserta sejumlah pihak ke Sentra Pelayanan Kepolisian . . .
RADARMEDAN.com – Juara lima kali Piala Dunia FIFA, Brasil, ditahan Maroko bermain imbang 1-1 sampai turun minum di Grup C Piala Dunia FIFA 2026 yang berlangsung pagi ini, 14/6/2026, pagi WIB di New Jersey Stadium, New York City, New York, Amerika Serikat (AS). Timnas Negeri Samba justru duluan tertinggal 0-1 sampai turun minum ketika di . . .
RADARMEDAN.COM – Direktorat Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) dan Pemberantasan Perdagangan Orang (PPO) Polda Sumatera Utara mengungkap kasus dugaan tindak pidana penyiaran dan penyediaan konten bermuatan pornografi melalui siaran langsung (live streaming) di platform TikTok. Direktur Reserse PPA dan PPO Polda Sumut, Kombes . . .
RADARMEDAN.COM – Gelombang perlawanan jemaat terhadap rencana pengosongan paksa Gedung Gereja Oikoumene (POUK) Universitas Sumatera Utara (USU) makin memanas paska terbitnya surat pengosongan yang kedua. Buntunya komunikasi dengan pihak kampus membuat Tim Hukum Majelis Umat Kristen Indonesia (MUKI) Sumatera Utara menolak keras surat . . .
RADARMEDAN.COM - Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, secara resmi melantik sejumlah pejabat eselon II, III dan IV di lingkungan Pemko Medan, Kamis (16/4/2026). Dalam pelantikan yang berlangsung di Balai Kota ini, Rico Waas memberikan peringatan keras berupa tenggat waktu (deadline) selama enam bulan bagi para pejabat yang baru dilantik . . .
RADARMEDAN.COM - Belakangan ini, tensi di Kota Medan lagi naik gara-gara polemik Surat Edaran (SE) Wali Kota soal penataan daging non-halal. Dari aksi ribuan massa di Balai Kota sampai munculnya gerakan tandingan, suasananya jadi makin "panas". Tapi tunggu dulu, warga Medan jangan mau cuma jadi penonton yang gampang disulut. Kita harus . . .
.jpg)
__jpg.jpg)