Keterangan Gambar : Bupati Karo, Terkelin Brahmana membuka acara pencegahan korupsi disaksikan oleh KPK korwil Sumut dan OPD dilingkungan Pemda Karo. (foto: R Tarigan)
RADARMEDAN.COM,KARO - Kedatangan Komisi Pemberantas Korupsi Korwil Sumut kali ini untuk memberikan masukan dan pencegahan korupsu dilingkungan Pemerintah Kabupaten Karo. Pemda terus berbenah dalam segi reformasi birokrasi prosedural dan reformasi subtansial, hal ini tentu membutuhkan proses, tak tanggung Pemda Karo gandeng lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Korwil Sumut melalui Supervisi Pencegahan Korupsi monitoring dan evaluasi rencana aksi kegiatan.
Hal ini disampaikan Bupati Karo, Terkelin Brahmana saat membuka acara pencegahan korupsi terintegrasi di Pemerintah Kabupaten Karo, disaksikan Sekda Drs kamperas Terkelin Purba staf KPK dari Korwil Sumut Ardiandyah dan Harun hidayat, Kepala inspektorat kab. Karo Philemon Brahmana, Kamis, (27/11) Pukul 10:00 WIB di Aula lantai 3 Kantor Bupati.
"Sebelum, kegiatan ini saya serahkan kepada tim KPK, agar para OPD (organisasi perangkat daerah) lingkup pemda Karo, supaya betul betul serius mengikuti bimbingan dan arahan serta penekanan yang segera dibenahi supaya dibenahi agar tidak diterpa bencana hukum,"ujarnya.
Terkelin Brahmana juga mengapresiasi kedatangan tim KPK sebagai narasumber dalam memberikan informasi dan keterangan sebagai modal OPD Kab Karo dalam bekerja menyelesaikan segala administrasi yang harus sesuai peruntukannnya, agar dikemudian hari tidak terjadi human error.
Sementara Supervisi Pencegahan KPK Korwil Sumut, Ardiandyah dan Harun hidayat menekankan kepada seluruh OPD (organisasi perangkat daerah) agar memperhatikan sesuai program Pemda Karo dalam evaluasi progress Monitoring Center for Prevention (MCP). Terkait pembahasan dan tindak lanjut penyelesaian barang milik daerah bermasalah termasuk proses sertifikasi tanah-tanah milik Pemda dan progres MoU dengan kantor pertanahan, pembahasan dan tindak lanjut optimalisasi pendapatan daerah.
"Semua permasalahan harus diselesaikan dan jangan bertele tele, jika ada permasalahan kita siap membantu, silahkan bawa data kepada kami, sehingga pihaknya (KPK) dapat mengadvokasi jalan keluar, jangan ada masalah baru dicari jalan keluar,"ujarnya.
Untuk itu kedepan, kata Ardiandyah, yang paling penting khususnya PAD dari pajak dan Restribusi daerah, harus tertib adminitrasi dan jelas sumbernya.
Amatan dilapangan KPK korwil Sumut, menyediakan informasi dalam supervisi pencegahan dapat menghubungi nomor telepon (021) 25578300 ext.8746. Hp. 08128694421, atau email azril. zah@kpk.go.id(RT/RM)
RADARMEDAN.com – Juara lima kali Piala Dunia FIFA, Brasil, ditahan Maroko bermain imbang 1-1 sampai turun minum di Grup C Piala Dunia FIFA 2026 yang berlangsung pagi ini, 14/6/2026, pagi WIB di New Jersey Stadium, New York City, New York, Amerika Serikat (AS). Timnas Negeri Samba justru duluan tertinggal 0-1 sampai turun minum ketika di . . .
RADARMEDAN.COM – Direktorat Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) dan Pemberantasan Perdagangan Orang (PPO) Polda Sumatera Utara mengungkap kasus dugaan tindak pidana penyiaran dan penyediaan konten bermuatan pornografi melalui siaran langsung (live streaming) di platform TikTok. Direktur Reserse PPA dan PPO Polda Sumut, Kombes . . .
RADARMEDAN.COM – Gelombang perlawanan jemaat terhadap rencana pengosongan paksa Gedung Gereja Oikoumene (POUK) Universitas Sumatera Utara (USU) makin memanas paska terbitnya surat pengosongan yang kedua. Buntunya komunikasi dengan pihak kampus membuat Tim Hukum Majelis Umat Kristen Indonesia (MUKI) Sumatera Utara menolak keras surat . . .
RADARMEDAN.COM - Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, secara resmi melantik sejumlah pejabat eselon II, III dan IV di lingkungan Pemko Medan, Kamis (16/4/2026). Dalam pelantikan yang berlangsung di Balai Kota ini, Rico Waas memberikan peringatan keras berupa tenggat waktu (deadline) selama enam bulan bagi para pejabat yang baru dilantik . . .
RADARMEDAN.COM - Belakangan ini, tensi di Kota Medan lagi naik gara-gara polemik Surat Edaran (SE) Wali Kota soal penataan daging non-halal. Dari aksi ribuan massa di Balai Kota sampai munculnya gerakan tandingan, suasananya jadi makin "panas". Tapi tunggu dulu, warga Medan jangan mau cuma jadi penonton yang gampang disulut. Kita harus . . .
RADARMEDAN.COM - Gelombang protes ribuan masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Solidaritas Pedagang dan Konsumen Daging Babi Kota Medan memadati depan Kantor Wali Kota dan gedung DPRD Medan, Kamis (26/2/2026). Massa menuntut pencabutan Surat Edaran (SE) Wali Kota Medan yang dinilai diskriminatif dan mengancam keberlangsungan usaha pedagang . . .
RADARMEDAN.COM, JAKARTA - Pemerintah menegaskan komitmennya dalam menata dan menertibkan kegiatan ekonomi berbasis sumber daya alam. Komitmen tersebut ditunjukkan dengan pencabutan izin terhadap puluhan perusahaan yang terbukti melakukan pelanggaran di kawasan hutan. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa Presiden Prabowo . . .
RADARMEDAN.COM - Walikota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas angkat bicara terkait dana bantuan dari Bank Dunia sebesar Rp 1,5 triliun untuk program pengendalian banjir di Kota Medan. Ia membantah bahwa Pemerintah Kota (Pemko) Medan mengelola dana batuan tersebut. Rico menjelaskan bahwa realisasi dana bantuan tersebut, mengelola adalah Balai . . .
RADARMEDAN.COM - Polda Sumatera Utara merilis perkembangan terbaru penanganan bencana alam di wilayah Sumut sejak 24 hingga 29 November 2025. Hingga pukul 09.00 WIB, tercatat 488 kejadian bencana alam meliputi tanah longsor, banjir, pohon tumbang, dan angin puting beliung yang tersebar di 21 wilayah hukum Polres jajaran. Update Ddata terbaru, . . .
Tulisan Kiriman Hanina Afifah, Mahasiswi Ilmu Komunikasi USU RADARMEDAN.COM - Bagi sebagian orang, bahkan mungkin Anda salah satunya, olahan herbal sering terdengar meragukan dalam mendukung pemulihan kesehatan. Namun, Michael Aditya (32) membuktikan lewat kisahnya. Tak pernah sebelumnya terlintas di benak pria asal Surabaya ini, . . .
__jpg.jpg)
.jpg)
__jpg.jpg)
