RADARMEDAN.COM, JAKARTA - Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto mendukung secara penuh pelaksanaan Hari Pers Nasional (HPN) 2020 digelar di tanah Papua. Wiranto meminta PWI untuk segera menyampaikan usul konkret terkait sejumlah kegiatan yang akan dilaksanakan di wilayah paling timur Indonesia tersebut.
Demikian disampaikan Menko Polhukam Wiranto saat menerima audiensi Pengurus Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat yang melaporkan rencana tempat peringatan HPN 2020 di Kantor Menko Polhukam di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Senin (5/8/2019). Pengurus PWI yang hadir antara lain Ketua Umum PWI Atas S Depari, Sekjen PWI Mirza Zulhadi dan anggota Dewan Kehormatan PWI Peter F Gontha.
“Kami sangat sangat mendukung secara penuh peringatan HPN 2020 yang berlokasi di Papua. Silakan saja nanti disampaikan agenda kegiatan apa saja. Sekali lagi pemerintah sangat mendukung,” ujar Wiranto.
Wiranto didampingi sejumlah pejabat Kemenko Polhukam seperti Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri Mayjen TNI Wawan Kustiawan dan Deputi Bidkoor Pollugri Lutfi Rauf.
Pelaksanaan HPN 2020 itu juga sejalan dengan program pemerintah yang saat ini secara gencana membangun tanah Papua. Sejumlah infrastruktur, seperti Transpapua, telah dibangun pemerintah di bawah Presiden Joko Widodo di Papua.
“Peringatan HPN 2020 tentu akan dihadiri sejumlah wartawan baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Biar mereka melihat langsung kondisi pembangunan di Papua yang saat ini jauh lebih maju dan memberitakannya. Dengan demikian, imej negatif tentang Papua yang dibangun kelompok tertentu akan kita bantah dengan realitas di lapangan,” kata Wiranto.
Wiranto menambahkan, selama ini ada kelompok tertentu di Papua, termasuk kelompok di bawah pimpinan Benny Wenda. Menurut Wiranto, ada empat isu yang selalu disuarakan oleh kelompok Papua merdeka ini.
Keempat isu yang disuarakan kelompok Papua Merdeka tersebut, kata Wiranto, adalah 1) Batalkan Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) tahun1969. 2) Terus mendorong adanya pelanggaran HAM berat di Papua. 3) Menyuarakan adanya ketidakadilan di Papua. 4) Menyuarakan adanya perpedaan RAS antara warga Indonesia dari Papua dan warga Indonesia dari luar Papua.
“Suara-suara itu jelas tidak benar. Karena itu, untuk membantah imej negative yang mereka sampaikan itu, maka kita counter dengan cara menunjukkan realitas di lapangan kepada dunia,” kata Wiranto.
Ketika ditanya masalah transportasi peserta HPN 2020 ke Papua, Wiranto mengatakan, “Kita nanti bisa kerahkan pesawat-pesawat TNI AU. TNI AU kan punya 4 boeing. Jadi tidak ada masalah.”
Sementara itu, Ketua Umum PWI/Penanggung Jawab HPN 2020 Atas S Depari mengatakan, salah satu pertimbangan Papua menjadi tuan rumah HPN karena keinginan para insen pers untuk berkontribusi lebih besar kepada pembangunan di daerah.
“Peringatan HPN selama ini tak sekadar sebagai acara seremoni peringatan ulang tahun pers, tetapi lebih penting adalah bagaimana kita bisa berkontribusi lebih besar kepada kesejahteraan rakyat dan persatuan Indonesia,” ujar Atas S Depari.
Atas S Depari juga berjanji akan mengundang wartawan-wartawan asing, terutama dari kawasan Asia Pasifik, untuk bisa menghadiri acara HPN 2020 dan melihat perkembangan Papua secara langsung.
“Kami ingin menunjukkan secara langsung ke dunia luar kondisi sebenarnya di tanah Papua. Papua tidaklah seperti yang digambarkan kelompok yang ingin merdeka selama ini. Papua saat ini sudah terbuka,” kata Atal.
Atal S Depari mengaku sudah beberapa kali berkunjung ke Tanah Papua, masuk ke sejumlah kabupaten atau kota dan mendapatkan informasi langsung dari lapangan terkait kemajuan Papua. (***)
Sumber : Rilis PWI
RADARMEDAN.COM, KARO – Kepolisian Resor (Polres) Tanah Karo bergerak cepat mengungkap kasus dugaan pencurian dengan kekerasan yang menewaskan seorang dosen Institut Teknologi Bisnis (ITB) Kabanjahe, Asprina br Surbakti (38). Petugas berhasil mengamankan dua orang tersangka yang diduga terlibat langsung dalam peristiwa berdarah . . .
RADARMEDAN.COM — Aktivitas seorang perempuan yang menggunakan sejumlah nama akun dan mencantumkan berbagai gelar akademik serta profesi kedokteran di media sosial TikTok menjadi perhatian publik. Perempuan yang disebut bernama Nurlian Galingging itu diketahui tampil dengan sejumlah gelar, di antaranya profesor, dokter spesialis . . .
RADARMEDAN.COM – Konflik seputar pengosongan fasilitas Chapel Oikumene Universitas Sumatera Utara (USU) memanas dan berujung ke ranah hukum pidana. Menyusul eksekusi pengosongan oleh pihak kampus pada Senin (10/8/2026), Pdt. Gloria Iriany Balle, S.Th., M.Div., resmi melaporkan Rektor USU beserta sejumlah pihak ke Sentra Pelayanan Kepolisian . . .
RADARMEDAN.com – Juara lima kali Piala Dunia FIFA, Brasil, ditahan Maroko bermain imbang 1-1 sampai turun minum di Grup C Piala Dunia FIFA 2026 yang berlangsung pagi ini, 14/6/2026, pagi WIB di New Jersey Stadium, New York City, New York, Amerika Serikat (AS). Timnas Negeri Samba justru duluan tertinggal 0-1 sampai turun minum ketika di . . .
RADARMEDAN.COM – Direktorat Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) dan Pemberantasan Perdagangan Orang (PPO) Polda Sumatera Utara mengungkap kasus dugaan tindak pidana penyiaran dan penyediaan konten bermuatan pornografi melalui siaran langsung (live streaming) di platform TikTok. Direktur Reserse PPA dan PPO Polda Sumut, Kombes . . .
RADARMEDAN.COM – Gelombang perlawanan jemaat terhadap rencana pengosongan paksa Gedung Gereja Oikoumene (POUK) Universitas Sumatera Utara (USU) makin memanas paska terbitnya surat pengosongan yang kedua. Buntunya komunikasi dengan pihak kampus membuat Tim Hukum Majelis Umat Kristen Indonesia (MUKI) Sumatera Utara menolak keras surat . . .
RADARMEDAN.COM - Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, secara resmi melantik sejumlah pejabat eselon II, III dan IV di lingkungan Pemko Medan, Kamis (16/4/2026). Dalam pelantikan yang berlangsung di Balai Kota ini, Rico Waas memberikan peringatan keras berupa tenggat waktu (deadline) selama enam bulan bagi para pejabat yang baru dilantik . . .
RADARMEDAN.COM - Belakangan ini, tensi di Kota Medan lagi naik gara-gara polemik Surat Edaran (SE) Wali Kota soal penataan daging non-halal. Dari aksi ribuan massa di Balai Kota sampai munculnya gerakan tandingan, suasananya jadi makin "panas". Tapi tunggu dulu, warga Medan jangan mau cuma jadi penonton yang gampang disulut. Kita harus . . .
RADARMEDAN.COM - Gelombang protes ribuan masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Solidaritas Pedagang dan Konsumen Daging Babi Kota Medan memadati depan Kantor Wali Kota dan gedung DPRD Medan, Kamis (26/2/2026). Massa menuntut pencabutan Surat Edaran (SE) Wali Kota Medan yang dinilai diskriminatif dan mengancam keberlangsungan usaha pedagang . . .
RADARMEDAN.COM, JAKARTA - Pemerintah menegaskan komitmennya dalam menata dan menertibkan kegiatan ekonomi berbasis sumber daya alam. Komitmen tersebut ditunjukkan dengan pencabutan izin terhadap puluhan perusahaan yang terbukti melakukan pelanggaran di kawasan hutan. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa Presiden Prabowo . . .
.jpg)
__jpg.jpg)