Keterangan Gambar : Bupati karo Terkelin Brahmana rapat evaluasi bersama instansi terkait bahas percepatan relokasi tahap III (Foto : R Tarigan )
RADARMEDAN.COM,KARO - Pemerintah Kabupaten Karo bersama BNPB, BPBD Propinsi Sumut, Kehutanan Propinsi sumut, BPKP perwakailan Sumut dan Forkopimda Kabupaten Karo menggelar rapat evaluasi dan langkah langkah percepatan Relokasi tahap III di Siosar, Senen (25/11) pukul 10.00 WIB di ruang rapat Bupati Karo lantai 2.
Bupati Karo, Terkelin Brahmana mengemukakan, rapat ini merupakan evaluasi permasalahan dan progress pelaksanaan sekaligus untuk merumuskan langkah langkah pelaksanaan yang perlu disinergikan, sehingga kegiatan Relokasi dapat terlaksana dengan baik dan tepat waktu.
"Sebagaimana kita ketahui bersama terdapat beberapa kendala teknis maupun non teknis dalam pelaksanaan seperti cuaca musim hujan, kesiapan personil, Pelaksana kegiatan dan saling keterkaitan kegiatan satu dengan yang lainnya. Untuk itu dalam rapat ini, Pemda Karo siap menerima saran dan masukan atas kondisi dan situasi saat ini sekaitan dengan pelaksanaan relokasi yang sedang berlangsung,"kata Bupati Karo.
Selain itu, Terkelin Brahmana menyebutkan mengenai adanya intruksi Gubernur Sumatera Utara, Edy Rahmayadi secara lisan menegaskan maraknya perambahan hutan diwilayah Tahura sekitar dan jalan tembus Karo-Langkat. Dikabarkan jika ada isu mengatasnamakan pengungsi sinabung dalam melakukan pengerusakan hutan.
"Untuk itulah selesai pembahasan evaluasi ini, agar bersama kita ambil langkah langkah kongkrit percepatan relokasi tahap 3. Kiranya dapat dirumuskan dalam penanganan terhadap perambahan tersebut dalam hal ini Dinas Kehutanan Propinsi Sumut juga menyampaikan konsep penanganan atas permasalahan itu,"katanya.
Sementara kepala BPBD Propinsi Sumatera Utara, Riadil Akhir Lubis membenarkan terkait perambahan hutan Tahura dan Karo - Langkat adalah atensi gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi. Tahun 2020 mendatang sudah dianggarkan dari Provsu untuk melakukan pembersihan warga yang mengatasnamakan pengungsi.
"Anggaran sudah ada tahun 2020 jadi ini nantinya akan menjadi atensi dari pak gubernur Sumut,"ujarnya.
Senada dikatakan Dandim 0205 /TK Letkol Inf Taufik Rizal, jajarannya siap melakukan pembersihan oknum oknum yang berkeliaran yang mengatasnamakan pengungsi apabila pihak Provsu meminta. Dirinya juga tidak akan mentolerir jika ada oknum aparat TNI yang membekingi perambahan hutan dan akan ditindak tegas sesuai dengan aturan yang ada.
"Saya akan melakukan penindakan tegas, terhadap oknum oknum TNI sebagai beking, akan kita serahkan ke Polisi Militer untuk diproses, biar celar jangan nanti jual-jual nama, begitu juga ada oknum polisi, akan ditangani oleh Divisi Propam jadi semua kerjasama mengatasi ini,"ungkapnya.
Untuk mengatasi hal itu kedepan akan dibentuk pos tim terpadu wilayah Kabupaten Karo yang ditempatkan di Batas Karo-Langkat dan sebaliknya pos tim terpadu wilayah Langkat ditempatkan diwilayah perbatasan. Hal ini bertujuan mengantisipasi pencegahan perambahan berulang kembali.
Sementara, Kepala UPT Kehutanan Tahura propinsi Sumatera Utara, Ramlan Barus menilai ada peningkatan perambahan hutan di Karo Langkat atas nama pengungsi, dalam catatan sebelumnya hanya terdata hanya berjumlah 31 kepala keluarga.
"Ternyata sekarang tahun 2019 ini sesuai hasil investigasi dan Kades setempat melonjak sangat tinggi menjadi 296 KK,"katanya.
Ironisnya, temuan kami dilapangan sudah banyak masyarakat sesuai data sudah melakukan transaksi jual beli tanah, baik dari Kabupaten Karo maupun dari Kabupaten Langkat. Bahkan tidak segan segan tanah tersebut sudah sertifikat Grand Sultan (pengakuan bekas hak).
Turut hadir dalam acara ini Direktur peningkatan dan pemulihan fisik Kedeputian Rehabilitasi dan Rekonstruksi BNPB Taufik Kartiko, Liaison officer (LO Kolonel Inf Yufti Senjaya, Ketua DPRD Karo Iriani Tarigan, BPKP Perwakilan Provinsi (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan,) kejaksaan, Polres Tanah Karo, Asisten 1 pemerintahan Drs Suang Karo-karo, Kepala BPBD Propinsi Riadil Akhir Lubis, para OPD dan kontraktor PT Sakarnas, Kabid Hasil Produksi Hutan Kehutanan Propinsi Sumut, Meri Carolina dan para camat.(RT/RM)
RADARMEDAN.com – Juara lima kali Piala Dunia FIFA, Brasil, ditahan Maroko bermain imbang 1-1 sampai turun minum di Grup C Piala Dunia FIFA 2026 yang berlangsung pagi ini, 14/6/2026, pagi WIB di New Jersey Stadium, New York City, New York, Amerika Serikat (AS). Timnas Negeri Samba justru duluan tertinggal 0-1 sampai turun minum ketika di . . .
RADARMEDAN.COM – Direktorat Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) dan Pemberantasan Perdagangan Orang (PPO) Polda Sumatera Utara mengungkap kasus dugaan tindak pidana penyiaran dan penyediaan konten bermuatan pornografi melalui siaran langsung (live streaming) di platform TikTok. Direktur Reserse PPA dan PPO Polda Sumut, Kombes . . .
RADARMEDAN.COM – Gelombang perlawanan jemaat terhadap rencana pengosongan paksa Gedung Gereja Oikoumene (POUK) Universitas Sumatera Utara (USU) makin memanas paska terbitnya surat pengosongan yang kedua. Buntunya komunikasi dengan pihak kampus membuat Tim Hukum Majelis Umat Kristen Indonesia (MUKI) Sumatera Utara menolak keras surat . . .
RADARMEDAN.COM - Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, secara resmi melantik sejumlah pejabat eselon II, III dan IV di lingkungan Pemko Medan, Kamis (16/4/2026). Dalam pelantikan yang berlangsung di Balai Kota ini, Rico Waas memberikan peringatan keras berupa tenggat waktu (deadline) selama enam bulan bagi para pejabat yang baru dilantik . . .
RADARMEDAN.COM - Belakangan ini, tensi di Kota Medan lagi naik gara-gara polemik Surat Edaran (SE) Wali Kota soal penataan daging non-halal. Dari aksi ribuan massa di Balai Kota sampai munculnya gerakan tandingan, suasananya jadi makin "panas". Tapi tunggu dulu, warga Medan jangan mau cuma jadi penonton yang gampang disulut. Kita harus . . .
RADARMEDAN.COM - Gelombang protes ribuan masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Solidaritas Pedagang dan Konsumen Daging Babi Kota Medan memadati depan Kantor Wali Kota dan gedung DPRD Medan, Kamis (26/2/2026). Massa menuntut pencabutan Surat Edaran (SE) Wali Kota Medan yang dinilai diskriminatif dan mengancam keberlangsungan usaha pedagang . . .
RADARMEDAN.COM, JAKARTA - Pemerintah menegaskan komitmennya dalam menata dan menertibkan kegiatan ekonomi berbasis sumber daya alam. Komitmen tersebut ditunjukkan dengan pencabutan izin terhadap puluhan perusahaan yang terbukti melakukan pelanggaran di kawasan hutan. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa Presiden Prabowo . . .
RADARMEDAN.COM - Walikota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas angkat bicara terkait dana bantuan dari Bank Dunia sebesar Rp 1,5 triliun untuk program pengendalian banjir di Kota Medan. Ia membantah bahwa Pemerintah Kota (Pemko) Medan mengelola dana batuan tersebut. Rico menjelaskan bahwa realisasi dana bantuan tersebut, mengelola adalah Balai . . .
RADARMEDAN.COM - Polda Sumatera Utara merilis perkembangan terbaru penanganan bencana alam di wilayah Sumut sejak 24 hingga 29 November 2025. Hingga pukul 09.00 WIB, tercatat 488 kejadian bencana alam meliputi tanah longsor, banjir, pohon tumbang, dan angin puting beliung yang tersebar di 21 wilayah hukum Polres jajaran. Update Ddata terbaru, . . .
Tulisan Kiriman Hanina Afifah, Mahasiswi Ilmu Komunikasi USU RADARMEDAN.COM - Bagi sebagian orang, bahkan mungkin Anda salah satunya, olahan herbal sering terdengar meragukan dalam mendukung pemulihan kesehatan. Namun, Michael Aditya (32) membuktikan lewat kisahnya. Tak pernah sebelumnya terlintas di benak pria asal Surabaya ini, . . .
__jpg.jpg)
.jpg)
__jpg.jpg)
