Satpam USU Kosongkan Chapel: LIN Sumut Pertanyakan Urgensi, Humas USU Tak Balas Wartawan

RADARMEDAN.COM - Keributan kembali mewarnai proses pengosongan gedung gereja POUK Chapel Universitas Sumatera Utara (USU) pada Rabu (19/8/2026).

Ketegangan terjadi saat Pendeta Gloria Iriany Balle dan Ketua Majelis Umat Kristen Indonesia (MUKI) Sumut Dedy Mauritz Simanjuntak dilarang masuk oleh petugas keamanan, bertepatan saat mereka hendak menghadiri proses mediasi dari pihak Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham).

Di saat bersamaan, puluhan petugas keamanan USU tengah merelokasi sisa inventaris gereja, termasuk enam unit pendingin ruangan (AC).

Situasi memanas karena Pendeta Gloria tidak diizinkan masuk meskipun hanya untuk mengambil obat pribadi di kamarnya. Aparat dari Polsek Medan Baru pun harus turun tangan ke lokasi untuk mencegah eskalasi konflik dan berupaya bernegosiasi dengan pihak keamanan, namun tak membuahkan hasil.

Protes Keras Kuasa Hukum di Hadapan Kakanwil Kemen HAM Sumut

Di tengah ketegangan tersebut, kehadiran perwakilan Kanwil Kemen HAM Sumut di lokasi langsung direspons dengan protes keras oleh Kuasa Hukum Pdt Gloria, Egbert Jiwa Budiman, SH. MH

Kepada Kepala Kanwil Kemen HAM Sumut Dr. Flora Nainggolan, Egbert menegaskan bahwa tindakan pengosongan ini dilakukan secara sepihak dan penuh kejanggalan.

"Seakan-akan sudah ada pemberitahuan. Padahal sampai saat ini tidak ada kata sepakat untuk pindah gereja, pindah tempat beribadah, termasuk relokasi maupun pengosongan ini. Tidak ada kata sepakat dengan jemaat!" tegas Egbert.

Ia juga menepis klaim adanya persetujuan jemaat, dan menyebut bahwa kelompok yang diklaim setuju hanyalah segelintir orang.

"Yang sepakat itu mungkin hanya 6-7 orang. Tapi ini jemaat yang selalu beribadah setiap minggu, Bu. Tolong dengarkan ini," tambahnya.

Menanggapi situasi tersebut, Dr. Flora Nainggolan dari Kanwil Kemen HAM Sumut menyatakan bahwa pihaknya hadir untuk menghimpun informasi dari berbagai pihak. Ia mengaku baru mengetahui fakta bahwa belum ada kesepakatan terkait relokasi.

"Informasi bahwa tidak ada kata sepakat itu baru kita dapatkan. Harapan saya, nantinya kita akan mengundang semua pihak untuk berdiskusi bersama dalam sebuah dialog interaktif agar bisa membawa penyelesaian," ujar Dr. Flora.

Ia juga meminta semua pihak untuk menahan diri hingga forum dialog resmi digelar.

Merespons tawaran tersebut, Egbert mendesak agar Kemen HAM menjamin dialog yang difasilitasi nantinya berjalan setara dan tidak berat sebelah seperti pengalaman sebelumnya.

"Dialognya jangan sekadar interaktif, tapi harus setara. Beberapa kali kami mendapat informasi bahwa pertemuan sebelumnya tidak berimbang jumlahnya," tuntut Egbert.

Dr. Flora pun menyetujui tuntutan kesetaraan tersebut dan berjanji tidak akan membatasi pihak yang hadir, sembari menyesuaikan dengan kapasitas tempat yang disediakan.

Sorotan LIN Sumut: Legalitas Pengurus hingga Transparansi Dana

Selain memicu konflik di lapangan, pengambilalihan paksa gedung ini juga menuai kritik tajam dari Lembaga Investigasi Negara (LIN) Sumatera Utara. Ketua DPD LIN Sumut, Rakhmat Syawal, mempertanyakan dasar penguasaan kembali gedung oleh Persekutuan Ibadah Warga Kristen (PIWK) pimpinan Prof. Robert Sibarani dan Yayasan Chapel USU.

Terlebih, kuasa hukum jemaat dari LBH MUKI menuding pembentukan pengurus PIWK saat ini cacat prosedur karena diduga tidak melibatkan persetujuan pengurus lama maupun jemaat aktif.

Terkait alasan revitalisasi gedung menjadi dua lantai untuk mitigasi banjir, LIN Sumut mendesak adanya transparansi. Pihak PIWK sebelumnya mengklaim renovasi menggunakan dana swadaya dan donatur, bukan anggaran USU.

"Kalau murni donasi atau swadaya, silakan jelaskan. Tapi jika ada indikasi penggunaan dana hibah pemerintah, masyarakat berhak tahu nilai, dasar hukum, dan mekanismenya. Jangan sampai gedung diambil alih, lalu muncul dana tak bertuan," tegas Rakhmat.

Rakhmat menuntut USU dan PIWK membuka dokumen teknis, desain, hingga Rencana Anggaran Biaya (RAB) renovasi ke publik.

Nasib Jemaat Jadi Prioritas

Lebih jauh, Rakhmat mengingatkan bahwa Chapel USU kini bukan sekadar fasilitas kampus, melainkan telah melayani ibadah masyarakat umum. Ia mendesak agar hak beribadah jemaat tidak dikorbankan.

"Jangan sampai jemaat yang bertahun-tahun beribadah tiba-tiba diusir tanpa solusi. Harus ada kejelasan di mana mereka beribadah selama renovasi dan pasca-renovasi," ujarnya.

LIN Sumut berjanji akan menelusuri kasus ini secara objektif dan mendesak semua pihak mengedepankan dialog.

Hingga berita ini diturunkan, Kepala Direktorat Humas USU, Prof. Elmeida Effendy saat dikonfirmasi wartawan terkait legalitas dan proses pengosongan gereja tersebut belum memberikan jawaban, kendati pesan konfirmasi yang dikirimkan telah bercentang biru tanda dibaca. (HM)

Berita Terkait

• Bobby Nasution Resmi Mendaftar Maju Pilkada Kota Medan, Soetarto : 179 Balon Sudah Mendaftar
• Bupati Karo Pantau Exavator Gali Parit Langganan Banjir desa Raya
• Plt Walikota Medan Berikan Bantuan kepada Para Nelayan
• Kabupaten Karo Rencananya akan Dibangun Bank Sampah, Lahan 10 Ha di Nagara Disiapkan

Berita Populer

• Reses ke Asahan, Junimart Girsang Ingatkan KPU Terkait KTP dan Pengawasan Bawaslu
• DPD WALANTARA Soroti Dinas Lingkungan Hidup Karo
• Pemkab Labuhanbatu Sosialisasi UU Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Kekerasan Seksual
• BPK RI Serahkan Laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan Pemkab Labuhanbatu
• Pemkab Labuhanbatu Bersama BPJS Tanjungbalai Rapat Guna Tingkatkan Pelayanan Kesehatan