Keterangan Gambar : Bupati Tapanuli Selatan (Tapsel), Gus Irawan Pasaribu, pimpin apel gabungan hari pertama masuk kerja usai libur lebaran Idul Fitri 1446 Hijriah di Lapangan Parade, Komplek Perkantoran Pemerintah Tapanuli Selatan, Sipirok, Selasa (8/4/2025)
RADARMEDAN.COM, TAPANULI SELATAN - Bupati Tapanuli Selatan (Tapsel), Gus Irawan Pasaribu, pimpin apel gabungan hari pertama masuk kerja usai libur lebaran Idul Fitri 1446 Hijriah di Lapangan Parade, Komplek Perkantoran Pemerintah Tapanuli Selatan, Sipirok, Selasa (8/4/2025) pagi.
Dalam amanatnya, Gus Irawan memberi pesan tegas terhadap disiplin pegawai. Terhitung sejak hari pertama masuk kerja ini, Bupati Tapsel mulai melakukan koreksi ketat terhadap disiplin kerja seluruh pegawai.
"Ini tidak main-main. Jika ditemukan pegawai yang tak disiplin, kita beri Surat Peringatan (SP) 1, 2 dan 3, setelah itu kita beri tindakan tegas. Tolong ingat ini, jangan salahkan kami jika memberi tindakan tegas," pesan Bupati Tapsel.
Dari 5.000 lebih pegawai Tapsel sekarang dan akan bertambah 3.700 lagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) pengangkatan tahap 1 dan 2, ternyata cuma 1.190 orang yang meghadiri apel gabungan hari pertama masuk kerja tersebut.
"Mungkin selebihnya bekerja di kecamatan, sehingga tidak hadir di apel gabungan ini. Namun akan tetap kita periksa sesuai absensi pegawai yang nanti menjadi laporan pak Sekda," jelasnya.
Bupati Tapsel menegaskan, kondisi ruang fiskal atau Kemampuan Keuangan Daerah (KKD) di tahun 2025 ini sangat sempit. Struktur APBD tidak ideal dan hampir 50 persen atau Rp739 mliar dari sekitar Rp1,5 triliun Belanja Daerah 'terkuras' untuk Belanja Pegawai.
Anggaran bidang ke-PU-an atau pembangunan infrastruktur di tengah masyarakat hanya Rp8,5 miliar. Sangat jauh perbedaannya jika dibandingkan dengan Belanja Pegawai yang mencapai Rp739 miliar di tahun ini.
Apa yang mendorong Bupati Tapsel melakukan koreksi ketat terhadap disiplin pegawai ? Yakni pada bulan Ramadhan kemarin ia datangi salah satu Puskesmas. Pegawai di sana 158 orang, tetapi rata-rata pasien yang ditangani hanya 18 orang per hari.
Ini sudah sangat berlebihan jumlah pegawainya, 158 orang melayani 18 pasien, sehingga ada pegawai yang tidak kebagian pekerjaan. Akibatnya, akan ada pegawai yang malas-malasan dan bahkan tidak masuk kantor atau pulang setelah absensi.
"Mulai hari ini, instansi yang pegawainya terlalu banyak, kita lakukan pengkajian untuk pemerataan pendistribusian pegawai ke kecamatan. Sehingga tidak ada lagi kejadian ibu melahirkan yang meninggal akibat terlambatnya penanganan bidan," jelasnya.
Bupati Tapsel menambahkan, disiplin pegawai adalah solusi bagi tercapainya pelayanan prima pemerintah kepada masyarakat. Sebab, pelayanan pembangunan sudah jauh menurun dibanding tahun-tahun sebelumnya akibat ruang fiskal APBD 2025 yang sempit.
Segenap pegawai, diminta untuk disiplin melaksanakan tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) masing-masing. Bupati Tapsel tegaskan, meski ruang fiskal Kemampuan Keuangan Daerah (KKD) sempit, ia tidak akan mengurangi hak-hak pegawai. Tetapi akan menindak tegas pegawai yang tidak disiplin.
"Jargon kita jangan lagi Tapsel Bisa atau Tapsel Luar Biasa. Kita ganti menjadi Tapsel Disiplin. Semoga amal ibadah kita di Ramadhan kemarin diterima Allah Tuhan Yang Maha Kuasa. Minal aidzin walfaizin, mohon maaf lahir dan batin," tutup Bupati Tapsel. (Pardosi)/pe
RADARMEDAN.COM, KARO – Kepolisian Resor (Polres) Tanah Karo bergerak cepat mengungkap kasus dugaan pencurian dengan kekerasan yang menewaskan seorang dosen Institut Teknologi Bisnis (ITB) Kabanjahe, Asprina br Surbakti (38). Petugas berhasil mengamankan dua orang tersangka yang diduga terlibat langsung dalam peristiwa berdarah . . .
RADARMEDAN.COM — Aktivitas seorang perempuan yang menggunakan sejumlah nama akun dan mencantumkan berbagai gelar akademik serta profesi kedokteran di media sosial TikTok menjadi perhatian publik. Perempuan yang disebut bernama Nurlian Galingging itu diketahui tampil dengan sejumlah gelar, di antaranya profesor, dokter spesialis . . .
RADARMEDAN.COM – Konflik seputar pengosongan fasilitas Chapel Oikumene Universitas Sumatera Utara (USU) memanas dan berujung ke ranah hukum pidana. Menyusul eksekusi pengosongan oleh pihak kampus pada Senin (10/8/2026), Pdt. Gloria Iriany Balle, S.Th., M.Div., resmi melaporkan Rektor USU beserta sejumlah pihak ke Sentra Pelayanan Kepolisian . . .
RADARMEDAN.com – Juara lima kali Piala Dunia FIFA, Brasil, ditahan Maroko bermain imbang 1-1 sampai turun minum di Grup C Piala Dunia FIFA 2026 yang berlangsung pagi ini, 14/6/2026, pagi WIB di New Jersey Stadium, New York City, New York, Amerika Serikat (AS). Timnas Negeri Samba justru duluan tertinggal 0-1 sampai turun minum ketika di . . .
RADARMEDAN.COM – Direktorat Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) dan Pemberantasan Perdagangan Orang (PPO) Polda Sumatera Utara mengungkap kasus dugaan tindak pidana penyiaran dan penyediaan konten bermuatan pornografi melalui siaran langsung (live streaming) di platform TikTok. Direktur Reserse PPA dan PPO Polda Sumut, Kombes . . .
RADARMEDAN.COM – Gelombang perlawanan jemaat terhadap rencana pengosongan paksa Gedung Gereja Oikoumene (POUK) Universitas Sumatera Utara (USU) makin memanas paska terbitnya surat pengosongan yang kedua. Buntunya komunikasi dengan pihak kampus membuat Tim Hukum Majelis Umat Kristen Indonesia (MUKI) Sumatera Utara menolak keras surat . . .
RADARMEDAN.COM - Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, secara resmi melantik sejumlah pejabat eselon II, III dan IV di lingkungan Pemko Medan, Kamis (16/4/2026). Dalam pelantikan yang berlangsung di Balai Kota ini, Rico Waas memberikan peringatan keras berupa tenggat waktu (deadline) selama enam bulan bagi para pejabat yang baru dilantik . . .
RADARMEDAN.COM - Belakangan ini, tensi di Kota Medan lagi naik gara-gara polemik Surat Edaran (SE) Wali Kota soal penataan daging non-halal. Dari aksi ribuan massa di Balai Kota sampai munculnya gerakan tandingan, suasananya jadi makin "panas". Tapi tunggu dulu, warga Medan jangan mau cuma jadi penonton yang gampang disulut. Kita harus . . .
RADARMEDAN.COM - Gelombang protes ribuan masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Solidaritas Pedagang dan Konsumen Daging Babi Kota Medan memadati depan Kantor Wali Kota dan gedung DPRD Medan, Kamis (26/2/2026). Massa menuntut pencabutan Surat Edaran (SE) Wali Kota Medan yang dinilai diskriminatif dan mengancam keberlangsungan usaha pedagang . . .
RADARMEDAN.COM, JAKARTA - Pemerintah menegaskan komitmennya dalam menata dan menertibkan kegiatan ekonomi berbasis sumber daya alam. Komitmen tersebut ditunjukkan dengan pencabutan izin terhadap puluhan perusahaan yang terbukti melakukan pelanggaran di kawasan hutan. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa Presiden Prabowo . . .
.jpg)
__jpg.jpg)