RADARMEDAN.COM, ASAHAN – Semenjak wabah Covid-19 melanda bangsa kita dan diberlakukannya sosial distancing dengan dilarangnya kegiatan yang mengundang keramaian pada bulan Maret 2020 kemarin, profesi kami sebagai wedding organizer sebenarnya yang paling berdampak.
Demikian keluhan tersebut disampaikan Ketua Forum Industri Kreatif (FIK) Kabupaten Asahan Ahmad Juraimi saat beraudensi dengan Bupati Asahan, Selasa (16/06/2020).
Ketua Forum Industri Kreatif juga menyampaikan Kepada Bupati Asahan tentang keberadaan dan kelangsungan hidup usaha mereka di tengah wabah Covid-19 yang hingga saat ini masih terus berlangsung.
" Sebagai pelaku ekonomi kreatif khususnya sektor wedding organizer mereka memohon kepada Bupati Asahan untuk perhatian dan respon keberadaannya di Kabupaten Asahan, juga memohon petunjuk arahan dari Bupati agar mereka memiliki wadah organisasi Forum Industri Kreatif yang legalitas agar organisasi ini bisa sinergis dan mampu menjadi mitra kerja di jajaran Pemerintah Kabupaten Asahan nantinya," kata Ahmad Juraimi.
Menanggapi hal tersebut Bupati Asahan H. Surya, BSc mengatakan, wabah Covid-19 ini bukan keinginan kita semua dan wabah ini bukan hanya di Kabupaten Asahan tetapi sudah menjadi wabah virus nasional yang harus kita putus mata rantai penyebarannya.
" Untuk memutus mata rantai penyebaran wabah virus tersebut Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Kabupaten/ Kota telah melakukan berbagai langkah-langkah yang dapat memutus mata rantai penyebaran tersebut salah satunya dengan cara memberikan himbauan kepada masyarakat untuk menerapkan protokol kesehatan dengan tetap menjalankan pola hidup sehat, cuci tangan pakai sabun dan memakai masker setiap melakukan aktivitas," ucap H.Surya.
Bupati Asahan juga mengatakan akibat wabah Covid-19 ini sangat berdampak di berbagai sektor, maka dari itudiharapkan agar kita saling bahu-membahu dalam mencegah penyebaran wabah virus tersebut.
Terkait dengan legalitas organisasi yang akan dibentuk, diharapkan kepada pengurus dapat melengkapi administrasinya sehingga organisasi tersebut dapat terdaftar di Kabupaten Asahan.
Selain itu Bupati Asahan juga mengatakan bahwa Pemerintah Kabupaten Asahan tidak bisa menerapkan kebijakan, karena kebijakan yang saat ini dibuat atas instruksi oleh Pemerintah Pusat dan Provinsi yang bertujuan untuk mencegah penyebaran wabah Covid-19 di Kabupaten Asahan.
“Ayo, kita putus penyebaran wabah covid-19 di Kabupaten Asahan, agar kita dapat melakukan aktivitas seperti biasanya,” ajak Bupati Asahan mengakhiri . ( Hs/PR )
RADARMEDAN.COM – Direktorat Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) dan Pemberantasan Perdagangan Orang (PPO) Polda Sumatera Utara mengungkap kasus dugaan tindak pidana penyiaran dan penyediaan konten bermuatan pornografi melalui siaran langsung (live streaming) di platform TikTok. Direktur Reserse PPA dan PPO Polda Sumut, Kombes . . .
RADARMEDAN.COM – Gelombang perlawanan jemaat terhadap rencana pengosongan paksa Gedung Gereja Oikoumene (POUK) Universitas Sumatera Utara (USU) makin memanas paska terbitnya surat pengosongan yang kedua. Buntunya komunikasi dengan pihak kampus membuat Tim Hukum Majelis Umat Kristen Indonesia (MUKI) Sumatera Utara menolak keras surat . . .
RADARMEDAN.COM - Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, secara resmi melantik sejumlah pejabat eselon II, III dan IV di lingkungan Pemko Medan, Kamis (16/4/2026). Dalam pelantikan yang berlangsung di Balai Kota ini, Rico Waas memberikan peringatan keras berupa tenggat waktu (deadline) selama enam bulan bagi para pejabat yang baru dilantik . . .
RADARMEDAN.COM - Belakangan ini, tensi di Kota Medan lagi naik gara-gara polemik Surat Edaran (SE) Wali Kota soal penataan daging non-halal. Dari aksi ribuan massa di Balai Kota sampai munculnya gerakan tandingan, suasananya jadi makin "panas". Tapi tunggu dulu, warga Medan jangan mau cuma jadi penonton yang gampang disulut. Kita harus . . .
RADARMEDAN.COM - Gelombang protes ribuan masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Solidaritas Pedagang dan Konsumen Daging Babi Kota Medan memadati depan Kantor Wali Kota dan gedung DPRD Medan, Kamis (26/2/2026). Massa menuntut pencabutan Surat Edaran (SE) Wali Kota Medan yang dinilai diskriminatif dan mengancam keberlangsungan usaha pedagang . . .
RADARMEDAN.COM, JAKARTA - Pemerintah menegaskan komitmennya dalam menata dan menertibkan kegiatan ekonomi berbasis sumber daya alam. Komitmen tersebut ditunjukkan dengan pencabutan izin terhadap puluhan perusahaan yang terbukti melakukan pelanggaran di kawasan hutan. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa Presiden Prabowo . . .
RADARMEDAN.COM - Walikota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas angkat bicara terkait dana bantuan dari Bank Dunia sebesar Rp 1,5 triliun untuk program pengendalian banjir di Kota Medan. Ia membantah bahwa Pemerintah Kota (Pemko) Medan mengelola dana batuan tersebut. Rico menjelaskan bahwa realisasi dana bantuan tersebut, mengelola adalah Balai . . .
RADARMEDAN.COM - Polda Sumatera Utara merilis perkembangan terbaru penanganan bencana alam di wilayah Sumut sejak 24 hingga 29 November 2025. Hingga pukul 09.00 WIB, tercatat 488 kejadian bencana alam meliputi tanah longsor, banjir, pohon tumbang, dan angin puting beliung yang tersebar di 21 wilayah hukum Polres jajaran. Update Ddata terbaru, . . .
Tulisan Kiriman Hanina Afifah, Mahasiswi Ilmu Komunikasi USU RADARMEDAN.COM - Bagi sebagian orang, bahkan mungkin Anda salah satunya, olahan herbal sering terdengar meragukan dalam mendukung pemulihan kesehatan. Namun, Michael Aditya (32) membuktikan lewat kisahnya. Tak pernah sebelumnya terlintas di benak pria asal Surabaya ini, . . .
RADARMEDAN.COM – Kapolrestabes Medan Kombes Jean Calvijn Simanjuntak dalam temu pers memberi penjelaskan kepada wartawan bahwa kasus pembakaran rumah seorang Hakim Pengadilan Negeri (PN) Medan di Komplek Taman Harapan Indah, Blok D No. 25, dipastikan merupakan aksi pembakaran berencana oleh mantan sopir korban. Hal itu disampaikan dalam . . .
.jpg)
__jpg.jpg)
