Wakil Ketua DPRD Sibolga Sebut Banyak Isu Miring Menerpa Walikota Sibolga Agar Diluruskan

Oleh : Radar Medan | 29 Mei 2020, 12:18:57 WIB | 👁 1600 Lihat
Daerah
Wakil Ketua DPRD Sibolga Sebut Banyak Isu Miring Menerpa Walikota Sibolga Agar Diluruskan

RADARMEDAN.COM, SIBOLGA - Setelah rapat Paripurna dibuka oleh Ketua DPRD Kota Sibolga Akhmad Syukri Nazry Penarik di Ruang Rapat Utama Kantor DPRD Kota Sibolga pada Kamis (28/05/2020) siang, Wakil Ketua DPRD Kota Sibolga, Jamil Zeb Tumori meminta izin kepada Pimpinan sidang untuk menyampaikan hasil monitoring bantuan pangan dari Pemerintah Kota Sibolga untuk masyarakat ditengah wabah Pandemi Virus Corona (COVID-19). 

"Izin Pimpinan Sidang, hasil monitoring kami, beras tersebut ada yang bercampur dan ada juga yang tertukar. Kami tidak memfitnah dan kami memiliki bukti, apabila diminta dokumennya kami siap menunjukkan, " ungkap Jamil Zeb Tumori. 

Jamil Zeb Tumori juga mengatakan tidak ada niat menyerang karakter Wali Kota Sibolga. 

"Yakinlah Saudara Wali Kota Sibolga, saya Jamil Zeb Tumori tidak ingin merusak tatanan yang saudara buat, " katanya. 

Dikesempatan itu juga Jamil Zeb Tumori menjelaskan, bahwa banyak isu - isu miring yang beredar ditengah masyarakat, tetapi diyakini semua isu itu adalah fitnah. 

"Kami mendengar bahwa keluarga Wali Kota Sibolga berinisial H diduga menerima uang sebesar Dua Miliyar Rupiah dari seorang rekanan yang berinisial FS warga Tapanuli Utara. Diduga uang tersebut berkaitan dengan Pembangunan Rumah Sakit Umum Sibolga dan SMPN 4 Sibolga. Sampai saat ini proyek tersebut belum dilanjutkan, dan Adik Wali Kota tersebut kabarnya dikejar FS untuk meminta uangnya kembali. Saya sarankan apabila isu ini benar segera dikembalikan, dan apabila isu tersebut tidak benar tolong diluruskan. Saya yakin itu fitnah dan isu yang beredar itu tidak benar terjadi, "katanya. 

Jamil juga meyakini bahwa Wali Kota Sibolga adalah orang yang baik, orang yang tidak menerima uang seperti yang dituduhkan kepada keluarganya. 

"Saya juga menyarankan kepada Ketua DPRD Kota Sibolga supaya segera menyurati KPK dan PPATK untuk mencek kebenarannya sehingga ada titik terang dari isu tersebut, " cetus Politisi GOLKAR tersebut. 

Jamil Zeb Tumori juga mengatakan beliau sangat yakin ini tidak mungkin terjadi. Contohnya banyak kasus korupsi terjadi di Kota Sibolga, seperti: Proyek Rigit Beton yang menyeret mantan Kepala Dinas PU Sibolga Marwan Pasaribu, Pegawai Dinas PU Sibolga Rahman Siregar, Ketua Pokja Safaruddin Nasution dan beberapa rekanan yang telah mendekam dipenjara.

"Berikutnya, kasus korupsi pengadaan lahan Rusunawa yang melibatkan plt. Kadis PKAD pada saat itu Januar Siregar juga masuk penjara. Bukannya itu saja adalagi Mantan Dirut FL Tobing Tunggul Sitanggang juga masuk penjara, tetapi Wali Kota Sibolga tidak terbukti bersalah karena tidak ada menerima apapun, " kata Jamil. 

Jamil Zeb Tumori juga menuturkan terkait kasus pengembalian uang sejumlah anggota DPRD Sibolga ke BPK karena dinilai merupakan kesalahan dalam mengambil kebijakan. 

"Kami pernah diperiksa di Medan, kasus ini sebenarnya kebijakan saudara Wali Kota Sibolga yang menentukan besaran diterima anggota DPRD Sibolga pada saat itu. Akibatnya, saudara Wakil Ketua DPRD pada itu Hendra Sahputra harus menjual rumah dan Jamil Zeb Tumori harus menjual rumah dan Kebun untuk mengembalikan uang tersebut. Tapi itu bulanlah kesalahan kami, itu merupakan kebijakan saudara Wali Kota Sibolga, " tutur Jamil Zeb Tumori. 

Jamil Zeb Tumori selaku Wakil Ketua DPRD Sibolga juga mengharapkan diakhir masa jabatan Wali Kota Sibolga, kiranya memberikan yang terbaik bagi Kota Sibolga.(Hery Manalu /PR) 


TAGS :


Komentar Facebook

Tuliskan Komentar dengan account Facebook

Kembali Ke halaman Utama

Berita Lainnya:

Tim_Hukum_MUKI.jpg

USU Dinilai Kebablasan, Tim Hukum MUKI Sumut Desak Menag Turun Tangan Urus Polemik Gereja POUK

🔖 UMUM 👤Radar Medan 🕔17:05:29, 26 Mei 2026

RADARMEDAN.COM – Gelombang perlawanan jemaat terhadap rencana pengosongan paksa Gedung Gereja Oikoumene (POUK) Universitas Sumatera Utara (USU) makin memanas paska terbitnya surat pengosongan yang kedua. Buntunya komunikasi dengan pihak kampus membuat Tim Hukum Majelis Umat Kristen Indonesia (MUKI) Sumatera Utara menolak keras surat . . .

Berita Selengkapnya
eselon.jpg

Lantik Eselon II, III dan IV, Rico Waas Beri Deadline 6 Bulan bagi Pejabat Baru Untuk Tunjukkan Peru

🔖 BERITA KOTA 👤Radar Medan 🕔18:53:21, 16 Apr 2026

RADARMEDAN.COM - Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, secara resmi melantik sejumlah pejabat eselon II, III dan IV di lingkungan Pemko Medan, Kamis (16/4/2026). Dalam pelantikan yang berlangsung di Balai Kota ini, Rico Waas memberikan peringatan keras berupa tenggat waktu (deadline) selama enam bulan bagi para pejabat yang baru dilantik . . .

Berita Selengkapnya
provokasi.jpg

Waspada Penunggang Gelap di Balik Isu Babi: Jangan Kasih Celah Mafia Narkoba Obok-obok Medan!

🔖 OPINI 👤Radar Medan 🕔11:55:43, 01 Mar 2026

RADARMEDAN.COM - Belakangan ini, tensi di Kota Medan lagi naik gara-gara polemik Surat Edaran (SE) Wali Kota soal penataan daging non-halal. Dari aksi ribuan massa di Balai Kota sampai munculnya gerakan tandingan, suasananya jadi makin "panas". Tapi tunggu dulu, warga Medan jangan mau cuma jadi penonton yang gampang disulut. Kita harus . . .

Berita Selengkapnya
demo11.jpg

Ribuan Massa Kepung Balai Kota Medan, Wali Kota Rico Waas Akhirnya Tarik SE Dagang Babi

🔖 BERITA KOTA 👤Radar Medan 🕔20:01:13, 26 Feb 2026

RADARMEDAN.COM - Gelombang protes ribuan masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Solidaritas Pedagang dan Konsumen Daging Babi Kota Medan memadati depan Kantor Wali Kota dan gedung DPRD Medan, Kamis (26/2/2026). Massa menuntut pencabutan Surat Edaran (SE) Wali Kota Medan yang dinilai diskriminatif dan mengancam keberlangsungan usaha pedagang . . .

Berita Selengkapnya
setneg.jpg

Langgar Aturan, Ini Daftar 28 Perusahaan yang Dicabut Izin Usai Ratas Dipimpin Presiden

🔖 NASIONAL 👤Radar Medan 🕔21:39:16, 20 Jan 2026

RADARMEDAN.COM, JAKARTA - Pemerintah menegaskan komitmennya dalam menata dan menertibkan kegiatan ekonomi berbasis sumber daya alam. Komitmen tersebut ditunjukkan dengan pencabutan izin terhadap puluhan perusahaan yang terbukti melakukan pelanggaran di kawasan hutan. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa Presiden Prabowo . . .

Berita Selengkapnya
bws3.jpg

Bantuan untuk Pengendalian Banjir, Rico Waas: Dana Bank Dunia Rp 1,5 Triliun Dikelola Oleh BWS

🔖 BERITA KOTA 👤Radar Medan 🕔18:09:37, 03 Des 2025

RADARMEDAN.COM - Walikota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas angkat bicara terkait dana bantuan dari Bank Dunia sebesar Rp 1,5 triliun untuk program pengendalian banjir di Kota Medan. Ia membantah bahwa Pemerintah Kota (Pemko) Medan mengelola dana batuan tersebut.  Rico menjelaskan bahwa realisasi dana bantuan tersebut, mengelola adalah Balai . . .

Berita Selengkapnya
rilis3.jpg

Polda Sumut Rilis Update Lengkap Situasi Bencana 24–29 November 2025: 488 Bencana, 1.076 Korban

🔖 UMUM 👤Radar Medan 🕔14:25:22, 29 Nov 2025

RADARMEDAN.COM - Polda Sumatera Utara merilis perkembangan terbaru penanganan bencana alam di wilayah Sumut sejak 24 hingga 29 November 2025. Hingga pukul 09.00 WIB, tercatat 488 kejadian bencana alam meliputi tanah longsor, banjir, pohon tumbang, dan angin puting beliung yang tersebar di 21 wilayah hukum Polres jajaran. Update Ddata terbaru, . . .

Berita Selengkapnya
kafekesehatan.jpg

Secercah Harapan Alami bagi Pejuang Kesehatan, Nyaman Pasca Nikmati Rempah Tradisional Karo

🔖 FEATURE 👤Radar Medan 🕔15:59:52, 24 Nov 2025

Tulisan Kiriman Hanina Afifah, Mahasiswi Ilmu Komunikasi USU RADARMEDAN.COM - Bagi sebagian orang, bahkan mungkin Anda salah satunya, olahan herbal sering terdengar meragukan dalam mendukung pemulihan kesehatan. Namun, Michael Aditya (32) membuktikan lewat kisahnya. Tak pernah sebelumnya terlintas di benak pria asal Surabaya ini, . . .

Berita Selengkapnya
jeanhakim.jpg

Dalam 10 Hari Polisi Tuntaskan Kasus Pembakaran Rumah Hakim PN Medan, Ini Kronologinya

🔖 HUKUM DAN KRIMINAL 👤Radar Medan 🕔15:13:13, 21 Nov 2025

RADARMEDAN.COM – Kapolrestabes Medan Kombes Jean Calvijn Simanjuntak dalam temu pers memberi penjelaskan kepada wartawan bahwa kasus pembakaran rumah seorang Hakim Pengadilan Negeri (PN) Medan di Komplek Taman Harapan Indah, Blok D No. 25, dipastikan merupakan aksi pembakaran berencana oleh mantan sopir korban. Hal itu disampaikan dalam . . .

Berita Selengkapnya
peran_media.jpg

Menjaga Profesionalisme: Saling Memahami Tupoksi Pejabat Negara dan Wartawan

🔖 OPINI 👤Radar Medan 🕔11:54:55, 18 Nov 2025

RADARMEDAN.COM - Dalam era informasi yang berkembang sangat cepat dan luas, pejabat negara maupun swasta diingatkan untuk lebih selektif dalam memilih media yang dijadikan sumber informasi. Penting bagi pejabat negara untuk mengenali media dan jurnalis yang kredibel agar informasi yang diterima maupun disebarkan dapat . . .

Berita Selengkapnya

Berita Utama

Temukan juga kami di

Ikuti kami di facebook, twitter, Google+, Youtube dan dapatkan informasi terbaru dari kami.

Jejak Pendapat

Bagaimana pandangan anda atas Pilkada 2024?
  Tidak Ada Pilihan
  Tidak Puas
  Puas