Bupati Asahan Buka Sosialisasi Implementasi DTSEN untuk Perkuat Basis Data Kesejahteraan Sosial

Oleh : Radar Medan | 06 Nov 2025, 22:50:12 WIB | 👁 757 Lihat
Daerah
Bupati Asahan Buka Sosialisasi Implementasi DTSEN untuk Perkuat Basis Data Kesejahteraan Sosial

Keterangan Gambar : Bupati Asahan Taufik Zainal Abidin, S.Sos., M.Si. saat memberi pengarahan.


RADARMEDAN.COM, ASAHAN - Dalam rangka implementasi Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai dasar kebijakan penyaluran bantuan sosial dan program kesejahteraan masyarakat, Pemerintah Kabupaten Asahan melalui Dinas Sosial menggelar Sosialisasi Implementasi DTSEN Tahun Anggaran 2025 di Ballroom Hotel Antariksa Kisaran, Kamis (6/11/2025). Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Bupati Asahan, Taufik Zainal Abidin, S.Sos., M.Si., dan dihadiri oleh Kepala Dinas Sosial, pimpinan OPD, camat, lurah, kepala desa, serta para pendamping sosial se-Kabupaten Asahan.

Kepala Dinas Sosial Kabupaten Asahan, Asrul Wahid, S.E., M.Si., dalam laporannya menyampaikan bahwa kegiatan ini bertujuan memperkuat pemahaman seluruh pemangku kepentingan mengenai pentingnya satu basis data sosial ekonomi untuk memastikan penyaluran program berjalan tepat sasaran. Sosialisasi ini juga menjadi forum koordinasi lintas sektor dalam pemutakhiran dan pemanfaatan data sosial secara terintegrasi. Kegiatan diikuti oleh 560 peserta yang terdiri dari unsur OPD, camat, kepala desa/lurah, operator SIKS-NG, pendamping PKH, serta Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK).

Kegiatan ini menghadirkan narasumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sumatera Utara, Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri, serta Kementerian Sosial RI. Para narasumber memaparkan mekanisme integrasi data antarinstansi, pemanfaatan data kependudukan dalam sistem DTSEN, serta pentingnya sinkronisasi data pusat dan daerah untuk memperkuat akurasi dan efektivitas kebijakan sosial.

Dalam arahannya, Bupati Asahan Taufik Zainal Abidin, S.Sos., M.Si. menegaskan bahwa DTSEN merupakan langkah strategis nasional dalam membangun kebijakan sosial yang berbasis data akurat dan berkeadilan. “Selama ini penyaluran bantuan sosial masih menghadapi tantangan ketidaktepatan sasaran. Melalui DTSEN, Pemerintah dapat mengintegrasikan berbagai sumber data lintas kementerian dan lembaga agar penyaluran bantuan menjadi lebih transparan dan tepat sasaran,” ujarnya.

Bupati juga mengajak seluruh peserta untuk berperan aktif dalam proses pemutakhiran data di wilayah masing-masing. “Keberhasilan DTSEN bergantung pada kolaborasi semua pihak, mulai dari pemerintah desa hingga instansi teknis di daerah. Mari bersama kita dukung dan laksanakan secara akurat proses pemutakhiran DTSEN sebagai upaya mengakurasi data kemiskinan dan data lainnya di desa/kelurahan se-Kabupaten Asahan,” pungkasnya. (JAIT)/pe


TAGS :


Komentar Facebook

Tuliskan Komentar dengan account Facebook

Kembali Ke halaman Utama

Berita Lainnya:

Deli_Serdang.jpg

Bantah Antikritik Soal Akun Anonim, Pemkab Deli Serdang Buka Suara Terkait Anggaran Rp38,5 Miliar

🔖 DAERAH 👤Radar Medan 🕔11:27:41, 22 Okt 2026

RADARMEDAN.COM, DELISERDANG – Polemik antara Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Deli Serdang dengan akun media sosial "Badan Perwakilan Netizen 2" makin menghangat. Di tengah krisis gagalnya pengesahan P-APBD 2026, langkah Pemkab yang melaporkan akun anonim tersebut ke Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) sempat memicu reaksi . . .

Berita Selengkapnya ▸
Tersangka_Karo1.jpg

Kasus Pembunuhan Dosen ITB Kabanjahe: Polisi Tangkap 2 Pelaku, Tim Masih Buru Pelaku Lainnya

🔖 HUKUM DAN KRIMINAL 👤Radar Medan 🕔16:35:35, 28 Sep 2026

RADARMEDAN.COM, KARO – Kepolisian Resor (Polres) Tanah Karo bergerak cepat mengungkap kasus dugaan pencurian dengan kekerasan yang menewaskan seorang dosen Institut Teknologi Bisnis (ITB) Kabanjahe, Asprina br Surbakti (38). Petugas berhasil mengamankan dua orang tersangka yang diduga terlibat langsung dalam peristiwa berdarah . . .

Berita Selengkapnya ▸
IMG_20260827_113028_compress46.jpg

Klaim Profesor hingga Dokter Spesialis di TikTok Disorot, Rekam Jejak Akademik Dipertanyakan

🔖 NASIONAL 👤Radar Medan 🕔17:40:04, 26 Agu 2026

RADARMEDAN.COM — Aktivitas seorang perempuan yang menggunakan sejumlah nama akun dan mencantumkan berbagai gelar akademik serta profesi kedokteran di media sosial TikTok menjadi perhatian publik. Perempuan yang disebut bernama Nurlian Galingging itu diketahui tampil dengan sejumlah gelar, di antaranya profesor, dokter spesialis . . .

Berita Selengkapnya ▸
dilaporkan1.jpg

Buntut Eksekusi Paksa Chapel, Pdt. Gloria Resmi Polisikan Rektor USU ke Polda Sumut, Ini Jawaban USU

🔖 UMUM 👤Radar Medan 🕔08:32:11, 12 Agu 2026

RADARMEDAN.COM – Konflik seputar pengosongan fasilitas Chapel Oikumene Universitas Sumatera Utara (USU) memanas dan berujung ke ranah hukum pidana. Menyusul eksekusi pengosongan oleh pihak kampus pada Senin (10/8/2026), Pdt. Gloria Iriany Balle, S.Th., M.Div., resmi melaporkan Rektor USU beserta sejumlah pihak ke Sentra Pelayanan Kepolisian . . .

Berita Selengkapnya ▸
pemain_Brasil_dan_Maroko.jpg

Brasil Dipaksa Maroko Bermain Imbang Sampai Turun Minum di Grup C Piala Dunia FIFA 2026

🔖 OLAHRAGA 👤Syaiful W Harahap 🕔06:09:28, 14 Jun 2026

RADARMEDAN.com – Juara lima kali Piala Dunia FIFA, Brasil, ditahan Maroko bermain imbang 1-1 sampai turun minum di Grup C Piala Dunia FIFA 2026 yang berlangsung pagi ini, 14/6/2026, pagi WIB di New Jersey Stadium, New York City, New York, Amerika Serikat (AS). Timnas Negeri Samba justru duluan tertinggal 0-1 sampai turun minum ketika di . . .

Berita Selengkapnya ▸
5JT.jpg

Polda Sumut Bongkar Live TikTok Bermuatan Pornografi, Host Raup Rp5 Juta per Hari

🔖 HUKUM DAN KRIMINAL 👤Radar Medan 🕔21:06:51, 11 Jun 2026

RADARMEDAN.COM – Direktorat Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) dan Pemberantasan Perdagangan Orang (PPO) Polda Sumatera Utara mengungkap kasus dugaan tindak pidana penyiaran dan penyediaan konten bermuatan pornografi melalui siaran langsung (live streaming) di platform TikTok. Direktur Reserse PPA dan PPO Polda Sumut, Kombes . . .

Berita Selengkapnya ▸
Tim_Hukum_MUKI.jpg

USU Dinilai Kebablasan, Tim Hukum MUKI Sumut Desak Menag Turun Tangan Urus Polemik Gereja POUK

🔖 UMUM 👤Radar Medan 🕔17:05:29, 26 Mei 2026

RADARMEDAN.COM – Gelombang perlawanan jemaat terhadap rencana pengosongan paksa Gedung Gereja Oikoumene (POUK) Universitas Sumatera Utara (USU) makin memanas paska terbitnya surat pengosongan yang kedua. Buntunya komunikasi dengan pihak kampus membuat Tim Hukum Majelis Umat Kristen Indonesia (MUKI) Sumatera Utara menolak keras surat . . .

Berita Selengkapnya ▸
eselon.jpg

Lantik Eselon II, III dan IV, Rico Waas Beri Deadline 6 Bulan bagi Pejabat Baru Untuk Tunjukkan Peru

🔖 BERITA KOTA 👤Radar Medan 🕔18:53:21, 16 Apr 2026

RADARMEDAN.COM - Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, secara resmi melantik sejumlah pejabat eselon II, III dan IV di lingkungan Pemko Medan, Kamis (16/4/2026). Dalam pelantikan yang berlangsung di Balai Kota ini, Rico Waas memberikan peringatan keras berupa tenggat waktu (deadline) selama enam bulan bagi para pejabat yang baru dilantik . . .

Berita Selengkapnya ▸
provokasi.jpg

Waspada Penunggang Gelap di Balik Isu Babi: Jangan Kasih Celah Mafia Narkoba Obok-obok Medan!

🔖 OPINI 👤Radar Medan 🕔11:55:43, 01 Mar 2026

RADARMEDAN.COM - Belakangan ini, tensi di Kota Medan lagi naik gara-gara polemik Surat Edaran (SE) Wali Kota soal penataan daging non-halal. Dari aksi ribuan massa di Balai Kota sampai munculnya gerakan tandingan, suasananya jadi makin "panas". Tapi tunggu dulu, warga Medan jangan mau cuma jadi penonton yang gampang disulut. Kita harus . . .

Berita Selengkapnya ▸
demo11.jpg

Ribuan Massa Kepung Balai Kota Medan, Wali Kota Rico Waas Akhirnya Tarik SE Dagang Babi

🔖 BERITA KOTA 👤Radar Medan 🕔20:01:13, 26 Feb 2026

RADARMEDAN.COM - Gelombang protes ribuan masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Solidaritas Pedagang dan Konsumen Daging Babi Kota Medan memadati depan Kantor Wali Kota dan gedung DPRD Medan, Kamis (26/2/2026). Massa menuntut pencabutan Surat Edaran (SE) Wali Kota Medan yang dinilai diskriminatif dan mengancam keberlangsungan usaha pedagang . . .

Berita Selengkapnya ▸

Berita Utama

Temukan juga kami di

Ikuti kami di facebook, twitter, Google+, Youtube dan dapatkan informasi terbaru dari kami.

Jejak Pendapat

Bagaimana pandangan anda atas Pilkada 2024?
  Tidak Ada Pilihan
  Tidak Puas
  Puas