Bupati Asahan: Pembangunan Jalan Jadi Prioritas, Kesehatan dan Pelayanan Publik Tetap Jadi Perhatian
Oleh : Radar Medan | 17 Sep 2025, 20:53:51 WIB | 👁 939 Lihat Daerah
Keterangan Gambar : Rapat Koordinasi Pemerintahan (Rakorpem) di Aula Melati.
RADARMEDAN.COM, ASAHAN -Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Asahan menegaskan pembangunan infrastruktur jalan sebagai prioritas utama. Hal ini disampaikan Bupati Asahan, Taufik Zainal Abidin, S.Sos., M.Si., saat memimpin Rapat Koordinasi Pemerintahan (Rakorpem) di Aula Melati. Rabu, (17/9/2025)
“Saat ini masyarakat menunggu hasil kerja kita. Karena itu, sampaikan bahwa pembangunan infrastruktur jalan adalah prioritas penting Pemkab Asahan. RPJMD baru selesai disusun, dan pedoman tersebut akan menjadi arah kerja lima tahun ke depan. Selain jalan, perhatian kita juga menyentuh kesehatan, pendidikan, dan pelayanan publik sebagai kebutuhan mendasar rakyat. Semua akan berjalan bertahap sesuai prioritas, namun komitmen kita jelas: pembangunan harus bergerak dan hasilnya dirasakan rakyat,” tegas Bupati.
Ia menekankan birokrasi harus bergerak cepat agar hasil pembangunan segera sampai ke masyarakat. “Program tidak boleh lambat. Rakyat menunggu hasil nyata. Karena itu, Satgas yang kita bentuk hari ini harus menjadi mesin percepatan perubahan. Jangan ada kebijakan berhenti di meja rapat, semua harus turun ke lapangan dan direalisasikan,” ujarnya.
Bupati menegaskan percepatan pembangunan tidak cukup hanya diukur dari Satgas atau proyek fisik, melainkan dari kesungguhan birokrasi menjawab kebutuhan rakyat. Pemerintah harus bergerak dengan ukuran jelas, komunikasi terbuka, dan manfaat nyata. “Yang kita bangun bukan hanya infrastruktur, tetapi juga kepercayaan masyarakat bahwa pemerintah hadir dengan solusi dan kerja nyata,” tambahnya.
Sementara itu, Wakil Bupati Asahan, Rianto, S.H., M.AP., menegaskan pentingnya respons cepat dari seluruh perangkat daerah.
“Program nasional adalah peluang besar yang harus kita jemput. OPD dan camat harus responsif, tidak boleh ada yang terlewat. Saudara juga dituntut menjawab tantangan di lapangan, menggali potensi PAD, dan mengubahnya menjadi kekuatan ekonomi daerah,” kata Wabup.
Ia menambahkan pemerintah tidak boleh alergi terhadap kritik.
“Ingat, kita bukan antikritik. Kritik adalah vitamin yang harus kita jawab dengan kerja keras dan kerja nyata. Buka akses informasi seluas-luasnya agar masyarakat mengetahui apa yang kita kerjakan dan sejauh mana capaian yang sudah diraih,” ungkapnya.
Melalui strategi baru ini, Pemkab Asahan menegaskan bahwa visi Sejahtera, Religius, Maju, dan Berkelanjutan bukan sekadar slogan. Setiap kebijakan akan dipantau, setiap program dievaluasi, dan setiap hasil diukur dari kepuasan masyarakat. Rakorpem kini bukan lagi forum rutin, tetapi panggung percepatan. Dari sini lahir instruksi tegas agar birokrasi bekerja lebih lincah, responsif, dan berdampak nyata bagi rakyat.(Jait)/PE
RADARMEDAN.COM, DELISERDANG – Polemik antara Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Deli Serdang dengan akun media sosial "Badan Perwakilan Netizen 2" makin menghangat.
Di tengah krisis gagalnya pengesahan P-APBD 2026, langkah Pemkab yang melaporkan akun anonim tersebut ke Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) sempat memicu reaksi . . .
RADARMEDAN.COM, KARO – Kepolisian Resor (Polres) Tanah Karo bergerak cepat mengungkap kasus dugaan pencurian dengan kekerasan yang menewaskan seorang dosen Institut Teknologi Bisnis (ITB) Kabanjahe, Asprina br Surbakti (38). Petugas berhasil mengamankan dua orang tersangka yang diduga terlibat langsung dalam peristiwa berdarah . . .
RADARMEDAN.COM — Aktivitas seorang perempuan yang menggunakan sejumlah nama akun dan mencantumkan berbagai gelar akademik serta profesi kedokteran di media sosial TikTok menjadi perhatian publik.
Perempuan yang disebut bernama Nurlian Galingging itu diketahui tampil dengan sejumlah gelar, di antaranya profesor, dokter spesialis . . .
RADARMEDAN.COM – Konflik seputar pengosongan fasilitas Chapel Oikumene Universitas Sumatera Utara (USU) memanas dan berujung ke ranah hukum pidana. Menyusul eksekusi pengosongan oleh pihak kampus pada Senin (10/8/2026), Pdt. Gloria Iriany Balle, S.Th., M.Div., resmi melaporkan Rektor USU beserta sejumlah pihak ke Sentra Pelayanan Kepolisian . . .
RADARMEDAN.com – Juara lima kali Piala Dunia FIFA, Brasil, ditahan Maroko bermain imbang 1-1 sampai turun minum di Grup C Piala Dunia FIFA 2026 yang berlangsung pagi ini, 14/6/2026, pagi WIB di New Jersey Stadium, New York City, New York, Amerika Serikat (AS).
Timnas Negeri Samba justru duluan tertinggal 0-1 sampai turun minum ketika di . . .
RADARMEDAN.COM – Direktorat Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) dan Pemberantasan Perdagangan Orang (PPO) Polda Sumatera Utara mengungkap kasus dugaan tindak pidana penyiaran dan penyediaan konten bermuatan pornografi melalui siaran langsung (live streaming) di platform TikTok.
Direktur Reserse PPA dan PPO Polda Sumut, Kombes . . .
RADARMEDAN.COM – Gelombang perlawanan jemaat terhadap rencana pengosongan paksa Gedung Gereja Oikoumene (POUK) Universitas Sumatera Utara (USU) makin memanas paska terbitnya surat pengosongan yang kedua. Buntunya komunikasi dengan pihak kampus membuat Tim Hukum Majelis Umat Kristen Indonesia (MUKI) Sumatera Utara menolak keras surat . . .
RADARMEDAN.COM - Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, secara resmi melantik sejumlah pejabat eselon II, III dan IV di lingkungan Pemko Medan, Kamis (16/4/2026). Dalam pelantikan yang berlangsung di Balai Kota ini, Rico Waas memberikan peringatan keras berupa tenggat waktu (deadline) selama enam bulan bagi para pejabat yang baru dilantik . . .
RADARMEDAN.COM - Belakangan ini, tensi di Kota Medan lagi naik gara-gara polemik Surat Edaran (SE) Wali Kota soal penataan daging non-halal. Dari aksi ribuan massa di Balai Kota sampai munculnya gerakan tandingan, suasananya jadi makin "panas". Tapi tunggu dulu, warga Medan jangan mau cuma jadi penonton yang gampang disulut. Kita harus . . .
RADARMEDAN.COM - Gelombang protes ribuan masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Solidaritas Pedagang dan Konsumen Daging Babi Kota Medan memadati depan Kantor Wali Kota dan gedung DPRD Medan, Kamis (26/2/2026).
Massa menuntut pencabutan Surat Edaran (SE) Wali Kota Medan yang dinilai diskriminatif dan mengancam keberlangsungan usaha pedagang . . .