RADARMEDAN.COM, DOLOKSANGGUL - Bupati Humbang Hasundutan Dosmar Banjarnahor, SE didampingi Wakil Bupati Humbang Hasundutan, Dr. (Can) Oloan Paniaran Nababan, SH, MH melaksanakan Rapat Koordinasi bersama Forkopimda Humbahas membahas penertiban Kerambah Jaring Apung (KJA) di Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2021 (19/4) yang dilaksanakan di Ruang Rapat Sekretariat Daerah Perkantoran Bukit Inspirasi Doloksanggul.
Dalam sambutannya, Dosmar Banjarnahor, SE mengatakan bahwa dalam rangka menindaklanjuti Pelaksanaan Penertiban Kerambah Jaring Apung di Kabupaten Humbang Hasundutan menjadi hal yang penting dalam rapat koordinasi ini. Kita harus membuat ‘time table’ nya, kapan dibongkar dan harus selesai enam bulan kedepannya.
Pelaksanaan penertiban Kerambah Jaring Apung secepatnya disosialisasikan dan dibuatkan surat resmi kepada pemilik kerambah, sehingga tidak ada gesekan dilapangan karena tidak dengan tiba-tiba.
"Nantinya setiap KJA akan diberikan ganti rugi, karena ini terkait masalah kehidupan rumah tangga masyarakat, kita tidak bisa lepas tangan begitu saja," tegas Dosmar Banjarnahor.
Sementara itu Kapolres Humbang Hasundutan AKBP Ronny Nicolas Sidabutar, SH, SIK, MH dalam rapat menyampaikan bahwa pada dasarnya kita melaksanakan aturan pemerintah.
Dalam Perpres Nomor 81 Tahun 2014 dimana disebutkan bahwa seluruh kawasan pinggiran Danau Toba yang ada di Kabupaten Humbang Hasundutan masuk dalam zona yang dilarang kegiatan KJA karena alasannya merupakan pintu masuk Danau Toba dan sebagainya.
Dalam penertiban dilapangan nantinya kita tetap koordinasi dengan TNI/ POLRI dan Instansi terkait termasuk Dinas Peternakan. Kita bisa melakukan apa yang sudah dilakukan kabupaten tetangga seperti Kabupaten Simalungun.
“Saran dari kami pihak Kepolisian, kalau memang telah memungkinkan mengenai ganti rugi bisa dilakukan sama dengan yang dilakukan di Simalungun, agar itu segera kita sampaikan ke masyarakat yang akan kita laksanakan penertiban," ujarnya.
Turut hadir pada rapat ini Ketua DPRD Humbang Hasundutan Ramses Lumbangaol, SH, Sekretaris Daerah Drs. Tonny Sihombing, MIP, mewakili Kajari Kasi Intel Hendra Sinaga, Mewakili Dandim 0210/TU Pabung 0210 Humbang Hasundutan Mayor Wasno, Para Asisten dan Staf Ahli Bupati dan Pimpinan OPD terkait.
( Chandra Simatupang )/PE
RADARMEDAN.COM, KARO – Kepolisian Resor (Polres) Tanah Karo bergerak cepat mengungkap kasus dugaan pencurian dengan kekerasan yang menewaskan seorang dosen Institut Teknologi Bisnis (ITB) Kabanjahe, Asprina br Surbakti (38). Petugas berhasil mengamankan dua orang tersangka yang diduga terlibat langsung dalam peristiwa berdarah . . .
RADARMEDAN.COM — Aktivitas seorang perempuan yang menggunakan sejumlah nama akun dan mencantumkan berbagai gelar akademik serta profesi kedokteran di media sosial TikTok menjadi perhatian publik. Perempuan yang disebut bernama Nurlian Galingging itu diketahui tampil dengan sejumlah gelar, di antaranya profesor, dokter spesialis . . .
RADARMEDAN.COM – Konflik seputar pengosongan fasilitas Chapel Oikumene Universitas Sumatera Utara (USU) memanas dan berujung ke ranah hukum pidana. Menyusul eksekusi pengosongan oleh pihak kampus pada Senin (10/8/2026), Pdt. Gloria Iriany Balle, S.Th., M.Div., resmi melaporkan Rektor USU beserta sejumlah pihak ke Sentra Pelayanan Kepolisian . . .
RADARMEDAN.com – Juara lima kali Piala Dunia FIFA, Brasil, ditahan Maroko bermain imbang 1-1 sampai turun minum di Grup C Piala Dunia FIFA 2026 yang berlangsung pagi ini, 14/6/2026, pagi WIB di New Jersey Stadium, New York City, New York, Amerika Serikat (AS). Timnas Negeri Samba justru duluan tertinggal 0-1 sampai turun minum ketika di . . .
RADARMEDAN.COM – Direktorat Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) dan Pemberantasan Perdagangan Orang (PPO) Polda Sumatera Utara mengungkap kasus dugaan tindak pidana penyiaran dan penyediaan konten bermuatan pornografi melalui siaran langsung (live streaming) di platform TikTok. Direktur Reserse PPA dan PPO Polda Sumut, Kombes . . .
RADARMEDAN.COM – Gelombang perlawanan jemaat terhadap rencana pengosongan paksa Gedung Gereja Oikoumene (POUK) Universitas Sumatera Utara (USU) makin memanas paska terbitnya surat pengosongan yang kedua. Buntunya komunikasi dengan pihak kampus membuat Tim Hukum Majelis Umat Kristen Indonesia (MUKI) Sumatera Utara menolak keras surat . . .
RADARMEDAN.COM - Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, secara resmi melantik sejumlah pejabat eselon II, III dan IV di lingkungan Pemko Medan, Kamis (16/4/2026). Dalam pelantikan yang berlangsung di Balai Kota ini, Rico Waas memberikan peringatan keras berupa tenggat waktu (deadline) selama enam bulan bagi para pejabat yang baru dilantik . . .
RADARMEDAN.COM - Belakangan ini, tensi di Kota Medan lagi naik gara-gara polemik Surat Edaran (SE) Wali Kota soal penataan daging non-halal. Dari aksi ribuan massa di Balai Kota sampai munculnya gerakan tandingan, suasananya jadi makin "panas". Tapi tunggu dulu, warga Medan jangan mau cuma jadi penonton yang gampang disulut. Kita harus . . .
RADARMEDAN.COM - Gelombang protes ribuan masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Solidaritas Pedagang dan Konsumen Daging Babi Kota Medan memadati depan Kantor Wali Kota dan gedung DPRD Medan, Kamis (26/2/2026). Massa menuntut pencabutan Surat Edaran (SE) Wali Kota Medan yang dinilai diskriminatif dan mengancam keberlangsungan usaha pedagang . . .
RADARMEDAN.COM, JAKARTA - Pemerintah menegaskan komitmennya dalam menata dan menertibkan kegiatan ekonomi berbasis sumber daya alam. Komitmen tersebut ditunjukkan dengan pencabutan izin terhadap puluhan perusahaan yang terbukti melakukan pelanggaran di kawasan hutan. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa Presiden Prabowo . . .
.jpg)
__jpg.jpg)