Keterangan Gambar : Pemerintah Kota Medan bersama Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Sumatera Utara resmi mengumumkan identitas empat pejabat kewilayahan yang terindikasi positif menggunakan narkoba. di lobi Balai Kota Medan, Senin (2/6/2025)
RADARMEDAN.COM - Pemerintah Kota Medan bersama Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Sumatera Utara resmi mengumumkan identitas empat pejabat kewilayahan yang terindikasi positif menggunakan narkoba.
Hal ini disampaikan dalam konferensi pers di lobi Balai Kota Medan, Senin (2/6/2025), menyusul hasil tes urine yang dilakukan di Rumah Dinas Wali Kota pada Sabtu (26/4/2025).
Keempat pejabat tersebut adalah Camat Medan Barat berinisial HS, Camat Medan Johor AF, Lurah Gaharu HSS, dan Lurah Petisah Hulu EEL. Berdasarkan hasil asesmen dan pendalaman selama dua pekan oleh BNN Provinsi Sumut, seluruhnya terbukti menggunakan zat terlarang, mulai dari sabu, ekstasi, ganja hingga obat penenang.
Dalam konferensi pers tersebut, Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas hadir bersama Sekda Kota Medan Wiriya Alrahman, Plt Inspektur Habibi Adhawiyah, Kepala BKD dan PSDM Subhan Fajri Harahap, Kaban Kesbangpol Andi Mario, serta Kepala BNN Sumut Brigjen Pol Toga Panjaitan beserta jajaran.
Brigjen Toga Panjaitan menjelaskan secara rinci hasil asesmen terhadap masing-masing pejabat. Camat Medan Johor AF diketahui menggunakan psikotropika golongan IV jenis alprazolam dengan resep dokter.
“Kalau kami klasifikasikan, ini masuk kategori sedang dan harus ditangani lebih intensif. Jadi, bukan positif narkotika, tetapi psikotropika,” jelas Toga.
Sementara itu, Camat Medan Barat HS diketahui pernah memakai ekstasi pada tahun 2013 dan belakangan menggunakan obat penenang. Meski tidak ditemukan tanda kekambuhan, BNN masih akan mendalami apakah yang bersangkutan perlu rehabilitasi lanjutan.
Berbeda halnya dengan Lurah Gaharu HSS yang terbukti mengalami ketergantungan pada narkotika golongan I jenis sabu (metamfetamin).
“Ia masuk kategori sedang dan harusnya menjalani rehabilitasi,” ungkap Toga.
Sedangkan Lurah Petisah Hulu EEL diketahui menggunakan ganja satu kali, yang diperoleh dari temannya.
“Kasus ini termasuk kategori ringan, tetapi tetap kami dalami untuk memastikan apakah ada unsur kesengajaan,” tambahnya.
Toga menegaskan bahwa keempat aparatur ini tergolong korban penyalahgunaan narkotika.
“Kecuali mereka terbukti bagian dari jaringan pengedar atau bandar, maka proses hukum pidana berlaku. Namun, jika hanya sebagai pengguna, sesuai UU No. 35 Tahun 2009 Pasal 5, mereka wajib direhabilitasi dengan catatan adanya persetujuan dari pihak keluarga,” jelasnya.
BNN juga telah meminta izin kepada Wali Kota untuk melanjutkan proses pendalaman terhadap keempatnya.
“Kita akan minta pertimbangan keluarga, apakah perlu rawat inap atau pendekatan lainnya, tergantung hasil asesmen lanjutan,” kata Toga.
Sementara itu, Wali Kota Medan Rico Waas menegaskan bahwa sanksi berat menanti para pejabat yang terbukti menyalahgunakan narkoba. Namun, pihaknya tidak ingin terburu-buru dalam menetapkan hukuman.
“Jika terbukti penggunaan berulang, maka sesuai ketentuan dari Menpan RB, sanksinya adalah pemecatan tidak dengan hormat. Namun, kami perlu pendalaman lebih lanjut agar tidak salah dalam mengambil keputusan,” ujarnya.
Menurut Rico, sanksi minimal yang akan dijatuhkan adalah pencopotan jabatan bagi pejabat yang terbukti memakai narkoba secara sadar.
“Kalau ada niat dan kesadaran dalam menggunakan, maka sanksinya harus tegas,” ucapnya.
Untuk kasus penggunaan ganja satu kali oleh Lurah Petisah Hulu, Rico menilai perlu analisis mendalam terkait unsur kesengajaan.
“Kalau dia sadar bahwa itu ganja, berarti ada niat. ASN tidak bisa berlindung di balik ketidaktahuan,” tegasnya.
Sedangkan untuk penggunaan alprazolam oleh Camat Medan Johor, Pemko Medan akan berkoordinasi dengan BKN untuk menentukan sanksi.
“Jika terbukti penggunaan dilakukan untuk kesenangan dan menimbulkan ketergantungan, maka sanksinya bisa meningkat dari sedang menjadi berat,” pungkasnya.
Pemko Medan memastikan bahwa proses hukum dan sanksi disiplin terhadap para ASN yang terlibat akan mengacu pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.(hm/PE)
RADARMEDAN.com – Juara lima kali Piala Dunia FIFA, Brasil, ditahan Maroko bermain imbang 1-1 sampai turun minum di Grup C Piala Dunia FIFA 2026 yang berlangsung pagi ini, 14/6/2026, pagi WIB di New Jersey Stadium, New York City, New York, Amerika Serikat (AS). Timnas Negeri Samba justru duluan tertinggal 0-1 sampai turun minum ketika di . . .
RADARMEDAN.COM – Direktorat Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) dan Pemberantasan Perdagangan Orang (PPO) Polda Sumatera Utara mengungkap kasus dugaan tindak pidana penyiaran dan penyediaan konten bermuatan pornografi melalui siaran langsung (live streaming) di platform TikTok. Direktur Reserse PPA dan PPO Polda Sumut, Kombes . . .
RADARMEDAN.COM – Gelombang perlawanan jemaat terhadap rencana pengosongan paksa Gedung Gereja Oikoumene (POUK) Universitas Sumatera Utara (USU) makin memanas paska terbitnya surat pengosongan yang kedua. Buntunya komunikasi dengan pihak kampus membuat Tim Hukum Majelis Umat Kristen Indonesia (MUKI) Sumatera Utara menolak keras surat . . .
RADARMEDAN.COM - Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, secara resmi melantik sejumlah pejabat eselon II, III dan IV di lingkungan Pemko Medan, Kamis (16/4/2026). Dalam pelantikan yang berlangsung di Balai Kota ini, Rico Waas memberikan peringatan keras berupa tenggat waktu (deadline) selama enam bulan bagi para pejabat yang baru dilantik . . .
RADARMEDAN.COM - Belakangan ini, tensi di Kota Medan lagi naik gara-gara polemik Surat Edaran (SE) Wali Kota soal penataan daging non-halal. Dari aksi ribuan massa di Balai Kota sampai munculnya gerakan tandingan, suasananya jadi makin "panas". Tapi tunggu dulu, warga Medan jangan mau cuma jadi penonton yang gampang disulut. Kita harus . . .
RADARMEDAN.COM - Gelombang protes ribuan masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Solidaritas Pedagang dan Konsumen Daging Babi Kota Medan memadati depan Kantor Wali Kota dan gedung DPRD Medan, Kamis (26/2/2026). Massa menuntut pencabutan Surat Edaran (SE) Wali Kota Medan yang dinilai diskriminatif dan mengancam keberlangsungan usaha pedagang . . .
RADARMEDAN.COM, JAKARTA - Pemerintah menegaskan komitmennya dalam menata dan menertibkan kegiatan ekonomi berbasis sumber daya alam. Komitmen tersebut ditunjukkan dengan pencabutan izin terhadap puluhan perusahaan yang terbukti melakukan pelanggaran di kawasan hutan. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa Presiden Prabowo . . .
RADARMEDAN.COM - Walikota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas angkat bicara terkait dana bantuan dari Bank Dunia sebesar Rp 1,5 triliun untuk program pengendalian banjir di Kota Medan. Ia membantah bahwa Pemerintah Kota (Pemko) Medan mengelola dana batuan tersebut. Rico menjelaskan bahwa realisasi dana bantuan tersebut, mengelola adalah Balai . . .
RADARMEDAN.COM - Polda Sumatera Utara merilis perkembangan terbaru penanganan bencana alam di wilayah Sumut sejak 24 hingga 29 November 2025. Hingga pukul 09.00 WIB, tercatat 488 kejadian bencana alam meliputi tanah longsor, banjir, pohon tumbang, dan angin puting beliung yang tersebar di 21 wilayah hukum Polres jajaran. Update Ddata terbaru, . . .
Tulisan Kiriman Hanina Afifah, Mahasiswi Ilmu Komunikasi USU RADARMEDAN.COM - Bagi sebagian orang, bahkan mungkin Anda salah satunya, olahan herbal sering terdengar meragukan dalam mendukung pemulihan kesehatan. Namun, Michael Aditya (32) membuktikan lewat kisahnya. Tak pernah sebelumnya terlintas di benak pria asal Surabaya ini, . . .
_JPG.jpg)
.jpg)
__jpg.jpg)
