Keterangan Gambar : Pemko Medan melalui Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) kota Medan memberikan kado istimewa berupa perlindungan BPJS Ketenagakerjaan kepada 14 ribu lebih pekerja disektor informal.
RADARMEDAN.COM - Di hari jadi Kota Medan ke 434, Pemko Medan melalui Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) kota Medan memberikan kado istimewa berupa perlindungan BPJS Ketenagakerjaan kepada 14 ribu lebih pekerja disektor informal.
BPJS Ketenagakerjaan tersebut diserahkan langsung oleh Wali Kota Medan, Bobby Nasution secara simbolis kepada Kader PKK, Kader Posyandu, Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) swasta SD dan SMP di kota Medan usai berlangsungnya upacara bendera dalam rangka hari jadi Kota Medan ke 434.
Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan, Illyan Chandra Simbolon saat dikonfirmasi mengatakan pemberian perlindungan BPJS Ketenagakerjaan kepada para pekerja disektor informal tersebut sebagai bentuk kepedulian Wali Kota Medan, Bobby Nasution kepada para pekerja dikota Medan.
"Pak Bobby sangat peduli terhadap para pekerja kita sehingga semalam pada saat upacara hari jadi kota Medan, Pak Bobby menyerahkan perlindungan BPJS Ketenagakerjaan kepada pekerja informal kita sebanyak 14.814 orang," kata Illyan Chandra Simbolon diruang kerjanya, Selasa (2/7).
Dikatakan Illyan Chandra Simbolon saat ini total jumlah pekerja di sektor informal sebanyak 214.555 orang. Disnaker Kota Medan menargetkan sebanyak 29% dari jumlah tersebut atau sekitar 60.464 orang akan dilindungi dengan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaannya dengan dua program manfaat yaitu Jaminan Kematian (JKM) dan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK).
"Sektor pekerja informal ini sangat perlu untuk dilindungi, ini juga sesuai dengan program Pemerintah Pusat,"ujar Illyan Chandra Simbolon.
Apalagi Illyan Chandra Simbolon menyebutkan para pekerja informal yang diberikan perlindungan BPJS Ketenagakerjaan kemarin merupakan para pekerja yang bersentuhan langsung dalam melayani masyarakat.
"Kita ketahui kader posyandu, kader PKK dan guru merupakan ujung tombak kita dalam melayani masyarakat sehingga sudah sepantasnya mereka mendapatkan perlindungan jaminan sosial,"sebut Illyan Chandra Simbolon.
Upaya Pemko Medan dalam mengcover para pekerja informal agar mendapatkan perlindungan BPJS Ketenagakerjaan tersebut tidak terlepas dari dukungan dan kolaborasi dari berbagai pihak termasuk pihak swasta dalam hal ini perusahaan. Melalui program Corporate Social Responsibility (CSR), Illyan Chandra Simbolon mengatakan perusahaan banyak membantu Pemerintah Kota dalam melindungi masyarakatnya.
"Untuk itu saya ucapkan terimakasi kepada perusahaan yang sudah ikut berpatisipasi dan banyak membantu berjalanya program ini, semoga kedepanya semakin banyak lagi perusahaan yang mau ikut membantu mengcover pekerja informal kita sehingga target 29% tersebut dapat segera kita capai,"harap Illyan Chandra Simbolon.(HM/PE)
RADARMEDAN.COM, DELISERDANG – Polemik antara Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Deli Serdang dengan akun media sosial "Badan Perwakilan Netizen 2" makin menghangat. Di tengah krisis gagalnya pengesahan P-APBD 2026, langkah Pemkab yang melaporkan akun anonim tersebut ke Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) sempat memicu reaksi . . .
RADARMEDAN.COM, KARO – Kepolisian Resor (Polres) Tanah Karo bergerak cepat mengungkap kasus dugaan pencurian dengan kekerasan yang menewaskan seorang dosen Institut Teknologi Bisnis (ITB) Kabanjahe, Asprina br Surbakti (38). Petugas berhasil mengamankan dua orang tersangka yang diduga terlibat langsung dalam peristiwa berdarah . . .
RADARMEDAN.COM — Aktivitas seorang perempuan yang menggunakan sejumlah nama akun dan mencantumkan berbagai gelar akademik serta profesi kedokteran di media sosial TikTok menjadi perhatian publik. Perempuan yang disebut bernama Nurlian Galingging itu diketahui tampil dengan sejumlah gelar, di antaranya profesor, dokter spesialis . . .
RADARMEDAN.COM – Konflik seputar pengosongan fasilitas Chapel Oikumene Universitas Sumatera Utara (USU) memanas dan berujung ke ranah hukum pidana. Menyusul eksekusi pengosongan oleh pihak kampus pada Senin (10/8/2026), Pdt. Gloria Iriany Balle, S.Th., M.Div., resmi melaporkan Rektor USU beserta sejumlah pihak ke Sentra Pelayanan Kepolisian . . .
RADARMEDAN.com – Juara lima kali Piala Dunia FIFA, Brasil, ditahan Maroko bermain imbang 1-1 sampai turun minum di Grup C Piala Dunia FIFA 2026 yang berlangsung pagi ini, 14/6/2026, pagi WIB di New Jersey Stadium, New York City, New York, Amerika Serikat (AS). Timnas Negeri Samba justru duluan tertinggal 0-1 sampai turun minum ketika di . . .
RADARMEDAN.COM – Direktorat Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) dan Pemberantasan Perdagangan Orang (PPO) Polda Sumatera Utara mengungkap kasus dugaan tindak pidana penyiaran dan penyediaan konten bermuatan pornografi melalui siaran langsung (live streaming) di platform TikTok. Direktur Reserse PPA dan PPO Polda Sumut, Kombes . . .
RADARMEDAN.COM – Gelombang perlawanan jemaat terhadap rencana pengosongan paksa Gedung Gereja Oikoumene (POUK) Universitas Sumatera Utara (USU) makin memanas paska terbitnya surat pengosongan yang kedua. Buntunya komunikasi dengan pihak kampus membuat Tim Hukum Majelis Umat Kristen Indonesia (MUKI) Sumatera Utara menolak keras surat . . .
RADARMEDAN.COM - Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, secara resmi melantik sejumlah pejabat eselon II, III dan IV di lingkungan Pemko Medan, Kamis (16/4/2026). Dalam pelantikan yang berlangsung di Balai Kota ini, Rico Waas memberikan peringatan keras berupa tenggat waktu (deadline) selama enam bulan bagi para pejabat yang baru dilantik . . .
RADARMEDAN.COM - Belakangan ini, tensi di Kota Medan lagi naik gara-gara polemik Surat Edaran (SE) Wali Kota soal penataan daging non-halal. Dari aksi ribuan massa di Balai Kota sampai munculnya gerakan tandingan, suasananya jadi makin "panas". Tapi tunggu dulu, warga Medan jangan mau cuma jadi penonton yang gampang disulut. Kita harus . . .
RADARMEDAN.COM - Gelombang protes ribuan masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Solidaritas Pedagang dan Konsumen Daging Babi Kota Medan memadati depan Kantor Wali Kota dan gedung DPRD Medan, Kamis (26/2/2026). Massa menuntut pencabutan Surat Edaran (SE) Wali Kota Medan yang dinilai diskriminatif dan mengancam keberlangsungan usaha pedagang . . .
_jpg.jpg)
.jpg)
__jpg.jpg)