RDP di DPR RI, Kombes Calvijn Ungkap Kasus Kematian WLG dengan Scientific Crime Investigation

RADARMEDAN.COM, JAKARTA - Komisi III DPR RI menggelar rapat dengar pendapat (RDP) dan rapat dengar pendapat umum (RDPU) membahas kasus kematian mantan istri Brigadir I berinisial WLG di Medan, Sumatera Utara, di Komisi III DPR RI, Selasa (11/8/2026). Perempuan tersebut sebelumnya diduga meninggal dunia akibat bunuh diri.

Kapolrestabes Medan Kombes Pol Jean Calvijn Simanjuntak  menegaskan pengungkapan kasus kematian seorang wanita berinisial WLG, yang ditemukan tewas dengan luka tembak di bagian kepala di kediamannya di Komplek Bumi Asri, Kecamatan Medan Helvetia, pada Minggu (2/8/2026) dilakukan sepenuhnya melalui Scientific Crime Investigation (SCI).

Calvijn mengatakan sejak menerima laporan, tim gabungan bergerak melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) secara menyeluruh dengan melibatkan Tim Inafis dan Laboratorium Forensik. Seluruh barang bukti yang ditemukan di lokasi telah diamankan untuk diperiksa secara ilmiah. Ia juga mengungkap alasan pihaknya menerbitkan laporan polisi (LP) model A dalam kasus kematian WLG, mantan istri Bripka Iman Harefa (IH).

WLG sebelumnya diduga meninggal dunia akibat bunuh diri menggunakan senjata api milik mantan suaminya.

Calvijn mengatakan, LP model A diterbitkan anggota kepolisian pada awal penanganan perkara untuk mempercepat proses penyelidikan sekaligus membuat terang dugaan tindak pidana yang terjadi.

“Awal kejadian, pada saat tanggal 2 Agustus, tim memang langsung ke TKP. Untuk konstruksi pasal awal, kami menerapkan bahwa LP model A untuk percepatan dan untuk membuat terang-benderang suatu tindak pidana itu,” ujar Calvijn dalam  rapat dengar pendapat (RDP) dan rapat dengar pendapat umum (RDPU) di Komisi III DPR RI, Selasa (11/8/2026).

Menurut Calvijn, pada tahap awal penyidikan polisi menggunakan Pasal 458 terkait dugaan tindak pidana pembunuhan. Langkah tersebut diambil karena saat itu jumlah saksi dan bukti yang tersedia masih sangat terbatas.

“Persangkaan awal kita melakukan Pasal 458, yaitu tindak pidana pembunuhan karena begitu minimnya saksi dan bukti,” jelasnya.

Karena itu, polisi melakukan serangkaian langkah penyidikan secara cepat, mulai dari olah tempat kejadian perkara (TKP) hingga pemeriksaan forensik dan otopsi terhadap korban.

Calvijn mengatakan seluruh temuan di lokasi kejadian kemudian diperiksa untuk membantu penyidik memperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai peristiwa tersebut.

“Semua alat bukti barang bukti yang ada di TKP, baik itu berbentuk fisik dan lain-lainnya, darah, itu bisa kami serahkan ke Labfor Forensik,” katanya.

Pemeriksaan laboratorium forensik, lanjut Calvijn, dilakukan untuk memperoleh informasi ilmiah yang dapat mendukung proses penyidikan dan membantu memastikan konstruksi perkara.

“Beliau yang ada di sana untuk memastikan. Setidaknya bisa mendapatkan informasi yang dibutuhkan oleh penyidik,” ujarnya.

Rapat yang turut dihadiri Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Sumatera Utara Kombes Pol Cornelis Mangarahon Simanjuntak, keluarga korban, serta kuasa hukum menghasilkan empat kesimpulan dan rekomendasi.

Anggota Komisi III DPR RI Hinca Panjaitan mengatakan rapat dilakukan tertutup karena proses penyidikan kasus tersebut masih berlangsung.

Hinca menyampaikan, kesimpulan pertama, Komisi III DPR meminta Polrestabes Medan mengusut tuntas kasus kematian WLG berdasarkan laporan polisi Nomor LP/A/74/VIII/2026/SPKT Satreskrim Polrestabes Medan tertanggal 2 Agustus 2026.

Pengusutan diminta dilakukan secara profesional, transparan, objektif, dan akuntabel.

“Komisi III DPR RI meminta Polrestabes Medan untuk mengusut tuntas kasus kematian almarhumah WLG berdasarkan laporan polisi nomor LP/A/74/VIII/2026/SPKT Satreskrim Polrestabes Medan tanggal 2 Agustus 2026 agar dilakukan secara profesional, transparan, objektif, dan akuntabel,” kata Hinca dalam konferensi pers di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Menurut Hinca, pimpinan Komisi III menilai proses penyidikan yang dilakukan kepolisian sejauh ini masih berada pada jalur yang semestinya. Karena itu, kepolisian diberikan kesempatan untuk menyelesaikan proses penyidikan secara menyeluruh.

Kesimpulan kedua, Komisi III DPR meminta Ditreskrimum Polda Sumatera Utara melakukan supervisi terhadap penanganan perkara tersebut.

Supervisi itu dimaksudkan untuk memastikan proses penyidikan berjalan secara transparan, objektif, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Komisi III DPR RI meminta Ditreskrimum Polda Sumatera Utara untuk melakukan supervisi terhadap perkara nomor LP/A/74/VIII/2026/SPKT Satreskrim Polrestabes Medan tanggal 2 Agustus 2026 dan memastikan penanganan perkara berjalan secara transparan dan objektif sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku,” ujar Hinca.

Ketiga, Komisi III DPR meminta Polrestabes Medan memberikan akses informasi seluas-luasnya kepada pihak keluarga korban terkait perkembangan penanganan perkara.

Langkah tersebut dinilai penting agar keluarga memperoleh informasi yang jelas mengenai proses penyidikan, termasuk apabila membutuhkan data atau bukti yang berkaitan dengan perkara.

Hinca mengatakan keterbukaan informasi diperlukan untuk mencegah munculnya berbagai tafsir dan dugaan di tengah keluarga korban.

“Kalau mereka masih butuh informasi atau data terkait, bukti atau informasi terkait lainnya terhadap perkara ini supaya tidak ada lagi tafsir yang berubah atau dugaan-dugaan yang disampaikan, maka kita minta Polrestabes untuk memberi akses seluas-luasnya,” katanya.

Keempat, Komisi III DPR menyatakan akan mengawal langsung proses pengungkapan kasus kematian WLG yang ditangani Polda Sumatera Utara dan Polrestabes Medan.

Pengawalan tersebut dilakukan untuk memastikan seluruh proses berjalan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

“Komisi III DPR RI akan mengawal secara langsung proses pengungkapan kasus kematian almarhumah WLG yang dilakukan oleh Polda Sumatera Utara dan Polrestabes Medan dan memastikan pengungkapan kasus ini akan berjalan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku,” ucap Hinca.

Brigadir I Ditempatkan di Tempat Khusus

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Sumatera Utara Kombes Pol Cornelis Mangarahon Simanjuntak mengatakan Brigadir I telah ditempatkan di tempat khusus (patsus) selama 20 hari.

Penempatan tersebut berkaitan dengan ketidakcermatan Brigadir I dalam mengamankan senjata api.

“Memang ada aturan dan paling tahu Bid Propam Polda Sumut. Ini sudah berproses bahwa yang bersangkutan saat ini sudah ditempatkan di tempat khusus selama 20 hari karena ketidakcermatan yang bersangkutan mengamankan senjata api,” kata Cornelis.

Komisi III DPR berharap proses penyidikan dapat segera memberikan kejelasan mengenai kasus kematian WLG. Kepolisian juga diminta tetap mengedepankan profesionalitas, transparansi, dan akuntabilitas dalam menangani perkara tersebut.

Berita Terkait

• Plt Walikota Medan Ucapkan Terima Kasih kepada Letkol Marinir James Munthe M Tr Hanla
• Jelang Natal, Pemkab Nias Barat Gelar Operasi Pasar Murah
• Atlet Atletik Putri Terbaik Sibolga, Pretty Sihite Perkuat Kontingen Indonesia di Sea Games
• Bupati Karo: SKPD Harus Gerak Cepat Tangani Setiap Permasalahan

Berita Populer

• Reses ke Asahan, Junimart Girsang Ingatkan KPU Terkait KTP dan Pengawasan Bawaslu
• DPD WALANTARA Soroti Dinas Lingkungan Hidup Karo
• Pemkab Labuhanbatu Sosialisasi UU Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Kekerasan Seksual
• BPK RI Serahkan Laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan Pemkab Labuhanbatu
• Pemkab Labuhanbatu Bersama BPJS Tanjungbalai Rapat Guna Tingkatkan Pelayanan Kesehatan