Keterangan Gambar : Junirmart Girsang (detik.com)
RADARMEDAN.COM, JAKARTA - Komisi II DPR RI mengusulkan beberapa poin terkait Rancangan Undang-undang (RUU) Aparatur Sipil Negara (ASN/PNS) tentang Perubahan atas UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN. Salah satu poin yang diusulkan adalah pengangkatan tenaga honorer untuk jadi PNS.
Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PDIP, Junirmart Girsang menilai hal itu perlu dilakukan karena ada kepala daerah yang memanfaatkan tenaga honorer untuk mendapatkan uang. Dia bilang untuk jadi tenaga honorer di daerah banyak yang dimintakan uang.
"Pak Mendagri ini jadi tugas dan kewenangan Pak Mendagri supaya mengawasi para kepala daerah. Mereka itu sampai sekarang masih menerima para tenaga honorer dan mengutip duit, sampai sekarang dan ini terjadi di Simalungun," kata Junimart saat rapat kerja di ruang rapat Komisi II DPR RI yang juga dihadiri Mendagri Tito Karnavian, Senin (18/1/2021).
Saat masa kontrak tenaga honorer habis, mereka harus membayar ke kepala daerah setempat untuk memperpanjang kontrak tersebut karena tak kunjung diangkat sebagai PNS. Untuk menjadi guru honorer, ada yang harus membayar hingga Rp 10 juta.
"1.210 sekarang tenaga honorer dan masa kontrak mereka sudah habis setahun, untuk memperpanjang mereka harus membayar bahkan tenaga honorer juga ditambah lebih kurang 600 orang. Tolong Pak Mendagri ini diawasi di daerah ini di Simalungun boleh dicek," ucapnya.
"Di sini ada beberapa tenaga honorer yang lapor ke saya dan mereka dimintain duit. Kalau punya beking Rp 2 juta, kalau tidak Rp 10 juta. Setiap tahun ini, inilah yang mengakibatkan banyak tenaga honorer yang menuntut untuk diangkat jadi CPNS,"katanya.
Anggota Komisi II lainnya dari Fraksi PDIP, Komarudin Watubun meminta kepala daerah diawasi agar tidak ada yang memanfaatkan situasi ini. Dia meminta pemerintah melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
"Ini harus tertibkan kepala daerah karena pemilihan langsung kepala daerah ini akibatnya tim sukses kemudian ditarik jadi honorer-honorer terus tiap tahun seperti ini. Kalau memang ini tidak benar suruh KPK periksa kepala daerah masukan ke penjara, tidak boleh begini itu tidak benar," tegasnya.
Menurutnya, banyak masyarakat yang masih berharap menggantungkan hidupnya dari menjadi pegawai pemerintah. Padahal masa depannya dianggap masih belum jelas.
" Ini idealisme pemerintah untuk menertibkan ASN tapi realitas hari ini ratusan ribu warga negara republik Indonesia berharap hidup dari sini dan sudah menteri yang ketiga tidak menyelesaikan persoalan. Akhirnya rakyat jadi bingung kerja di situ, gantung harapan di situ tapi tidak jelas masa depannya," tuturnya. (detik.com /PR)
RADARMEDAN.COM - Belakangan ini, tensi di Kota Medan lagi naik gara-gara polemik Surat Edaran (SE) Wali Kota soal penataan daging non-halal. Dari aksi ribuan massa di Balai Kota sampai munculnya gerakan tandingan, suasananya jadi makin "panas". Tapi tunggu dulu, warga Medan jangan mau cuma jadi penonton yang gampang disulut. Kita harus . . .
RADARMEDAN.COM - Gelombang protes ribuan masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Solidaritas Pedagang dan Konsumen Daging Babi Kota Medan memadati depan Kantor Wali Kota dan gedung DPRD Medan, Kamis (26/2/2026). Massa menuntut pencabutan Surat Edaran (SE) Wali Kota Medan yang dinilai diskriminatif dan mengancam keberlangsungan usaha pedagang . . .
RADARMEDAN.COM, JAKARTA - Pemerintah menegaskan komitmennya dalam menata dan menertibkan kegiatan ekonomi berbasis sumber daya alam. Komitmen tersebut ditunjukkan dengan pencabutan izin terhadap puluhan perusahaan yang terbukti melakukan pelanggaran di kawasan hutan. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa Presiden Prabowo . . .
RADARMEDAN.COM - Walikota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas angkat bicara terkait dana bantuan dari Bank Dunia sebesar Rp 1,5 triliun untuk program pengendalian banjir di Kota Medan. Ia membantah bahwa Pemerintah Kota (Pemko) Medan mengelola dana batuan tersebut. Rico menjelaskan bahwa realisasi dana bantuan tersebut, mengelola adalah Balai . . .
RADARMEDAN.COM - Polda Sumatera Utara merilis perkembangan terbaru penanganan bencana alam di wilayah Sumut sejak 24 hingga 29 November 2025. Hingga pukul 09.00 WIB, tercatat 488 kejadian bencana alam meliputi tanah longsor, banjir, pohon tumbang, dan angin puting beliung yang tersebar di 21 wilayah hukum Polres jajaran. Update Ddata terbaru, . . .
Tulisan Kiriman Hanina Afifah, Mahasiswi Ilmu Komunikasi USU RADARMEDAN.COM - Bagi sebagian orang, bahkan mungkin Anda salah satunya, olahan herbal sering terdengar meragukan dalam mendukung pemulihan kesehatan. Namun, Michael Aditya (32) membuktikan lewat kisahnya. Tak pernah sebelumnya terlintas di benak pria asal Surabaya ini, . . .
RADARMEDAN.COM – Kapolrestabes Medan Kombes Jean Calvijn Simanjuntak dalam temu pers memberi penjelaskan kepada wartawan bahwa kasus pembakaran rumah seorang Hakim Pengadilan Negeri (PN) Medan di Komplek Taman Harapan Indah, Blok D No. 25, dipastikan merupakan aksi pembakaran berencana oleh mantan sopir korban. Hal itu disampaikan dalam . . .
RADARMEDAN.COM - Dalam era informasi yang berkembang sangat cepat dan luas, pejabat negara maupun swasta diingatkan untuk lebih selektif dalam memilih media yang dijadikan sumber informasi. Penting bagi pejabat negara untuk mengenali media dan jurnalis yang kredibel agar informasi yang diterima maupun disebarkan dapat . . .
RADARMEDAN.COM - Persaingan media online di Sumatera Utara kian dinamis. Berdasarkan hasil penelusuran dan pemeringkatan yang dilakukan hari ini (3/11/2025), tercatat 30 media online berkantor di Provinsi Sumatera Utara menjadi yang paling banyak dikunjungi pembaca sepanjang tahun 2025. Dalam daftar tersebut, Tribun-Medan.com masih menempati . . .
RADARMEDAN.COM, BINJAI – Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution menemui Sopian Daulai Nadeak, guru SMK Negeri 1 Kutalimbaru, Kabupaten Deliserdang, yang dilaporkan orang tua siswa ke polisi. Pertemuan berlangsung di rumah Sopian, di Binjai, Jumat (31/10/2025). Dalam kesempatan itu, Bobby menyampaikan harapannya agar . . .
.jpg)
