RADARMEDAN.COM – Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) DPRD Sumut menyampaikan refleksi akhir tahun 2021 di chanel youtube Moncong Putih TV pada Kamis 9 Desember 2021.
Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Sumut Mangapul Purba menjelaskan pentingnya Fraksi PDI Perjuangan menyampaikan refleksi itu sebagai bahan evaluasi Pemprov Sumut untuk meningkatkatkan kinerjanya pada tahun-tahun mendatang.
Salah satu point yang disoroti Mangapul adalah soal trendingnya berita petani Tanah Karo yang mengirimkan 3 ton jeruk ke Istana Negara, baru-baru ini. Jeruk yang diserahkan perwakilan petani Tanah karo itu pun diterima langsung oleh Presiden Joko Widodo.
Dalam konteks itu, Mangapul melihat betapa belum bersinerginya Pemprov Sumut dan Pemkab Tanah Karo dalam memperjuangkan infrastruktur yang layak untuk masyarakat Sumut, khususnya warga Tanah Karo yang sebagian besar hidup dari pertanian.
“Kejadian itu adalah cermin bagi kita bahwa kepedulian terhadap pembangunan infrastruktur masih sangat minim. Gubernur dan Bupati tidak peka terhadap kebutuhan mendasar para petani. Bertahun-tahun jalan di Desa Liang Melas Datas, Tanah Karo terbiarkan dalam kondisi rusak parah. Apakah semua harus perintah Presiden baru semua jalan yang rusak diperbaiki? Kami prihatin melihat itu semua,’’ kata Mangapul.
Dalam paparan lain, Mangapul juga berbicara soal masih lambannya penanganan Covid-19 di berbagi daerah di Sumut, terutama pelaksanaan vaksinasi, masih banyak daerah-daerah yang belum sampai target minimal vaksinasi
Begitu pula soal upah buruh (UMP) Sumut tahun 2022 yang baru disahkan Gubernur Edy Rahmayadi yang hanya naik 0.93 % dari UMP 2021. Kenaikan UMP itu dianggap sangat minim dilihat dari semakin meroketnya harga-harga kebutuhan pokok.
"Fraksi PDI Perjuangan DPRD Sumut berharap kepada pemerintah dan pelaku usaha untuk duduk bersama melihat UMP ini sebagai kebutuhan bersama, karena buruh juga bagian penting dari aset bangsa yang nasibnya harus diperhatikan dan kesejahterannya ditingkatkan, kami pasti akan mengawal bahwa UMP harus maksimal" imbuh Mangapul
Pokok persoalan lain yang disoroti adalah soal kelangkaan pupuk di Simalungun dan daerah-daerah lain. Banyak petani menjerit karena kesulitan mendapatkan pupuk. Jika pun ada, pupuk itu akan dibeli dengan harga yang mahal. Padahal semestinya, kata Mangapul, distribusi dan tata niaga pupuk harus berada dalam kendali Pemprov Sumut.
Soal banjir yang belakangan terjadi juga menjadi perhatian khusus Fraksi PDI Perjuangan bahwa antara Pemrovsu dan Kepala Daerah yang berada di hulu dan hilir sungai belum satu pandangan dalam melihat persoalan banjir ini.
"Pemrovsu dan kepala daerah harua berkolaborasi untuk melakukan program penangan banjir ini secara terintegrasi satu dengan lainnya karena persoalan ini dimulai dari hulu dan dampaknya ada di hilir" pungkas Mangapul
Paparan refleksi akhir tahun Fraksi PDIP ini dapat diltonton selengkapnya di chanel youtube Moncong Putih TV. (Hanson Munthe)/PE
RADARMEDAN.COM, DELISERDANG – Polemik antara Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Deli Serdang dengan akun media sosial "Badan Perwakilan Netizen 2" makin menghangat. Di tengah krisis gagalnya pengesahan P-APBD 2026, langkah Pemkab yang melaporkan akun anonim tersebut ke Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) sempat memicu reaksi . . .
RADARMEDAN.COM, KARO – Kepolisian Resor (Polres) Tanah Karo bergerak cepat mengungkap kasus dugaan pencurian dengan kekerasan yang menewaskan seorang dosen Institut Teknologi Bisnis (ITB) Kabanjahe, Asprina br Surbakti (38). Petugas berhasil mengamankan dua orang tersangka yang diduga terlibat langsung dalam peristiwa berdarah . . .
RADARMEDAN.COM — Aktivitas seorang perempuan yang menggunakan sejumlah nama akun dan mencantumkan berbagai gelar akademik serta profesi kedokteran di media sosial TikTok menjadi perhatian publik. Perempuan yang disebut bernama Nurlian Galingging itu diketahui tampil dengan sejumlah gelar, di antaranya profesor, dokter spesialis . . .
RADARMEDAN.COM – Konflik seputar pengosongan fasilitas Chapel Oikumene Universitas Sumatera Utara (USU) memanas dan berujung ke ranah hukum pidana. Menyusul eksekusi pengosongan oleh pihak kampus pada Senin (10/8/2026), Pdt. Gloria Iriany Balle, S.Th., M.Div., resmi melaporkan Rektor USU beserta sejumlah pihak ke Sentra Pelayanan Kepolisian . . .
RADARMEDAN.com – Juara lima kali Piala Dunia FIFA, Brasil, ditahan Maroko bermain imbang 1-1 sampai turun minum di Grup C Piala Dunia FIFA 2026 yang berlangsung pagi ini, 14/6/2026, pagi WIB di New Jersey Stadium, New York City, New York, Amerika Serikat (AS). Timnas Negeri Samba justru duluan tertinggal 0-1 sampai turun minum ketika di . . .
RADARMEDAN.COM – Direktorat Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) dan Pemberantasan Perdagangan Orang (PPO) Polda Sumatera Utara mengungkap kasus dugaan tindak pidana penyiaran dan penyediaan konten bermuatan pornografi melalui siaran langsung (live streaming) di platform TikTok. Direktur Reserse PPA dan PPO Polda Sumut, Kombes . . .
RADARMEDAN.COM – Gelombang perlawanan jemaat terhadap rencana pengosongan paksa Gedung Gereja Oikoumene (POUK) Universitas Sumatera Utara (USU) makin memanas paska terbitnya surat pengosongan yang kedua. Buntunya komunikasi dengan pihak kampus membuat Tim Hukum Majelis Umat Kristen Indonesia (MUKI) Sumatera Utara menolak keras surat . . .
RADARMEDAN.COM - Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, secara resmi melantik sejumlah pejabat eselon II, III dan IV di lingkungan Pemko Medan, Kamis (16/4/2026). Dalam pelantikan yang berlangsung di Balai Kota ini, Rico Waas memberikan peringatan keras berupa tenggat waktu (deadline) selama enam bulan bagi para pejabat yang baru dilantik . . .
RADARMEDAN.COM - Belakangan ini, tensi di Kota Medan lagi naik gara-gara polemik Surat Edaran (SE) Wali Kota soal penataan daging non-halal. Dari aksi ribuan massa di Balai Kota sampai munculnya gerakan tandingan, suasananya jadi makin "panas". Tapi tunggu dulu, warga Medan jangan mau cuma jadi penonton yang gampang disulut. Kita harus . . .
RADARMEDAN.COM - Gelombang protes ribuan masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Solidaritas Pedagang dan Konsumen Daging Babi Kota Medan memadati depan Kantor Wali Kota dan gedung DPRD Medan, Kamis (26/2/2026). Massa menuntut pencabutan Surat Edaran (SE) Wali Kota Medan yang dinilai diskriminatif dan mengancam keberlangsungan usaha pedagang . . .
_jpg.jpg)
.jpg)
__jpg.jpg)