Keterangan Gambar : “Penguatan Integritas sebagai Strategi Pencegahan dan Penanggulangan Korupsi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Toba Tahun 2026” yang digelar Inspektorat Kabupaten Toba di Balai Data Kantor Bupati Toba, Rabu (26/8/2026).
RADARMEDAN.COM,TOBA - Pemerintah Kabupaten Toba terus memperkuat benteng pencegahan korupsi di lingkungan pemerintahan. Upaya tersebut dilakukan melalui sosialisasi antikorupsi bertema “Penguatan Integritas sebagai Strategi Pencegahan dan Penanggulangan Korupsi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Toba Tahun 2026” yang digelar Inspektorat Kabupaten Toba di Balai Data Kantor Bupati Toba, Rabu (26/8/2026).
Kegiatan tersebut dibuka Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Toba, Paber Napitupulu. Dalam arahannya, Paber menegaskan pentingnya penguatan integritas aparatur sekaligus melakukan evaluasi terhadap berbagai kelemahan dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Menurutnya, upaya pencegahan korupsi tidak cukup hanya dilakukan melalui pengawasan, tetapi harus dibangun menjadi budaya kerja di lingkungan pemerintahan.
“MCSP dan SPI merupakan program Direktorat Koordinasi dan Supervisi KPK RI yang dilaksanakan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019, yang telah diubah dengan perubahan kedua melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2022 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,” ujar Paber.
Ia menjelaskan, dalam program Monitoring, Controlling, Surveillance for Prevention (MCSP) 2026 terdapat tujuh area intervensi yang menjadi indikator penilaian. Ketujuh area tersebut yakni perencanaan dan penganggaran APBD, pengadaan barang dan jasa (PBJ), pelayanan publik, manajemen ASN, pengelolaan barang milik daerah (BMD), optimalisasi pendapatan daerah, serta penguatan aparat pengawasan intern pemerintah (APIP).
Pada MCSP 2025, Pemkab Toba memperoleh nilai 80,5 dengan kategori “terjaga”. Capaian tersebut menempatkan Kabupaten Toba di peringkat keenam se-Sumatera Utara.
“Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Toba telah mengimplementasikan pendekatan pencegahan korupsi melalui ketujuh area tersebut,” katanya.
Namun, capaian tersebut masih menyisakan pekerjaan rumah. Berdasarkan hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) 2025, Pemkab Toba memperoleh nilai 71,59 dengan kategori “rentan” dan berada di peringkat ke-14 se-Sumatera Utara.
“Capaian ini tentunya menjadi bahan evaluasi bagi kita untuk terus melakukan perbaikan dan penguatan integritas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Toba,” tegas Paber.
Ia berharap sosialisasi tersebut dapat meningkatkan pemahaman seluruh aparatur mengenai pentingnya membangun budaya kerja yang berintegritas, transparan, akuntabel, serta berorientasi pada pelayanan masyarakat.
Sosialisasi menghadirkan Auditor Penyuluh Antikorupsi Madya Inspektorat Daerah Kota Pematangsiantar, Ricky Martin Erzuki Damanik, sebagai narasumber.
Sementara itu, Plt. Inspektur Kabupaten Toba, Ronald Gultom, melalui laporan kegiatan yang dibacakannya menyampaikan bahwa sosialisasi tersebut merupakan bagian dari langkah Pemkab Toba memperkuat nilai-nilai integritas sekaligus meningkatkan kesadaran aparatur mengenai pentingnya pencegahan dan penanggulangan korupsi.
“Kegiatan sosialisasi antikorupsi dilaksanakan guna meningkatkan pemahaman bersama tentang pentingnya perilaku antikorupsi dari seluruh pemangku kepentingan, baik internal pemerintah, masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, maupun mitra usaha,” kata Ronald.
Menurutnya, pemahaman tersebut menjadi modal penting untuk memperkuat integritas pelayanan publik dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik dan bersih.
“Dengan demikian, diharapkan dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat Toba sehingga Toba yang Mantap dapat terwujud,” ujarnya.
Ronald menambahkan, penguatan integritas merupakan langkah strategis untuk mencegah praktik korupsi. Dengan integritas yang semakin kuat, penyelenggaraan pemerintahan diharapkan berjalan secara bersih, efektif, transparan, dan bertanggung jawab.
Dalam kegiatan tersebut, peserta juga mendapatkan materi mengenai regulasi gratifikasi, benturan kepentingan, pelaporan harta kekayaan, serta strategi pencegahan korupsi melalui MCP KPK dan SPI.
Sosialisasi kemudian dilanjutkan dengan diskusi interaktif yang membahas sejumlah kasus nyata serta langkah-langkah pencegahan praktik korupsi di lingkungan pemerintahan. (Asa)/PE
RADARMEDAN.COM – Konflik seputar pengosongan fasilitas Chapel Oikumene Universitas Sumatera Utara (USU) memanas dan berujung ke ranah hukum pidana. Menyusul eksekusi pengosongan oleh pihak kampus pada Senin (10/8/2026), Pdt. Gloria Iriany Balle, S.Th., M.Div., resmi melaporkan Rektor USU beserta sejumlah pihak ke Sentra Pelayanan Kepolisian . . .
RADARMEDAN.com – Juara lima kali Piala Dunia FIFA, Brasil, ditahan Maroko bermain imbang 1-1 sampai turun minum di Grup C Piala Dunia FIFA 2026 yang berlangsung pagi ini, 14/6/2026, pagi WIB di New Jersey Stadium, New York City, New York, Amerika Serikat (AS). Timnas Negeri Samba justru duluan tertinggal 0-1 sampai turun minum ketika di . . .
RADARMEDAN.COM – Direktorat Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) dan Pemberantasan Perdagangan Orang (PPO) Polda Sumatera Utara mengungkap kasus dugaan tindak pidana penyiaran dan penyediaan konten bermuatan pornografi melalui siaran langsung (live streaming) di platform TikTok. Direktur Reserse PPA dan PPO Polda Sumut, Kombes . . .
RADARMEDAN.COM – Gelombang perlawanan jemaat terhadap rencana pengosongan paksa Gedung Gereja Oikoumene (POUK) Universitas Sumatera Utara (USU) makin memanas paska terbitnya surat pengosongan yang kedua. Buntunya komunikasi dengan pihak kampus membuat Tim Hukum Majelis Umat Kristen Indonesia (MUKI) Sumatera Utara menolak keras surat . . .
RADARMEDAN.COM - Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, secara resmi melantik sejumlah pejabat eselon II, III dan IV di lingkungan Pemko Medan, Kamis (16/4/2026). Dalam pelantikan yang berlangsung di Balai Kota ini, Rico Waas memberikan peringatan keras berupa tenggat waktu (deadline) selama enam bulan bagi para pejabat yang baru dilantik . . .
RADARMEDAN.COM - Belakangan ini, tensi di Kota Medan lagi naik gara-gara polemik Surat Edaran (SE) Wali Kota soal penataan daging non-halal. Dari aksi ribuan massa di Balai Kota sampai munculnya gerakan tandingan, suasananya jadi makin "panas". Tapi tunggu dulu, warga Medan jangan mau cuma jadi penonton yang gampang disulut. Kita harus . . .
RADARMEDAN.COM - Gelombang protes ribuan masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Solidaritas Pedagang dan Konsumen Daging Babi Kota Medan memadati depan Kantor Wali Kota dan gedung DPRD Medan, Kamis (26/2/2026). Massa menuntut pencabutan Surat Edaran (SE) Wali Kota Medan yang dinilai diskriminatif dan mengancam keberlangsungan usaha pedagang . . .
RADARMEDAN.COM, JAKARTA - Pemerintah menegaskan komitmennya dalam menata dan menertibkan kegiatan ekonomi berbasis sumber daya alam. Komitmen tersebut ditunjukkan dengan pencabutan izin terhadap puluhan perusahaan yang terbukti melakukan pelanggaran di kawasan hutan. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa Presiden Prabowo . . .
RADARMEDAN.COM - Walikota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas angkat bicara terkait dana bantuan dari Bank Dunia sebesar Rp 1,5 triliun untuk program pengendalian banjir di Kota Medan. Ia membantah bahwa Pemerintah Kota (Pemko) Medan mengelola dana batuan tersebut. Rico menjelaskan bahwa realisasi dana bantuan tersebut, mengelola adalah Balai . . .
RADARMEDAN.COM - Polda Sumatera Utara merilis perkembangan terbaru penanganan bencana alam di wilayah Sumut sejak 24 hingga 29 November 2025. Hingga pukul 09.00 WIB, tercatat 488 kejadian bencana alam meliputi tanah longsor, banjir, pohon tumbang, dan angin puting beliung yang tersebar di 21 wilayah hukum Polres jajaran. Update Ddata terbaru, . . .
_jpg.jpg)
.jpg)
__jpg.jpg)