Keterangan Gambar : Poltak Sirait menunjukkan Surat Keputusan atas laporannya terhadap Notaris IHN di gedung MKN Jalan Putri Hijau Medan, Kamis 17/4/2025
RADARMEDAN.COM - Majelis Pengawas Wilayah Notaris Sumatera Utara (MPN Sumut) mengeluarkan keputusan penting terkait dugaan penyalahgunaan wewenang yang melibatkan seorang notaris berinisial IHS.
Dalam perkara ini, IHS dilaporkan atas dugaan penggelapan sertifikat tanah milik warga bernama Poltak Sirait.
Putusan tersebut dibacakan pada Kamis (17/4/2025) dalam pertemuan yang difasilitasi MPN Sumut di Gedung MPN, Jalan Putri Hijau, Medan.
Berdasarkan hasil pemeriksaan dan klarifikasi, MPN Sumut menyatakan bahwa IHS terbukti melanggar ketentuan dalam Pasal 16 ayat 1 huruf a jo Pasal 17 ayat 1 huruf i Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 2 Tahun 2014.
MPN Sumut memerintahkan IHS untuk segera menyerahkan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 237 atas nama Poltak Sirait yang berlokasi di Kelurahan Parsaoran Ajibata, Kecamatan Ajibata, Kabupaten Toba, paling lambat dua bulan setelah putusan dibacakan. Jika perintah tersebut tidak dilaksanakan, MPN akan merekomendasikan sanksi lebih lanjut ke Majelis Pengawas Pusat Notaris.
Di sisi lain, pelapor juga diwajibkan untuk memberikan kompensasi yang layak kepada IHS sesuai ketentuan perundang-undangan, apabila sertifikat tersebut telah diserahkan.
Menanggapi putusan itu, Poltak Sirait menyampaikan apresiasinya terhadap langkah tegas MPN Sumut. Ia menyebut keputusan tersebut sebagai langkah keadilan atas laporan yang diajukannya hampir dua tahun lalu.
"Saya mengapresiasi ketegasan MPN Sumut. Namun secara pribadi saya merasa hukuman yang diberikan masih terlalu ringan. Saya berharap ada tindakan lebih keras, seperti pemberhentian atau pencabutan izin notaris IHS," ujarnya.
Poltak juga mengungkapkan niatnya untuk membawa kasus ini ke tingkat yang lebih tinggi. Ia tengah mengumpulkan bukti tambahan guna mengungkap potensi praktik mafia tanah yang diduga melibatkan IHS.
Dalam waktu dekat, ia berencana mengajukan Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi III DPR RI dan mendesak penyidik Polda Sumut agar menetapkan IHS sebagai tersangka.
Selain itu, ia juga kembali melaporkan IHS sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) ke Kantor Wilayah ATR/BPN Sumut agar diberikan sanksi tegas, termasuk pencabutan izin sebagai PPAT.
Sementara itu, anggota MPN Sumut, Marzuki, menegaskan bahwa putusan sudah disampaikan dan bersifat final.
Menanggapi kemungkinan klaim bahwa sertifikat telah disita pihak kepolisian, Marzuki menyatakan bahwa hal tersebut merupakan tanggung jawab notaris bersangkutan.
"Itu menjadi urusan IHS. Kami sudah mengeluarkan putusan," ujarnya singkat.
Di sisi lain, pihak Polda Sumut menyatakan akan mempelajari putusan MPN Sumut tersebut.
Hal ini disampaikan oleh Kompol Siti Rohani Tanpubolon dari Subbid Penmas, yang mewakili Kabid Humas Polda Sumut Kombes Pol Ferry Walintukan.
“Kami pelajari dulu, sebagai bagian dari proses penyidikan,” tegasnya.(HM)
RADARMEDAN.COM - Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol. Sonny Irawan, S.I.K., M.H. menegaskan komitmen memperkuat sinergi antara Polri dan masyarakat melalui peluncuran empat program prioritas dalam acara Tatap Muka Bersama Insan Pers di Aula Tribrata Mapolda Sumut, Kamis (29/10/2026). Dalam momen silaturahmi yang sama, jajaran Polda Sumut turut . . .
RADARMEDAN.COM, DELISERDANG – Polemik antara Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Deli Serdang dengan akun media sosial "Badan Perwakilan Netizen 2" makin menghangat. Di tengah krisis gagalnya pengesahan P-APBD 2026, langkah Pemkab yang melaporkan akun anonim tersebut ke Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) sempat memicu reaksi . . .
RADARMEDAN.COM, KARO – Kepolisian Resor (Polres) Tanah Karo bergerak cepat mengungkap kasus dugaan pencurian dengan kekerasan yang menewaskan seorang dosen Institut Teknologi Bisnis (ITB) Kabanjahe, Asprina br Surbakti (38). Petugas berhasil mengamankan dua orang tersangka yang diduga terlibat langsung dalam peristiwa berdarah . . .
RADARMEDAN.COM — Aktivitas seorang perempuan yang menggunakan sejumlah nama akun dan mencantumkan berbagai gelar akademik serta profesi kedokteran di media sosial TikTok menjadi perhatian publik. Perempuan yang disebut bernama Nurlian Galingging itu diketahui tampil dengan sejumlah gelar, di antaranya profesor, dokter spesialis . . .
RADARMEDAN.COM – Konflik seputar pengosongan fasilitas Chapel Oikumene Universitas Sumatera Utara (USU) memanas dan berujung ke ranah hukum pidana. Menyusul eksekusi pengosongan oleh pihak kampus pada Senin (10/8/2026), Pdt. Gloria Iriany Balle, S.Th., M.Div., resmi melaporkan Rektor USU beserta sejumlah pihak ke Sentra Pelayanan Kepolisian . . .
RADARMEDAN.com – Juara lima kali Piala Dunia FIFA, Brasil, ditahan Maroko bermain imbang 1-1 sampai turun minum di Grup C Piala Dunia FIFA 2026 yang berlangsung pagi ini, 14/6/2026, pagi WIB di New Jersey Stadium, New York City, New York, Amerika Serikat (AS). Timnas Negeri Samba justru duluan tertinggal 0-1 sampai turun minum ketika di . . .
RADARMEDAN.COM – Direktorat Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) dan Pemberantasan Perdagangan Orang (PPO) Polda Sumatera Utara mengungkap kasus dugaan tindak pidana penyiaran dan penyediaan konten bermuatan pornografi melalui siaran langsung (live streaming) di platform TikTok. Direktur Reserse PPA dan PPO Polda Sumut, Kombes . . .
RADARMEDAN.COM – Gelombang perlawanan jemaat terhadap rencana pengosongan paksa Gedung Gereja Oikoumene (POUK) Universitas Sumatera Utara (USU) makin memanas paska terbitnya surat pengosongan yang kedua. Buntunya komunikasi dengan pihak kampus membuat Tim Hukum Majelis Umat Kristen Indonesia (MUKI) Sumatera Utara menolak keras surat . . .
RADARMEDAN.COM - Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, secara resmi melantik sejumlah pejabat eselon II, III dan IV di lingkungan Pemko Medan, Kamis (16/4/2026). Dalam pelantikan yang berlangsung di Balai Kota ini, Rico Waas memberikan peringatan keras berupa tenggat waktu (deadline) selama enam bulan bagi para pejabat yang baru dilantik . . .
RADARMEDAN.COM - Belakangan ini, tensi di Kota Medan lagi naik gara-gara polemik Surat Edaran (SE) Wali Kota soal penataan daging non-halal. Dari aksi ribuan massa di Balai Kota sampai munculnya gerakan tandingan, suasananya jadi makin "panas". Tapi tunggu dulu, warga Medan jangan mau cuma jadi penonton yang gampang disulut. Kita harus . . .
_jpg.jpg)
.jpg)
__jpg.jpg)