Pondasi Berlubang, Pipa Menggantung: Jejak Masalah Proyek Air Bersih Rp.440 Juta di Bintuju Tapsel

RADARMEDAN.COM, TAPANULI SELATAN - Beton di kaki bendung kecil itu tampak menggantung. Tanah penyangga tergerus arus sungai Batang Angkola yang keruh kecokelatan. Dari rekaman video warga, terlihat batu pondasi terbuka. Di bawah dinding beton, rongga memanjang seolah menandai bahwa bangunan air tersebut kehilangan pijakan.

Bangunan itu merupakan bagian dari proyek Pembangunan Sarana Air Bersih Menuju Masjid Lingkungan I Kelurahan Bintuju, Kecamatan Angkola Muara Tais, yang dibiayai APBD Tahun Anggaran 2025 dengan nilai kontrak sekitar Rp440 juta. Proyek yang seharusnya menopang kebutuhan dasar warga itu kini justru menimbulkan tanda tanya soal kualitas dan pengawasannya.

Tak jauh dari bendung, pipa transmisi terlihat melintang di atas sungai tanpa struktur jembatan pipa permanen. Tidak ada rangka baja atau beton pengaman. Pipa hanya diletakkan menyeberangi alur air.

Akibat gerusan tebing, beberapa bagian pipa tampak menggantung. Bila debit meningkat, pipa berpotensi tertarik arus dan putus.

“Kalau di lintasan sungai, standar teknisnya harus pakai jembatan pipa atau ditanam dengan pelindung. Kalau cuma diletakkan begitu, itu undangan kerusakan,” kata AR, seorang praktisi teknik sipil di wilayah Padangsidimpuan yang dimintai pendapat, Kamis 22 Januari 2026.

Masalah lain muncul pada sambungan pipa. Dari dokumentasi lapangan, beberapa titik sambungan terlihat diikat menggunakan karet, plastik, bahkan lakban.

Menurut AR, metode itu bukan bagian dari konstruksi permanen.

“Itu biasanya tambal-sulam darurat. Dalam sistem air bersih, sambungan harus pakai fitting resmi supaya kuat, rapat, dan tahan tekanan," ucapnya.

Jika dibiarkan, kebocoran bisa terjadi, tekanan turun, bahkan suplai air terhenti.

Pada bangunan bak penangkap mata air, kondisi serupa tampak. Dinding tidak presisi, bagian bawah berlubang, dan tidak terlihat galian pondasi yang memadai.

“Bangunan air itu wajib punya lantai kerja, perlindungan gerusan, dan cutoff wall. Kalau pondasi terbuka seperti itu, banjir kecil saja bisa menggerus habis,” ujar HS, seorang konsultan bangunan air yang meminta identitasnya dirahasiakan.

Menurut HS, kegagalan struktur biasanya bukan tiba-tiba.

“Kalau rusak cepat, berarti ada yang salah sejak desain atau pelaksanaan," tambahnya.

Bukan Sekadar Faktor Alam Pihak pelaksana kerap menyebut banjir sebagai penyebab. Namun para ahli menilai, sungai aktif seperti Batang Angkola seharusnya sudah diperhitungkan sejak perencanaan.

“Banjir itu variabel desain, bukan alasan pembenar. Kalau bangunan benar, dia tidak langsung kolaps,” kata HS.

Dengan kata lain, kerusakan yang terjadi lebih mengarah pada kegagalan teknis ketimbang sekadar bencana alam.

Warga sekitar mulai merasakan dampaknya. Air ke masjid dan rumah-rumah sering tidak stabil.

“Awalnya kami kira sudah bagus, tapi belum lama dipakai, airnya sering mati. Setelah hujan besar, makin parah,” ujar Ali Armin Pardosi warga Lingkungan I Bintuju.

Menurut RM, warga berharap proyek itu benar-benar diperbaiki, bukan sekadar ditambal.

Dalam proyek pemerintah, setiap tahapan pekerjaan seharusnya diperiksa oleh PPK, konsultan pengawas, dan direksi teknis sebelum dilakukan pembayaran.

Namun kondisi pipa tidak ditanam, tidak ada jembatan pipa, serta sambungan non-standar menimbulkan pertanyaan: sejauh mana pengawasan dilakukan?

“Kalau pekerjaan seperti ini bisa lolos, berarti ada masalah di kontrol mutu,” kata AR.

Redaksi telah mengirimkan permintaan klarifikasi kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) 14 Januari 2026, terkait kesesuaian pekerjaan dengan spesifikasi, metode pelaksanaan, dan proses pengawasan. Hingga berita ini dimuat, belum diperoleh jawaban resmi.

Jika pekerjaan telah dibayar penuh namun bangunan gagal fungsi, proyek tersebut berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara.

Dalam praktik pengadaan, penyimpangan spesifikasi bisa dikategorikan sebagai wanprestasi. Jika ditemukan unsur kelalaian atau penyalahgunaan wewenang, kasusnya dapat masuk wilayah hukum.

Namun semua itu tetap membutuhkan audit teknis dan pemeriksaan aparat pengawasan internal pemerintah.

Proyek air bersih dibangun untuk menjamin hak dasar masyarakat. Ketika bangunan justru rapuh dalam waktu singkat, yang dipertanyakan bukan hanya beton dan pipa, tetapi juga sistem perencanaan dan pengawasannya.

Batang Angkola akan terus mengalir membawa lumpur. Publik kini menunggu apakah pemerintah daerah akan membiarkan masalah ini hanyut, atau justru menghentikannya dengan transparansi dan perbaikan nyata.(Pardosi)/pe

Berita Terkait

Berita Populer

• Reses ke Asahan, Junimart Girsang Ingatkan KPU Terkait KTP dan Pengawasan Bawaslu
• DPD WALANTARA Soroti Dinas Lingkungan Hidup Karo
• Pemkab Labuhanbatu Sosialisasi UU Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Kekerasan Seksual
• BPK RI Serahkan Laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan Pemkab Labuhanbatu
• Pemkab Labuhanbatu Bersama BPJS Tanjungbalai Rapat Guna Tingkatkan Pelayanan Kesehatan