Sekolah Gratis Dimulai Dari Nias: Komitmen Gubsu Majukan Daerah Tertinggal

Oleh : Radar Medan | 19 Nov 2025, 11:25:47 WIB | 👁 930 Lihat
Umum
Sekolah Gratis Dimulai Dari Nias: Komitmen Gubsu Majukan Daerah Tertinggal

Keterangan Gambar : Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Bobby Nasution saat bersama tokoh Nias, Rabu, 19/11/2025.


RADARMEDAN.COM - Selama ini, Kepulauan Nias menjadi daerah tertinggal, terdepan dan terluar di Sumatera Utara. Pendidikan dinilai sebagai salahsatu jalan keluar dari persoalan tersebut. Maka, langkah Gubsu Bobby Nasution menjalankan program sekolah gratis SMA/SMK yang dimulai dari Nias, merupakan keputusan tepat.

Demikian disampaikan tokoh pemuda Nias, Stefanus Verona Gulo, Rabu 19/11/2025 menanggapi program unggulan bersekolah gratis (PUBG) yang diinisiasi Gubernur Bobby Nasution.

PUBG merupakan bagian dari Program Terbaik Hasil Cepat (PHTC) Gubernur Sumut Bobby Afif Nasution untuk memastikan seluruh anak usia sekolah dapat mengakses pendidikan menengah SMA/SMK/SLB Negeri tanpa dipungut biaya SPP.

Tahun depan, sekolah gratis akan diterapkan untuk 41.876 siswa di Kepulauan Nias dengan mengalokasikan anggaran Rp21,48 miliar per semester. 

"Ini wajib kita dukung dan diapresiasi karena program ini sangat tepat dimulai di Nias sebab PUBG akan membantu para orang tua SMP yang anaknya melanjutkan ke jenjang SMA/SMK dengan gratis," ujar Stefanus Gulo. 

Wakil Bendahara KNPI Sumut itu menilai memulai sekolah gratis di Nias merupakan wujud komitmen Gubsu memajukan daerah tertinggal di Sumut.  

Alumni FISIP Universitas HKBP Nommensen itu itu pendidikan merupakan jalan terbaik untuk keluar dari ketertinggalan sumber daya manusia. 

"Pendidikan adalah senjata paling ampuh dalam memingkatkan kualitas hidup ataupun meningkatkan sumber daya manusianya," kata Stefanus. 

Untuk itu, Stefanus mendorong Pemda di Kepulauan Nias bisa mengikuti ritme kerja kolaboratif Gubsu Bobby. Sebab faktor penyebab ketertinggalan di Nias harus dientaskan secara kolaborasi yang baik antara Bupati/Walikota dengan Gubernur dan pemerintah pusat. 

"Faktor penyebab daerah tertinggal itu bukan soal pendidikan saja. Ada kondisi geografis, faktor produktivitas pengelolaan sumber daya alam, faktor demografi dan tenaga kerja, faktor kebijakan pemerintah daerah serta faktor investasi pemerintah daerah. Ini harus dientaskan bupati/walikota di Kepulauan Nias," ujar Stefanus. 

Dia juga menggarisbawahi program sekolah gratis ini menjadi momentum bagi Sumut mewujudkan kesetaraan pendidikan. 

"Ini momentum yang baik untuk kesetaraan hak pendidikan bagi warga Sumut," tukas Stefanus. 

Selain Kepulauan Nias, program PUBG akan dilanjutkan ke zona lain secara bertahap dengan rincian anggaran per semester, Zona Pantai Barat Rp23,461 miliar, Zona Dataran Tinggi Rp58,712 miliar, Zona Pantai Timur Rp98,763 miliar.

Seluruh SMA/SMK/SLB Negeri di Sumut ditargetkan bebas pungutan biaya pendidikan pada tahun 2029.(HM/PE)


TAGS :


Komentar Facebook

Tuliskan Komentar dengan account Facebook

Kembali Ke halaman Utama

Berita Lainnya:

Deli_Serdang.jpg

Bantah Antikritik Soal Akun Anonim, Pemkab Deli Serdang Buka Suara Terkait Anggaran Rp38,5 Miliar

🔖 DAERAH 👤Radar Medan 🕔11:27:41, 22 Okt 2026

RADARMEDAN.COM, DELISERDANG – Polemik antara Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Deli Serdang dengan akun media sosial "Badan Perwakilan Netizen 2" makin menghangat. Di tengah krisis gagalnya pengesahan P-APBD 2026, langkah Pemkab yang melaporkan akun anonim tersebut ke Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) sempat memicu reaksi . . .

Berita Selengkapnya ▸
Tersangka_Karo1.jpg

Kasus Pembunuhan Dosen ITB Kabanjahe: Polisi Tangkap 2 Pelaku, Tim Masih Buru Pelaku Lainnya

🔖 HUKUM DAN KRIMINAL 👤Radar Medan 🕔16:35:35, 28 Sep 2026

RADARMEDAN.COM, KARO – Kepolisian Resor (Polres) Tanah Karo bergerak cepat mengungkap kasus dugaan pencurian dengan kekerasan yang menewaskan seorang dosen Institut Teknologi Bisnis (ITB) Kabanjahe, Asprina br Surbakti (38). Petugas berhasil mengamankan dua orang tersangka yang diduga terlibat langsung dalam peristiwa berdarah . . .

Berita Selengkapnya ▸
IMG_20260827_113028_compress46.jpg

Klaim Profesor hingga Dokter Spesialis di TikTok Disorot, Rekam Jejak Akademik Dipertanyakan

🔖 NASIONAL 👤Radar Medan 🕔17:40:04, 26 Agu 2026

RADARMEDAN.COM — Aktivitas seorang perempuan yang menggunakan sejumlah nama akun dan mencantumkan berbagai gelar akademik serta profesi kedokteran di media sosial TikTok menjadi perhatian publik. Perempuan yang disebut bernama Nurlian Galingging itu diketahui tampil dengan sejumlah gelar, di antaranya profesor, dokter spesialis . . .

Berita Selengkapnya ▸
dilaporkan1.jpg

Buntut Eksekusi Paksa Chapel, Pdt. Gloria Resmi Polisikan Rektor USU ke Polda Sumut, Ini Jawaban USU

🔖 UMUM 👤Radar Medan 🕔08:32:11, 12 Agu 2026

RADARMEDAN.COM – Konflik seputar pengosongan fasilitas Chapel Oikumene Universitas Sumatera Utara (USU) memanas dan berujung ke ranah hukum pidana. Menyusul eksekusi pengosongan oleh pihak kampus pada Senin (10/8/2026), Pdt. Gloria Iriany Balle, S.Th., M.Div., resmi melaporkan Rektor USU beserta sejumlah pihak ke Sentra Pelayanan Kepolisian . . .

Berita Selengkapnya ▸
pemain_Brasil_dan_Maroko.jpg

Brasil Dipaksa Maroko Bermain Imbang Sampai Turun Minum di Grup C Piala Dunia FIFA 2026

🔖 OLAHRAGA 👤Syaiful W Harahap 🕔06:09:28, 14 Jun 2026

RADARMEDAN.com – Juara lima kali Piala Dunia FIFA, Brasil, ditahan Maroko bermain imbang 1-1 sampai turun minum di Grup C Piala Dunia FIFA 2026 yang berlangsung pagi ini, 14/6/2026, pagi WIB di New Jersey Stadium, New York City, New York, Amerika Serikat (AS). Timnas Negeri Samba justru duluan tertinggal 0-1 sampai turun minum ketika di . . .

Berita Selengkapnya ▸
5JT.jpg

Polda Sumut Bongkar Live TikTok Bermuatan Pornografi, Host Raup Rp5 Juta per Hari

🔖 HUKUM DAN KRIMINAL 👤Radar Medan 🕔21:06:51, 11 Jun 2026

RADARMEDAN.COM – Direktorat Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) dan Pemberantasan Perdagangan Orang (PPO) Polda Sumatera Utara mengungkap kasus dugaan tindak pidana penyiaran dan penyediaan konten bermuatan pornografi melalui siaran langsung (live streaming) di platform TikTok. Direktur Reserse PPA dan PPO Polda Sumut, Kombes . . .

Berita Selengkapnya ▸
Tim_Hukum_MUKI.jpg

USU Dinilai Kebablasan, Tim Hukum MUKI Sumut Desak Menag Turun Tangan Urus Polemik Gereja POUK

🔖 UMUM 👤Radar Medan 🕔17:05:29, 26 Mei 2026

RADARMEDAN.COM – Gelombang perlawanan jemaat terhadap rencana pengosongan paksa Gedung Gereja Oikoumene (POUK) Universitas Sumatera Utara (USU) makin memanas paska terbitnya surat pengosongan yang kedua. Buntunya komunikasi dengan pihak kampus membuat Tim Hukum Majelis Umat Kristen Indonesia (MUKI) Sumatera Utara menolak keras surat . . .

Berita Selengkapnya ▸
eselon.jpg

Lantik Eselon II, III dan IV, Rico Waas Beri Deadline 6 Bulan bagi Pejabat Baru Untuk Tunjukkan Peru

🔖 BERITA KOTA 👤Radar Medan 🕔18:53:21, 16 Apr 2026

RADARMEDAN.COM - Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, secara resmi melantik sejumlah pejabat eselon II, III dan IV di lingkungan Pemko Medan, Kamis (16/4/2026). Dalam pelantikan yang berlangsung di Balai Kota ini, Rico Waas memberikan peringatan keras berupa tenggat waktu (deadline) selama enam bulan bagi para pejabat yang baru dilantik . . .

Berita Selengkapnya ▸
provokasi.jpg

Waspada Penunggang Gelap di Balik Isu Babi: Jangan Kasih Celah Mafia Narkoba Obok-obok Medan!

🔖 OPINI 👤Radar Medan 🕔11:55:43, 01 Mar 2026

RADARMEDAN.COM - Belakangan ini, tensi di Kota Medan lagi naik gara-gara polemik Surat Edaran (SE) Wali Kota soal penataan daging non-halal. Dari aksi ribuan massa di Balai Kota sampai munculnya gerakan tandingan, suasananya jadi makin "panas". Tapi tunggu dulu, warga Medan jangan mau cuma jadi penonton yang gampang disulut. Kita harus . . .

Berita Selengkapnya ▸
demo11.jpg

Ribuan Massa Kepung Balai Kota Medan, Wali Kota Rico Waas Akhirnya Tarik SE Dagang Babi

🔖 BERITA KOTA 👤Radar Medan 🕔20:01:13, 26 Feb 2026

RADARMEDAN.COM - Gelombang protes ribuan masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Solidaritas Pedagang dan Konsumen Daging Babi Kota Medan memadati depan Kantor Wali Kota dan gedung DPRD Medan, Kamis (26/2/2026). Massa menuntut pencabutan Surat Edaran (SE) Wali Kota Medan yang dinilai diskriminatif dan mengancam keberlangsungan usaha pedagang . . .

Berita Selengkapnya ▸

Berita Utama

Temukan juga kami di

Ikuti kami di facebook, twitter, Google+, Youtube dan dapatkan informasi terbaru dari kami.

Jejak Pendapat

Bagaimana pandangan anda atas Pilkada 2024?
  Tidak Ada Pilihan
  Tidak Puas
  Puas