Terkait Pengadaan Fingerprint di SMA Negeri 2 Tarutung, Ini Kata Kepala Sekolah
Oleh : Radar Medan | 22 Apr 2026, 08:36:55 WIB | 👁 688 Lihat Daerah
Keterangan Gambar : SMAN 2 Tarutung, Rabu (22/4/2026).(Ist)
RADARMEDAN.COM, TAPANULI UTARA - Kepala SMAN 2 Tarutung, D. Situmeang, angkat bicara menyusul ramainya sorotan publik terkait dugaan pungutan biaya pengadaan mesin absensi fingerprint kepada para siswa. Ia secara tegas membantah kabar yang menyebutkan bahwa seluruh peserta didik diwajibkan membayar kutipan tersebut, Rabu (22/4/2026).
Situmeang menjelaskan, pengadaan alat tersebut murni dilatarbelakangi masalah kedisiplinan. Pihaknya kerap menerima keluhan dari orang tua terkait siswa yang bolos, keluyuran di jam sekolah, atau belum tiba di rumah usai jam pulang.
Ia mengaku awalnya kurang setuju dengan pengadaan barang itu. Namun, demi efisiensi pemantauan kehadiran, mesin absensi yang terintegrasi langsung ke ponsel orang tua tersebut akhirnya diusulkan dan disepakati melalui musyawarah komite sekolah bersama perwakilan orang tua siswa.
Hingga saat ini, dari total 800 lebih peserta didik, baru 219 orang yang sudah mengumpulkan biaya pengadaan. Sistem pemesanannya pun sudah dipaketkan hingga ke tahap pemeliharaan alat.
Sementara itu, siswa kelas XII dipastikan tidak ikut dibebankan karena sudah menyelesaikan masa studi. Meski beralasan untuk kedisiplinan, menyusul polemik yang terjadi, Situmeang memastikan akan segera menginstruksikan para guru untuk menghentikan pengutipan tersebut.
Ia menyebutkan bahwa selama ini guru yang langsung mengurus pemesanan dan pengumpulan dana.
Penjelasan ini disampaikannya langsung saat ditemui di ruang kerjanya, Selasa (21/4/2026).
Merespons dinamika tersebut, pemerhati pendidikan S. Simbolon menilai persoalan ini harus dilihat secara komprehensif. Di satu sisi, ia mendukung terobosan sekolah dalam menertibkan absensi dan mencegah kenakalan remaja di luar lingkungan sekolah pada jam belajar. Namun di sisi lain, aturan yang melarang pengutipan biaya pendidikan terhadap orang tua atau siswa di tingkat sekolah negeri harus selalu menjadi pedoman dan tak bisa diabaikan.
Meski pembebanan biaya untuk fasilitas sekolah tidak disarankan secara aturan, Simbolon meyakini pihak sekolah tidak akan mengambil langkah tersebut tanpa adanya mufakat dari komite sekolah. Menurutnya, inisiatif tersebut murni untuk kepentingan pengawasan anak didik, bukan untuk keuntungan pribadi kepala sekolah maupun guru. Ia berharap ke depannya pihak sekolah bisa lebih berhati-hati dan matang dalam merumuskan kebijakan agar tidak memicu kegaduhan yang dapat merugikan iklim pendidikan, tutupnya.
RADARMEDAN.com – Juara lima kali Piala Dunia FIFA, Brasil, ditahan Maroko bermain imbang 1-1 sampai turun minum di Grup C Piala Dunia FIFA 2026 yang berlangsung pagi ini, 14/6/2026, pagi WIB di New Jersey Stadium, New York City, New York, Amerika Serikat (AS).
Timnas Negeri Samba justru duluan tertinggal 0-1 sampai turun minum ketika di . . .
RADARMEDAN.COM – Direktorat Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) dan Pemberantasan Perdagangan Orang (PPO) Polda Sumatera Utara mengungkap kasus dugaan tindak pidana penyiaran dan penyediaan konten bermuatan pornografi melalui siaran langsung (live streaming) di platform TikTok.
Direktur Reserse PPA dan PPO Polda Sumut, Kombes . . .
RADARMEDAN.COM – Gelombang perlawanan jemaat terhadap rencana pengosongan paksa Gedung Gereja Oikoumene (POUK) Universitas Sumatera Utara (USU) makin memanas paska terbitnya surat pengosongan yang kedua. Buntunya komunikasi dengan pihak kampus membuat Tim Hukum Majelis Umat Kristen Indonesia (MUKI) Sumatera Utara menolak keras surat . . .
RADARMEDAN.COM - Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, secara resmi melantik sejumlah pejabat eselon II, III dan IV di lingkungan Pemko Medan, Kamis (16/4/2026). Dalam pelantikan yang berlangsung di Balai Kota ini, Rico Waas memberikan peringatan keras berupa tenggat waktu (deadline) selama enam bulan bagi para pejabat yang baru dilantik . . .
RADARMEDAN.COM - Belakangan ini, tensi di Kota Medan lagi naik gara-gara polemik Surat Edaran (SE) Wali Kota soal penataan daging non-halal. Dari aksi ribuan massa di Balai Kota sampai munculnya gerakan tandingan, suasananya jadi makin "panas". Tapi tunggu dulu, warga Medan jangan mau cuma jadi penonton yang gampang disulut. Kita harus . . .
RADARMEDAN.COM - Gelombang protes ribuan masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Solidaritas Pedagang dan Konsumen Daging Babi Kota Medan memadati depan Kantor Wali Kota dan gedung DPRD Medan, Kamis (26/2/2026).
Massa menuntut pencabutan Surat Edaran (SE) Wali Kota Medan yang dinilai diskriminatif dan mengancam keberlangsungan usaha pedagang . . .
RADARMEDAN.COM, JAKARTA - Pemerintah menegaskan komitmennya dalam menata dan menertibkan kegiatan ekonomi berbasis sumber daya alam. Komitmen tersebut ditunjukkan dengan pencabutan izin terhadap puluhan perusahaan yang terbukti melakukan pelanggaran di kawasan hutan.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa Presiden Prabowo . . .
RADARMEDAN.COM - Walikota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas angkat bicara terkait dana bantuan dari Bank Dunia sebesar Rp 1,5 triliun untuk program pengendalian banjir di Kota Medan. Ia membantah bahwa Pemerintah Kota (Pemko) Medan mengelola dana batuan tersebut.
Rico menjelaskan bahwa realisasi dana bantuan tersebut, mengelola adalah Balai . . .
RADARMEDAN.COM - Polda Sumatera Utara merilis perkembangan terbaru penanganan bencana alam di wilayah Sumut sejak 24 hingga 29 November 2025. Hingga pukul 09.00 WIB, tercatat 488 kejadian bencana alam meliputi tanah longsor, banjir, pohon tumbang, dan angin puting beliung yang tersebar di 21 wilayah hukum Polres jajaran.
Update Ddata terbaru, . . .
Tulisan Kiriman Hanina Afifah, Mahasiswi Ilmu Komunikasi USU
RADARMEDAN.COM - Bagi sebagian orang, bahkan mungkin Anda salah satunya, olahan herbal sering terdengar meragukan dalam mendukung pemulihan kesehatan. Namun, Michael Aditya (32) membuktikan lewat kisahnya. Tak pernah sebelumnya terlintas di benak pria asal Surabaya ini, . . .